PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-17-menlhk-setjen-kum-1-2-2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/Menlhk-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri

PERMEN Nomor p-17-menlhk-setjen-kum-1-2-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 472), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, dengan menyisipkan 7 (tujuh) angka baru yakni, angka 15a, 15b, 15c, 15d, 15e, 15f, dan 15g sehingga berbunyi sebagai berikut: 15a. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centi meter atau lebih dan terakumulasi pada rawa. 15b. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya. 15c. Kubah Gambut adalah areal Kesatuan Hidrologis Gambut yang mempunyai topografi/relief yang lebih tinggi dari wilayah sekitarnya, sehingga secara alami mempunyai kemampuan menyerap dan menyimpan air lebih banyak, serta mensuplai air pada wilayah sekitarnya. 15d. Fungsi Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang berfungsi melindungi ketersediaan air, kelestarian keanekaragaman hayati, penyimpan cadangan karbon penghasil oksigen, penyeimbang iklim yang terbagi menjadi fungsi lindung Ekosistem Gambut dan fungsi budidaya Ekosistem Gambut. 15e. Fungsi Lindung Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi utama dalam perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati untuk dapat melestarikan fungsi Ekosistem Gambut. 15f. Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi dalam menunjang produktivitas Ekosistem Gambut melalui kegiatan budidaya sesuai daya dukungnya untuk dapat melestarikan fungsi Ekosistem Gambut. 15g. Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut adalah areal gambut dalam tata ruang HTI yang merupakan hasil tumpang susun antara peta RKUPHHK-HTI dengan peta fungsi Ekosistem Gambut. 2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8E

Koreksi

(1) Perubahan areal tanaman pokok menjadi fungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8D huruf a, yang telah terdapat tanaman pokok pada IUPHHK-HTI, pemanfaatannya diatur sebagai berikut: a. tanaman yang sudah ada dapat dipanen 1 (satu) daur dan tidak dapat ditanami kembali. b. wajib dilakukan pemulihan; dan c. dialokasikan sebagai Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut dalam tata ruang IUPHHK- HTI. (2) Perubahan areal tanaman pokok menjadi fungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8D huruf a, yang belum terdapat tanaman pokok pada IUPHHK-HTI, wajib dipertahankan sebagai Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung menjadi Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut dalam tata ruang IUPHHK-HTI. (3) Perubahan areal tanaman pokok menjadi fungsi budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8D huruf b, tanaman dapat dimanfaatkan dan arealnya dapat diusahakan kembali sebagai areal tanaman pokok dengan tetap mempertahankan fungsi hidrologis gambut. (4) Perubahan areal tanaman kehidupan menjadi fungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8D huruf c, pemanfaatannya diatur sebagai berikut: a. tanaman hasil hutan kayu dapat dipanen 1 (satu) daur untuk kemudian diganti dengan jenis tanaman asli; b. tanaman hasil hutan non kayu, dapat dimanfaatkan hasil hutan non kayunya; c. wajib dilakukan pemulihan; dan d. dialokasikan sebagai Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut dalam tata ruang IUPHHK- HTI. (5) Perubahan areal tanaman kehidupan menjadi fungsi budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8D huruf d, maka kegiatan pengelolaan areal tanaman kehidupan dapat dilanjutkan dengan tetap mempertahankan fungsi hidrologis gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya menjadi fungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8D huruf e maka areal tersebut ditetapkan menjadi Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut dalam tata ruang IUPHHK-HTI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Koreksi

(1) Areal tanaman pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, diarahkan pada bentang areal kerja untuk memproduksi hasil hutan kayu sebagai produk utama. (2) Areal tanaman kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, diarahkan pada areal yang interaksi/ketergantungan masyarakatnya tinggi dan/atau areal rawan konflik dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat melalui pola kemitraan. (3) Hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu atau hasil tanaman lainnya dari areal tanaman kehidupan yang dikelola masyarakat dalam rangka perhutanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk peningkatan penghasilan masyarakat setempat secara proporsional. (4) Kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, diarahkan pada areal berupa kawasan resapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar waduk/danau, sekitar mata air, sekitar pantai berhutan bakau, dan habitat satwa dilindungi. (5) Kawasan fungsi lindung Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, diarahkan pada areal gambut yang memenuhi kriteria fungsi lindung yang ditetapkan dalam peta fungsi Ekosistem Gambut. (6) Hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan dapat dikembangkan pada areal kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya sebagai bagian dari tanaman kehidupan. (7) Areal sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), diarahkan pada areal tanah kosong, semak belukar, yang diperuntukkan bagi pembangunan Petak Ukur Permanen (PUP), basecamp, jalan utama, jalan cabang, jalan inspeksi, sarana pengendalian kebakaran hutan, embung, kanal, sekat bakar, persemaian, sarana penelitian dan pengembangan, sarana pendidikan dan pelatihan. (8) Untuk pembangunan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana, dapat memanfaatkan material berupa batuan, pasir yang ada dalam areal kerja IUPHHK-HTI/wilayah pengelolaannya untuk penggunaan sendiri dan tidak untuk kepentingan komersial. (9) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang dan kelancaran kegiatan operasional di areal IUPHHK-HTI tidak diperlukan Izin Mendirikan Bangunan. 6. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor p-17-menlhk-setjen-kum-1-2-2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/Menlhk-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri

Pasal I

Pasal I

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8A

Pasal 8B

Pasal 8C

Pasal 8D

Pasal 8E

Pasal 8F

Pasal 8G

Pasal 10

Pasal 22

Pasal 23A

Pasal II