PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-14-menlhk-setjen-kum-1-4-2019 Tahun 2019 tentang PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN KEHUTANAN

PERMEN Nomor p-14-menlhk-setjen-kum-1-4-2019 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penyuluhan Kehutanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. 2. Programa Penyuluhan Kehutanan adalah rencana tertulis kegiatan penyuluhan kehutanan dalam satu tahun yang disusun secara sistematis sebagai bahan perencanaan pembangunan kehutanan. 3. Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh PNS adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyuluhan kehutanan. 4. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKSM adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. 5. Penyuluh Kehutanan Swasta yang selanjutnya disingkat PKS adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan. 6. Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan yang selanjutnya disingkat RKTPK adalah rencana kegiatan yang disusun oleh Penyuluh Kehutanan PNS secara perorangan berdasarkan Programa Penyuluhan Kehutanan yang berisi kegiatan Penyuluhan Kehutanan yang akan dilakukan dalam satu tahun. 7. Sasaran Penyuluhan Kehutanan adalah pihak yang paling berhak menerima manfaat penyuluhan kehutanan meliputi sasaran utama dan sasaran antara. 8. Sasaran Utama adalah pelaku utama dan pelaku usaha dalam bidang kehutanan yang menerima manfaat langsung Penyuluhan Kehutanan. 9. Sasaran Antara adalah pemangku kepentingan yang tidak secara langsung menerima manfaat Penyuluhan Kehutanan, antara lain kelompok atau lembaga pemerhati kehutanan serta generasi muda dan tokoh masyarakat. 10. Pelaku Utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan beserta keluarga intinya. 11. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara INDONESIA atau korporasi yang dibentuk menurut hukum INDONESIA yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan. 12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 13. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Badan P2SDM adalah unit utama yang membidangi penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 14. Pusat Penyuluhan adalah unit organisasi di bawah Badan P2SDM yang menangani penyuluhan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 15. Dinas Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas adalah organisasi perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. 16. Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat UPT KLHK adalah unit pengelola kegiatan teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berada di lingkup KLHK. 17. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas. 18. Cabang Dinas Kehutanan yang selanjutnya disingkat CDK adalah bagian dari perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang Kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja Dinas dengan wilayah kerja tertentu.

BAB II

PROGRAMA PENYULUHAN KEHUTANAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Programa Penyuluhan Kehutanan disusun pada setiap tingkat wilayah kerja pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan. (2) Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan pada setiap tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Programa Penyuluhan Kehutanan tingkat UPTD/CDK; b. Programa Penyuluhan Kehutanan tingkat provinsi; c. Programa Penyuluhan Kehutanan tingkat UPT KLHK; dan d. Programa Penyuluhan Kehutanan tingkat nasional. (3) Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan keterpaduan dan kesinergian penyuluhan kehutanan pada setiap unit kerja.

Pasal 3

(1) Programa Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun oleh Tim Penyusun Programa Penyuluhan Kehutanan. (2) Tim Penyusun Programa Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Unit Kerja. (3) Tim Penyusun Programa Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan dari seluruh pejabat fungsional Penyuluh Kehutanan PNS lingkup unit kerja.

Pasal 4

(1) Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 difasilitasi oleh unit kerja masing-masing. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. identifikasi potensi wilayah; b. pengolahan data; c. penyusunan; dan d. pembahasan.

Pasal 5

Programa Penyuluhan Kehutanan yang disusun berisi: a. halaman judul; b. halaman pengesahan; c. halaman tim penyusun; d. kata pengantar; e. pendahuluan; f. matriks Programa Penyuluhan Kehutanan; dan g. penutup.

Pasal 6

(1) Halaman judul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berisi judul sesuai unit kerja dan tahun Programa Penyuluhan Kehutanan. (2) Halaman pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Halaman tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berisi susunan tim penyusun Programa Penyuluhan Kehutanan. (4) Kata Pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d ditandatangani oleh kepala unit kerja.

Pasal 7

(1) Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e berisi: a. latar belakang; b. landasan hukum; dan c. pengertian. (2) Latar belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi gambaran umum situasi/keadaan wilayah yang melatarbelakangi penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan. (3) Landasan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan Programa Penyuluhan Kehutanan. (4) Pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi batasan pengertian/definisi yang digunakan dalam Programa Penyuluhan Kehutanan.

Pasal 8

(1) Matriks Programa Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f berisi: a. keadaan wilayah; b. tujuan; c. masalah; d. sasaran penyuluhan kehutanan; dan e. cara memecahkan masalah. (2) Matriks Programa Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) Keadaan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a berisi data dan informasi terkini terkait potensi wilayah yang meliputi kondisi: a. sumber daya alam; b. sumber daya manusia; dan c. sumber daya penunjang. (2) Kondisi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi: a. luas dan fungsi kawasan hutan; b. kondisi kawasan hutan dan lahan masyarakat; c. topografi; d. penggunaan lahan; dan e. potensi keanekaragaman hayati. (3) Kondisi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi: a. data penduduk; b. kelompok tani hutan; c. Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; dan d. Penyuluh Kehutanan. (4) Kondisi sumber daya penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi: a. kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. program dan rencana pembangunan kehutanan; c. kelembagaan Penyuluhan Kehutanan; d. kelembagaan keuangan dan pemasaran; e. kelembagaan pendidikan dan pelatihan; f. kelembagaan penelitian; g. kelembagaan masyarakat; dan/atau h. sarana dan prasarana Penyuluhan Kehutanan.

Pasal 10

(1) Keadaan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diisi berdasarkan identifikasi potensi wilayah. (2) Identifikasi potensi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen: a. Participatory Rural Appraisal (PRA); b. Rapid Rural Appraissal (RRA); c. Impact Point/Focus Group Discussion (FGD); d. SWOT analysis; dan/atau e. teknik identifikasi potensi wilayah lainnya.

Pasal 11

(1) Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b berisi uraian spesifik yang akan dicapai melalui kegiatan Penyuluhan Kehutanan. (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan uraian keadaan umum. (3) Perumusan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan: a. spesifik/fokus pada Sasaran Penyuluhan Kehutanan; b. terukur/dapat dikuantifikasi hal yang akan dicapai; c. dapat dikerjakan/dicapai sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki; d. realistis/bersifat nyata dan wajar; dan e. memiliki batasan waktu/memuat batasan waktu dalam pencapaiannya.

Pasal 12

(1) Masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c berisi: a. faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan Penyuluhan Kehutanan; dan/atau b. faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang ingin dicapai. (2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup faktor yang berkaitan dengan tingkat pengetahuan, sikap dan keterampilan Sasaran Penyuluhan Kehutanan terhadap kegiatan pembangunan kehutanan. (3) Penetapan masalah dilakukan dengan mempertimbangkan: a. kemampuan yang tersedia untuk pemecahan masalah, mencakup biaya, tenaga dan peralatan; dan b. keterkaitan dengan kegiatan pembangunan dibidang kehutanan yang sedang berlangsung di wilayah kerja yang bersangkutan.

Pasal 13

Sasaran Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d memuat: a. deskripsi Sasaran Penyuluhan Kehutanan; b. jumlah Sasaran Penyuluhan Kehutanan; dan c. lokasi Sasaran Penyuluhan Kehutanan.

Pasal 14

(1) Cara memecahkan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e berisi rangkaian kegiatan yang dirancang untuk memecahkan permasalahan. (2) Rangkaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kegiatan dan waktu; b. metode; c. materi; d. biaya; e. pelaksana kegiatan; dan f. penanggung jawab. (3) Perumusan rangkaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan: a. kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap Sasaran Penyuluhan Kehutanan; b. ketersediaan teknologi/inovasi; c. ketersediaan sarana dan prasarana, serta sumber daya lainnya yang mendukung kegiatan penyuluhan kehutanan; d. situasi lingkungan fisik, sosial, dan budaya; dan e. alokasi biaya yang tersedia.

Pasal 15

Programa Penyuluhan Kehutanan disusun dengan tahapan sebagai berikut: a. penyusunan; b. pembahasan; dan c. pengesahan.

Pasal 16

(1) Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan: a. identifikasi potensi wilayah; b. pengolahan data; dan c. penyusunan konsep Programa Penyuluhan Kehutanan. (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilakukan dalam rangka mengintegrasikan Programa Penyuluhan Kehutanan dengan kegiatan pembangunan kehutanan di setiap wilayah. (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 17

(1) Pengesahan Programa Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan oleh: a. Kepala UPTD/CDK, untuk Programa Penyuluhan Kehutanan tingkat UPTD/CDK. b. Kepala Dinas Provinsi, untuk Programa Penyuluhan Kehutanan tingkat provinsi; c. Kepala UPT KLHK, untuk Programa Penyuluhan Kehutanan tingkat UPT KLHK; dan d. Kepala Badan P2SDM, untuk Programa Penyuluhan Kehutanan tingkat nasional. (2) Pengesahan Programa Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat: a. Bulan Februari tahun berjalan, untuk Programa Penyuluhan Kehutanan tingkat UPTD/CDK; b. Bulan Maret tahun berjalan, untuk Programa Penyuluhan Kehutanan tingkat provinsi dan UPT KLHK; dan c. Bulan April tahun berjalan, untuk Programa Penyuluhan Kehutanan tingkat nasional. (3) Programa Penyuluhan Kehutanan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyuluhan kehutanan pada tahun berikutnya.

Pasal 18

(1) Programa Penyuluhan Kehutanan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disampaikan kepada: a. Kepala Dinas, untuk Programa Penyuluhan Kehutanan tingkat UPTD/CDK; b. Pimpinan Unit Eselon I terkait lingkup KLHK dan ditembuskan kepada Kepala Badan P2SDM, untuk Programa Penyuluhan Kehutanan tingkat UPT KLHK; c. Kepala Badan P2SDM, untuk Programa Penyuluhan Kehutanan tingkat provinsi; dan d. pimpinan Unit Eselon I terkait lingkup KLHK untuk Programa Penyuluhan Kehutanan tingkat nasional. (2) Programa Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan kehutanan bagi instansi terkait.

Peraturan Menteri Nomor p-14-menlhk-setjen-kum-1-4-2019 Tahun 2019 tentang PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN KEHUTANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Keempat

Pasal 18

BAB III

Pasal 19

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

Pasal 24