PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-16-menlhk-setjen-kkl-1-2018 Tahun 2018 tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PERMEN Nomor p-16-menlhk-setjen-kkl-1-2018 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pesawat Udara Tanpa Awak yang selanjutnya disingkat PUTA adalah jenis pesawat udara yang dikategorikan sebagai mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh penerbang (pilot) atau mampu mengendalikan dirinya sendiri dengan menggunakan hukum aerodinamika. 2. Pengoperasian PUTA adalah kegiatan pendayagunaan PUTA berikut sarana, prasarana, dan sumberdaya manusia pendukungnya. 3. Pilot PUTA adalah seseorang yang tersertifikasi dalam mengoperasikan PUTA. 4. Pengamat Visual adalah seseorang dan atau sekelompok orang yang mendukung pilot PUTA untuk memantau secara langsung penerbangan pesawat terbang tanpa awak. 5. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 6. Kawasan Udara Terlarang (Prohibited Area) adalah ruang udara tertentu di atas daratan dan/atau perairan, dengan pembatasan yang bersifat permanen dan menyeluruh bagi semua pesawat udara. 7. Kawasan Udara Terbatas (Restricted Area) adalah ruang udara tertentu di atas daratan dan/atau perairan dengan pembatasan bersifat tidak tetap dan hanya dapat digunakan untuk operasi penerbangan negara dan pada waktu tidak digunakan (tidak aktif), kawasan ini dapat dipergunakan untuk penerbangan sipil. 8. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan untuk menjamin keselamatan penerbangan. 9. Controlled Airspace adalah jenis ruang udara yang diberikan pelayanan lalu lintas penerbangan berupa pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan (air traffic control service), pelayanan informasi penerbangan (flight information service) dan pelayanan kesiagaan (alerting service). 10. Uncontrolled Airspace adalah jenis ruang udara yang diberikan pelayanan lalu lintas penerbangan berupa pelayanan informasi penerbangan (flight information service), pelayanan kesiagaan (alerting service), dan pelayanan saran lalu lintas penerbangan (air traffic advisory service). 11. Keadaan Darurat (Emergency) adalah situasi atau kondisi atau kejadian serius, tidak terduga, dan seringkali berbahaya yang membutuhkan tindakan segera. 12. Keadaan Khusus adalah keadaan dimana PUTA harus dioperasikan di luar keadaan normal. 13. Pemeliharaan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua Barang Milik Negara agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. 14. Pengguna PUTA adalah seseorang atau unit organisasi yang diberi kewenangan dalam mengoperasikan PUTA yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 15. Satuan Kerja adalah unit organisasi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. 16. Pihak Ketiga adalah orang atau badan hukum di luar instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan/atau yang tidak terlibat secara langsung dalam pengoperasian PUTA. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 18. Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan adalah Eselon II pada Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertindak selaku Koordinator Pengendali Pengoperasian PUTA.

BAB III

PENGOPERASIAN PUTA

Pasal 3

Koreksi

(1) Kepala Satuan Kerja bertanggung jawab atas PUTA berikut pengoperasiannya. (2) Pengoperasian PUTA berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Satuan Kerja. (3) PUTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan di Kementerian Perhubungan melalui koordinator pengendali dan mencantumkan kode registrasi di badan pesawat. (4) Pengguna PUTA harus memiliki kemampuan dalam membuat rencana penerbangan, melakukan pemeriksaan pra penerbangan, menerbangkan, pemeriksaan pasca penerbangan, membuat evaluasi dan pelaporan penerbangan serta memahami prosedur penerbangan dalam keadaan darurat (emergency). (5) Pengoperasian PUTA dilakukan dengan ketentuan: a. tidak melebihi ketinggian lebih dari 500 (lima ratus) feet atau 150 (seratus lima puluh) meter di atas permukaan darat dengan kecepatan maksimum 100 (seratus) mph atau 87 (delapan puluh tujuh) knots; b. diterbangkan pada siang hari dan terlihat oleh Pilot dan/atau Pengamat Visual; c. tidak beroperasi di atas kendaraan atau pesawat terbang yang bergerak kecuali dari perahu di atas air; dan d. telah memiliki jadwal yang tetap.

Pasal 4

(1) Klasifikasi PUTA berdasarkan bobotnya terdiri dari: a. ringan; b. sedang; dan c. berat. (2) PUTA ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki bobot di bawah 7 (tujuh) kilogram. (3) PUTA sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki bobot 7 (tujuh) kilogram sampai dengan 25 (dua puluh lima) kilogram. (4) PUTA berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki bobot di atas 25 (dua puluh lima) kilogram.

Pasal 5

(1) Setiap pengoperasian PUTA diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang personel. (2) Personel PUTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Pilot PUTA; dan b. Pengamat Visual. (3) Personel PUTA ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja Pengguna PUTA. (4) Personel PUTA tidak diperbolehkan mengoperasikan dan/atau mengamati lebih dari 1 (satu) PUTA dalam satu waktu.

Pasal 6

Pasal 7

(1) Tata cara penggunaan dan pemeliharaan PUTA sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh pabrikan. (2) Tanggung jawab pemeliharaan PUTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Satuan Kerja masing- masing.

BAB Keempat

Wilayah Kerja dan Izin Pengoperasian PUTA

Pasal 6

Koreksi

(1) PUTA dioperasikan di wilayah kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan tidak dioperasikan pada kawasan dan ruang udara yang dilarang. (2) PUTA dilarang dioperasikan pada kawasan sebagai berikut: a. Kawasan Udara Terlarang (Prohibited Area); b. Kawasan Udara Terbatas (Restricted Area); dan c. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan suatu Bandar Udara. (3) PUTA dilarang dioperasikan pada ruang udara yang dilayani sebagai: a. Controlled Airspace; dan b. Uncontrolled Airspace pada ketinggian lebih dari 500 (lima ratus) feet atau 150 (seratus lima puluh) meter Above Ground Level (AGL). (4) PUTA dengan kamera dilarang dioperasikan pada kawasan sebagai berikut: a. jarak kurang dari 500 (lima ratus) meter dari batas terluar Kawasan Udara Terlarang (Prohibited Area); dan b. jarak kurang dari 500 (lima ratus) meter dari batas terluar Kawasan Udara Terbatas (Restricted Area). (5) Untuk kegiatan penyemprotan hama atau penaburan benih dengan menggunakan PUTA hanya diperbolehkan apabila dalam radius 500 (lima ratus) meter dari batas luar kawasan hutan dan tidak ada pemukiman penduduk. (6) Pengoperasian PUTA pada kawasan dan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib mendapatkan izin dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara setelah mendapatkan rekomendasi dari Institusi yang berwenang di kawasan atau ruang udara. (7) Permohonan izin sebagaimana pada ayat (6) wajib menyampaikan informasi berupa dokumen pendukung yang terdiri atas: a. nama dan kontak Pilot PUTA; b. spesifikasi teknis Airborne System; c. spesifikasi teknis Ground System; d. maksud dan tujuan pengoperasian; e. rencana penerbangan; f. prosedur pengoperasian; g. prosedur darurat (emergency), meliputi: 1 kegagalan komunikasi antara operator dengan pemandu lalu lintas udara dan atau pemandu komunikasi penerbangan; dan 2 kegagalan komunikasi antara ground system dengan airborne system; h. kompetensi dan pengalaman Pilot PUTA yang ditunjukan dengan bukti telah mengikuti pelatihan atau bukti pendukung lainnya; dan i. dokumen asuransi kerugian yang mungkin terjadi termasuk kerugian pihak ketiga yang disebabkan karena kegagalan sistem PUTA. (8) Rencana penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e paling sedikit memuat informasi: a. identifikasi pesawat; b. jenis pengoperasian; c. peralatan yang dibawa; d. tempat/titik lepas landas; e. rute penerbangan; f. cruising speed; g. cruising level; h. tempat/titik pendaratan; i. tempat/titik alternatif pendaratan; j. estimasi waktu pengoperasian; k. ketahanan baterai/bahan bakar; l. jangkauan jelajah pengoperasian; dan m. area manuver pengoperasian. (9) Pengoperasian PUTA untuk keadaan khusus dengan mengajukan izin kepada instansi yang berwenang sesuai dengan kepentingannya dan terlebih dahulu wajib memberitahukan kepada koordinator pengendali pengoperasian PUTA. (10) Pengoperasian PUTA dalam Kawasan Hutan oleh pihak ketiga wajib memperoleh izin dari Kepala Satuan Kerja yang berwenang dan didampingi oleh petugas setempat serta melaporkan seluruh hasil kegiatannya. (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pengoperasian PUTA pada kawasan dan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor p-16-menlhk-setjen-kkl-1-2018 Tahun 2018 tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

BAB Keempat

Pasal 6

BAB Kelima

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10