PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2022 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PERMEN Nomor 15 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. 2. Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BPLHK adalah UPT yang melaksanakan pelatihan aparatur dan nonaparatur di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 3. Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri yang selanjutnya disingkat SMKKN adalah UPT yang melaksanakan pendidikan menengah kejuruan kehutanan bagi tamatan sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat. 4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 6. Kepala Badan adalah kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Koreksi

UPT di bawah koordinasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas: a. BPLHK; dan b. SMKKN.

Pasal 3

Koreksi

(1) BPLHK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) BPLHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 4

(1) BPLHK mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan; pelatihan dan fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan; serta pemantauan dan evaluasi hasil pelatihan dan fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPLHK menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pelatihan; b. pelaksanaan pelatihan; c. pelaksanaan kerja sama pelatihan; d. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pelatihan; e. pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk pendidikan dan pelatihan; f. fasilitasi pelaksanaan penilaian kompetensi; g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelatihan; dan h. pelaksanaan penyusunan rencana, program anggaran dan pelaporan, urusan adminitrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 5

(1) Struktur organisasi BPLHK terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pelatihan; c. Seksi Sarana dan Evaluasi Pelatihan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur organisasi BPLHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan; urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 7

Seksi Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pelatihan mempunyai tugas melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan; penyusunan rencana pelatihan; penyelenggaraan pelatihan; dan kerja sama pelatihan.

Pasal 8

Seksi Sarana dan Evaluasi Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pelatihan; pengelolaan hutan pendidikan dan pelatihan; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelatihan; fasilitasi pelaksanaan penilaian kompetensi; dan pelayanan data dan informasi pelatihan.

Pasal 9

(1) SMKKN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) SMKKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala sekolah.

Pasal 10

(1) SMKKN mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana pendidikan menengah kejuruan kehutanan; dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan menengah kejuruan kehutanan bagi tamatan sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMKKN menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pengajaran; b. pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di dalam dan di luar sekolah; c. pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pengajaran; dan d. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan adminitrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 11

(1) Struktur organisasi SMKKN terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur organisasi SMKKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat; dan pengelolaan data dan informasi.

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2022 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

Pasal 27

BAB VII

Pasal 28

BAB VIII

Pasal 29

BAB IX

Pasal 30

Pasal 31