PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-19-menlhk-setjen-kum-1-4-2019 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PERLUASAN AREAL KERJA DAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM, IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM ATAU IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTRI PADA HUTAN PRODUKSI

PERMEN Nomor p-19-menlhk-setjen-kum-1-4-2019 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1120), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Pasal 42

Koreksi

(1) Permohonan perpanjangan IUPHHK-HA diajukan kepada Menteri dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal dan gubernur, dengan dilengkapi persyaratan permohonan, berupa: a. pernyataan Komitmen: 1. pembuatan Berita Acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal yang dimohon; 2. dihapus 3. pembayaran Iuran IUPHHK-HA. b. persyaratan teknis: 1. rekomendasi dari gubernur kepada Menteri yang berisi informasi tentang tata ruang wilayah Provinsi atas areal yang dimohon yang berada di dalam Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, dengan melampirkan: a) peta skala minimal 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu), dengan mengacu pada peta Rupa Bumi INDONESIA (RBI); dan b) informasi terkait keberadaan masyarakat setempat yang berada di dalam areal yang dimohon; 2. copy akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau surat pemberitahuan pendaftaran perubahan akta perusahaan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. peta lokasi areal yang dimohon dengan skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) beserta electronic file shp; 4. peta penafsiran citra satelit resolusi minimal 30 (tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahun terakhir; 5. mempunyai sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) atau sertifikat PHPL yang masih berlaku dengan nilai Baik atau Sedang; 6. laporan keuangan 5 (lima) tahun terakhir perusahaan pemegang IUPHHK-HA yang telah diaudit oleh akuntan finance; 7. bukti tertulis bahwa perusahaan telah melunasi kewajiban-kewajiban finansial di bidang kehutanan yang meliputi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta kewajiban finansial lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan 8. Dokumen Lingkungan yang dipersamakan sebagai IL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal rekomendasi dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, tidak diterbitkan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diajukan permohonan, permohonan perpanjangan dapat diproses lebih lanjut. (3) Dalam hal gubernur tidak menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon melampirkan bukti tanda terima permohonan rekomendasi yang diterima oleh instansi yang bersangkutan sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan. (4) Dalam hal Provinsi terdapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, rekomendasi dari gubernur dapat diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui loket Kementerian. (6) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 14. Ketentuan ayat (4) dan ayat (8) Pasal 43 diubah serta ayat (6) dan ayat (7) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 16

Pasal I

Pasal 16

Pasal 21

Pasal 23

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 29

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 39

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 49

Pasal 52A

Pasal II