Peraturan Menteri Nomor p-17-menlhk-setjen-kum-1-8-2020 T...

Pasal 2

(1) Pengaturan Hutan Adat dan Hutan Hak dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pemangku Hutan Adat dan Hutan Hak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan Hutan lestari. (2) Pengaturan Hutan Adat dan Hutan Hak bertujuan agar pemangku Hutan Adat dan Hutan Hak mendapat pengakuan, pelindungan dan insentif dari Pemerintah dalam mengurus Hutannya secara lestari menurut ruang dan waktu.

Pasal 3

Koreksi

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai: a. penetapan Hutan Adat; b. Peta Penunjukan dan Penetapan Hutan Adat; c. penetapan Hutan Hak; dan d. hak dan kewajiban.

Pasal 4

Koreksi

(1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri atas: a. Hutan Negara; dan b. Hutan Hak. (2) Hutan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk Hutan Adat. (3) Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi pokok: a. konservasi; b. lindung; dan c. produksi.

Pasal 5

Koreksi

(1) MHA sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak melakukan: a. pemanfaatan kawasan; b. pemanfaatan jasa lingkungan; c. pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu; d. pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu; e. kegiatan pengelolaan Hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau f. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. (2) Pemanfaatan dan/atau pemungutan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan sesuai dengan kearifan lokal MHA yang bersangkutan.

Pasal 6

(1) Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikelola oleh MHA. (2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. dalam kawasan Hutan Negara ditetapkan dengan peraturan daerah; atau b. di luar kawasan Hutan ditetapkan dengan peraturan daerah atau keputusan gubernur dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (3) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya MHA melalui Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa: a. peraturan daerah yang memuat substansi pengaturan tata cara pengakuan MHA; atau b. peraturan daerah yang memuat substansi penetapan pengukuhan, pengakuan, dan pelindungan MHA. (4) Dalam hal peraturan daerah hanya memuat substansi pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a keberadaan MHA yang wilayahnya berada dalam kawasan Hutan Negara ditindaklanjuti dengan keputusan pengakuan MHA oleh bupati/walikota.

Pasal 7

Pengukuhan keberadaan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan kriteria: a. MHA masih dalam bentuk paguyuban; b. ada kelembagaan pengelola dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; c. ada batas wilayah hukum adat yang jelas; d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya sanksi adat yang masih ditaati; dan e. masih ada kegiatan pemungutan hasil Hutan oleh MHA di wilayah Hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Pasal 8

(1) Penetapan status Hutan Adat dilakukan dengan kriteria: a. berada di dalam kawasan Hutan Negara atau di luar kawasan Hutan Negara; b. terdapat Wilayah Adat berupa Hutan yang dikelola oleh MHA dengan batas yang jelas secara turun- temurun; dan c. masih ada kegiatan pemungutan hasil Hutan oleh MHA diwilayah Hutan disekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. (2) Dalam hal Wilayah Adat berada di dalam kawasan Hutan Negara dan bukan berupa Hutan, dapat dimasukkan dalam peta penetapan Hutan Adat dengan legenda khusus sesuai dengan kondisi penggunaan/pemanfaatan lahannya.

Pasal 9

(1) Penetapan status Hutan Adat dilakukan melalui permohonan kepada Menteri oleh pemangku adat dengan tembusan: a. bupati/walikota; b. organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi yang membidangi lingkungan hidup dan/atau kehutanan; c. organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten yang membidangi lingkungan hidup; dan d. unit pelaksana teknis terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan: a. peraturan daerah yang memuat substansi pengaturan atau substansi penetapan pengakuan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) beserta hasil identifikasi dan peta wilayah MHA oleh tim yang dibentuk oleh bupati/walikota; dan b. surat pernyataan yang memuat: 1. penegasan bahwa areal yang diusulkan merupakan Wilayah Adat/Hutan Adat pemohon; dan 2. persetujuan penetapan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Surat permohonan penetapan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Direktur Jenderal melakukan validasi dan verifikasi. (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen permohonan Hutan Adat. (3) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima. (4) Hasil validasi dapat berupa permohonan: a. belum memenuhi kelengkapan persyaratan; atau b. telah memenuhi kelengkapan persyaratan. (5) Dalam hal hasil validasi permohonan belum melengkapi: a. hasil identifikasi wilayah MHA, direktur yang membidangi penetapan Hutan Adat dalam waktu 3 (tiga) hari mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi; atau b. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a namun telah dilengkapi dengan keputusan penetapan Wilayah Adat oleh bupati/walikota yang didasarkan hasil identifikasi wilayah MHA, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan penunjukan Hutan Adat. (6) Dalam hal hasil validasi telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b Direktur Jenderal melakukan verifikasi lapangan. (7) Formulir validasi dokumen permohonan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya keputusan penunjukkan Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b pemohon belum melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) keputusan penunjukkan Hutan Adat dinyatakan tidak berlaku dan permohonan penetapan dapat diajukan kembali. (2) Dalam hal Hutan Adat yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam areal hak pengelolaan hutan atau izin pemanfaatan hutan, pemegang hak pengelolaan hutan atau pemegang izin pemanfaatan hutan berkoordinasi dengan pemangku adat. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip Kearifan Lokal. (4) Dalam hal Hutan Adat yang telah ditunjuk berada pada areal yang tidak dibebani izin pemanfaatan hutan, areal yang telah ditunjuk sebagai hutan adat tersebut tidak diterbitkan izin baru.

Pasal 12

(1) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) dilaksanakan oleh tim verifikasi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. Direktorat Jenderal; b. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan Eselon I terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; c. organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi yang membidangi lingkungan hidup dan/atau kehutanan; d. organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten yang membidangi lingkungan hidup; e. unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; f. pengelola kawasan di tingkat tapak; g. Pokja PPS atau lembaga swadaya masyarakat; dan/atau h. perguruan tinggi/lembaga/badan yang membidangi penelitian lingkungan hidup dan/atau kehutanan. (3) Ketua tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari unsur Direktorat Jenderal, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA, Perguruan Tinggi Negeri, atau lembaga/badan yang membidangi penelitian lingkungan hidup dan/atau kehutanan. (4) Tugas tim verifikasi untuk memastikan: a. keberadaan pemohon dan keabsahan dokumen permohonan Hutan Adat; b. keberadaan dan keabsahan Hutan Adat; c. kondisi tutupan lahan Hutan Adat; d. keberadaan Hutan Adat dalam tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; dan e. kelayakan areal yang dimohon untuk ditetapkan menjadi Hutan Adat. (5) Tim verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan verifikasi dan menyampaikan laporan hasil verifikasi serta rekomendasi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak ditetapkannya surat perintah tugas dari Direktur Jenderal. (6) Formulir verifikasi Hutan Adat disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 15

Koreksi

(1) Keputusan penunjukan Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b ditindaklanjuti dengan keputusan penetapan Hutan Adat setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a. (2) Penunjukan dan penetapan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 1 (satu) peta. (3) Peta Penunjukan dan Penetapan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan dan bersifat kumulatif.

Pasal 16

Koreksi

(1) Penetapan status Hutan Hak dilakukan melalui permohonan kepada Menteri oleh pemegang hak atas tanah. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan: a. memiliki bukti hak atas tanah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memiliki peta lokasi areal yang dimohon; c. mendapat rekomendasi dari bupati/walikota; dan d. adanya surat pernyataan dari pemegang hak yang memuat: 1. penegasan bahwa areal yang diusulkan merupakan tanah milik pemohon;dan 2. persetujuan penetapan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Surat permohonan penetapan Hutan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Direktur Jenderal melakukan validasi dan verifikasi. (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen permohonan Hutan Hak. (3) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima. (4) Hasil validasi dapat berupa: a. permohonan belum memenuhi kelengkapan persyaratan; atau b. permohonan telah memenuhi kelengkapan persyaratan. (5) Dalam hal hasil validasi belum memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) direktur yang membidangi penetapan Hutan Hak dalam waktu 3 (tiga) hari mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi. (6) Dalam hal hasil validasi telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Direktur Jenderal melakukan verifikasi lapangan. (7) Formulir validasi dokumen permohonan Hutan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

(1) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) dilaksanakan oleh tim verifikasi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. Direktorat Jenderal; b. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan Eselon I terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; c. organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi yang membidangi lingkungan hidup dan/atau kehutanan; d. organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten yang membidangi lingkungan hidup; e. unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; f. pengelola kawasan di tingkat tapak; g. Pokja PPS atau lembaga swadaya masyarakat; dan/atau h. Perguruan Tinggi/lembaga/badan yang membidangi penelitian lingkungan hidup dan/atau kehutanan. (3) Ketua tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari unsur Direktorat Jenderal, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA, Perguruan Tinggi Negeri, atau lembaga/badan yang membidangi penelitian lingkungan hidup dan kehutanan. (4) Tugas tim verifikasi untuk memastikan: a. keberadaan pemohon dan keabsahan dokumen permohonan Hutan Hak; b. keberadaan dan keabsahan Hutan Hak yang dimohon; c. kondisi tutupan lahan Hutan Hak yang dimohon; d. keberadaan Hutan Hak dalam tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; dan e. kelayakan areal yang dimohon untuk ditetapkan menjadi Hutan Hak. (5) Tim verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan verifikasi dan menyampaikan laporan hasil verifikasi serta rekomendasi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak ditetapkannya surat perintah tugas dari Direktur Jenderal. (6) Formulir verifikasi Hutan Hak disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

(1) Pemerintah MENETAPKAN Hutan Hak yang berfungsi konservasi dan lindung dengan memberikan kompensasi. (2) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa prioritas program pembangunan, melalui subsidi pinjaman lunak, kemudahan pelayanan, dan pendampingan.

Pasal 21

(1) Hutan Hak yang berfungsi konservasi dan lindung dapat diubah statusnya menjadi Hutan Negara berdasarkan kesepakatan antara pemilik dan Pemerintah. (2) Dalam hal Hutan Hak ditetapkan menjadi Hutan Negara dengan fungsi konservasi atau fungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memberikan ganti rugi kepada pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Koreksi

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Koreksi

(1) Perubahan fungsi Hutan yang telah ditetapkan sebagai Hutan Adat atau Hutan Hak harus mendapat persetujuan Menteri. (2) Peralihan hak atas tanah yang telah ditetapkan sebagai Hutan Hak tidak dapat mengubah fungsi Hutan tanpa persetujuan Menteri. (3) Perubahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan.

Pasal 23

(1) Penetapan Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (12) dan Pasal 14 ayat (7) serta penetapan Hutan Hak sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (12) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. (2) Dalam hal rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menampung keberadaan Hutan Adat dan Hutan Hak, Kawasan Hutan Adat dan Hutan Hak diintegrasikan dalam revisi rencana tata ruang wilayah berikutnya.

Pasal 24

(1) Peta lampiran keputusan penetapan Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (12) dan Pasal 14 ayat (7) serta peta lampiran keputusan penetapan Hutan Hak sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (12) dicantumkan dalam peta kawasan Hutan. (2) Pencantuman dalam peta Kawasan Hutan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 25

Koreksi

(1) Hak pemangku Hutan Adat dan Hutan Hak meliputi: a. mendapat pelindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan; b. mengelola dan memanfaatkan Hutan Adat dan Hutan Hak sesuai dengan Kearifan Lokal; c. memanfaatkan dan menggunakan Pengetahuan Tradisional dalam pemanfaatan sumber daya genetik yang ada di dalam Hutan Adat dan Hutan Hak; d. mendapat pelindungan dan pemberdayaan terhadap Kearifan Lokal dalam pelindungan dan pengelolaan Hutan Adat dan Hutan Hak; e. memanfaatkan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan sesuai dengan fungsi Hutan dan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan f. memperoleh dokumen legalitas kayu. (2) Kewajiban pemangku Hutan Adat dan Hutan Hakmeliputi: a. mempertahankan fungsi Hutan Adat dan Hutan Hak; b. menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan Hutan lestari; c. memulihkan dan meningkatkan fungsi Hutan; dan d. melakukan pengamanan dan pelindungan terhadap Hutan Adat dan Hutan Hak, antara lain pelindungan dari kebakaran Hutan dan lahan.

Pasal 26

Koreksi

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengakuan dan pelindungan masyarakat hukum adat dibebankan pada: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan/atau d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Koreksi

(1) Hutan Adat yang sudah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan merupakan bagian dari Peta Penunjukan dan Penetapan Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (2) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua proses penetapan Hutan Adat yang sedang berjalan tetap dilanjutkan dengan menyesuaikan ketentuan dalam peraturan Menteri ini.

Pasal 28

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 522), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2020 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 September 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 TENTANG HUTAN ADAT DAN HUTAN HAK FORMAT SURAT PERMOHONAN PENETAPAN HUTAN ADAT Nomor : Tanggal, Lampiran : Perihal : Permohonan Penetapan Hutan Adat Yth. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta Dengan hormat kami sampaikan permohonan penetapan Hutan Adat dengan penjelasan sebagai berikut : A. Data Subjek Hutan Hak 1. Nama MHA : ................................................................ 2. Nama ketua Adat : ................................................................ 3. Alamat domisili MHA : ................................................................ 4. Status pengakuan MHA/ :Perda/SK Bupati *) No. ................................... tanggal .................... tentang .......................................................................(Copy terlampir) 5. Nama Komunitas atau lembaga sekitar yang berbatasan keberadaan MHA: - ............................................................. - ............................................................. - ............................................................. - ............................................................. - ............................................................. 6. Profil MHA meliputi: Sejarah, Sosial, Ekonomi dan Budaya MHA termasuk kearifan lokal (uraikan secara singkat atau dapat dilampirkan) ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. B. Data Objek Hutan Adat 1. Letak dan luas: a. Kampung/Dusun : ................................................................ b. Desa : ................................................................ c. Kecamatan : ................................................................ d. Kabupaten : ................................................................ e. DAS : ................................................................ f. Luas : .................. ha 2. Batas-batas: a. Sebelah Utara : ................................................................ b. Sebelah Selatan : ................................................................ c. Sebelah Timur : ................................................................ d. Sebelah Barat : ................................................................ 3. Status Kawasan : Kawasan Hutan Negara/Areal Penggunaan Lain*) 4. Kondisi fisik: a. Tutupan lahan : ................................................................ b. Ketinggian : ................... - .......................... dpl c. Kelerengan : kisaran ........................ % d. Topografi dominan : datar/bergelombang/berbukit/curam *) e. Jarak dengan mata air/sungai/pantai *) : .................... m f. Jenis pohon dominan: - .................................................................. - .................................................................. - .................................................................. - ................................................................. g. Jenis satwa liar (kalau ada): - .................................................................. - .................................................................. - .................................................................. - .................................................................. h. Pemukiman, Fasum, fasos ........................................................................................................... ........................................................................................................... 5. Peta lokasi objek Hutan Adat: (apabila tidak muat pada kolom ini, peta dapat dilampirkan) 6. Produk hukum pengakuan MHA - Bentuk produk hukum daerah: Perda/SK Bupati/SK Gubernur *) - Nomor : ......................................................... - Tanggal : ......................................................... (Copy terlampir) .................., ................... 20.... Pemohon, .................................................. *) coret yang tidak perlu Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, MAMAN KUSNANDAR MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 TENTANG HUTAN ADAT DAN HUTAN HAK FORMAT SURAT PERNYATAANHUTAN ADAT Pada hari ini ………………….. tanggal …………………. Bulan ………………. Tahun ………………………., saya yang bertanda tangan di bawah ini; Nama : ………………………………………………………….. No KTP : ………………………………………………………….. Alamat : ………………………………………………………….. Jabatan :………………………………………………………….. Menyatakan : bahwa Wilayah Adat/ Hutan Adat yang kami kuasai yang terletak di: Kampung/ Dusun : ………………………………………………………….. Desa : ………………………………………………………….. Kecamatan : ………………………………………………………….. Kabupaten : ………………………………………………………….. Luas : ………… ha adalah benar-benar Wilayah Adat/Hutan Adatkami, dan bersedia ditetapkan sebagai Hutan Adat dengan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pemohon: Materai Rp 6.000,- (……………………………………..) Mengetahui (perwakilan MHA dan perwakilan desa): 1. ………………………… (nama) …………………………. (tanda tangan) 2. ………………………… (nama) …………………………. (tanda tangan) 3. ………………………… (nama) …………………………. (tanda tangan) 4. ………………………… (nama) …………………………. (tanda tangan) 5. ………………………… (nama) …………………………. (tanda tangan) *) coret yang tidak perlu Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, MAMAN KUSNANDAR MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 TENTANG HUTAN ADAT DAN HUTAN HAK FORMAT SURAT PERMOHONAN PENETAPAN HUTAN HAK Nomor : Tanggal, Lampiran : Perihal : Permohonan Penetapan Hutan Hak Yth. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta Dengan hormat kami sampaikan permohonan penetapan Hutan Hakdengan penjelasan sebagai berikut : A. Data Subjek Hutan Hak 1. Nama Pemegang Hak : ....................................................... 2. Alamat domisili Pemegang Hak : ....................................................... 3. Riwayat kepemilikan tanah : ....................................................... (Copy terlampir) 4. Tanah yang berbatasan dengan keberadaan pemegang hak: - ............................................................. - ............................................................. - ............................................................. - ............................................................. - ............................................................. 5. Profil pemegang hak (uraikan secara singkat atau dapat dilampirkan) ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. B. Data Objek Hutan Hak 1. Letak dan luas a. Kampung/Dusun : ................................................................ b. Desa : ................................................................ c. Kecamatan : ................................................................ d. Kabupaten : ................................................................ e. DAS : ................................................................ f. Luas : .................. ha 2. Batas-batas a. Sebelah Utara : ................................................................ b. Sebelah Selatan : ................................................................ c. Sebelah Timur : ................................................................ d. Sebelah Barat : ................................................................ 3. Bukti Penguasaan Tanah : ................................................................ 4. Kondisi fisik : a. Tutupan lahan : ................................................................ b. Ketinggian : ................... - .......................... dpl c. Kelerengan : kisaran ........................ % d. Topografi dominan : datar/bergelombang/berbukit/curam *) e. Jarak dengan mata air/sungai/pantai *) : .................... m f. Jenis pohon dominan : - .................................................................. - .................................................................. - .................................................................. - ................................................................. g. Jenis satwa liar (kalau ada) : - .................................................................. - .................................................................. - .................................................................. - .................................................................. 5. Peta lokasi objek Hutan Hak: (apabila tidak muat pada kolom ini, peta dapat dilampirkan) 6. Riwayat kepemilikan tanah (Copy terlampir) .................., ................... 20.... Pemohon, .................................................. . *) coret yang tidak perlu Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, MAMAN KUSNANDAR MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 TENTANG HUTAN ADAT DAN HUTAN HAK FORMAT SURAT PERNYATAAN HUTAN HAK Pada hari ini ………………….. tanggal …………………. Bulan ………………. Tahun ………………………., saya yang bertanda tangan di bawah ini; Nama : ………………………………………………………….. No KTP : ………………………………………………………….. Alamat : ………………………………………………………….. Jabatan :………………………………………………………….. Menyatakan : bahwa tanah yang kami kuasai yang terletak di: Kampung/ Dusun : ………………………………………………………….. Desa : ………………………………………………………….. Kecamatan : ………………………………………………………….. Kabupaten : ………………………………………………………….. Luas : ………… ha adalah benar-benar tanah milik kami, dan bersedia ditetapkan sebagai Hutan Hak dengan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pemohon: Materai Rp 6.000,- (……………………………………..) Mengetahui (camat, kepala desa dan tokoh masyarakat) : 1. ………………………… (nama) …………………………. (tanda tangan) 2. ………………………… (nama) …………………………. (tanda tangan) 3. ………………………… (nama) …………………………. (tanda tangan) 4. ………………………… (nama) …………………………. (tanda tangan) 5. ………………………… (nama) …………………………. (tanda tangan) *) coret yang tidak perlu Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, MAMAN KUSNANDAR MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 TENTANG HUTAN ADAT DAN HUTAN HAK FORMULIR VALIDASI DOKUMEN PERMOHONAN HUTAN ADAT A. Data Pemohon - Nama Pemohon : ………………………………………………………….. - No KTP : ………………………………………………………….. - Alamat : ………………………………………………………….. - Jabatan : ………………………………………………………… - Nama MHA : ………………………………………………………….. B. Letak dan Luas Hutan Adat - Desa/ Kampung : ………………………………………………………….. - Kecamatan : ………………………………………………………….. - Kabupaten : ………………………………………………………….. - Propinsi : ………………………………………………………….. - DAS : ………………………………………………………….. - Luas : ..................... ha a. Penilaian Kelengkapan Dokumen Subjek Hutan Adat (Pemohon) 1. Data subjek Hutan Adat : □ ada □ tidak □ diisi lengkap □ tidak lengkap 2. Copy KTP Pemohon : □ ada □ tidak □ masih berlaku □ kadaluarsa 3. Status pengakuan : □ diakui □ tidak 4. Perda/SK Bupati Pengakuan MHA (asli atau copy yang dilegalisir): □ ada □ tidak ada b. Penilaian Kelengkapan Dokumen Objek Hutan Adat 1. Data objek Hutan Adat: □ ada □ tidak□ diisi lengkap □tidak lengkap 2. Peta lampiran Perda/SK Bupati (asli atau copy yang dilegalisir): □ ada □ tidak ada 3. Peta Hutan Adat ditandatangani oleh Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya: □ ya □ tidak c. Catatan-Catatan Tambahan Penilaian : d. Kesimpulan hasil Penilaian Dokumen Permohonan Hutan Adat : □ Dokumen permohonan Hutan Adat dapat dilanjutkan untuk proses verifikasi. □ Dokumen permohonan Hutan Adat dikembalikan untuk dilengkapi. Kepala Sub Direktorat Pengakuan Hutan Adat dan Pelindungan Kearifan Lokal (......................................) NIP. ............................. ............, .......................... 20.... Petugas Penilai (......................................) NIP. ............................. Mengetahui; Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (.......................................) NIP. ............................... MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 TENTANG HUTAN ADAT DAN HUTAN HAK FORMULIR VALIDASI DOKUMEN PERMOHONAN HUTAN HAK A. Data Pemohon - Nama Pemegang Hak : ………………………………………………………….. - No KTP : ………………………………………………………….. - Alamat : ………………………………………………………….. - Jabatan : ………………………………………………………… B. Letak dan Luas Hutan Hak - Desa/ Kampung : ………………………………………………………….. - Kecamatan : ………………………………………………………….. - Kabupaten : ………………………………………………………….. - Propinsi : ………………………………………………………….. - DAS : ………………………………………………………….. - Luas : ..................... ha C. Penilaian Kelengkapan Dokumen Subjek Hutan Hak (Pemohon) 1. Data subjek Hutan Hak: □ ada □ tidak □ diisi lengkap □ tidak lengkap 2. Copy KTP Pemohon: □ ada □ tidak □ masih berlaku □ kadaluarsa 3. Copy akte perusahaan: □ ada □ tidak □ valid □ tidak valid D. Penilaian Kelengkapan Dokumen Objek Hutan Hak 1. Data objek Hutan Hak: □ ada □ tidak□ diisi lengkap □ tidak lengkap 2. Copy bukti kepemilikan: □ ada □ tidak ada 3. Peta permohonanHutan Hak (hard copy): □ ada □ tidak E. Catatan-Catatan Tambahan Penilaian : F. Kesimpulan hasil Penilaian Dokumen Permohonan Hutan Hak : □ Dokumen permohonan Hutan Hak dapat dilanjutkan untuk proses verifikasi. □ Dokumen permohonan Hutan Hak dikembalikan untuk dilengkapi. Kepala Sub Direktorat Pengakuan Hutan Adat dan Pelindungan Kearifan Lokal (......................................) NIP. ............................. ............, .......................... 20.... Petugas Penilai (......................................) NIP. ............................. Mengetahui; Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (.......................................) NIP. ............................... Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, MAMAN KUSNANDAR MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 TENTANG HUTAN ADAT DAN HUTAN HAK FORMULIR VERIFIKASI HUTAN ADAT I. Data Pemohon - Nama Pemohon : ………………………………………………………….. - No KTP : ………………………………………………………….. - Alamat : ………………………………………………………….. - Jabatan : ………………………………………………………….. - Nama MHA : ………………………………….............................. II. Letak dan Luas Hutan Adat - Desa : ………………………………………………………….. - Kecamatan : ………………………………………………………….. - Kabupaten : ………………………………………………………….. - Propinsi : ………………………………………………………….. - DAS : ………………………………………………………….. - Luas : ..................... ha III. Hasil Verifikasi untuk Permohonan Penetapan Hutan Adat 1. Terdapat masyarakat hukum adat yang telah diakui oleh Pemerintah Daerah melalui produk hukum daerah: □ ada □ tidak □ valid □ tidak valid 2. Terdapat wilayah adat yang sebagian atau seluruhnya berupa Hutan: □ ada □ tidak □ valid □ tidak valid 3. Surat pernyataan dari pemangku adat yang menyatakan kesediaan penetapan tanahnya sebagai Hutan adat: □ ada □ tidak □ valid □ tidak valid IV. Catatan-Catatan : V. Kesimpulan hasil verifikasi : □ valid □ tidak Tim Verifikasi Hutan Adat: 1. …………………………..…… (nama) ..........................(tanda tangan) 2. …………………………..…… (nama) ..........................(tanda tangan) 3. …………………………..…… (nama) ..........................(tanda tangan) 4. …………………………..…… (nama) ..........................(tanda tangan) 5. …………………………..…… (nama) ..........................(tanda tangan) Mengetahui: Pemohon, (……………………………………….) Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, MAMAN KUSNANDAR MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 TENTANG HUTAN ADAT DAN HUTAN HAK FORMULIR VERIFIKASI HUTAN HAK I. Data Pemohon - Nama Pemohon : ………………………………………………………….. - No KTP : ………………………………………………………….. - Alamat : ………………………………………………………….. - Jabatan : ………………………………………………………….. II. Letak dan Luas Hutan Hak - Desa : ………………………………………………………….. - Kecamatan : ………………………………………………………….. - Kabupaten : ………………………………………………………….. - Propinsi : ………………………………………………………….. - DAS : ………………………………………………………….. - Luas : ..................... ha III. Hasil Verifikasi untuk Permohonan Penetapan Hutan Hak 1. Bukti hak atas tanah yang sahsesuai peraturan perundang-undangan: □ ada □ tidak □ valid □ tidak valid 2. Terdapat tanah yang sebagian atau seluruhnya berupa Hutan : □ ada □ tidak □ valid □ tidak valid 3. Surat pernyataan dari pemegang hak yang menyatakan kesediaanpenetapan tanahnya sebagai Hutan Hak : □ ada □ tidak □ valid □ tidak valid IV. Catatan-Catatan : V. Kesimpulan hasil verifikasi : □ valid □ tidak Tim Verifikasi Hutan Hak: 1. …………………………..…… (nama) ..........................(tanda tangan) 2. …………………………..…… (nama) ..........................(tanda tangan) 3. …………………………..…… (nama) ..........................(tanda tangan) 4. …………………………..…… (nama) ..........................(tanda tangan) 5. …………………………..…… (nama) ..........................(tanda tangan) Mengetahui: Pemohon, (……………………………………….) Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, MAMAN KUSNANDAR MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA LAMPIRAN IX PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 TENTANG HUTAN ADAT DAN HUTAN HAK FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI HUTAN ADAT Pada hari ini ………………….. tanggal …………………. Bulan ………………. Tahun ………………………., Kami yang bertanda tangan di bawah ini: No. Nama/NIP Instansi Jabatan dalam Tim Berdasarkan ........................................Nomor: ..................... tanggal ............., telah melakukan verifikasi Hutan Adat selama ...... hari terhitung mulai tanggal .............. s.d ..................................., atas nama pemohon: Nama : ………………………………………………………….. No KTP : ………………………………………………………….. Alamat : ………………………………………………………….. Jabatan : ……………………………..................................... Nama MHA : ………………………........................................... Dengan hasil sebagai berikut : 1. Bahwa subjek dan objek Hutan Adatmemenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, sebagaimana hasil verifikasi terlampir. 2. Bahwa Hutan Adatyang dimohonkan yang terletak di: Kampung/dusun : ………………………………………………………….. Desa : ………………………………………………………….. Kecamatan : ………………………………………………………….. Kabupaten : ………………………………………………………….. Luas : ………… ha dengan batas-batas: sebelah utara : ………………………………………………………….. sebelah selatan : ………………………………………………………….. sebelah timur : ………………………………………………………….. sebelah barat : ………………………………………………………….. sebagaimana peta terlampir adalah benar dikuasai pemohon 3. Bahwa Hutan Adat yang dimohonkan terletak di luar kawasan hutan seluas ………….. ha dan di dalam kawasan hutan seluas …………….. ha. 4. Kondisi tutupan lahan: Berhutan / Tidak berhutan *) 5. Hutan adat tersebut direkomendasikan untuk diubah status menjadi hutan adat dan dicantumkan dalam peta kawasan hutan sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Menyetujui; Pemohon (……………………………………….) Ketua Tim Verifikasi (……………………………………….) *) pilih salah satu atau disajikan dalam persentase Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, MAMAN KUSNANDAR MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA LAMPIRAN X PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 TENTANG HUTAN ADAT DAN HUTAN HAK FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI HUTAN HAK Pada hari ini ………………….. tanggal …………………. Bulan ………………. Tahun ………………………., Kami yang bertanda tangan di bawah ini: No. Nama/NIP Instansi Jabatan dalam Tim Berdasarkan ........................................Nomor: ..................... tanggal ............., telah melakukan verifikasi Hutan Hak selama ...... hari terhitung mulai tanggal .............. s.d ..................................., atas nama pemohon: Nama : ………………………………………………………….. No KTP : ………………………………………………………….. Alamat : ………………………………………………………….. Jabatan : ……………………………..................................... Dengan hasil sebagai berikut : 1. Bahwa subjek dan objek Hutan Hak memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, sebagaimana hasil verifikasi terlampir. 2. Bahwa hutan hak yang dimohonkan yang terletak di: Kampung/dusun : ………………………………………………………….. Desa : ………………………………………………………….. Kecamatan : ………………………………………………………….. Kabupaten : ………………………………………………………….. Luas : ………… ha dengan batas-batas: sebelah utara : ………………………………………………………….. sebelah selatan : ………………………………………………………….. sebelah timur : ………………………………………………………….. sebelah barat : ………………………………………………………….. sebagaimana peta terlampir adalah benar milik atau dikuasai pemohon. 3. Bahwa Hutan Hakyang dimohonkan terletak di luar kawasan Hutan. 4. Kondisi tutupan lahan: Berhutan / Tidak berhutan *) 5. Areal yang dimohon direkomendasikan untuk ditetapkan menjadi Hutan hak dan dicantumkan dalam peta kawasan Hutan sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Menyetujui; Pemohon (……………………………………….) Ketua Tim Verifikasi (……………………………………….) *) pilih salah satu atau disajikan dalam persentase Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, MAMAN KUSNANDAR MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA

Peraturan Menteri Nomor p-17-menlhk-setjen-kum-1-8-2020 Tahun 2020 tentang HUTAN ADAT DAN HUTAN HAK

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB III

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27

BAB IX

Pasal 28

Pasal 29