Koreksi Pasal 16

Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disusun oleh Pendamping Pemerintah pada KHDPK dalam bentuk dokumen meliputi: a. surat permohonan dari ketua Lembaga Desa, ketua kelompok tani, ketua gabungan kelompok tani hutan, atau ketua koperasi kepada Menteri; b. gambaran umum wilayah; c. pakta integritas bermaterai yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Desa, ketua kelompok tani, ketua gabungan kelompok tani hutan, atau ketua koperasi, yang diketahui oleh kepala desa/lurah atau camat setempat; dan d. peta calon areal kerja dengan skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Desa, ketua kelompok tani, ketua gabungan kelompok tani hutan, atau ketua koperasi dalam bentuk cetakan dan shape file.