PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-19-menlhk-setjen-kum-1-6-2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PERMEN Nomor p-19-menlhk-setjen-kum-1-6-2018 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsurnya. 2. Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah statistik yang memuat data dan informasi lingkungan hidup dan kehutanan yang disajikan secara tahunan dan atau berkala (time series). 3. Data adalah bahan keterangan tentang kejadian-kejadian nyata atau fakta-fakta baik berupa angka-angka, teks, dokumen, bagan, suara yang mewakili deskripsi verbal atau kode tertentu. 4. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. 5. Sistem Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik lingkungan hidup dan kehutanan. 6. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada tempat dan saat tertentu. 7. Kompilasi Data Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisa data lingkungan hidup dan kehutanan yang didasarkan pada catatan yang ada pada instansi pemerintah dan atau masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan. 8. Penyusun Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah instansi pemerintah baik pusat maupun daerah serta BUMN yang menangani urusan lingkungan hidup dan kehutanan. 9. Tahun Takwim adalah tahun berdasarkan kalender (berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember). 10. Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 11. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah Instansi Vertikal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB III

DATA DAN INFORMASI

Pasal 7

Koreksi

(1) Data dan Informasi yang disajikan dalam Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mencakup program yang tertuang dalam rencana strategis Kementerian. (2) Rencana strategis Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit: a. data dan informasi tentang planologi kehutanan dan tata lingkungan; b. konservasi sumber daya alam dan ekosistem; c. pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung; d. pengelolaan hutan produksi lestari; e. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; f. pengelolaan sampah, limbah dan bahan berbahaya dan beracun (B3); g. pengendalian perubahan iklim; h. perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan; i. penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; j. penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia; k. penelitian, pengembangan dan inovasi; l. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; dan m. pengawasan dan pengendalian. (3) Data dan Informasi Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) berupa Data dan Informasi yang spesifik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Eselon I dan UPT Kementerian yang bersangkutan. (4) Format penyajian Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan, meliputi: a. setiap BAB didahului dengan narasi yang sesuai dengan data dan informasi yang disajikan; b. judul tabel atau gambar dilengkapi dengan nomor tabel atau gambar serta keterangan tahun; c. data dan informasi yang disajikan merupakan data pada tahun tertentu dan atau perkembangan data pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir; d. keterangan tabel, diberikan terhadap singkatan- singkatan yang digunakan atau istilah yang bisa menimbulkan penafsiran lain; dan e. data dan informasi yang disajikan dijaga agar tetap konsisten, kecuali jika ada data sebelumnya yang merupakan data perkiraan/sementara. (5) Isi data dan format penyajian statistik lingkungan hidup dan kehutanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat Kementerian disusun berdasarkan data dan informasi yang bersumber dari statistik Eselon I dan dinas provinsi yang menangani urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta instansi terkait lainnya. (2) Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat Eselon I disusun berdasarkan data dan informasi yang bersumber dari Eselon II dan UPT lingkup Eselon I bersangkutan, Dinas Provinsi yang menangani urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta instansi terkait lainnya. (3) Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat UPT Kementerian disusun berdasarkan data dan informasi yang bersumber dari hasil pengolahan data UPT bersangkutan, survei, dan instansi terkait lainnya. (4) Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat Daerah provinsi disusun berdasarkan data dan informasi yang bersumber dari dinas kabupaten/kota yang menangani urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

Pengumpulan data dan informasi untuk penyusunan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan melalui beberapa cara, yaitu : a. kompilasi data. b. survei; dan/atau c. cara lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pasal 10

Kompilasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi lingkungan hidup dan kehutanan dari instansi lingkungan hidup dan kehutanan di pusat dan daerah, instansi terkait dan masyarakat.

Pasal 11

Aliran data dan informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penyusunan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut : a. Dinas provinsi yang menangani urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengirimkan data dan informasi secara rutin kepada instansi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pusat/Eselon I terkait dengan tembusan ke unit kerja yang menangani statistik di tingkat Kementerian; dan b. UPT pusat mengirimkan data dan informasi secara rutin kepada Instansi Unit Eselon I terkait dan dinas provinsi serta kabupaten/kota yang menangani urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi wilayah kerjanya.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 7

Koreksi

(1) Data dan Informasi yang disajikan dalam Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mencakup program yang tertuang dalam rencana strategis Kementerian. (2) Rencana strategis Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit: a. data dan informasi tentang planologi kehutanan dan tata lingkungan; b. konservasi sumber daya alam dan ekosistem; c. pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung; d. pengelolaan hutan produksi lestari; e. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; f. pengelolaan sampah, limbah dan bahan berbahaya dan beracun (B3); g. pengendalian perubahan iklim; h. perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan; i. penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; j. penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia; k. penelitian, pengembangan dan inovasi; l. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; dan m. pengawasan dan pengendalian. (3) Data dan Informasi Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) berupa Data dan Informasi yang spesifik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Eselon I dan UPT Kementerian yang bersangkutan. (4) Format penyajian Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan, meliputi: a. setiap BAB didahului dengan narasi yang sesuai dengan data dan informasi yang disajikan; b. judul tabel atau gambar dilengkapi dengan nomor tabel atau gambar serta keterangan tahun; c. data dan informasi yang disajikan merupakan data pada tahun tertentu dan atau perkembangan data pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir; d. keterangan tabel, diberikan terhadap singkatan- singkatan yang digunakan atau istilah yang bisa menimbulkan penafsiran lain; dan e. data dan informasi yang disajikan dijaga agar tetap konsisten, kecuali jika ada data sebelumnya yang merupakan data perkiraan/sementara. (5) Isi data dan format penyajian statistik lingkungan hidup dan kehutanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor p-19-menlhk-setjen-kum-1-6-2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

Pasal 18