PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2022 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PERMEN Nomor 13 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. 2. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BPPHLHK adalah UPT yang menyelenggarakan pengamanan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 5. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 25

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2022 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN STRUKTUR ORGANISASI BPPHLHK MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA KEPALA BALAI SUBBAGIAN SEKSI SEKSI SEKSI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMENKLATUR, LOKASI, KANTOR SEKSI, KEDUDUKAN POS DAN WILAYAH KERJA BPPHLHK NO NOMENKLATUR LOKASI KANTOR SEKSI WILAYAH KERJA SEKSI WILAYAH NOMENKLATUR POS KEDUDUKAN POS WILAYAH KERJA POS 1 BPPHLHK Wilayah Sumatera Medan Seksi Wilayah I Medan Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Aceh Banda Aceh Provinsi Aceh Seksi Wilayah II Pekanbaru Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Barat Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Riau Batam Provinsi Kepulauan Riau Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Barat Padang Provinsi Sumatera Barat Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jambi Jambi Provinsi Jambi Seksi Wilayah III Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Bengkulu, Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Bangka Belitung Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung NO NOMENKLATUR LOKASI KANTOR SEKSI WILAYAH KERJA SEKSI WILAYAH NOMENKLATUR POS KEDUDUKAN POS WILAYAH KERJA POS Provinsi Lampung Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Lampung Bandar Lampung Provinsi Lampung Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Bengkulu Bengkulu Provinsi Bengkulu 2 BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Surabaya Seksi Wilayah I Jakarta Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Barat Bandung Provinsi Jawa Barat Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Banten Serang Provinsi Banten Seksi Wilayah II Surabaya Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Derah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Tengah Semarang Provinsi Jawa Tengah Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Yogyakarta Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Seksi Wilayah III Kupang Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Bali Denpasar Provinsi Bali Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Nusa Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat NO NOMENKLATUR LOKASI KANTOR SEKSI WILAYAH KERJA SEKSI WILAYAH NOMENKLATUR POS KEDUDUKAN POS WILAYAH KERJA POS Tenggara Barat Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Nusa Tenggara Timur Labuan Bajo Provinsi Nusa Tenggara Timur 3 BPPHLHK Wilayah sulawesi Makassar Seksi Wilayah I Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Tenggara Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Seksi Wilayah II Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Barat Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Seksi Wilayah III Manado Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Gorontalo Gorontalo Provinsi Gorontalo 4 BPPHLHK Wilayah Kalimantan Samarind a Seksi Wilayah I Palangka raya Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Selatan Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Seksi Wilayah II Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Utara Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Kota Nusantara Ibu Kota Nusantara NO NOMENKLATUR LOKASI KANTOR SEKSI WILAYAH KERJA SEKSI WILAYAH NOMENKLATUR POS KEDUDUKAN POS WILAYAH KERJA POS Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Seksi Wilayah III Pontianak Provinsi Kalimantan Barat - - - 5 BPPHLHK Wilayah Maluku dan Papua Manok wari Seksi Wilayah I Manokwari Provinsi Papua Barat Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sorong Sorong Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Raja Ampat Seksi Wilayah II Ambon Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Utara Sofifi Provinsi Maluku Utara Seksi Wilayah III Jayapura Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Papua Selatan Merauke Provinsi Papua Selatan Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan Nabire Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2022 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22

BAB IX

Pasal 23

BAB X

Pasal 24

Pasal 25