PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-13-menlhk-setjen-kum-1-2-2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan

PERMEN Nomor p-13-menlhk-setjen-kum-1-2-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 8

(1) Pembinaan Jabatan Fungsional PEH yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang membidangi pengendalian ekosistem hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat; dan c. Unit Pelaksana Teknis. (2) Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam melaksanakan pembinaan bertugas terdiri atas: a. melaksanakan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional PEH sesuai dengan peraturan; b. menyiapkan bahan penetapan angka kredit oleh Sekretariat Direktorat Jenderal; c. mengarahkan penempatan Jabatan Fungsional PEH sesuai bidang tugasnya; d. memfasilitasi peningkatan kompetensi Jabatan Fungsional PEH; e. membentuk Tim Penilai Direktorat Jenderal; f. membentuk Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal; g. meningkatkan kapasitas Jabatan Fungsional PEH dalam penyusunan karya tulis ilmiah; h. memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan dalam rangka pengembangan Jabatan Fungsional PEH, antara lain in-house training, studi banding, kunjungan kerja, magang, bimbingan teknis bagi Pejabat Fungsional PEH; i. memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan seminar dan lokakarya atau simposium sebagai unsur penunjang kegiatan pengendalian ekosistem hutan; j. mengusulkan calon peserta uji kompetensi Jabatan Fungsional PEH lingkup Direktorat Jenderal; k. memfasilitasi kegiatan Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal dalam menjalankan tugas; l. memberikan pelayanan administrasi Jabatan Fungsional PEH; dan m. melakukan monitoring kinerja pejabat fungsional PEH. (3) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam melaksanakan pembinaan bertugas terdiri atas : a. menyusun pedoman kegiatan teknis Jabatan Fungsional PEH; b. menyediakan pelayanan konsultasi kegiatan teknis Jabatan Fungsional PEH di pusat dan daerah; c. memberikan bimbingan teknis terhadap Jabatan Fungsional PEH di Pusat dan daerah; d. mensosialisasikan kebijakan teknis direktorat dan butir-butir kegiatan Jabatan Fungsional PEH di pusat dan daerah; e. menempatkan Pejabat Fungsional PEH sesuai bidang keahliannya; f. memfasilitasi peningkatkan kapasitas Pejabat Fungsional PEH di lingkup unit kerjanya antara lain melalui in-house training, studi banding, kunjungan kerja, magang, penyediaan sarana publikasi, dan mengikutsertakan dalam seminar, lokakarya atau simposium, bimbingan teknis, dan pelatihan; g. mengusulkan DUPAK Pejabat Fungsional PEH; h. melibatkan Pejabat Fungsional PEH dalam penyusunan rencana kegiatan teknis; i. menyediakan sarana kerja bagi Pejabat Fungsional PEH; j. memfasilitasi implementasi inovasi kegiatan teknis kehutanan gagasan dari Pejabat Fungsional PEH; k. mengoptimalkan fungsi Koordinator Jabatan Fungsional PEH untuk mendukung kegiatan teknis; dan l. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Pejabat Fungsional PEH. (4) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam melaksanakan pembinaan bertugas terdiri atas: a. menempatkan Pejabat fungsional PEH sesuai bidang keahliannya; b. memfasilitasi peningkatkan kapasitas Pejabat Fungsional PEH di lingkup unit kerjanya antara lain melalui in-house training, studi banding, kunjungan kerja, magang, penyediaan sarana publikasi dan mengikutsertakan dalam seminar, lokakarya, bimbingan teknis, dan pelatihan; c. melakukan penilaian pendahuluan DUPAK Pejabat Fungsional PEH dengan melibatkan Pejabat Fungsional PEH dengan jenjang jabatan tertinggi; d. mengusulkan DUPAK Pejabat Fungsional PEH; e. melibatkan Pejabat Fungsional PEH dalam penyusunan rencana kegiatan teknis; f. menyediakan sarana kerja bagi Pejabat Fungsional PEH; g. memfasilitasi implementasi inovasi kegiatan teknis kehutanan gagasan dari Pejabat Fungsional PEH; h. membentuk Tim Penilai UPT; i. membentuk Sekretariat Tim Penilai UPT; j. memfasilitasi kegiatan Sekretariat Tim Penilai UPT dalam menjalankan tugas; k. mengoptimalkan fungsi Koordinator PEH untuk mendukung kegiatan teknis Pejabat Fungsional PEH; dan l. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Pejabat Fungsional PEH.

Peraturan Menteri Nomor p-13-menlhk-setjen-kum-1-2-2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

BAB Kelima

Pasal 10

BAB Keenam

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15