PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 tentang SERTIFIKASI KOMPETENSI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP, LEMBAGA PENYEDIA JASA PENYUSUN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP, DAN UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

PERMEN Nomor 18 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 2. Kompetensi Amdal adalah kemampuan kerja setiap individu di bidang Amdal yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. 3. Sertifikasi Amdal adalah serangkaian kegiatan yang diselenggarakan dalam proses pemberian sertifikat Kompetensi Amdal kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan dan lulus uji Kompetensi Amdal. 4. Sertifikat Kompetensi Amdal adalah tanda pengakuan kompetensi seseorang yang memenuhi standar Kompetensi Amdal. 5. Uji Kompetensi Amdal adalah proses penilaian baik teknis maupun nonteknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang berkompeten atau belum berkompeten di bidang Amdal. 6. Standar Kompetensi Amdal adalah suatu ukuran atau kriteria yang berisi rumusan mengenai kemampuan individu di bidang Amdal yang dilandasi oleh pengetahuan, ketrampilan dan didukung sikap kerja serta penerapannya di tempat kerja yang mengacu pada unjuk kerja yang dipersyaratkan. 7. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Amdal yang selanjutnya disebut LSK Amdal adalah lembaga yang memiliki skema sertifikasi untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja Penyusun Amdal. 8. Penyusun Amdal adalah perorangan atau LPJP Amdal yang memiliki kompetensi pada kualifikasi tertentu dalam menyusun dokumen Amdal. 9. Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Amdal yang selanjutnya disebut LPJP Amdal adalah badan hukum yang bergerak dalam bidang jasa penyusunan dokumen Amdal. 10. Lembaga Pelatihan Kompetensi Amdal yang selanjutnya disebut LPK Amdal adalah lembaga yang memiliki program untuk menyelenggarakan pelatihan Kompetensi Amdal. 11. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 12. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 13. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 14. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. 15. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. 16. Sistem Manajemen Mutu adalah suatu sistem yang dilaksanakan untuk menjaga kualitas dari suatu pelaksanaan kegiatan yang meliputi perencanaan, seleksi dan penugasan tenaga pelaksana, penerapan prosedur operasional standar, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan. 17. Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah proses secara sistematis dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam rangka dasar penerbitan Persetujuan Lingkungan. 18. Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk melakukan uji kelayakan. 19. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah tim yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat dan daerah untuk melakukan uji kelayakan. 20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 21. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Amdal.

BAB II

SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 3

Koreksi

(1) Sertifikasi Kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai LPK Amdal dan LSK Amdal. (2) Sertifikasi Kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan: a. pelatihan penyusunan Amdal; b. Uji Kompetensi Amdal; dan c. penerbitan Sertifikat Kompetensi Amdal.

Pasal 4

Koreksi

Pelatihan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh LPK Amdal yang telah memiliki akreditasi.

Pasal 5

(1) Untuk memiliki akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 LPK Amdal mengajukan permohonan akreditasi secara tertulis kepada Menteri melalui pejabat tinggi madya yang membidangi pengembangan sumber daya manusia. (2) Permohonan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling sedikit informasi mengenai: a. identitas LPK Amdal; b. penanggung jawab pelatihan Kompetensi penyusun Amdal; c. pengajar tetap dan tidak tetap yang memiliki pengalaman menyusun Amdal paling sedikit 5 (lima) tahun; d. bahan ajar atau kurikulum Amdal berdasarkan Standar Kompetensi. . e. ketersediaan informasi publik mengenai pelaksanaan pelatihan Kompetensi penyusun Amdal; dan f. Sistem Manajemen Mutu.

Pasal 6

(1) Identitas LPK Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a harus memuat paling sedikit Informasi: a. nama LPK Amdal; b. alamat LPK Amdal; dan c. status LPK Amdal. (2) Status LPK Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa: a. LPK Amdal pemerintah pusat; b. LPK Amdal pemerintah daerah; c. LPK Amdal perguruan tinggi; atau d. LPK Amdal swasta yang dibentuk berdasarkan akta pendirian yang sah untuk pelatihan yang bersifat terbuka.

Pasal 7

(1) Penanggung jawab pelatihan Kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b harus memuat paling sedikit informasi: a. nama penanggung jawab pelatihan Kompetensi Penyusun Amdal; b. tempat dan tanggal lahir penanggung jawab pelatihan Kompetensi Penyusun Amdal; c. umur penanggung jawab pelatihan Kompetensi Penyusun Amdal; d. alamat tempat tinggal penanggung jawab pelatihan Kompetensi Penyusun Amdal; dan e. pendidikan penanggung jawab pelatihan Kompetensi Penyusun Amdal. (2) Penanggung jawab pelatihan Kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. memiliki sertifikat pengelola pelatihan berupa sertifikat management of training (MoT) atau yang setara; dan b. memiliki sertifikat pelaksana pelatihan berupa sertifikat training officer course (T0C) atau yang setara. (3) Dalam hal LPK Amdal yang didirikan oleh perguruan tinggi tidak memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan lembaga pendidikan tinggi atau universitas dapat menunjuk personil di lingkungannya untuk menjadi penanggung jawab pelatihan Kompetensi penyusun Amdal. (4) Personil yang ditunjuk oleh pimpinan lembaga pendidikan tinggi atau universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki pengalaman dalam pengelolaan atau pelaksanaan pelatihan.

Pasal 8

(1) Pengajar tetap dan tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan: a. memiliki sertifikat pelatihan sebagai pengajar berupa Training of Trainer (ToT) atau yang setara; b. memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai materi yang diajarkan; dan c. memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir berturut turut dalam: 1. penyusunan Amdal; dan/atau 2. penilaian Amdal. (2) Dalam hal pengajar tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pengajar dapat berasal dari perguruan tinggi sesuai bidang keilmuannya dan telah memiliki pengalaman bidang keilmuannya paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 9

Bahan ajar atau kurikulum Amdal berdasarkan Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d merupakan bahan ajar atau kurikulum Amdal berdasarkan Standar Kompetensi yang ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 10

Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi: a. program pelatihan Penyusun Amdal; dan b. pelaksanaan pelatihan Penyusun Amdal.

Pasal 11

(1) Sistem Manajemen Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f merupakan sistem yang dilaksanakan untuk menjaga kualitas dari pelaksanaan pelatihan Kompetensi Amdal. (2) Sistem Manajemen Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perencanaan; b. seleksi dan penugasan tenaga pelaksana; c. penerapan prosedur operasional standar; d. dokumentasi pelaksanaan kegiatan; dan e. evaluasi dan pelaporan.

Pasal 12

(1) Berdasarkan permohonan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Menteri melakukan penelaahan terhadap kelengkapan persyaratan. (2) Dalam pelaksanaan penelahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri menugaskan pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengembangan sumber daya manusia. (3) Pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penelaahan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak persyaratan diterima. (4) Dalam hal hasil penelaahan lengkap dan benar, pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan rekomendasi penerbitan akreditasi. (5) Dalam hal hasil penelaahan dinyatakan tidak lengkap dan tidak benar, pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengembalikan berkas persyaratan kepada pimpinan LPK Amdal untuk dilengkapi. (6) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja menerbitkan akreditasi kepada pimpinan LPK Amdal.

Pasal 13

Pasal 14

(1) LPK Amdal yang telah mendapat akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) wajib melaporkan penyelenggaraan pelatihan Kompetensi Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) kepada Menteri dan ditembuskan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidang pengembangan sumber daya manusia. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. pelaksanaan pelatihan Kompetensi Amdal berupa: 1. jenis pelatihan; 2. waktu dan tempat pelaksanaan; 3. identitas peserta; 4. berita acara rapat kelulusan; dan 5. evaluasi pelaksanaan; b. daftar pengajar tetap dan tidak tetap; c. penerapan kurikulum dan silabus Amdal yang digunakan; d. informasi publik pelaksanaan pelatihan Kompetensi penyusun Amdal; dan e. manajemen mutu. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

Uji Kompetensi Amdal dan penerbitan Sertifikat Kompetesi Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh LSK Amdal yang telah memperoleh penetapan dari Menteri.

Pasal 16

LSK Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat didirikan oleh: a. pemerintah pusat; b. pemerintah daerah; atau c. swasta.

Pasal 17

(1) Untuk memperoleh penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 LSK Amdal mengajukan permohonan penetapan kepada Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengembangan sumber daya manusia. (2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan: a. identitas LSK Amdal; b. daftar penanggung jawab LSK Amdal; c. sistem Uji Kompetensi; d. daftar penguji yang memiliki pengalaman paling sedikit 10 (sepuluh) tahun di bidang penyusunan Amdal; e. informasi ketersediaan sistem informasi publik yang terkait dengan pelaksanaan Uji Kompetensi; f. sistem manajemen penanganan pengaduan dari pengguna jasa dan publik; dan g. Sistem Manajemen Mutu.

Pasal 18

Identitas LSK Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dapat berupa: a. LSK Amdal pemerintah pusat; b. LSK Amdal pemerintah daerah; atau c. LSK Amdal swasta yang dibentuk berdasarkan akta pendirian yang sah.

Pasal 19

(1) Penanggung jawab LSK Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b merupakan pimpinan dalam struktur organisasi LSK Amdal. (2) Struktur organisasi LSK Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. dewan pengarah; b. ketua LSK; c. komisi banding; dan d. kepala bidang yang mengurusi urusan: 1. administrasi; 2. standarisasi; 3. jaminan mutu; dan 4. pengujian dan sertifikasi. (3) Dewan pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang yang berasal dari perwakilan: a. instansi lingkungan hidup pusat yang menangani kajian dampak lingkungan; b. instansi lingkungan hidup pusat yang menangani penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia; dan c. asosiasi keahlian. (4) Dewan pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas: a. melakukan pembimbingan dan pembinaan; b. melakukan pengawasan Uji Kompetensi; c. memberikan rekomendasi atas hasil temuan pengawasan Uji Kompetensi; dan d. memberikan pertimbangan dalam penentuan kelulusan peserta Uji Kompetensi.

Pasal 20

Sistem Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi: a. mekanisme pelaksanaan Uji Kompetensi; b. skema Uji Kompetensi; dan c. materi dan metode Uji Kompetensi.

Pasal 21

(1) Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d harus memenuhi persyaratan: a. memiliki pengalaman paling sedikit 10 (sepuluh) tahun di bidang penyusunan Amdal; dan b. lulus ujian sebagai penguji penyusun Amdal. (2) Ujian sebagai penguji penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh pejabat tinggi madya yang membidangi pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 22

(1) Sistem informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e berisi informasi Uji Kompetensi penyusun Amdal. (2) Informasi Uji Kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh masyarakat melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup.

Pasal 23

Informasi Sistem manajemen penanganan pengaduan dari pengguna jasa dan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f berupa: a. ruang pengaduan masyarakat yang dapat diakses oleh publik melalui sistem informasi LSK Amdal; dan b. manajemen penanganan pengaduan masyarakat dan pengguna jasa penyusun Amdal yang efektif, cepat, dan bertanggungjawab.

Pasal 24

(1) Informasi Sistem Manajemen Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g dilaksanakan untuk menjaga kualitas dari pelaksanaan Uji Kompetensi penyusun Amdal. (2) Sistem Manajemen Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perencanaan; b. seleksi dan penugasan tenaga pelaksana; c. penerapan prosedur operasional standar; d. dokumentasi pelaksanaan kegiatan; dan e. evaluasi dan pelaporan.

Pasal 25

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Menteri melakukan penelaahan kelengkapan persyaratan. (2) Dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri menugaskan pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengembangan sumber daya manusia. (3) Pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penelaahan terhadap dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (4) Dalam hal hasil penelaahan menyatakan dokumen persyaratan lengkap dan benar, pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan rekomendasi penetapan LSK Amdal. (5) Dalam hal hasil penelaahan menyatakan dokumen persyaratan tidak lengkap dan tidak benar, pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengembalikan persyaratan kepada pimpinan LSK Amdal untuk dilengkapi. (6) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri menerbitkan penetapan LSK Amdal. (7) Penetapan LSK Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 26

(1) LSK Amdal yang telah memperoleh penetapan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) berwenang melaksanakan Uji Kompetensi Amdal. (2) Uji Kompetensi Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Standar Kompetensi Penyusun Amdal. (3) Standar Kompetensi Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar kompetensi kerja nasional INDONESIA penyusun Amdal. (4) Standar Kompetensi Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kualifikasi: a. ketua tim; dan b. anggota tim. (5) Standar Kompetensi Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

(1) Untuk dapat mengikuti Uji Kompetensi dengan kualifikasi ketua tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a peserta harus memenuhi persyaratan yang meliputi: a. paling rendah lulusan D4/S1; b. memiliki sertifikat kelulusan pelatihan penyusun Amdal dari LPK Amdal yang telah terakreditasi; dan c. memiliki pengalaman dalam penyusunan Amdal sebagai anggota tim Penyusun Amdal paling sedikit 5 (lima) kali. (2) Untuk dapat mengikuti Uji Kompetensi dengan kualifikasi anggota tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf b peserta harus memenuhi persyaratan yang meliputi: a. paling rendah lulusan D4/S1; b. memiliki sertifikat kelulusan pelatihan penyusun Amdal dari LPK Amdal yang telah terakreditasi; dan c. memiliki pengalaman dalam penyusunan Amdal.

Pasal 28

(1) Dalam hal persyaratan telah terpenuhi oleh peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 peserta mengikuti Uji Kompetensi. (2) LSK Amdal melakukan penilaian terhadap hasil Uji Kompetensi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Berdasarkan penilaian hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) LSK Amdal menyatakan peserta: a. kompeten; atau b. belum kompeten. (4) Dalam hal peserta dinyatakan kompeten sebagai ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pimpinan LSK Amdal menerbitkan Sertifikat Kompetensi Penyusun Amdal dengan kualifikasi sebagai ketua tim. (5) Dalam hal peserta dinyatakan kompeten sebagai anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pimpinan LSK Amdal menerbitkan Sertifikat Kompetensi Penyusun Amdal dengan kualifikasi sebagai anggota tim.

Pasal 29

(1) Penyusun Amdal bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) wajib melakukan: a. pelaporan kinerja penyusunan Amdal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. pemeliharaan Kompetensi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Pemeliharaan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa mengikuti: a. bimbingan teknis; b. work shop; c. seminar; dan/atau d. bentuk lainnya yang sejenis, yang diselenggarakan oleh LSK Amdal yang telah ditetapkan oleh Menteri. (3) Pemeliharaan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai salah satu kriteria evaluasi Penyusun Amdal. (4) Dalam hal Penyusun Amdal bersertifikat tidak melakukan pemeliharaan Kompetensi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut turut, pimpinan LSK Amdal berhak melakukan Uji Kompetensi ulang.

Pasal 30

(1) Pimpinan LSK Amdal melakukan evaluasi terhadap pemegang Sertifikat Kompetensi Penyusun Amdal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun. (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) pimpinan LSK Amdal dapat bekerja sama dengan Direktur Jenderal dan pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi standarisasi dan instrumen lingkungan hidup dan kehutanan. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. mutu dokumen Amdal yang akan dimohonkan untuk dilakukan penilaian Amdal; b. pelaporan kinerja penyusunan dokumen Amdal; dan c. hasil pelaporan kinerja Penyusun Amdal perorangan yang diperoleh dari Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. (4) Evaluasi mutu dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan standar evaluasi mutu Amdal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

(1) Hasil evaluasi terhadap pemegang Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 menjadi dasar keberlanjutan berlakunya Sertifikat Kompetensi Penyusun Amdal. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penyusun Amdal bersertifikat yang tidak melakukan: a. penyusunan Amdal sesuai standar evaluasi mutu Amdal; dan/atau b. pelaporan kinerja penyusunan Amdal, diberikan teguran tertulis dan wajib dilakukan evaluasi pada tahun berikutnya. (3) Dalam hal Penyusun Amdal bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mendapat teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut, wajib melakukan Uji Kompetensi ulang.

Pasal 32

(1) Pimpinan LSK Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berwenang melakukan pencabutan Sertifikat Kompetensi Penyusun Amdal. (2) Pencabutan Sertifikat Kompetensi Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika Penyusun Amdal bersertifikat: a. menyalahgunakan Sertifikat Kompetensi; b. melakukan penjiplakan dalam penyusunan Amdal; dan/atau c. melakukan pemalsuan data dan informasi dalam penyusunan Amdal. (3) Penyusun Amdal bersertifikat yang Sertifikat Kompetensinya telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang melakukan penyusunan Amdal. (4) Pimpinan LSK Amdal melaporkan pencabutan Sertifikat Kompetensi Penyusun Amdal kepada Menteri dan menginformasikan kepada publik.

Pasal 33

(1) Berdasarkan LSK Amdal yang telah mendapatkan penetapan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) pimpinan LSK Amdal wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan sertifikasi Kompetensi Penyusun Amdal kepada Menteri dan ditembuskan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengembangan sumber daya manusia. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. pelaksanaan sertifikasi Kompetensi Penyusun Amdal meliputi: 1. tempat dan waktu pelaksanaan; 2. identitas peserta; 3. rekapitulasi hasil sertifikasi; dan 4. evaluasi pelaksanaan sertifikasi; b. sistem Uji Kompetensi yang digunakan meliputi: 1. mekanisme pelaksanaan Uji Kompetensi; 2. skema Uji Kompetensi; dan 3. materi dan metode Uji Kompetensi; c. penguji Uji Kompetensi; d. sistem informasi publik pelaksanaan Uji Kompetensi; e. laporan evaluasi terhadap pemegang sertifikat penyusun Amdal; f. manajemen penanganan pengaduan dari pengguna jasa dan publik; dan g. Sistem Manajemen Mutu. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB Kedua

Pelatihan Penyusunan Amdal

Pasal 4

Koreksi

Pelatihan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh LPK Amdal yang telah memiliki akreditasi.

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi: a. program pelatihan Penyusun Amdal; dan b. pelaksanaan pelatihan Penyusun Amdal.

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketiga

Uji Kompetensi Amdal dan Penerbitan Sertifikat Kompetensi Amdal

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

Koreksi

LSK Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat didirikan oleh: a. pemerintah pusat; b. pemerintah daerah; atau c. swasta.

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Sistem Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi: a. mekanisme pelaksanaan Uji Kompetensi; b. skema Uji Kompetensi; dan c. materi dan metode Uji Kompetensi.

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB III

LEMBAGA PENYEDIA JASA PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 34

Koreksi

(1) Tim penyusun Amdal dapat berasal dari LPJP Amdal yang telah mendapat registrasi dari Menteri. (2) Untuk mendapatkan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPJP Amdal mengajukan permohonan registrasi kepada Menteri. (3) Permohonan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan meliputi: a. identitas pemohon: b. akte pendirian badan hukum; c. penanggung jawab sertifikasi Kompetensi Amdal; d. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang tenaga tetap penyusun Amdal yang memiliki Sertifikat Kompetensi yang memenuhi standar kualifikasi ketua tim penyusun Amdal; e. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang tenaga tetap Penyusun Amdal yang memiliki Sertifikat Kompetensi yang memenuhi standar kualifikasi anggota tim penyusun Amdal; f. memiliki perjanjian kerja dengan tenaga tidak tetap penyusun Amdal yang memiliki Sertifikat Kompetensi penyusun Amdal yang memenuhi standar kualifikasi anggota tim penyusun Amdal; g. memiliki perjanjian kerja dengan tenaga ahli sesuai dengan dampak potensial yang diakibatkan oleh rencana Usaha dan/atau Kegiatan; h. memiliki Sistem Manajemen Mutu; dan i. melaksanakan pengendalian mutu internal terhadap pelaksanaan penyusunan Amdal, termasuk menjaga prinsip ketidakberpihakan dan/atau menghindari konflik kepentingan. (4) Akte pendirian badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa: a. akte notaris bagi pendirian perseroan terbatas, yayasan, atau perseroan komanditer; atau b. surat keputusan penetapan LPJP Amdal dari pimpinan perguruan tinggi untuk LPJP Amdal yang berasal dari perguruan tinggi.

Pasal 35

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) Menteri melakukan telaahan terhadap kelengkapan persyaratan. (2) Dalam melaksanakan telaahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri menugaskan pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi standarisasi instrumen lingkungan hidup dan kehutanan. (3) Pejabat tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan telaahan terhadap persyaratan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja. (4) Dalam hal hasil telaahan menyatakan lengkap dan benar, pejabat tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan rekomendasi registrasi. (5) Dalam hal hasil telaahan menyatakan tidak lengkap dan tidak benar, pejabat tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengembalikan persyaratan kepada LPJP Amdal untuk diperbaiki.

Pasal 36

(1) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) Menteri menerbitkan registrasi kepada LPJP Amdal. (2) Penerbitan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 37

(1) Pimpinan LPJP Amdal yang telah mendapatkan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib melakukan pelaporan kepada Menteri dengan tembusan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi standarisasi instrumen lingkungan hidup dan kehutanan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. rekapitulasi pelaksanaan penyusunan Amdal; b. pelaporan tenaga tetap Penyusun Amdal; dan c. pelaporan manajemen mutu dan pengendalian mutu. (3) Rekapitulasi pelaksanaan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat: a. identitas pemrakarsa; b. identitas Penyusun Amdal; dan c. judul kegiatan, lokasi, dan jangka waktu penyusunan Amdal. (4) Tenaga tetap Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan: a. memiliki Sertifikat Kompetensi yang memenuhi standar kualifikasi sebagai ketua tim Penyusun Amdal; atau b. memiliki Sertifikat Kompetensi yang memenuhi standar kualifikasi sebagai anggota tim Penyusun Amdal.

BAB IV

UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 38

Koreksi

(1) Menteri membentuk Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. (2) Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Menteri dalam: a. membentuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; b. melakukan sertifikasi ahli; c. menyusun daftar kumpulan ahli bersertifikat; d. menyediakan sistem informasi uji kelayakan yang merupakan bagian dari sistem informasi dokumen lingkungan hidup; e. melakukan pembinaan kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; dan f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kelayakan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

Pasal 39

(1) Struktur organisasi Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. dewan pengarah; b. ketua lembaga; c. sekretaris lembaga; d. kepala divisi; dan e. anggota. (2) Dewan pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. ketua dewan pengarah, yang dijabat oleh Menteri; dan b. anggota dewan pengarah, dengan persyaratan: 1. memiliki kredibilitas, integritas, berwawasan luas, dan mandiri; 2. tidak mempunyai hubungan finansial dengan pengusul Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; dan 3. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pengusul Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. (3) Ketua lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (4) Sekretaris lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh: a. pejabat tinggi pratama yang membidangi Amdal; atau b. pejabat yang setara yang memiliki pengalaman dalam penilaian Amdal paling sedikit 3 (tiga) tahun. (5) Kepala divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: a. kepala divisi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; b. kepala divisi sertifikasi dan kapasitas Kompetensi; c. kepala divisi sistem informasi uji kelayakan; dan d. kepala divisi monitoring dan evaluasi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. (6) Kepala divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijabat oleh pejabat administrator atau pejabat fungsional yang setara yang ditunjuk Menteri.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup bertanggung jawab kepada dewan pengarah.

Pasal 41

Ketentuan mengenai tugas dari struktur organisasi Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 42

(1) Menteri MENETAPKAN ahli bersertifikat untuk menjadi anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. (2) Penetapan ahli bersertifikat oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan calon ahli bersertifikat oleh: a. Direktur Jenderal; b. gubernur melalui organisasi perangkat daerah provinsi yang membidangi lingkungan hidup; c. bupati/wali kota melalui organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi lingkungan hidup; d. Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melalui undangan; e. asosiasi keahlian; atau f. inisiatif sendiri. (3) Usulan calon ahli bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi: a. latar belakang pendidikan minimal sarjana; b. pengalaman sesuai keilmuannya paling sedikit 3 (tiga) tahun; c. sertifikat pelatihan yang terkait dengan kajian dampak lingkungan; d. rekam jejak penilaian dokumen Amdal yang telah dilakukan oleh ahli tersebut; e. tulisan ilmiah sesuai bidang keahliannya yang telah diterbitkan di jurnal nasional atau internasional; dan/atau f. rekomendasi dari asosiasi keahlian.

Pasal 43

(1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Menteri melakukan penilaian persyaratan. (2) Dalam melaksanakan penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri menugaskan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. (3) Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh dewan penilai.

Pasal 44

(1) Dewan penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dibentuk oleh Menteri. (2) Dewan penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ketua; dan b. anggota. (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh ketua Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri 7 (tujuh) orang praktisi dari perguruan tinggi yang memiliki pemahaman terkait kajian dampak lingkungan hidup

Pasal 45

(1) Dalam melakukan penilaian, dewan penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) melakukan: a. telaahan terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3); dan b. penilaian terhadap kemampuan calon ahli bersertifikat dalam memahami konsep Amdal dan penilaian Amdal. (2) Pedoman penilaian ahli bersertifikat oleh dewan penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 46

(1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dewan penilai menyampaikan rekomendasi kepada Menteri yang menyatakan: a. dapat diterbitkan tanda ahli bersertifikat; atau b. belum dapat diterbitkan tanda ahli bersertifikat. (2) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Menteri menerbitkan tanda ahli bersertifikat. (3) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Penerbitan tanda ahli bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 47

(1) Menteri berwenang MENETAPKAN ahli untuk menjadi ahli bersertifikat. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan portofolio ahli meliputi: a. rekam jejak penilaian dokumen Amdal yang telah dilakukan oleh ahli tersebut dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan b. pengalaman sesuai keilmuannya. (3) Dalam melakukan pertimbangan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri dibantu oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. (4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri menerbitkan tanda ahli bersertifikat. (5) Ahli yang telah mendapatkan tanda ahli bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan dalam daftar kumpulan ahli bersertifikat.

Pasal 48

(1) Menteri MENETAPKAN Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di: a. pusat; b. provinsi; atau c. kabupaten/kota. (2) Penetapan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari: a. Direktur Jenderal, untuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat; b. gubernur, untuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi; atau c. bupati/wali kota, untuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di kabupaten/kota. (3) Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengusulkan lebih dari 1 (satu) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup kepada Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. (4) Pengusulan lebih dari 1 (satu) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan beban penilaian Amdal yang dilakukan.

Pasal 49

Pasal 50

(1) Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota dapat mengusulkan ahli bersertifikat dari daftar ahli bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) untuk diusulkan sebagai anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat, provinsi atau kabupaten/kota. (2) Ahli bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ahli mutu udara; b. ahli mutu air; c. ahli mutu tanah; d. ahli keanekaragaman hayati; e. ahli kehutanan; f. ahli sosial; g. ahli kesehatan masyarakat; h. ahli transportasi; i. ahli geologi; j. ahli hidrogeologi; k. ahli hidrologi; l. ahli kelautan; atau m. ahli lain sesuai dengan dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 51

Pasal 52

(1) Menteri menugaskan ketua Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup untuk memeriksa permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1). (2) Ketua Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menugaskan kepala divisi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup untuk memeriksa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan lengkap dan benar, ketua Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menerbitkan rekomendasi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan tidak lengkap dan diperlukan penguatan terhadap susunan keanggotaan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang diusulkan, ketua Lembaga Uji Kelayakan dapat menambahkan ahli bersertifikat untuk memperkuat keanggotaan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. (5) Terhadap permohonan pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang telah diperkuat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ketua Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menerbitkan rekomendasi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. (6) Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ketua Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup mendapatkan penugasan dari Menteri.

Pasal 53

(1) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) dan ayat (5) Menteri MENETAPKAN Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. (2) Menteri MENETAPKAN Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan rekomendasi oleh ketua Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

Pasal 54

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 wajib melaporkan pelaksanaan uji kelayakan kepada ketua Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu1 (satu) tahun.

Pasal 55

Penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup dilakukan terhadap: a. Amdal; dan b. UKL-UPL.

Pasal 56

(1) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a bertugas melakukan uji kelayakan Amdal untuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan: a. yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh pemerintah pusat; b. berlokasi di: 1. lintas negara; 2. lintas provinsi; dan/atau 3. wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau c. yang Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh gubernur dan instansi lingkungan hidup provinsi bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan. (2) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b bertugas melakukan uji kelayakan Amdal untuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan: a. yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh gubernur; b. berlokasi di: 1. lintas kabupaten/kota yang berada dalam 1 (satu) provinsi; dan/atau 2. wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau c. yang Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh bupati/wali kota dan instansi lingkungan hidup kabupaten/kota bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan. (3) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c bertugas melakukan uji kelayakan Amdal untuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh bupati/wali kota.

Pasal 57

(1) Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki: a. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) meliputi: 1. dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang Perizinan Berusaha; dan 2. memenuhi standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b. Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) meliputi: 1. dilakukan oleh instansi pemerintah pusat atau instansi pemerintah daerah; dan 2. memenuhi standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan Persetujuan Pemerintah.

Pasal 58

Kewenangan uji kelayakan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) dilakukan dengan ketentuan: a. terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko; dan b. terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan konkuren, dilakukan oleh instansi yang menjalankan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah.

Pasal 59

(1) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat, provinsi, atau kabupaten/kota, wajib melaporkan: a. kinerja penilaian Amdal secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) (satu) tahun sekali kepada Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup setiap melakukan penilaian Amdal melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup; dan b. kinerja penyusunan Amdal oleh Penyusun Amdal yang telah mendapatkan Sertifikat Kompetensi kepada Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup setiap pelaksanaan kali melakukan penilaian Amdal melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup. (2) Laporan penilaian Amdal dan kinerja penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup.

Pasal 60

Ketentuan uji kelayakan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 berlaku mutatis mutandis dalam pemeriksaan Formulir UKL-UPL.

BAB Kesatu

Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

Pasal 38

Koreksi

Pasal 39

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup bertanggung jawab kepada dewan pengarah.

Pasal 41

BAB Kedua

Penilaian Ahli Bersertifikat

Pasal 42

Koreksi

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

BAB Ketiga

Pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

Pasal 48

Koreksi

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

BAB Keempat

Kewenangan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

Pasal 55

Koreksi

Penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup dilakukan terhadap: a. Amdal; dan b. UKL-UPL.

Pasal 56

Koreksi

Pasal 57

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 60

Ketentuan uji kelayakan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 berlaku mutatis mutandis dalam pemeriksaan Formulir UKL-UPL.

BAB V

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 61

Koreksi

Menteri melakukan pembinaan kepada: a. LSK Amdal; b. LPK Amdal; c. LPJP Amdal; dan d. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

Pasal 62

Koreksi

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan melalui: a. pemberian norma, standar, prosedur, dan kriteria; b. evaluasi kinerja; c. diseminasi peraturan perundang-undangan; d. bimbingan teknis; e. pendidikan dan pelatihan; f. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis; g. penyuluhan; h. pengembangan; dan/atau i. bentuk lainnya.

Pasal 63

(1) Menteri melakukan evaluasi kinerja kepada: a. LPK Amdal; b. LSK Amdal; c. LPJP Amdal; dan d. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. (2) Evaluasi kinerja kepada LPK Amdal, LSK Amdal, dan LPJP Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan terhadap laporan yang disampaikan. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tahun) sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan. (4) Dalam melakukan evaluasi, Menteri menugaskan pejabat tinggi madya yang membidangi pengembangan sumber daya manusia untuk melakukan evaluasi terhadap LPK Amdal dan LSK Amdal. (5) Dalam melakukan evaluasi, Menteri menugaskan pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi standarisasi dan instrumentasi lingkungan hidup dan kehutanan untuk melakukan evaluasi LPJP Amdal. (6) Dalam melakukan evaluasi, Menteri menugaskan ketua Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup untuk melakukan evaluasi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

Pasal 64

(1) Evaluasi LPK Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pemenuhan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f. (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan LPK Amdal tidak melakukan pemenuhan akreditasi, pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengembangan sumber daya manusia memberikan teguran tertulis untuk melakukan pemenuhan akreditasi. (3) Pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. (4) Dalam hal LPK Amdal tidak melaksanakan ketentuan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pejabat tinggi madya yang membidangi pengembangan sumber daya manusia menerbitkan rekomendasi pembekuan akreditasi LPK Amdal. (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar Menteri menerbitkan pembekuan akreditasi LPK Amdal. (6) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. (7) Selama masa pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) LPK Amdal dilarang melaksanakan pelatihan Kompetensi penyusunan Amdal. (8) Dalam hal LPK Amdal telah melaksanakan ketentuan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri mencabut pembekuan. (9) Dalam hal LPK Amdal tidak melaksanakan ketentuan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan, pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengembangan sumber daya manusia menyampaikan rekomendasi pencabutan kepada Menteri. (10) Berdasarkan rekomendasi pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Menteri mencabut akreditasi LPK Amdal. (11) Pembekuan dan pencabutan akreditasi LPK Amdal diumumkan kepada publik melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

Pasal 65

(1) Evaluasi LSK Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap pemenuhan ketentuan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g. (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan LSK Amdal tidak memenuhi ketentuan penetapan, pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengembangan sumber daya manusia memberikan teguran tertulis untuk melakukan pemenuhan penetapan. (3) Pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. (4) Dalam hal LPK Amdal tidak melaksanakan ketentuan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pejabat tinggi madya yang membidangi pengembangan sumber daya manusia menerbitkan rekomendasi pembekuan penetapan LSK Amdal. (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar Menteri menerbitkan pembekuan penetapan LSK Amdal. (6) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. (7) Selama masa pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) LSK Amdal dilarang melaksanakan sertifikasi Kompetensi penyusunan Amdal. (8) Dalam hal LSK Amdal telah melaksanakan ketentuan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri mencabut pembekuan. (9) Dalam hal LSK Amdal tidak melaksanakan ketentuan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan, pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengembangan sumber daya manusia menyampaikan rekomendasi pencabutan kepada Menteri. (10) Berdasarkan rekomendasi pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Menteri mencabut penetapan LSK Amdal. (11) Pembekuan dan pencabutan penetapan LSK Amdal diumumkan kepada publik melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

Pasal 66

(1) Evaluasi LPJP Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap pemenuhan ketentuan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf d sampai dengan huruf i. (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan LPJP Amdal tidak memenuhi ketentuan registrasi, pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengembangan sumber daya manusia memberikan teguran tertulis untuk melakukan pemenuhan registrasi. (3) Pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. (4) Dalam hal LPK Amdal tidak melaksanakan ketentuan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pejabat tinggi madya yang membidangi pengembangan sumber daya manusia menerbitkan rekomendasi pembekuan registrasi LPJP Amdal. (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar Menteri menerbitkan pembekuan registrasi LPJP Amdal. (6) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. (7) Selama masa pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) LPJP Amdal dilarang melaksanakan Sertifikasi kompetensi penyusunan Amdal. (8) Dalam hal LPJP Amdal telah melaksanakan ketentuan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri mencabut pembekuan. (9) Dalam hal LPJP Amdal tidak melaksanakan ketentuan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan, pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengembangan sumber daya manusia menyampaikan rekomendasi pencabutan kepada Menteri. (10) Berdasarkan rekomendasi pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Menteri mencabut registrasi LPJP Amdal. (11) Pembekuan dan pencabutan registrasi LPJP Amdal diumumkan kepada publik melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

Pasal 67

(1) Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan evaluasi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d terhadap penilaian Amdal dan uji kelayakan yang dilakukan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai standar penilaian Amdal dan uji kelayakan. (3) Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa perbaikan atau pemenuhan kriteria kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (4) Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup tidak melakukan uji kelayakan sesuai dengan standar penilaian Amdal dan uji kelayakan, Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup wajib memberikan pembinaan di tahun berikutnya. (5) Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan kepada publik mengenai hasil evaluasi melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup. (6) Standar penilaian Amdal dan uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kedua

Evaluasi

Pasal 63

Koreksi

Pasal 64

Pasal 65

Pasal 66

Pasal 67

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 68

Koreksi

(1) Pendanaan operasional kegiatan untuk: a. Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; dan b. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. (2) Pendanaan operasional kegiatan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. (3) Pendanaan operasional kegiatan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Pasal 69

(1) Pendanaan operasional kegiatan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. pembiayaan honorarium bagi Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; b. pembiayaan pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; c. pembiayaan pembentukan daftar kumpulan ahli bersertifikat; d. pembiayaan pembinaan kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; dan e. pembiayaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kelayakan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. (2) Pendanaan operasional kegiatan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) terdiri atas: a. pembiayaan honorarium bagi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; b. biaya administrasi persuratan; dan c. biaya pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan dokumen Amdal oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

Pasal 70

(1) Biaya pelaksanaan penilaian Amdal, atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL dibebankan kepada penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan. (2) Biaya pelaksanaan penilaian Amdal atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan kewenangan Menteri ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (3) Biaya pelaksanaan penilaian Amdal atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan kewenangan gubernur, bupati/wali kota diatur oleh gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Pembiayaan untuk sertifikasi Kompetensi penyusun Amdal, sertifikasi ahli, dan sertifikasi penyusun Amdal dibebankan kepada pemohon.

(1) LPK Amdal yang telah memperoleh akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) berwenang melaksanakan pelatihan Kompetensi Amdal. (2) Pelatihan Kompetensi Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang disusun dan ditetapkan oleh pejabat tinggi madya yang membidangi pengembangan sumber daya manusia. (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. kurikulum pelatihan penyusunan Amdal; b. kurikulum pelatihan dasar Amdal; dan c. kurikulum pelatihan penilaian Amdal dan uji kelayakan. (4) Kurikulum pelatihan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit berisi muatan: a. penapisan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan; b. penyusunan rencana kerja dokumen Amdal; c. penyusunan deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; d. penyusunan deskripsi rona lingkungan hidup awal; e. penentuan dampak penting hipotetik dan sifat penting dampak; f. penentuan batas wilayah studi dan batas waktu kajian; g. penentuan metode studi Amdal; h. penyusunan formulir kerangka acuan; i. penyusunan deskripsi rinci rona lingkungan hidup; j. penyusunan hasil pelibatan masyarakat; k. penentuan dampak penting hipotetik final; l. prakiraan dampak penting; m. pelaksanaan evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan; n. penyusunan Amdal; o. penyusunan rencana pengelolaan lingkungan hidup; p. penyusunan rencana pemantauan lingkungan hidup; q. penyusunan dokumen rencana pengelolaan lingkungan rencana pemantauan lingkungan; r. pengendalian proses penyusunan Amdal; dan s. sistem informasi dokumen lingkungan hidup. (5) Kurikulum pelatihan dasar Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit berisi muatan: a. pengertian dan manfaat Amdal serta Persetujuan Lingkungan; b. kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam terkait Persetujuan Lingkungan c. penapisan dokumen Amdal; d. pelingkupan dalam Amdal; e. identifikasi prakiraan, dan evaluasi serta mitigasi dampak lingkungan dalam Amdal; f. proses penyusunan dan penilaian Amdal serta Persetujuan Lingkungan; g. sistem informasi dokumen lingkungan hidup; h. etika penyusun dan penilai Amdal; dan i. pembinaan, pengawasan dan sanksi. (6) Kurikulum pelatihan penilaian Amdal dan uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit berisi muatan: a. penapisan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan; b. penilaian deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; c. penilaian deskripsi rona lingkungan hidup awal; d. penilaian dampak penting hipotetik; e. penilaian batas wilayah studi dan batas waktu kajian; f. penilaian metode studi Amdal; g. pemeriksaan formulir kerangka acuan; h. penilaian deskripsi rinci rona lingkungan hidup; i. penilaian hasil pelibatan masyarakat; j. penilaian dampak penting hipotetik final; k. prakiraan dampak penting; l. penilaian evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan; m. penilaian rencana pengelolaan lingkungan hidup; n. penilaian rencana pemantauan lingkungan hidup; o. pelaksanaan uji kelayakan; p. penyusunan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup; dan q. pelaksanaan rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

(1) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas: a. ketua; b. kepala sekretariat; dan c. anggota. (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh: a. pejabat administrator yang menangani Amdal; atau b. pejabat fungsional tertentu yang setara di instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, atau kabupaten/kota yang memiliki pengalaman dalam penilaian Amdal paling sedikit 2 (dua) tahun. (3) Kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh: a. pejabat pengawas yang menangani Amdal; atau b. pejabat fungsional tertentu yang setara di instansi Lingkungan Hidup pusat, provinsi, atau kabupaten/kota yang memiliki pengalaman dalam penilaian Amdal paling sedikit 2 (dua) tahun. (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. yang berkedudukan di pusat terdiri atas: 1. paling sedikit 5 (lima) orang ahli bersertifikat dengan latar belakang keilmuan yang beragam terkait dengan dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan 2. paling sedikit 5 (lima) orang dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan b. yang berkedudukan di provinsi atau kabupaten/kota terdiri atas: 1. paling sedikit 5 (lima) orang ahli bersertifikat dengan latar belakang keilmuan yang beragam terkait dengan dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan; 2. 1 (satu) orang dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan 3. paling sedikit 5 (lima) orang dari organisasi perangkat daerah setempat. (5) 5 (lima) anggota dari unsur kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 dan 5 (lima) anggota organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 3 dengan ketentuan: a. terdiri dari 3 (tiga) orang telah lulus pendidikan dan pelatihan Amdal penilai dan 2 (dua) orang telah lulus pendidikan dan pelatihan Amdal penyusun; b. telah lulus pendidikan dan pelatihan Amdal dasar atau memiliki latar belakang Pendidikan Teknik lingkungan atau ilmu lingkungan atau program studi yang sejenis yang memiliki mata kuliah Amdal, dan telah berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun menilai Amdal; atau c. mempunyai pengalaman menilai Amdal paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir.

(1) Untuk memperoleh penetapan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1): a. Direktur Jenderal; b. gubernur melalui instansi lingkungan hidup provinsi; atau c. bupati/wali kota melalui instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, mengajukan permohonan pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup kepada Menteri. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan: a. surat keputusan pengangkatan: 1. pejabat administrator; atau 2. pejabat fungsional tertentu setara yang memiliki pengalaman dalam penilaian Amdal paling sedikit 2 (dua) tahun, untuk posisi sebagai ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; b. surat keputusan pengangkatan: 1. pejabat pengawas; atau 2. pejabat fungsional tertentu setara yang memiliki pengalaman dalam penilaian Amdal paling sedikit 2 (dua) tahun, untuk posisi kepala sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; c. surat pengajuan daftar nama Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dari Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota; dan d. tanda bukti ahli bersertifikat dari Menteri untuk ahli bersertifikat. (3) Selain kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, untuk anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat dilengkapi dengan surat keterangan pemenuhan persyaratan 5 (lima) orang anggota dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf a angka 1. (4) Selain kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d untuk anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi atau kabupaten/kota dilengkapi dengan: a. surat keterangan pemenuhan persyaratan 5 (lima) orang anggota dari organisasi perangkat daerah setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b angka 3; dan b. surat keterangan pemenuhan persyaratan 1 (satu) orang dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b angka 2 atau unit pelaksana teknis kementerian lingkungan hidup dan kehutanan untuk anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi atau kabupaten/kota. (5) 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berasal dari penunjukan Lembaga Uji Kelayakan dan/atau usulan Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota.