PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-12-menlhk-setjen-plb-3-5-2020 Tahun 2020 tentang PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

PERMEN Nomor p-12-menlhk-setjen-plb-3-5-2020 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYIMPANAN LIMBAH B3

Pasal 5

Koreksi

Persyaratan dan tata cara Penyimpanan Limbah B3 meliputi: a. Tempat Penyimpanan Limbah B3; b. Cara Penyimpanan Limbah B3; dan c. Waktu Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 18

Koreksi

(1) Penyimpanan Limbah B3 wajib memenuhi ketentuan persyaratan kemasan. (2) Persyaratan kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan logam atau plastik yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3; b. Mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan; c. Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, dan/atau pengangkutan; dan d. berada dalam kondisi tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak. (3) Pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan kemasan bekas B3 dan/atau Limbah B3 yang memenuhi ketentuan: a. kategori dan/atau karakteristiknya sama dengan Limbah B3 sebelumnya; b. kategori dan/atau karakteristiknya saling cocok dengan Limbah B3 yang dikemas sebelumnya; atau c. telah dilakukan pencucian, untuk kemasan bekas B3 dan/atau Limbah B3 yang berbeda jenis dan/atau karakteristiknya. (4) Ketentuan mengenai pencucian dan penggunaan kemasan bekas B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan persyaratan kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan berdasarkan fasilitas Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 29

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama: a. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih; b. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1; c. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau d. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus. (2) Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib: a. Melakukan pemanfaatan Limbah B3, pengolahan Limbah B3, dan/atau penimbunan Limbah B3; b. Menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain; dan/atau c. Melakukan ekspor Limbah B3. (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. Pengumpul Limbah B3; b. Pemanfaat Limbah B3; c. Pengolah Limbah B3; dan/atau d. Penimbun Limbah B3. (4) Dalam hal ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dilakukan sampai dengan batas waktu Penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan: a. Pemanfaatan Limbah B3, pengolahan Limbah B3, dan/atau penimbunan Limbah B3; dan/atau b. Menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Tata cara ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Pengumpul Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 diserahkan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3. (2) Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengumpul Limbah B3 wajib: a. Menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain; atau b. Melakukan ekspor Limbah B3. (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. Pemanfaat Limbah B3; b. Pengolah Limbah B3; dan/atau c. Penimbun Limbah B3. (4) Pelaksanaan ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak menambah waktu Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Dalam hal ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan sampai dengan batas waktu Penyimpanan Limbah B3 berakhir, Pengumpul Limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Tata cara ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 2

Lokasi Penyimpanan Limbah B3

Pasal 7

Koreksi

(1) Persyaratan lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi: a. bebas banjir; dan b. tidak rawan bencana alam. (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. longsoran; b. bahaya gunung api; c. gempa bumi; d. sesar; e. sink hole; f. amblesan (land subsidence); g. tsunami; dan/atau h. mud volcano. (3) Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (4) Selain persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa tempat tumpukan Limbah (waste pile) wajib memenuhi ketentuan: a. permeabilitas tanah paling besar 10-5 cm/detik (sepuluh pangkat minus lima sentimeter per detik);atau b. lapisan tanah yang telah direkayasa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (5) Selain persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa waste impoundment wajib memenuhi ketentuan: a. Permeabilitas tanah paling besar 10-5 cm/detik (sepuluh pangkat minus lima sentimeter per detik); dan b. memiliki lapisan kedap di atas tanah dengan permeabilitas paling besar 10-7 cm/detik (sepuluh pangkat minus tujuh sentimeter per detik) berupa high density polyethylene (HDPE) dan/atau lapisan konstruksi beton. (6) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berada di dalam penguasaan Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.

Pasal 8

Peralatan penanggulangan keadaan darurat untuk fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilengkapi dengan: a. sistem pendeteksi dan peralatan pemadam kebakaran; dan/atau b. alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

BAB 3

Peralatan Penanggulangan Keadaan Darurat

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Koreksi

Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berupa: a. bangunan; b. tangki dan/atau kontainer; c. silo; d. tempat tumpukan Limbah (waste pile); dan/atau e. waste impoundment.

Pasal 10

(1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib dilengkapi dengan: a. Fasilitas pertolongan pertama; b. Peralatan penanganan tumpahan; dan c. Bongkar muat. (2) Selain kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki laboratorium dan/atau alat analisa laboratorium yang mampu menguji paling sedikit karakteristik Limbah B3 mudah meledak, mudah menyala, reaktif, korosif, dan/atau beracun, untuk menentukan tata cara Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 11

(1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a digunakan untuk menyimpan Limbah B3: a. kategori 1; dan b. kategori 2 dari sumber tidak spesifik, sumber spesifik umum, dan sumber spesifik khusus. (2) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan: a. rancang bangun sesuai dengan jenis, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang disimpan; b. luas ruang penyimpanan sesuai dengan jumlah Limbah B3 yang disimpan; c. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari; d. atap dari bahan yang tidak mudah terbakar; e. memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara; f. sistem pencahayaan disesuaikan dengan rancang bangun tempat Penyimpanan Limbah B3; g. lantai kedap air dan tidak bergelombang; h. lantai bagian dalam dibuat melandai turun ke arah bak penampung tumpahan dengan kemiringan maksimum 1% (satu persen); i. lantai bagian luar bangunan dibuat agar air hujan tidak masuk kedalam bangunan tempat penyimpanan Limbah B3; j. memiliki saluran drainase ceceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan ceceran atau tumpahan Limbah B3; k. memiliki bak penampung tumpahan untuk menampung ceceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan ceceran atau tumpahan Limbah B3; dan l. dilengkapi dengan simbol Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Kesesuaian rancang bangun dengan karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi: a. Untuk Limbah B3 dengan karakteristik mudah menyala, bangunan wajib memenuhi ketentuan: 1. Memiliki tembok pemisah dengan bangunan lain yang berdampingan; 2. jika bangunan Penyimpanan Limbah B3 dibangun terpisah dari bangunan lain, diberi jarak dengan bangunan lain paling sedikit 6 (enam) meter; 3. struktur pendukung atap terdiri dari bahan yang tidak mudah menyala, konstruksi atap dibuat ringan, dan mudah hancur bila terjadi kebakaran; dan 4. diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan/percikan listrik (explotion proof). b. Untuk Limbah B3 dengan karakteristik mudah meledak, bangunan wajib memenuhi ketentuan: 1. konstruksi bangunan, lantai, dinding, dan atap dibuat tahan ledakan; 2. lantai dan dinding dibuat lebih kuat dari konstruksi atap; dan 3. setiap saat memenuhi ketentuan suhu ruangan; dan c. untuk Limbah B3 dengan karakteristi kreaktif, korosif, dan/atau beracun, bangunan wajib memenuhi ketentuan: 1. konstruksi dinding dibuat mudah untuk dilepas; dan 2. konstruksi atap, dinding, dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api.

Pasal 13

(1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa tangki dan/atau kontainer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b digunakan untuk menyimpan Limbah B3 fase cair: a. kategori 1; b. kategori 2 dari sumber tidak spesifik; dan c. kategori 2 dari sumber spesifik umum. (2) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa tangki dan/atau kontainer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan: a. dibangun di atas permukaan tanah dengan lantai kedap air dan tidak bergelombang; b. tangki dan/atau kontainer dan sistem penunjangnya terbuat dari bahan yang cocok dengan karakteristik Limbah B3 yang disimpan; c. tidak mudah pecah atau bocor; d. memiliki tanggul dan saluran pembuangan disekeliling tangki dan/atau kontainer menuju bak penampung tumpahan; e. terlindung dari penyinaran matahari dan masuknya air hujan secara langsung, jika Limbah B3 yang disimpan memiliki sifat mudah mengembang, menghasilkan gas, dan/atau bereaksi akibat temperatur dan tekanan; dan f. dilengkapi dengan simbol Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Bak penampung tumpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d wajib mampu menampung cairan paling sedikit 110% (seratus sepuluh persen) dari total kapasitas tangki dan/atau kontainer.

Pasal 14

(1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa silo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c digunakan untuk menyimpan Limbah B3 fase padat dengan rentang ukuran butir 0,5-300 μm (nolkoma lima sampai dengan tiga ratus mikrometer): a. kategori 1; dan b. kategori 2 dari sumber tidak spesifik, sumber spesifik umum, dan sumber spesifik khusus. (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan: a. dibangun di atas permukaan tanah dengan fondasi yang dapat mendukung ketahanan silo terhadap tekanan dari atas dan bawah serta mampu mencegah kerusakan yang diakibatkan karena pengisian, tekanan, atau gaya angkat (up lift); b. dibangun tanggul dengan lantai kedap di sekitar pipa input ke silo, untuk menampung Limbah B3 jika terjadi ceceran; dan c. dilengkapi dengan simbol Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa silo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk silo yang digunakan dalam 1 (satu) rangkaian proses produksi.

Pasal 15

(1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa tempat tumpukan Limbah (wastepile) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d digunakan untuk menyimpan Limbah B3 fase padat kategori 2 dari sumber spesifik khusus. (2) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa tempat tumpukan Limbah (waste pile) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan: a. Memiliki saluran drainase di sekeliling tempat tumpukan Limbah (waste pile) yang dirancang untuk mengalirkan air yang berkontak langsung dengan Limbah B3 yang disimpan menuju kolam penampung air; b. Memiliki tanggul di sekeliling tempat tumpukan Limbah (waste pile) dengan ketinggian paling sedikit 1 (satu) meter dari permukaan tanah untuk menghindari terjadinya tumpahan dan/atau ceceran Limbah B3 keluar dari area penyimpanan; dan c. Memiliki fasilitas sumur pantau air tanah yang dibangun di bagian hulu (upstream) dan hilir (downstream) tempat tumpukan Limbah (waste pile) yang ditempatkan sesuai dengan pola arah aliran air tanah. (3) Kolam penampung air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memiliki: a. lapisan (liner) kedap dengan permeabilitas tanah paling besar 10-7cm/detik (sepuluh pangkat minus tujuh sentimeter per detik); b. lapisan (liner) kedap berupa high density polyethylene (HDPE);atau c. lapisan dengan konstruksi beton yang mampu menampung air.

Pasal 16

(1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa waste impoundment sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e digunakan untuk melakukan Penyimpanan Limbah B3 dalam fase slurry untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus. (2) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa waste impoundment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan: a. Memiliki tanggul di sekeliling waste impoundment dengan ketinggian paling sedikit 1 (satu) meter dari permukaan tanah untuk menghindari terjadinya luapan air; b. Memiliki bangunan pelimpahan (spillway) untuk mengalirkan air yang berasal dari Limbah B3 yang disimpan menuju kolam penampung air; dan c. Memiliki fasilitas sumur pantau air tanah yang dibangun di bagian hulu (upstream) dan hilir (downstream) fasilitas waste impoundment yang ditempatkan sesuai dengan pola arah aliran air tanah. (3) Kolam penampung air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memenuhi persyaratan: a. Menggunakan konstruksi beton; dan/atau b. dilapisi dengan bahan konstruksi yang kedap air.

Pasal 17

Ketentuan mengenai persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 Tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB 4

Fasilitas Penyimpanan Limbah B3

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Ketiga

Cara Penyimpanan Limbah B3

Pasal 18

Koreksi

Pasal 19

(1) Limbah B3 yang disimpan pada bangunan wajib dilakukan pengemasan. (2) Kewajiban melakukan pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Limbah B3: a. Dari sumber spesifik khusus; b. Berupa peralatan elektronik utuh;atau c. Tidak berbentuk fase cair, debu, dross, gram logam, dan cacahan.

Pasal 20

(1) Pengemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kemasan berupa: a. drum; b. jumbo bag; c. tangki intermediated bulk container (IBC); dan/atau d. kontainer. (2) Kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilekatkan simbol dan label Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pasal 22

Selain persyaratan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, Limbah B3 yang disimpan pada bangunan harus memenuhi ketentuan: a. dikemas sesuai dengan jenis, karakteristik, dan/atau kompatibilitasnya; dan b. mempertimbangkan terjadinya pengembangan volume Limbah B3, pembentukan gas, atau terjadinya kenaikan tekanan.

BAB Keempat

Waktu Penyimpanan Limbah B3

Pasal 29

Koreksi

Pasal 30

BAB III

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pasal 31

Koreksi

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, dan Penimbun Limbah B3 yang memiliki fasilitas Penyimpanan Limbah B3 wajib melakukan pemantauan kegiatan Penyimpanan Limbah B3. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan dilaksanakan melalui: a. pengawasan pada saat menempatkan dan/atau memindahkan Limbah B3 dari ruang Penyimpanan Limbah B3; b. pemeriksaan terhadap kemasan Limbah B3; c. pencatatan kegiatanPenyimpanan Limbah B3; dan d. pengawasan terhadap pelaksanaan tata graha (housekeeping). (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa tangki dan/atau kontainer, dan silo dilaksanakan melalui: a. pemeriksaan terhadap: 1. katup pengisian dan/atau pengeluaran; dan 2. rekahan dan/atau retakan, sebelum mengoperasikan fasilitas tangki dan/atau kontainer, dan silo; b. pengawasan pada saat pengisian dan/atau pengosongan fasilitas tangki dan/atau kontainer, dan silo; c. pemeriksaan selama fasilitas tangki dan/atau kontainer, dan silo dioperasikan; d. pencatatan kegiatan Penyimpanan Limbah B3; dan e. pengawasan terhadap pelaksanaan tata graha (housekeeping). (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada fasilitas tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa tempat tumpukan Limbah (waste pile) dilaksanakan melalui: a. pemeriksaan secara menyeluruh terhadap fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebelum melakukan penempatan Limbah B3; b. pengawasan saat dilakukan penempatan dan/atau pengambilan Limbah B3 dari tempat tumpukan Limbah (waste pile); c. pencatatan Limbah B3 yang masuk dan Limbah B3 yang keluar dari tempat penyimpanan; d. pengambilan sampel air untuk dianalisis di laboratorium paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan memenuhi baku mutu air Limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; e. pengambilan sampel air tanah untuk dianalisis di laboratorium paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan memenuhi baku mutu rona awal lingkungan; f. pengujian terhadap sampel sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf e dengan menggunakan laboratorium terakreditasi atau telah menerapkan prosedur yang telah memenuhi standar nasional INDONESIA mengenai tata cara berlaboratorium yang baik; g. pencatatan kegiatan Penyimpanan Limbah B3; dan h. pengawasan terhadap pelaksanaan tata graha (housekeeping). (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada fasilitas tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa waste impoundment dilaksanakan melalui: a. pemeriksaan secara menyeluruh terhadap fasilitas tempat Penyimpanan Limbah B3 sebelum dilakukan pengisian Limbah B3; b. pengawasan saat dilakukan pengisian dan/atau pengambilan Limbah B3 dari waste impoundment; c. pencatatan Limbah B3 yang masuk dan Limbah B3 yang keluar dari tempat penyimpanan; d. pengambilan sampel air untuk dianalisis di laboratorium paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan memenuhi baku mutu air Limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; e. pengambilan sampel air tanah untuk dianalisis di laboratorium paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan memenuhi baku mutu rona awal lingkungan; f. pengujian terhadap sampel sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf e dengan menggunakan laboratorium terakreditasi atau telah menerapkan prosedur yang telah memenuhi standar nasional INDONESIA mengenai tata cara berlaboratorium yang baik; g. pencatatan kegiatan Penyimpanan Limbah B3; dan h. pengawasan terhadap pelaksanaan tata graha (housekeeping). (6) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf d, ayat (4) huruf g, dan ayat (5) huruf g dilakukan terhadap: a. jenis Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan waktu diterimanya Limbah B3 dari Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3; b. jenis Limbah B3, karakteristik Limbah B3, jumlah Limbah B3, dan waktu penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3 dan/atau Pengolah Limbah B3; c. identitas Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, dan/atau Pengolah Limbah B3; dan d. neraca Limbah B3. (7) Neraca Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d memuat: a. uraian sumber,jenis, dan karakteristik Limbah B3 yang disimpan; b. jumlah atau volume Limbah B3 yang dikumpulkan setiap bulan; dan c. jumlah atau volume Limbah B3 yang diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 setiap bulan. (8) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BagianKedua Pelaporan

Pasal 32

Dokumen pencatatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) wajib dilaporkan kepada pejabat penerbit izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sesuai kewenangannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

BAB Kesatu

Pemantauan

Pasal 31

Koreksi

Pasal 32

(1) Penyimpanan Limbah B3 dengan menggunakan drum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a wajib memenuhi persyaratan: a. Ditumpuk berdasarkan jenis kemasan; b. jarak antara tumpukan kemasan dengan atap paling rendah 1 (satu) meter; dan c. disimpan dengan sistem blok dengan ketentuan: 1. setiap blok terdiri atas 2 (dua)x 3 (tiga); dan 2. memiliki lebar gang antar blok paling sedikit 60 cm (enam puluh sentimeter) atau disesuaikan dengan kebutuhan operasional untuk lalu lintas manusia dan kendaraan pengangkut (forklift). (2) Tumpukan berdasarkan jenis kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan: a. untuk kemasan berupa drum logam dengan kapasitas 200 (dua ratus) liter, tumpukan paling banyak 3 (tiga) lapis dengan setiap lapis diberi alas palet untuk 4 (empat) drum; dan/atau b. untuk kemasan berupa drum plastik dengan kapasitas 200 (dua ratus) liter: 1. tumpukan paling banyak 3 (tiga) lapis dengan setiap lapis diberi alas palet untuk 4 (empat) drum; atau 2. tumpukan lebih dari 3 (tiga) lapis, wajib menggunakan rak penyimpanan. (3) Penyimpanan Limbah B3 dengan menggunakan jumbo bag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b wajib memenuhi persyaratan: a. disimpan dengan sistem blok; b. tumpukan setiap blok paling banyak 2 (dua) lapis, lapis paling bawah dialasi palet; dan c. lebar gang antarblok paling sedikit 60 cm (enam puluh sentimeter) atau disesuaikan dengan kebutuhan operasional untuk lalu intas manusia dan kendaraan pengangkut (forklift). (4) Penyimpanan Limbah B3 dengan menggunakan tangki intermediated bulk container (IBC)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c wajib memenuhi persyaratan: a. disimpan dengan sistem blok; b. tumpukan disesuaikan dengan tinggi bangunan dengan memperhatikan jarakan tara tumpukan kemasan dengan atap paling rendah 1 (satu) meter; dan c. lebar gang antar blok paling sedikit 60 cm (enam puluh senti meter) atau disesuaikan dengan kebutuhan operasional untuk lalu lintas manusia dan kendaraan pengangkut (forklift). (5) Penyimpanan Limbah B3 dengan menggunakan kontainer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d wajib memenuhi persyaratan: a. permukaan tanah tidak bergelombang dan memiliki kemiringan paling besar 1% (satu persen); b. dilengkapi saluran drainase untuk menampung ceceran Limbah B3; dan c. terlindung dari penyinaran matahari dan masuknya air hujan secara langsung.

Peraturan Menteri Nomor p-12-menlhk-setjen-plb-3-5-2020 Tahun 2020 tentang PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 18

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB 1

Pasal 6

Pasal 7

BAB 2

Pasal 7

Pasal 8

BAB 3

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 4

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Ketiga

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB 1

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 2

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 3

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB 4

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB 5

Pasal 27

Pasal 28

BAB Keempat

Pasal 29

Pasal 30

BAB III

Pasal 31

Pasal 32

BAB Kesatu

Pasal 31

Pasal 32