PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2021 tentang INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

PERMEN Nomor 27 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. 3. Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. 4. Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. 5. Indeks Kualitas Air Laut yang selanjutnya disingkat IKAL adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. 6. Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. 7. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut yang selanjutnya disingkat IKEG adalah nilai yang menggambarkan kualitas Ekosistem Gambut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas Ekosistem Gambut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. 8. Indeks Kualitas Lahan yang selanjutnya disingkat IKL adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut. 9. Indeks Pencemaran adalah angka yang digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran relatif terhadap parameter kualitas air yang diizinkan. 10. Tutupan Lahan adalah hamparan daratan yang ditutupi vegetasi berdasarkan analisis citra satelit. 11. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa. 12. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya. 13. Kanal adalah saluran yang menerima beban limpasan. 14. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 16. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

BAB II

TAHAPAN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 2

Koreksi

(1) Menteri menyelenggarakan penghitungan IKLH. (2) Penghitungan IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. (3) Dalam menyelenggarakan penghitungan IKLH, Menteri menugaskan Direktur Jenderal.

Pasal 3

Koreksi

Penghitungan IKLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan tahapan: a. perencanaan; dan b. pelaksanaan.

Pasal 19

(1) Tim pelaksana IKLH melakukan perhitungan kualitas Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1). (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a. perhitungan awal indeks; b. ekspos; dan c. perhitungan akhir indeks.

Pasal 20

Perhitungan awal indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan: a. pemantauan dan/atau pengumpulan data; b. validasi data; c. input data; dan d. verifikasi.

Pasal 21

Pasal 22

Hasil pemantauan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a berupa: a. data konsentrasi air pada setiap parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a; b. koordinat titik pemantauan; c. lokasi pemantauan; d. Badan Air yang dipantau; e. waktu pemantauan; f. debit Badan Air; g. lebar dan kedalaman sungai; h. temperatur udara; dan i. cuaca.

Pasal 23

(1) Hasil pemantauan udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b berupa: a. data konsentrasi udara ambien pada setiap parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b; b. koordinat titik pemantauan; c. lokasi pemantauan; d. metode pemantauan; e. cuaca; dan f. data meteorologi yang mempengaruhi mutu udara ambien sebagaimana dimaksud pada huruf a. (2) Data meteorologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi: a. arah angin; b. kecepatan angin; c. curah hujan; d. suhu; e. kelembaban; f. intensitas radiasi matahari; dan g. tekanan.

Pasal 24

Hasil pemantauan air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c berupa: a. data konsentrasi air laut pada setiap parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c; b. data hasil in situ merupakan parameter suhu, DO, pH, kecerahan dan salinitas; c. koordinat titik pemantauan; d. lokasi pemantauan; e. waktu pemantauan; f. potensi sumber pencemar; g. cuaca lokasi pemantauan; h. pasang surut air laut; dan i. arus laut.

Pasal 25

(1) Hasil pengumpulan data Tutupan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d berupa: a. wilayah tutupan hutan; b. wilayah tutupan belukar dan belukar/rawa di kawasan hutan; c. wilayah tutupan belukar dan belukar/rawa pada kemiringan lereng dengan kelas lebih besar sama dengan 25% (dua puluh lima persen) yang berada di sempadan perairan pada areal penggunaan lain; d. ruang terbuka hijau; e. Tutupan Lahan dari kegiatan rehabilitasi di kawasan hutan; dan f. Tutupan Lahan di areal penggunaan lain. (2) Wilayah tutupan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. hutan lahan kering primer; b. hutan rawa primer; c. hutan mangrove primer; d. hutan lahan kering sekunder; e. hutan rawa sekunder; f. hutan mangrove sekunder; dan g. hutan tanaman. (3) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. kebun raya; b. taman kehati; c. hutan kota; d. taman kota; e. taman hutan raya; f. media jalan; g. sabuk hijau; h. jalur di bawah tegangan tinggi listrik; i. sempadan sungai; j. daerah penyangga; k. kebun binatang; l. arboretum; m. taman rekreasi; dan/atau n. pepohonan lainnya yang relevan.

Pasal 26

Hasil pengumpulan data kualitas Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e berupa: a. areal terdampak Kanal; b. areal bekas kebakaran; c. Tutupan Lahan; d. tinggi muka air tanah; dan e. areal yang terekspos sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut.

Pasal 27

(1) Validasi data sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan terhadap hasil pemantauan dan/atau pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 26. (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. pemeriksaan kelengkapan data konsentrasi setiap parameter; b. penghapusan data yang tidak normal; dan/atau c. pemeriksaan kesesuaian data dengan metode pemantauan dan pengumpulan data.

Pasal 28

(1) Tim pelaksana IKLH memasukkan data hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 secara elektronik melalui laman ppkl.menlhk.go.id/iklh. (2) Pemasukan data hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. untuk hasil validasi pemantauan kualitas air, udara dan laut, dilengkapi dengan sertifikat hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium dan sertifikat akreditasi laboratorium; b. untuk hasil validasi pemantauan Tutupan Lahan, dilengkapi dengan peta Tutupan Lahan; dan c. untuk hasil validasi pemantauan Ekosistem Gambut, dilengkapi dengan peta kebakaran dan peta sekat Kanal. (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d.

Pasal 29

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dilakukan untuk: a. memastikan kebenaran data hasil validasi; dan/atau b. kesesuaian laboratorium yang digunakan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. untuk data yang dikumpulkan oleh bupati/wali kota, dilakukan verifikasi oleh gubernur; b. untuk data yang dikumpulkan oleh provinsi, dilakukan verifikasi oleh: 1. Direktur Jenderal; dan/atau 2. unit yang membidangi pengendalian pembangunan Lingkungan Hidup di wilayah ekoregion; dan/atau c. untuk data yang dikumpulkan oleh Direktur Jenderal, dilakukan verifikasi oleh pejabat fungsional yang memiliki keahlian di bidang pengendali dampak lingkungan.

Pasal 30

(1) Dalam hal hasil verifikasi menunjukkan: a. lengkap dan benar, verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) memberikan persetujuan; atau b. tidak lengkap dan tidak benar, verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) melakukan klarifikasi terhadap tim pelaksana IKLH. (2) Berdasarkan data yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tim pelaksana IKLH melakukan perhitungan awal indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. (3) Verfikator melakukan klarifikasi terhadap tim pelaksana IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya masing- masing.

Pasal 31

(1) Direktur Jenderal melakukan ekspos perhitungan awal indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b. (2) Gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan klarifikasi atas perhitungan awal indeks yang dilakukan oleh tim pelaksana IKLH pusat. (3) Bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan klarifikasi atas perhitungan awal indeks yang dilakukan oleh tim pelaksana IKLH provinsi. (4) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dilengkapi data yang disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

(1) Berdasarkan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) Direktur Jenderal dan gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. menilai kesesuaian metode pengambilan data berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan memastikan data yang diusulkan dapat dipertanggungjawabkan. (3) Dalam hal hasil evaluasi menunjukan: a. data klarifikasi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal atau gubernur melakukan perbaikan perhitungan indeks; atau b. data klarifikasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal atau gubernur menolak klarifikasi disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 33

(1) Tim pelaksana IKLH melakukan perhitungan akhir indeks berdasarkan hasil ekspos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31. (2) Hasil perhitungan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agregasi dan disusun dalam bentuk: a. IKLH nasional; b. IKLH provinsi; dan c. IKLH kabupaten/kota. (3) Selain penyusunan IKLH nasional, tim pelaksana IKLH pusat menyusun IKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3). (4) Hasil akhir penyusunan IKLH dan IKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal.

BAB 1

Umum

Pasal 4

Koreksi

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas: a. pembinaan; dan b. tata kelola penghitungan IKLH.

Pasal 5

Koreksi

(1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan penghitungan IKLH. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada aspek: a. pemilihan lokasi pemantauan; b. metode pengambilan data; dan c. perhitungan kualitas Lingkungan Hidup.

Pasal 6

(1) Pemilihan lokasi pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan keterwakilan atas kualitas media Lingkungan Hidup. (2) Kualitas media Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. air; b. udara ambien; c. air laut; dan d. lahan. (3) Media lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi; a. Tutupan Lahan; dan b. Ekosistem Gambut.

Pasal 7

(1) Lokasi pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a harus memenuhi kriteria: a. mewakili sumber pencemar; b. pada outlet daerah aliran sungai utama; c. pada titik intake pengolahan air minum; d. pada danau, waduk atau situ; dan/atau e. pada aliran Badan Air kawasan hulu yang belum terpengaruh aktivitas manusia. (2) Lokasi pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b harus memenuhi kriteria: a. daerah padat transportasi yang meliputi jalan utama dengan lalu lintas padat; b. daerah atau kawasan industri; c. pemukiman padat penduduk; dan d. kawasan perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi. (3) Lokasi pemantauan kualitas air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c harus memenuhi kriteria: a. muara sungai utama; b. lokasi yang berpotensi terdampak dari kegiatan daratan atau lautan; dan/atau c. ekosistem penting, berupa: 1. mangrove; 2. terumbu karang; 3. padang lamun; 4. estuari; dan/atau 5. ekosistem penting lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan. (4) Lokasi pemantauan kualitas Tutupan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi: a. kawasan hutan; dan b. areal penggunaan lain. (5) Lokasi pemantauan kualitas Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b meliputi: a. Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung; dan b. Ekosistem Gambut dengan fungsi budi daya.

Pasal 8

Metode pengambilan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b harus memenuhi ketentuan: a. waktu dan frekuensi pengambilan data; dan b. parameter.

Pasal 9

(1) Waktu dan frekuensi pengambilan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dengan ketentuan: a. untuk air, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali pada setiap musim kemarau dan musim hujan; b. untuk udara ambien jika: 1. menggunakan alat manual pasif: a) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali pada setiap musim kemarau dan musim hujan, masing-masing sampel diambil selama 14 (empat belas) hari; atau b) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali pada setiap musim kemarau dan musim hujan, masing-masing sampel diambil selama 7 (tujuh) hari; 2. menggunakan alat manual aktif dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan, masing-masing sampel diambil selama 24 (dua puluh empat) jam; 3. menggunakan alat stasiun pemantau kualitas udara ambien permanen paling sedikit 292 (dua ratus sembilan puluh dua) data harian setiap tahun; atau 4. menggunakan alat stasiun pemantau kualitas udara ambien bergerak paling sedikit 240 (dua ratus empat puluh) data harian per tahun; c. untuk air laut, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali pada setiap musim barat dan musim timur; dan d. untuk Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam rentang waktu 1 (satu) tahun sebelum tahun penghitungan. (2) Pengambilan data untuk air, udara ambien, dan air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan dengan cara pengambilan sampel dengan ketentuan: a. untuk air, harus mewakili hulu, tengah, dan hilir; b. untuk udara ambien, harus mewakili: 1. lokasi pada setiap provinsi paling sedikit 3 (tiga) kabupaten/kota; dan 2. titik pengambilan sampel pada setiap kabupaten/kota berjumlah 4 (empat) titik; dan c. untuk laut, paling sedikit 3 (tiga) titik yang mewakili lokasi prioritas provinsi. (3) Pengambilan data untuk Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan menggunakan: a. citra satelit; dan/atau b. foto udara.

Pasal 10

Parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi: a. untuk air: 1. derajat keasaman (pH); 2. kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD); 3. kebutuhan oksigen kimiawi (COD); 4. padatan tersuspensi total (TSS); 5. oksigen terlarut (DO); 6. nitrat (NO3-N); 7. total fosfat (T-Phosphat); 8. total nitrogen; 9. fecal coliform; 10. klorofil-a; dan/atau 11. transparansi; b. untuk udara ambien: 1. sulfur dioksida (SO2); dan 2. nitrogen dioksida (NO2); c. untuk air laut: 1. padatan tersuspensi total (TSS); 2. minyak dan lemak; 3. amonia total (NH3-N); 4. ortofosfat (PO4-P); dan 5. oksigen terlarut (DO); d. untuk Tutupan Lahan: 1. luasan tutupan hutan; dan 2. luasan tutupan vegetasi non hutan; dan e. untuk Ekosistem Gambut: 1. areal terdampak Kanal; 2. areal bekas kebakaran; 3. Tutupan Lahan; 4. tinggi muka air tanah; dan/atau 5. areal yang terekspos sedimen berpirit dan/atau kuarsa di bawah lapisan Gambut.

Pasal 11

(1) Perhitungan kualitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan menggunakan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (2) Hasil perhitungan kualitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk indeks, meliputi: a. IKA; b. IKU; c. IKAL; d. IKTL; e. IKEG; dan f. IKL. (3) IKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f disusun dengan menggunakan data dan informasi IKTL dan IKEG.

Pasal 12

Ketentuan mengenai pemilihan lokasi pemantauan, metode pengambilan data dan perhitungan kualitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam: a. Lampiran I, untuk IKA; b. Lampiran II, untuk IKU; c. Lampiran III, untuk IKAL; d. Lampiran IV, untuk IKTL; e. Lampiran V, untuk IKEG; f. Lampiran VI, untuk IKL; dan g. Lampiran VII, untuk IKLH, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 dilaksanakan melalui: a. diseminasi informasi; dan/atau b. konsultasi. (2) Diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui sosialisasi dan bimbingan teknis. (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pemberian saran dan masukan teknis.

BAB 2

Pembinaan

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Pasal 8

Metode pengambilan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b harus memenuhi ketentuan: a. waktu dan frekuensi pengambilan data; dan b. parameter.

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

(1) Direktur Jenderal mengoordinasikan penyusunan tata kelola penghitungan IKLH dengan melibatkan pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. (2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penentuan lokasi pemantauan; dan b. penentuan tata waktu penghitungan IKLH.

Pasal 15

(1) Penentuan lokasi pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan kriteria lokasi pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2) Hasil penentuan lokasi pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan yang berisi informasi: a. nama provinsi atau kabupaten/kota; b. nama titik pantau; c. titik koordinat; d. potensi sumber pencemar; dan/atau e. pelaksana pemantauan.

Pasal 16

(1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Direktur Jenderal MENETAPKAN lokasi pemantauan dan waktu perhitungan kualitas Lingkungan Hidup. (2) Lokasi pemantauan dan waktu perhitungan kualitas Lingkungan Hidup yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Lokasi pemantauan dan waktu perhitungan kualitas Lingkungan Hidup yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar Direktur Jenderal, gubernur, dan bupati/wali kota dalam melaksanakan perhitungan IKLH.

Pasal 17

(1) Gubernur atau bupati/wali kota dapat mengusulkan perubahan dan/atau penambahan lokasi pemantauan kepada Direktur Jenderal. (2) Pengusulan perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan: a. nama titik pantau; b. titik koordinat; c. potensi sumber pencemar; dan/atau d. peta lokasi pemantauan.

Pasal 18

(1) Dalam melakukan perhitungan IKLH: a. Direktur Jenderal membentuk tim pelaksana IKLH pusat; b. gubernur membentuk tim pelaksana IKLH provinsi; dan c. bupati/wali kota membentuk tim pelaksana IKLH kabupaten/kota. (2) Tim pelaksana IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur unit kerja yang tugas, pokok, dan fungsinya terkait dengan media Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). (3) Dalam hal jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan: a. tim pelaksana IKLH kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak melakukan penghitungan IKLH, penghitungan IKLH dilaksanakan oleh tim pelaksana IKLH provinsi; dan b. tim pelaksana IKLH provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melakukan penghitungan IKLH, penghitungan IKLH dilaksanakan oleh tim pelaksana pusat.

BAB 3

Tata Kelola Penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 19

Koreksi

Pasal 20

Koreksi

Perhitungan awal indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan: a. pemantauan dan/atau pengumpulan data; b. validasi data; c. input data; dan d. verifikasi.

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

(1) Pemantauan dan/atau pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan dengan ketentuan: a. untuk air: 1. menggunakan metode pengambilan sampel dan pengujian parameter mutu air sesuai dengan Standar Nasional INDONESIA atau standar lain yang setara; 2. dilakukan oleh petugas sampling yang telah memiliki sertifikat pelatihan sampling air; dan 3. peralatan pengukur parameter mutu air telah dikalibrasi dan masuk batas keberterimaan, b. untuk udara ambien: 1. menggunakan metode sesuai dengan Standar Nasional INDONESIA atau metode lain yang diakui secara Internasional; 2. dilakukan oleh petugas sampling yang mempunyai pengalaman atau yang membidangi Lingkungan Hidup dan telah mengikuti pelatihan pengambilan sampel udara; dan 3. peralatan pengukur parameter telah dikalibrasi dan masuk batas keberterimaan. c. untuk air laut: 1. menggunakan metode pemantauan sesuai dengan Standar Nasional INDONESIA; 2. petugas sampling telah mengikuti pelatihan pengambilan sampel air laut dan memiliki sertifikat pelatihan sampling air laut; dan 3. peralatan pengukur parameter telah dikalibrasi dan masuk batas keberterimaan. d. untuk Tutupan Lahan, menggunakan peta skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu); e. untuk Ekosistem Gambut: 1. menggunakan peta skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) atau skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) apabila skala lebih detil tidak tersedia; 2. untuk parameter tinggi muka air tanah dilakukan oleh petugas pengukur yang mempunyai pengalaman dalam pengukuran tinggi muka air tanah; 3. untuk parameter tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa: a) dilakukan oleh petugas sampling yang mempunyai pengalaman dalam pengambilan sampel air; dan b) peralatan pengukur parameter telah dikalibrasi dan masuk batas keberterimaan. (2) Pemantauan air, udara ambien, dan air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c harus menggunakan laboratorium yang memenuhi ketentuan: a. memiliki identitas registrasi dari Menteri; dan/atau b. terakreditasi. (3) Dalam hal belum terdapat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan laboratorium yang telah menerapkan jaminan mutu dan uji profisiensi dengan hasil memenuhi persyaratan keberterimaan.

Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2021 tentang INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB 3

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB III

Pasal 34

BAB IV

Pasal 35