PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-17-menlhk-setjen-kum-1-4-2019 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Emisi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Pupuk dan Industri Amonium Nitrat

PERMEN Nomor p-17-menlhk-setjen-kum-1-4-2019 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pupuk adalah komponen bahan C-organik yang berfungsi meningkatkan kesuburan tanah, serta mengandung mineral non organik yang berfungsi untuk meningkatkan kapasitas tukar ion tanah. 2. Amonium Nitrat (NH4NO3) adalah produk yang dihasilkan melalui reaksi antara gas Amoniak (NH3) dengan larutan Asam Nitrat. 3. Amoniak (NH3) adalah produk yang dihasilkan melalui reaksi antara gas alam atau hidrokarbon ringan dengan udara dan uap air pada suhu dan tekanan tinggi. 4. Asam Nitrat adalah adalah produk yang dihasilkan melalui reaksi nitrogen dioksida dengan air dalam bentuk larutan. 5. Asam Sulfat adalah produk yang dihasilkan melalui desulfurisasi gas alam dan crude oil melalui Clauss Process dari buangan proses yang mengandung Sulfur Dioksida (SO2). 6. ZA adalah Pupuk yang dibuat dengan mereaksikan Amoniak (NH3) dan Asam Sulfat melalui proses netralisasi langsung atau melalui gypsum process. 7. Urea (CH4N20) adalah Pupuk yang dihasilkan dari Amoniak (NH3) yang direaksikan dengan karbon dioksida (CO2). 8. Urea Amonium Nitrat (UAN) adalah campuran antara Urea (CH4N20) dan Amonium Nitrat (NH4NO3) dalam bentuk larutan. 9. Nitrogen Phosfat Kalium yang selanjutnya disingkat NPK adalah Pupuk majemuk yang mengandung Amoniak (NH3), Nitrat (NO3), Phosfat (P2O5), Kalium (K2O) dan komposisi nutrien NPK. 10. Phosfat (P2O5) adalah Pupuk yang dihasilkan dari reaksi asam Phosfat atau mixed acid (Asam Sulfat dan Asam Phosfat) dengan batuan Phosfat (P2O5). 11. Asam Phosfat adalah bahan non logam dibuat dengan mereaksikan batuan Phosfat (P2O5) dan Asam Sulfat. 12. Prilling Tower adalah unit operasi yang bertujuan untuk merubah Pupuk cair (seperti molten Urea dan/atau Amonium nitrat) menjadi butiran dengan cara menyemprotkan molten Urea melalui nozzle pada bagian atas tower dan dikontakkan dengan udara. 13. Unit Granulasi adalah unit yang menghasilkan pembesaran butiran Pupuk sehingga diperoleh butiran yang lebih besar (granul), proses pembesaran dilakukan dengan cara kompressi atau menggunakan bahan pengikat (binding agent). 14. Primary Reformer adalah unit operasi yang digunakan untuk menghasilkan gas hidrogen sebagai bahan baku utama ammonia dikenal pula dengan istilah steam methane reforming. 15. Emisi adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar. 16. Emisi Fugitif adalah Emisi yang secara teknis tidak dapat melewati cerobong, ventilasi atau sistem pembuangan Emisi yang setara. 17. Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. 18. Ketel Uap adalah peralatan berbahan bakar cair maupun gas yang berfungsi menghasilkan air panas dan/atau uap dan/atau untuk kebutuhan pemindahan energi lainnya. 19. Mesin Dengan Pembakaran Dalam atau Genset adalah mesin berbahan bakar cair maupun gas yang mengubah energi panas menjadi energi mekanis dengan menggunakan mesin timbal balik secara pengapian dengan percikan atau pengapian dengan tekanan. 20. Bahan Bakar Batu Bara adalah bahan bakar hidrokarbon padat terbentuk dari tumbuh–tumbuhan dalam lingkungan bebas Oksigen (O2) dan terkena pengaruh panas serta tekanan yang berlangsung lama. 21. Bahan Bakar Gas adalah bahan bakar yang mengandung unsur hidrokarbon dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas. 22. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dari semua cairan organik yang tidak larut atau bercampur dalam air baik yang dihasilkan dari tumbuh– tumbuhan dan/atau hewan maupun yang diperoleh dari kegiatan penambangan minyak bumi. 23. Bahan Bakar Biomassa adalah bahan bakar yang berasal dari tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang, dan/atau akar termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan, dan/atau hutan tanaman. 24. Gas Turbine/Waste Heat Boiler adalah gas panas sisa hasil pembakaran dalam tanur atau udara pendingin dalam cooler yang dibuang melalui cerobong. 25. Baku Mutu Emisi adalah ukuran batas atau kadar maksimum dan/atau beban Emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien. 26. Beban Emisi Maksimum adalah beban Emisi gas buang tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke udara ambien. 27. Faktor Koreksi Oksigen (O2) adalah konsentrasi oksigen referensi yang ditetapkan untuk digunakan dalam mengoreksi perhitungan konsentrasi parameter Emisi terhadap hasil pengukuran konsentrasi parameter Emisi tersebut. 28. Sistem Pemantauan Emisi secara terus-menerus (Continuous Emissions Monitoring System) yang selanjutnya disingkat CEMS adalah suatu alat yang bertujuan untuk mengukur kadar suatu parameter Emisi dan laju alir melalui pengukuran secara terus menerus. 29. Keadaan Darurat adalah kondisi yang memerlukan tindakan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi terhadap sistem peralatan atau proses yang di luar kondisi normal atau karena alasan keselamatan. 30. Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara adalah personil yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab teknis terhadap pencegahan dan penanggulangan Pencemaran Udara yang disebabkan oleh usaha dan/kegiatan tersebut. 31. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 14

Koreksi

(1) Pemantauan Emisi dengan cara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b wajib dilakukan terhadap: a. sumber Emisi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. pengoperasian mesin penunjang produksi dengan menggunakan: 1. Ketel Uap, dengan kapasitas desain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a; dan 2. Mesin Dengan Pembakaran Dalam atau Genset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b. (2) Pemantauan Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dikecualikan terhadap sumber Emisi dari Mesin Dengan Pembakaran Dalam atau Genset dengan ketentuan: a. mempunyai kapasitas <100 (kurang dari seratus) Horse Power atau 74,6 KW (tujuh puluh empat koma enam Kilo Watt); b. beroperasi secara kumulatif <1.000 (kurang dari seribu) jam per tahun; c. digunakan untuk kepentingan darurat, kegiatan perbaikan atau kegiatan pemeliharaan yang secara kumulatif berlangsung selama ≤200 (kurang dari atau sama dengan dua ratus) jam pertahun; atau d. digunakan untuk menggerakkan derek dan peralatan las. (3) Pemantauan Emisi terhadap sumber Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. (4) Pemantauan Emisi terhadap sumber Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit: a. 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun, untuk Mesin Dengan Pembakaran Dalam atau Genset berkapasitas sebesar 74,6 KW (tujuh puluh empat koma enam Kilo Watt) sampai dengan 570 KW (lima ratus tujuh puluh Kilo Watt); b. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, untuk Mesin Dengan Pembakaran Dalam atau Genset berkapasitas di atas 570 KW (lima ratus tujuh puluh Kilo Watt) sampai dengan 3 MW (tiga Mega Watt); dan c. 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, untuk Mesin Dengan Pembakaran Dalam atau Genset berkapasitas >3 MW (lebih besar dari tiga Mega Watt). (5) Pemantauan Emisi dengan cara manual untuk parameter Partikulat (PM) dilakukan dengan menggunakan metoda isokinetik. (6) Hasil pemantauan Emisi dengan cara manual disusun dalam bentuk laporan dengan melampirkan: a. nilai laju alir di masing-masing titik lintas dan data hasil perhitungannya; b. foto pengambilan contoh Emisi di setiap cerobong oleh petugas laboratorium yang beratribut lengkap; c. foto cerobong Emisi dan kelengkapan sarana teknis cerobong yang dipantau; d. foto lubang contoh Emisi cerobong yang diambil Emisinya dengan dilengkapi peralatan pengambilan uji Emisi; dan e. tanggal pengambilan contoh Emisi yang tertera di setiap foto. (7) Laporan hasil pemantauan Emisi dengan cara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Koreksi

(1) Pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan melalui kegiatan penyusunan, pencatatan, penyimpanan, penjaminan mutu data dan informasi pemantauan Emisi. (2) Data dan infomasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemantauan Emisi dengan cara terus menerus paling sedikit berupa: a. catatan aktifitas kalibrasi, perbaikan, pemeliharaan, serta penyesuaian yang dilakukan termasuk rekaman digital dan/atau rekaman grafik; b. petunjuk operasional pemantauan Emisi dan data dari hasil CEMS; dan c. catatan kejadian kondisi tidak normal, tanggal mulai kejadian, nama fasilitas atau unit, penyebab kejadian, keluhan masyarakat dan upaya penanganan yang dilakukan dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah terjadinya kondisi tidak normal. (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemantauan Emisi dengan cara manual paling sedikit berupa: a. jam operasi produksi, kandungan parameter utama dalam bahan bakar dan jumlah bahan bakar yang digunakan, dan jadwal pemeliharaan; b. nama laboratorium, tanggal pengambilan contoh, nama petugas pengambil contoh, tanggal dilakukan analisis uji contoh, metode analisis contoh, dan hasil analisis laboratorium; dan c. kejadian kondisi tidak normal, tanggal mulai kejadian, nama fasilitas atau unit, penyebab kejadian, keluhan masyarakat dan upaya penanganan yang dilakukan dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah terjadinya kondisi tidak normal. (4) Kondisi tidak normal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c adalah kondisi tidak normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3). (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib disimpan paling singkat selama 5 (lima) tahun sejak data dan informasi dihasilkan. (6) Format pelaporan kondisi tidak normal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor p-17-menlhk-setjen-kum-1-4-2019 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Emisi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Pupuk dan Industri Amonium Nitrat

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28