PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2022 tentang PEREDARAN HASIL HUTAN KAYU YANG TERCANTUM DALAM APENDIKS CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA

PERMEN Nomor 20 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

PEREDARAN

Pasal 8

Koreksi

Peredaran HHK Apendiks CITES terdiri atas: a. peredaran dalam negeri; dan b. peredaran luar negeri.

Pasal 9

Koreksi

(1) Peredaran dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan peredaran HHK Apendiks CITES untuk kepentingan pemanfaatan di wilayah INDONESIA. (2) Peredaran HHK Apendiks CITES dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan Dokumen Angkutan HHK Apendiks CITES.

Pasal 10

(1) Dokumen Angkutan HHK Apendiks CITES dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berupa: a. Surat keterangan sahnya hasil hutan; b. Nota angkutan; atau c. Nota perusahaan. (2) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan. (3) Nota angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dokumen angkutan yang digunakan dan menyertai pengangkutan khusus dan/atau hasil hutan tertentu. (4) Nota perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dokumen angkutan yang digunakan dan menyertai pengangkutan kayu olahan selain kayu gergajian, veneer, dan serpih dari dan/atau ke industri primer. (5) Selain dokumen angkutan HHK Apendiks CITES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. Surat angkutan lelang; atau b. Surat angkutan kayu rakyat. (6) Tata cara peredaran dan penerbitan dokumen angkutan HHK Apendiks CITES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan hutan lestari.

Pasal 11

(1) Peredaran luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan peredaran HHK Apendiks CITES untuk kepentingan pemanfaatan ke luar negeri. (2) Peredaran HHK Apendiks CITES luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan Dokumen Angkutan HHK Apendiks CITES. (3) Selain dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peredaran HHK Apendiks CITES luar negeri juga harus dilengkapi dokumen V-legal atau Lisensi Flegt. (4) Peredaran HHK Apendiks CITES luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha Peredaran Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri. (5) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan izin untuk mengedarkan HHK Apendiks CITES luar negeri untuk tujuan komersial.

Pasal 12

(1) Dokumen Angkutan HHK Apendiks CITES luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berupa SATS-LN. (2) SATS-LN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem. (3) Persyaratan untuk menerbitkan dokumen SATS-LN peredaran luar negeri HHK Apendiks CITES sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Dokumen Angkutan HHK Apendiks CITES dalam negeri pemohon; b. rekapitulasi mutasi atau asal-usul HHK Apendiks CITES pemohon; dan c. rekomendasi kepala unit pelaksana teknis bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem. (4) Tata cara peredaran dan penerbitan dokumen SATS-LN HHK Apendiks CITES sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2022 tentang PEREDARAN HASIL HUTAN KAYU YANG TERCANTUM DALAM APENDIKS CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16