Peraturan Menteri Nomor p-14-menlhk-setjen-kum-1-7-2020 T...

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Indeks Standar Pencemar Udara yang selanjutnya disingkat ISPU adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu, yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya. 2. Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien yang selanjutnya disingkat SPKUA adalah perangkat yang terdiri atas peralatan pemantau kualitas udara ambien yang beroperasi secara terus-menerus dan datanya dapat dipantau secara langsung. 3. Perangkat Pengolah Data adalah perangkat yang digunakan untuk menerima, menghitung dan menyimpan data hasil pemantauan. 4. Status Warna adalah indikator kondisi masing-masing kategori rentang ISPU. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

Perhitungan ISPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan: a. pemantauan; dan b. konversi konsentrasi parameter menjadi nilai ISPU.

Pasal 4

Koreksi

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus memenuhi persyaratan: a. peralatan SPKUA; dan b. lokasi pemantauan. (2) Persyaratan peralatan SPKUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. alat pemantau kualitas udara; b. alat pemantau meteorologi; c. Perangkat Pengolah Data; dan d. beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus. (3) Persyaratan lokasi pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. klasifikasi lokasi pemantauan, yang meliputi: 1. pusat kota; 2. latar kota; 3. sub-urban; 4. industri; 5. pedesaan; dan 6. lokasi lainnya yang mengarah kepada sumber pencemar tertentu, dan b. kriteria penempatan peralatan SPKUA, yang meliputi: 1. ditempatkan pada udara terbuka dengan sudut terbuka 120° (seratus dua puluh derajat) terhadap penghalang; 2. ketinggian sampling inlet dari permukaan tanah untuk partikel dan gas paling sedikit 2 (dua) meter; dan 3. jarak alat pemantau kualitas udara dari sumber emisi terdekat paling sedikit 20 (dua puluh) meter.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan secara terus-menerus. (2) Hasil pemantauan berupa: a. data konsentrasi udara ambien pada setiap parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan b. data meteorologi yang mempengaruhi konsentrasi udara ambien sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (3) Data meteorologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. kecepatan dan arah angin; b. temperatur udara; c. kelembaban; d. intensitas matahari; dan/atau e. curah hujan. (4) Data hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar konversi konsentrasi parameter menjadi nilai ISPU.

Pasal 6

Koreksi

(1) Perhitungan ISPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan setiap 1 (satu) jam dari data pemantauan 24 (dua puluh empat) jam secara terus- menerus. (2) Perhitungan ISPU dilakukan berdasarkan nilai: a. ISPU batas atas; b. ISPU batas bawah; c. ambien batas atas; d. ambien batas bawah; dan e. konsentrasi ambien hasil pengukuran. (3) Tata cara perhitungan ISPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Koreksi

(1) Terhadap hasil perhitungan ISPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan penjaminan mutu melalui: a. pemeriksaan kelengkapan data harian konsentrasi setiap paramater sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan b. penghapusan data yang tidak normal dengan menggunakan sistem aplikasi validasi data. (2) Penghapusan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal: a. sedang dilakukan pemeliharaan SPKUA; b. ketidakstabilan tegangan listrik pada peralatan SPKUA; c. adanya gangguan pada sensor; atau d. terjadi pemadaman listrik. (3) Dalam hal hasil penjaminan mutu menunjukkan data valid sebesar ≥75% (lebih besar atau sama dengan tujuh puluh lima persen), data digunakan sebagai dasar penentuan kategori ISPU. (4) Kategori ISPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. kategori baik; b. kategori sedang; c. kategori tidak sehat; d. kategori sangat tidak sehat; atau e. kategori berbahaya. (5) Dalam hal ISPU berada pada kategori tidak sehat, sangat tidak sehat, atau berbahaya, Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota melakukan upaya pengendalian pencemaran udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Penentuan kategori ISPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Koreksi

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dalam melakukan perhitungan ISPU dapat: a. berkoordinasi dengan instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah; atau b. bekerja sama dengan badan usaha, yang memiliki SPKUA. (2) Tata cara perhitungan ISPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perhitungan ISPU oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Koreksi

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota menyusun laporan hasil penentuan kategori ISPU berdasarkan masing-masing SPKUA. (2) Laporan hasil penentuan kategori ISPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan data dan informasi: a. waktu pelaporan; b. waktu pengukuran; c. lokasi yang dilaporkan; d. keterangan lokasi pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a; e. parameter pencemar kritis; f. ISPU paling tinggi; g. kategori ISPU; dan h. data konsentrasi. (3) Laporan hasil penentuan kategori ISPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan ke laman http://iku.menlhk.go.id/aqms/. (4) Pengintegrasian sistem ISPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal yang membidangi urusan pengendalian pencemaran udara.

Pasal 10

Koreksi

(1) Menteri, gubernur dan bupati/wali kota menyediakan informasi publik mengenai hasil penentuan kategori ISPU: a. setiap jam selama 24 (dua puluh empat) jam untuk parameter partikulat (PM2,5); dan b. paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari untuk parameter partikulat (PM10), sulfur dioksida (SO2), karbon monoksida (CO), ozon (O3), nitrogen dioksida (NO2) dan hidrokarbon (HC). (2) Dalam hal ISPU berada pada kategori tidak sehat, sangat tidak sehat, atau berbahaya, Menteri, gubernur dan bupati/wali kota menyediakan informasi publik mengenai hasil penentuan kategori ISPU bagi seluruh parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) setiap jam. (3) Hasil penentuan kategori ISPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan informasi parameter pencemar kritis untuk ISPU tertinggi. (4) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. media cetak; dan/atau b. media elektronik.

Pasal 11

Koreksi

Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota menyesuaikan penentuan ISPU sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 12

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Nomor KEP-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara; dan b. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 107 Tahun 1997 tentang Perhitungan dan Pelaporan serta informasi indeks standar pencemar udara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2020 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor p-14-menlhk-setjen-kum-1-7-2020 Tahun 2020 tentang INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13