PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-15-menlhk-ii-2015 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKADI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PERMEN Nomor p-15-menlhk-ii-2015 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Panitia Seleksi menerbitkan pengumuman pengisian jabatan pimpinan tinggi yang lowong dalam bentuk surat edaran, melalui papan pengumuman, media cetak, dan/atau media elektronik (termasuk media online/internet). (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengisi lowongan jabatan pimpinan tinggi : a. madya (setara dengan eselon I a dan I b), disampaikan secara terbuka dan kompetitif kepada seluruh instansi secara nasional. b. pratama (setara dengan eselon II a dan II b), disampaikan secara terbuka dan kompetitif di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (3) Pengumuman pengisian jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka selama 15 hari kerja dan memuat antara lain nama jabatan lowong, persyaratan jabatan, persyaratan administrasi, tahapan, jadwal dan sistem seleksi, serta batas waktu penyampaian persyaratan administrasi.

Pasal 7

(1) Persyaratan administrasi pengisian jabatan pimpinan tinggi mencakup surat lamaran, fotokopi SK kepangkatan dan jabatan yang diduduki, fotokopi ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan yang dilamar, fotokopi SPT tahun terakhir, fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir dan daftar riwayat hidup lengkap. (2) Selain memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon peserta seleksi pejabat pimpinan tinggi pada saat melamar wajib melampirkan hasil tes sehat jasmani dan rohani serta keterangan bebas narkoba dari dokter rumah sakit pemerintah. (3) Pendaftaran untuk mengikuti seleksi pejabat pimpinan tinggi dilakukan secara online sedangkan berkas kelengkapan persyaratannya dapat dikirim secara elektronik atau dikirim kepada panitia seleksi. (4) Penilaian terhadap kelengkapan berkas persyaratan administrasi dilakukan oleh sekretariat panitia seleksi. (5) Penilaian administrasi dilakukan oleh panitia seleksi dengan cara pembobotan dan skoring terhadap kriteria administrasi kepegawaian, yaitu: pangkat, pendidikan, penilaian pekerjaan, pengalaman jabatan, penghargaan, hukuman, umur, diklat kepemimpinan, diklat teknis dan fungsional, masa kerja, dan daftar riwayat hidup. (6) Hasil penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berupa urutan rangking dan dapat digunakan untuk menentukan short listed (daftar pendek) calon yang dapat mengikuti seleksi selanjutnya.

Pasal 8

(1) Panitia Seleksi MENETAPKAN minimal 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan pimpinan tinggi. (2) Pengumuman hasil seleksi administrasi memuat daftar peserta yang berhak mengikuti seleksi tahap berikutnya dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi serta dilaporkan kepada KASN. (3) Pengumuman hasil seleksi administrasi dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya batas waktu pengajuan lamaran.

Pasal 9

(1) Panitia Seleksi melakukan penilaian lanjutan terhadap calon pejabat pimpinan tinggi yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi dan terpilih dalam short listed, meliputi : a. kompetensi bidang. b. kompetensi manajerial. c. penelusuran rekam jejak jabatan, dan d. wawancara akhir. (2) Penilaian kompetensi bidang sebagaimana pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui penulisan karya tulis/makalah, pemaparan/presentasi, dan wawancara untuk menggali visi/misi, rencana kerja, dan sasaran (target) kinerja jabatan pimpinan tinggi yang akan diduduki. (3) Penilaian kompetensi bidang dilakukan oleh panitia seleksi dan dapat melibatkan tenaga ahli/pakar sesuai keahliannya. (4) Penilaian kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dengan menggunakan metode assesment center; (5) Penelusuran rekam jejak jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, dan bawahan dan lingkungan terkait lainnya. (6) Apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi kepada instansi terkait.

Pasal 10

(1) Panitia seleksi mengolah hasil penilaian terhadap kompetensi bidang, kompetensi manajerial, rekam jejak, dan rangking diklat kepemimpinan dan menyusun peringkat nilai, untuk setiap lowongan jabatan. (2) Pengolahan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan cara pembobotan dan skoring untuk menentukan urutan rangking tertinggi setiap lowongan jabatan.

Pasal 11

(1) Panitia seleksi melakukan wawancara terhadap calon pejabat tinggi terpilih untuk setiap lowongan jabatan guna memastikan peminatan, motivasi, perilaku dan karakter. (2) Panitia Seleksi dalam melakukan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundang Menteri. (3) Panitia Seleksi MENETAPKAN calon : a. pejabat tinggi madya untuk setiap lowongan jabatan dan menyampaikan kepada Menteri untuk diusulkan kepada PRESIDEN, dengan tembusan kepada KASN. b. pejabat tinggi pratama untuk setiap lowongan jabatan, dan menyampaikan kepada sekretaris jenderal untuk diusulkan kepada Menteri, dengan tembusan kepada KASN.

BAB Kedua

Persyaratan, Pendaftaran dan Penilaian Administrasi

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

ATURAN PERALIHAN

Pasal 14

Koreksi

Untuk tahap awal penggabungan kelembagaan antara Kementerian Lingkungan Hidup serta Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2015, maka dilakukan pengaturan tata cara seleksi jabatan pejabat tinggi secara khusus.

Pasal 15

Koreksi

Seleksi dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 14 diatur sebagai berikut: (1) Untuk jabatan pimpinan tinggi madya staf ahli menteri, mengikuti proses seleksi terbuka sebagaimana diatur dalam Instruksi PRESIDEN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian/Lembaga, meliputi : a) pengumuman pengisian jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan secara terbuka bagi PNS dalam lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian/Lembaga terkait, serta Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, media cetak atau media elektronik (termasuk media online/internet) selama 5 (lima) hari. b) penilaian administrasi berupa skoring kriteria administrasi kepegawaian dan daftar riwayat hidup dilakukan oleh panitia seleksi. c) penilaian lanjutan oleh panitia seleksi untuk menilai kompetensi manajerial dan kompetensi bidang dilakukan dengan cara penulisan makalah, presentasi dan wawancara/diskusi. d) panitia seleksi menyampaikan 5 (lima) calon pejabat tinggi madya per jabatan kepada Menteri untuk selanjutnya diajukan sebanyak 3 (tiga) calon kepada PRESIDEN oleh Menteri. (2) Untuk jabatan pimpinan tinggi madya sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal dan kepala badan, dilakukan seleksi sebagai berikut : a) penyusunan daftar pendek (short listed) calon pejabat pimpinan tinggi madya minimal 8 orang per jabatan dilakukan oleh Menteri dibantu oleh tim kerja yang ditunjuk oleh Menteri. b) calon pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud dalam angka (2) huruf a diajukan oleh Menteri kepada panitia seleksi untuk proses seleksi. c) seleksi oleh panitia seleksi meliputi penilaian kompetensi manajerial dan kompetensi bidang melalui penulisan makalah, presentasi dan wawancara/diskusi. d) panitia seleksi menyampaikan 5 (lima) calon pejabat pimpinan tinggi madya per jabatan kepada Menteri untuk selanjutnya diajukan sebanyak 3 (tiga) calon kepada PRESIDEN oleh Menteri. (3) Untuk jabatan pimpinan tinggi pratama, dilakukan seleksi sebagai berikut: a) penyusunan daftar pendek (short listed) calon pejabat pimpinan tinggi pratama minimal 3 (tiga) orang per jabatan dilakukan oleh Menteri dibantu oleh tim kerja yang ditunjuk oleh Menteri. b) calon pejabat pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud dalam angka (2) huruf a diajukan oleh Menteri kepada panitia seleksi untuk proses seleksi. c) seleksi oleh panitia seleksi meliputi penilaian kompetensi manajerial dan kompetensi bidang melalui penulisan makalah, presentasi dan wawancara/diskusi. d) panitia seleksi menyampaikan 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi pratama per jabatan kepada Menteri untuk ditetapkan salah satunya sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama.

Peraturan Menteri Nomor p-15-menlhk-ii-2015 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKADI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

BAB VI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 14

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16