Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2021 tentang SEKAT BAKAR

(1) Jenis Sekat Bakar meliputi: a. Sekat Bakar Alami; dan b. Sekat Bakar Buatan. (2) Sekat Bakar Alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bentang alam: a. sungai; b. danau; c. rawa; atau d. jurang. (3) Sekat Bakar Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Jalur Hijau; dan b. Jalur Kuning. (4) Jalur Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa: a. jalur dengan Tanaman Sekat Bakar; b. jalur dengan tumbuhan bawah; atau c. jalur dengan campuran tumbuhan bawah dan Tanaman Sekat Bakar atau pohon lainnya. (5) Jalur Kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat memanfaatkan: a. jalan pengelolaan; b. batas antara blok tanaman; atau c. parit atau kanal pada lahan gambut. (6) Pemanfaatan parit atau kanal pada lahan gambut untuk Sekat Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c berasal dari parit atau kanal yang telah ada. (7) Jalur Hijau dan Jalur Kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pembuatan Sekat Bakar mempertimbangkan: a. prinsip umum; dan b. prinsip teknis. (2) Prinsip umum pembuatan Sekat Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib meliputi: a. jalur Sekat Bakar tidak terputus; b. memiliki akses untuk kegiatan pemantauan dan pemeliharaan; c. mengurangi terjadinya kerusakan ekosistem; dan/atau d. menerapkan pengendalian erosi. (3) Selain wajib memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembuatan Sekat Bakar dapat terkoneksi dengan Sekat Bakar yang sudah ada. (4) Prinsip teknis pembuatan Sekat Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. semakin miring suatu areal; b. semakin kompleks topografi kawasan; dan c. semakin besar potensi ukuran api, Sekat Bakar dibuat semakin lebar dari ukuran standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pelaksanaan pembuatan Jalur Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan dengan tahapan: a. membuat akses jalan; b. penanaman Tanaman Sekat Bakar; c. melakukan Separasi Vegetasi pada Jalur Hijau yang didominasi tumbuhan bawah dan Jalur Hijau dengan kombinasi tumbuhan bawah dan pohon; dan d. membersihkan Bahan Bakaran permukaan seperti kayu mati, ranting-ranting, semak, belukar, rumput, dan material lain yang mudah terbakar. (2) Tanaman Sekat Bakar ditanam serapat mungkin dengan tetap mempertimbangkan metode silvikultur yang sesuai. (3) Pembuatan akses jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Separasi Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan persyaratan teknis pohon bebas cabang dan Bahan Bakaran potensial lainnya paling rendah 2 (dua) meter dari permukaan tanah. (5) Pembersihan Bahan Bakaran permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui kegiatan pengangkutan dan pembuangan.

Pelaksanaan pembuatan Jalur Kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilakukan dengan membersihkan Bahan Bakaran di sepanjang jalur Sekat Bakar.

Pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari Separasi Vegetasi, pembersihan Bahan Bakaran, dan pembuatan akses jalan pembuatan Sekat Bakar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pembuatan Sekat Bakar mempertimbangkan: a. prinsip umum; dan b. prinsip teknis. (2) Prinsip umum pembuatan Sekat Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib meliputi: a. jalur Sekat Bakar tidak terputus; b. memiliki akses untuk kegiatan pemantauan dan pemeliharaan; c. mengurangi terjadinya kerusakan ekosistem; dan/atau d. menerapkan pengendalian erosi. (3) Selain wajib memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembuatan Sekat Bakar dapat terkoneksi dengan Sekat Bakar yang sudah ada. (4) Prinsip teknis pembuatan Sekat Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. semakin miring suatu areal; b. semakin kompleks topografi kawasan; dan c. semakin besar potensi ukuran api, Sekat Bakar dibuat semakin lebar dari ukuran standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Perencanaan pembuatan Sekat Bakar meliputi: a. pemilihan lokasi dan penempatan jalur Sekat Bakar; b. pemilihan jenis Sekat Bakar Buatan; c. arah jalur Sekat Bakar; d. pemilihan Tanaman Sekat Bakar pada Jalur Hijau; dan e. metode pembuatan. (2) Pemilihan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan: a. kawasan rawan kebakaran; b. kawasan yang tidak dikelola secara baik; atau c. kawasan bernilai konservasi tinggi, habitat flora dan fauna dilindungi, fasilitas publik dan/atau fasilitas strategis dan/atau kawasan prioritas lainnya. (3) Setelah dilakukan pemilihan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Jalur Sekat Bakar dapat ditempatkan di sepanjang: a. punggung bukit dengan kelembaban yang cukup tinggi; b. jalur terbuka lainnya seperti jalan dan jalur pipa; c. areal basah dan/atau berair seperti rawa, kanal, sungai, dan parit; atau d. perbatasan areal yang dilindungi dengan kawasan pemukiman dan/atau kawasan dengan aktivitas masyarakat. (4) Pemilihan jenis Sekat Bakar Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jalur Hijau atau Jalur Kuning. (5) Dalam menentukan pemilihan jenis Sekat Bakar Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. status kawasan; b. jenis tanah mineral dan/atau gambut; c. tipe ekosistem; d. topografi areal berupa ketinggian, kemiringan, berbukit, lembah atau datar; dan e. jenis dan kuantitas Bahan Bakaran. (6) Arah jalur Sekat Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempertimbangkan: a. perkiraan arah angin; b. perkiraan titik asal kebakaran; dan c. Sekat Bakar yang sudah ada. (7) Pemilihan Tanaman Sekat Bakar pada Jalur Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan kriteria: a. diutamakan jenis tanaman lokal; b. mudah dalam penanaman dan pemeliharaan; c. tidak termasuk sebagai tanaman invasif pada kawasan konservasi; dan d. tahan terhadap serangan hama penyakit. (8) Karakteristik Tanaman Sekat Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi: a. tanaman selalu hijau dan tahan kekeringan (evergreen), tidak menggugurkan daun pada musim kemarau; b. dapat menekan tumbuhan bawah dan liana; c. serasah tidak banyak dan mudah terdekomposisi atau mudah terurai; dan/atau d. kulit pohon keras dan sulit terbakar. (9) Jenis Tanaman Sekat Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (10) Jenis Tanaman Sekat Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat bertambah atau berkurang berdasarkan hasil penelitian dan dipublikasi sebagai tulisan ilmiah.

(1) Pelaksanaan pembuatan Jalur Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan dengan tahapan: a. membuat akses jalan; b. penanaman Tanaman Sekat Bakar; c. melakukan Separasi Vegetasi pada Jalur Hijau yang didominasi tumbuhan bawah dan Jalur Hijau dengan kombinasi tumbuhan bawah dan pohon; dan d. membersihkan Bahan Bakaran permukaan seperti kayu mati, ranting-ranting, semak, belukar, rumput, dan material lain yang mudah terbakar. (2) Tanaman Sekat Bakar ditanam serapat mungkin dengan tetap mempertimbangkan metode silvikultur yang sesuai. (3) Pembuatan akses jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Separasi Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan persyaratan teknis pohon bebas cabang dan Bahan Bakaran potensial lainnya paling rendah 2 (dua) meter dari permukaan tanah. (5) Pembersihan Bahan Bakaran permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui kegiatan pengangkutan dan pembuangan.

Pelaksanaan pembuatan Jalur Kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilakukan dengan membersihkan Bahan Bakaran di sepanjang jalur Sekat Bakar.

Pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari Separasi Vegetasi, pembersihan Bahan Bakaran, dan pembuatan akses jalan pembuatan Sekat Bakar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pemantauan jalur Sekat Bakar dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun terutama pada saat menjelang dan pada musim kemarau. (2) Pemeliharaan jalur Sekat Bakar dilakukan melalui kegiatan pembersihan Bahan Bakaran dan Separasi Vegetasi.

Pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari kegiatan pemeliharaan Sekat Bakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan: a. perencanaan dan pelaksanaan pembuatan Jalur Kuning dan Jalur Hijau; b. pemantauan dan pemeliharaan Sekat Bakar; dan/atau c. pemanfaatan Jalur Hijau melalui kegiatan pemanfaatan kawasan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu.

(1) Pemanfaatan Jalur Hijau pada kawasan Sekat Bakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan melalui kegiatan agroforestry. (2) Pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Sekat Bakar yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2021 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd BENNY RIYANTO