Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2022 tentang KERJA SAMA DALAM NEGERI

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi unit kerja dalam pengelolaan Kerja Sama pada lingkup Kementerian. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja Kementerian.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. Mitra Kerja Sama, bidang kegiatan, dan bentuk Kerja Sama; b. tata cara permohonan Kerja Sama; c. tata cara Kerja Sama yang diprakarsai oleh Kementerian; d. pelaksanaan Kerja Sama; e. jangka waktu, perpanjangan, perubahan, dan berakhirnya Kerja Sama; f. aset hasil Kerja Sama; g. evaluasi dan pelaporan; dan h. pendanaan.

(1) Kerja Sama dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. efisiensi; b. efektivitas; c. sinergi; d. saling menguntungkan; e. itikad baik; f. persamaan kedudukan; g. transparan; h. keadilan; i. kesetaraan gender; j. kepastian hukum; k. akuntabilitas; dan/atau l. saling percaya. (2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kerja Sama yang dapat menekan biaya untuk memperoleh manfaat lebih dengan biaya minimal tetapi dapat mencapai sasaran Kerja Sama. (3) Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kerja Sama yang dapat mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal. (4) Prinsip sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kerja Sama yang dapat mengupayakan untuk terwujudnya harmoni para pihak dalam melakukan Kerja Sama. (5) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Kerja Sama yang memberikan manfaat bagi para pihak. (6) Prinsip itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Kerja Sama yang didasarkan pada kemauan para pihak secara sungguh-sungguh. (7) Prinsip persamaan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan Kerja Sama yang mempunyai persamaan kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak. (8) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan Kerja Sama yang bersifat terbuka antar para pihak. (9) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan Kerja Sama yang memperhatikan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak. (10) Prinsip kesetaraan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan Kerja Sama yang memperhatikan permasalahan, persepsi, kebutuhan serta prioritas yang berbeda untuk memberikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama kepada laki- laki dan perempuan, anak-anak, lanjut usia, difabel, maupun kaum marginal. (11) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan Kerja Sama yang mengikat secara hukum bagi para pihak. (12) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan Kerja Sama yang dapat dipertanggungjawabkan. (13) Prinsip saling percaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan Kerja Sama yang dilaksanakan atas dasar saling percaya bagi para pihak.