PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-19-menlhk-ii-2015 Tahun 2015 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PERMEN Nomor p-19-menlhk-ii-2015 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELANGGARA NEGARA

Pasal 2

Koreksi

(1) PN dan ASN di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memangku jabatan strategis dan rawan korupsi, kolusi dan nepotisme wajib melaporkan harta kekayaannya secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. (2) PN dan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut Pejabat Wajib Lapor LHKPN, meliputi : a. Pejabat Struktural Eselon I; b. Pejabat Struktural Eselon II; c. Pejabat Fungsional Auditor; d. Jajaran penyusun dan pembuat perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; e. Kepala Unit Pelaksana Teknis; f. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); g. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); h. Bendahara; i. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); j. Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP); k. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Rp. 200.000.000.- ke atas) l. Sekretariat dan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu; (3) Jajaran penyusun dan pembuat perizinan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi Pejabat dan ASN yang bertugas menyiapkan, menyusun dan mengesahkan perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di unit kerjanya atau tugas pokok dan fungsi antar kelembagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Jabatan lain yang memenuhi kualifikasi dan tidak tercantum sebagai wajib lapor LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib melaporkan harta kekayaan sebagai Pejabat Wajib Lapor LHKPN. (5) Daftar nama Pejabat Wajib Lapor LHKPN sebagaimana tercantum dalam lampiran I.

Pasal 3

Pejabat Wajib Lapor LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN selama dan setelah memangku jabatannya.

Pasal 4

Pasal 5

Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), bertugas : a. Menyusun Daftar nama Pejabat Wajib Lapor LHKPN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan perubahannya; b. Melaksanakan sosialisasi kewajiban pelaporan LHKPN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; c. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan LHKPN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; d. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Unit Eselon I dalam pengelolaan LHKPN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; e. Melakukan pemantauan terhadap kinerja Administrator Aplikasi LHKPN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; f. Menyampaikan hasil pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN lingkip Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada pimpinan unit kerja eselon I; g. Mengusulkan penjatuhan sanksi hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib Lapor LHKPN yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaannya, kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 6

Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2), bertugas : a. Menyusun Daftar nama Pejabat Wajib Lapor LHKPN lingkup unit kerja Eselon I dan perubahannya dan disampaikan kepada Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; b. Melaksanakan sosialisasi kewajiban pelaporan LHKPN lingkup unit kerja Eselon I; c. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan LHKPN lingkup unit kerja Eselon I; d. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dengan Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. e. Melakukan koordinasi dengan Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengelolaan LHKPN di Unit Kerja Eselon I; f. Menyampaikan hasil pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN kepada Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tembusan kepada pimpinan unit kerja eselon I; g. Mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib Lapor LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaannya kepada pimpinan unit kerja eselon I dan diteruskan kepada Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 7

Administrator Aplikasi LHKPN Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dijabat oleh Kepala Bagian Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai pada Biro Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Jenderal.

Pasal 8

Administrator Aplikasi LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas: a. Melakukan pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN oleh Pejabat Wajib Lapor LHKPN dan melaporkan hasilnya kepada Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan para Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Eselon I; b. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perubahan data Pejabat Wajib Lapor LHKPN;

Pasal 9

(1) Setiap bulan Januari, Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Eselon I menyusun daftar nama Pejabat Wajib Lapor LHKPN. (2) Setiap minggu pertama bulan berikutnya, Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Eselon I menyusun daftar perubahan nama Pejabat Wajib Lapor LHKPN di masing-masing unit kerjanya. (3) Daftar nama dan perubahannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (4) Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksup pada ayat (3) menyampaikan daftar nama Pejabat Wajib Lapor LHKPN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 10

(1) Pejabat Wajib Lapor LHKPN menyampaikan laporan harta kekayaan dengan ketentuan : a. Pejabat yang baru pertama kali menyampaikan laporan harta kekayaan wajib mengisi dan menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-A paling lambat 2 (dua) bulan setelah menduduki jabatanny b. Pejabat yang pernah mengisi dan menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-A, wajib mengisi dan menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-B paling lambat 2 (dua) bulan setelah : 1) Mengalami mutasi dan/atau promosi jabatan; 2) Mengakhiri jabatan dan/atau pensiun; 3) Menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) tahun; atau 4) Menerima permintaan khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi. (2) Bagi Pejabat Lapor LHKPN yang pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2), pelaporan LHKPN dilaksanakan bersamaan dengan proses pengajuan pensiun yang bersangkutan.

Pasal 11

(1) Pejabat Wajib Lapor LHKPN setiap 2 (dua) tahun sekali wajib melaporkan kembali harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK- B. (2) Pelaporan harta kekayaan Pejabat Wajib Lapor LHKPN dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan setelah 2 (dua) tahun menduduki jabatannya.

Pasal 12

Formulir LHKPN Model KPK-A atau Formulir LHKPN Model KPK-B yang telah diisi wajib dilampiri dengan fotocopy akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan 1 (satu) rangkap disimpan oleh Pejabat Wajib Lapor LHKPN yang bersangkutan.

Pasal 13

Penyampaian Formulir LHKPN Model KPK-A atau Formulir LHKPN Model KPK-B kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan dengan cara : a. disampaikan langsung ke Customer Service LHKPN; atau b. dikirimkan melalui pos tercatat, kurir atau jasa pengiriman lainnya yang dialamatkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 14

Laporan harta kekayaan Pejabat Wajib Lapor LHKPN yang dituangkan dalam formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B, dan yang telah diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan dokumen resmi negara.

Pasal 15

Pejabat Wajib Lapor LHKPN wajib menyampaikan salinan tanda terima LHKPN yang telah diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Korodinator LHKPN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Koordinator LHKPN lingkup Eselon I sesuai unit kerjanya.

BAB Kedua

Koordinator Pengelola LHKPN

Pasal 4

Koreksi

(1) Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dijabat oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal. (2) Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Eselon I dijabat oleh : a. Kepala Bagian Rumah Tangga pada Biro Umum untuk Sekretariat Jenderal, Staf Ahli dan Pusat; b. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk Inspektorat Jenderal; c. Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; d. Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem untuk Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; e. Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung untuk Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung ; f. Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari untuk Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; g. Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; h. Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya untuk Direktorat Jenderal Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya; i. Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim untuk Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim; j. Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan untuk Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; k. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; l. Kepala Bagian Hukum Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; m. Kepala Bagian Hukum Organisasi dan Tatalaksana untuk Sekretariat Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi untuk Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi.

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kelima

Mekanisme Penyampaian LHKPN

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB III

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 16

Koreksi

Pegawai ASN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selain Pejabat Wajib Lapor LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.

Pasal 17

Koreksi

(1) Koordinator Pengelola LHKASN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dijabat oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2) Koordinator Pengelola LHKASN lingkup Eselon I dijabat oleh : a. Kepala Bagian Rumah Tangga pada Biro Umum untuk Sekretariat Jenderal, Staf Ahli dan Pusat; b. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk Inspektorat Jenderal; c. Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; d. Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem untuk Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; e. Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung untuk Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung; f. Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari untuk Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; g. Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; h. Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya untuk Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya; i. Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim untuk Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim; j. Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan untuk Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; k. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; l. Kepala Bagian Hukum Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; m. Kepala Bagian Hukum Organisasi dan Tatalaksana untuk Sekretariat Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi untuk Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi.

Pasal 18

Koordinator Pengelola LHKASN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertugas : a. Menyusun daftar nama ASN Wajib Lapor LHKASN di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan perubahannya; b. Melaksanakan sosialisasi kewajiban pelaporan LHKASN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; c. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan LHKASN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; d. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparaturn Negara dan Reformasi Birokrasi dan Koordinator lingkup Eselon I dalam pengelolaan LHKASN di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; e. Menyampaikan hasil pemantauan kepatuhan penyampaian LHKASN kepada Menteri Lingkungan Hidup dengan tembusan pimpinan unit kerja Eselon I; f. Mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai ASN Wajib Lapor LHKASN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaannya kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 19

Koordinator Pengelola LHKASN Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertugas : a. Menyusun daftar nama Pegawai ASN Wajib Lapor LHKASN lingkup Eselon I dan perubahannya; b. Melaksanakan sosialisasi kewajiban pelaporan LHKASN lingkup Eselon I; c. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan LHKASN lingkup Eselon I; d. Melakukan koordinasi dengan Koordinator Pengelola LHKASN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengelolaan LHKASN lingkup Eselon I; e. Menyampaikan hasil pemantauan kepatuhan penyampaian LHKASN kepada Koordinator Pengelola LHKASN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tembusan kepada pimpinan unit kerja eselon I; f. Mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai ASN Wajib Lapor LHKASN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaannya kepada pimpinan unit kerja eselon I dan diteruskan kepada Koordinator Pengelola LHKASN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 20

(1) Setiap bulan Januari, Koordinator Pengelola LHKASN lingkup Eselon I menyusun daftar nama Pejabat Wajib Lapor LHKASN. (2) Setiap minggu pertama bulan berikutnya, Koordinator Pengelola LHKASN lingkup Eselon I menyusun daftar perubahan nama Pejabat Wajib Lapor LHKASN di masing-masing unit kerjanya. (3) Daftar nama dan perubahannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Koordinator Pengelola LHKASN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (4) Koordinator Pengelola LHKASN lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksup pada ayat (3) menyampaikan daftar nama Pejabat Wajib Lapor LHKASN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 21

(1) Pegawai ASN Wajib Lapor LHKASN wajib menyampaikan laporan harta kekayaan secara online atau secara manual dengan cara mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. (2) Laporan harta kekayaan Pegawai ASN Wajib Lapor LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah : a. secara resmi menduduki jabatanny b. mengalami mutasi dan/atau promosi jabatan; c. mengakhiri jabatan dan/atau pensiun; d. menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) tahun.

Peraturan Menteri Nomor p-19-menlhk-ii-2015 Tahun 2015 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

BAB Kelima

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB III

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

BAB Keempat

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25