Koreksi Pasal 34

(1) Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Majelis melakukan hal sebagai berikut: a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara; b. meminta keterangan atau pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara. (2) Keterangan atau pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan keterangan atau pendapat dari orang atau lembaga yang memiliki keahlian tertentu untuk dimintakan pendapat dalam menyelesaikan Kerugian Negara termasuk untuk memperoleh jumlah Kerugian Negara.