Koreksi Pasal 37

(1) Majelis MENETAPKAN putusan berupa pernyataan Kerugian Negara dalam hal: a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a; atau b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b. (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN. (3) Menteri selaku PPKN melalui Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan memproses penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29.