PERMEN

Peraturan Menteri Nomor per15-men-2011 Tahun 2011 tentang PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YANG MASUK KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERMEN Nomor per15-men-2011 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disingkat API-P adalah angka pengenal importir produsen yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan kepada importir yang melakukan impor barang untuk digunakan sendiri dan/atau untuk mendukung proses produksi dan tidak diperbolehkan untuk memperdagangkan atau memindahtangankan kepada pihak lain. 2. Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disingkat API-U adalah angka pengenal importir umum yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan kepada importir yang melakukan impor barang untuk keperluan kegiatan usaha dengan memperdagangkan atau memindahtangankan barang kepada pihak lain. 3. Hasil perikanan adalah ikan termasuk biota perairan lainnya yang ditangani dan/atau diolah dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya yang digunakan untuk konsumsi manusia. 4. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. 5. Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan adalah upaya pencegahan yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran untuk memperoleh hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. 6. Petugas Karantina Ikan yang selanjutnya disebut Petugas Karantina adalah Pegawai Negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina yang selanjutnya disebut media pembawa adalah ikan dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit ikan karantina. 8. Otoritas Kompeten adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberi mandat oleh menteri untuk melakukan tindakan karantina, pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. 9. Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) di Bidang Karantina Ikan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh Petugas Karantina atau pejabat yang berwenang di negara asal atau transit yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya tidak tertular hama dan penyakit ikan karantina dan/atau hama dan penyakit ikan yang disyaratkan. 10. Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) di Bidang Mutu adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh pejabat/otoritas yang berwenang di negara asal yang menyatakan bahwa hasil perikanan tersebut aman untuk tujuan konsumsi manusia. 11. Pengawas Mutu adalah Pegawai Negeri yang mempunyai kompetensi melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang ditunjuk oleh Menteri atas rekomendasi dari Otoritas Kompeten. 12. Sertifikat Pelepasan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh Petugas Karantina yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya bebas dari hama dan penyakit ikan karantina atau hama dan penyakit ikan yang disyaratkan dan memenuhi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. 13. Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada unit pengolahan ikan yang telah menerapkan Good Manufacturing Practices (GMP), serta memenuhi persyaratan Standard Sanitation Operating Procedure (SSOP) dan Good Hygiene Practices (GHP) sesuai dengan standar dan regulasi dari Otoritas Kompeten. 14. Good Aquaculture Practices yang selanjutnya disingkat GAP adalah pedoman dan tata cara budidaya termasuk memelihara dan/atau membesarkan hasil perikanan serta memanen hasilnya dengan baik dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, benih, obat ikan, residu dan bahan kimia serta bahan biologis. 15. Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh Petugas Karantina di tempat pemasukan atau kawasan pabean, yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya, disetujui dikeluarkan dari tempat pemasukan atau kawasan pabean untuk pelaksanaan tindakan karantina ikan atau dilalulintasbebaskan. 16. Instansi/lembaga adalah Pemerintah atau pemerintah daerah dan perwakilan negara sahabat. 17. Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI adalah tempat yang digunakan untuk mengolah ikan. 18. Laboratorium adalah laboratorium penguji yang memiliki kompetensi untuk melakukan pengujian mutu hasil perikanan sesuai dengan parameter yang diperlukan. 19. Office International des Epizooties yang selanjutnya disingkat OIE adalah Badan Kesehatan Hewan Dunia. 20. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. 21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. 22. Kepala Badan adalah Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. 23. Dinas provinsi adalah dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMASUKAN HASIL PERIKANAN

Pasal 3

Koreksi

Pemasukan hasil perikanan ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA dilakukan oleh: a. importir yang telah memiliki API-P; b. importir yang telah memiliki API-U; atau c. instansi/lembaga.

Pasal 4

Koreksi

(1) Hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA yang dilakukan oleh importir hanya dapat digunakan untuk: a. bahan baku UPI yang menghasilkan produk akhir berupa industri pengalengan dan tepung agar; b. bahan baku UPI untuk diekspor kembali dan tidak diperdagangkan di dalam wilayah Negara Republik INDONESIA; c. bahan baku pengolahan tradisional berupa pemindangan; d. bahan baku fortifikasi/pengkayaan makanan tertentu; e. keperluan konsumsi hotel dan restoran; dan/atau f. keperluan pasar moderen. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang jenis-jenis hasil perikanan yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 5

Setiap hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA wajib memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta dilampiri dengan: a. Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) di Bidang Karantina Ikan dan/atau Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) di Bidang Mutu dari instansi yang berwenang di negara asal; b. Surat Keterangan Asal/Certificate of Origin (CoO) dari instansi yang berwenang di negara asal; c. hasil uji laboratorium yang terakreditasi dari negara asal yang menyatakan bahwa hasil perikanan bebas dari cemaran mikrobiologi, residu, kontaminan, dan bahan kimia berbahaya lainnya, serta memilki bobot tuntas paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) untuk produk beku, sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. keterangan label dan iklan pangan; dan e. Sertifikat GAP untuk hasil perikanan budidaya.

Pasal 6

Pasal 7

(1) Dinas provinsi dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b harus melampirkan perhitungan kebutuhan dan ketersediaan hasil perikanan di daerah setempat dengan memperhatikan: a. musim tangkap untuk hasil perikanan dari usaha perikanan tangkap dan/atau musim panen untuk hasil perikanan dari usaha perikanan budidaya; dan b. pasokan dari sentra produksi lainnya di INDONESIA. (2) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh dinas provinsi dimana hasil perikanan akan digunakan.

Pasal 8

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Direktur Jenderal melakukan penilaian atas kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran persyaratan. (2) Dalam melakukan penilaian atas kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal membentuk Tim Evaluasi. (3) Tim Evaluasi dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan pemasukan hasil perikanan secara lengkap, menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi persetujuan atau penolakan kepada Direktur Jenderal. (4) Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima rekomendasi Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus menerbitkan Izin Pemasukan Hasil Perikanan atau surat penolakan permohonan pemasukan hasil perikanan ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA disertai dengan alasan penolakan kepada pemohon.

Pasal 9

(1) Izin Pemasukan Hasil Perikanan ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA antara lain memuat: a. nama ilmiah dan nama dagang; b. jenis (Kode HS); c. jumlah/volume; d. sarana pengangkutan; e. negara asal; f. tempat pemasukan; g. jadwal pemasukan; dan h. maksud dan tujuan. (2) Izin Pemasukan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan. (3) Bentuk dan format Izin Pemasukan Hasil Perikanan ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Importir atau instansi/lembaga yang memiliki Izin Pemasukan Hasil Perikanan dan akan melakukan pemasukan hasil perikanan ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA wajib melaporkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kedatangan dan menyerahkan dokumen persyaratan kepada Petugas Karantina pada saat tiba di tempat pemasukan. (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Izin Pemasukan Hasil Perikanan; b. fotokopi penetapan instalasi karantina ikan yang ditetapkan oleh Kepala Badan; dan c. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB III

PEMERIKSAAN HASIL PERIKANAN

Pasal 11

Koreksi

(1) Hasil perikanan yang akan masuk ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA dilakukan tindakan pemeriksaan dokumen oleh Petugas Karantina. (2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen. (3) Dokumen dinyatakan lengkap apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2). (4) Dokumen dinyatakan sah apabila dokumen diterbitkan oleh instansi yang berwenang. (5) Dokumen dinyatakan benar apabila terdapat kesesuaian antara isi dokumen dengan jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran hasil perikanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA. (6) Dalam pemeriksaan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Petugas Karantina melakukan pemeriksaan fisik terhadap hasil perikanan di kawasan pabean. (7) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja yang hasilnya berupa: a. dokumen lengkap, sah, dan benar; atau b. dokumen tidak lengkap, tidak sah, dan/atau tidak benar. (8) Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas Karantina menerbitkan: a. Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan, apabila dokumen dinyatakan lengkap, sah, dan benar, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; b. Surat Penolakan, apabila dokumen dinyatakan tidak lengkap, tidak sah, dan/atau tidak benar.

Pasal 12

Pasal 13

Pengambilan contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) besarannya ditentukan sebagai berikut: a. bagi negara yang telah mempunyai perjanjian kerja sama berupa Mutual Recognition Arrangement (MRA) atau Memorandum of Understanding (MoU) atau sejenisnya, pengambilan contoh dilakukan secara acak 1% (satu persen) dari lot produk. b. bagi negara yang belum mempunyai perjanjian kerja sama berupa Mutual Recognition Arrangement (MRA) atau Memorandum of Understanding (MoU) atau sejenisnya, namun mempunyai equivalensi mutu dengan INDONESIA, pengambilan contoh dilakukan secara acak 5% (lima persen) dari lot produk. c. bagi negara yang belum mempunyai perjanjian kerja sama berupa Mutual Recognition Arrangement (MRA) atau Memorandum of Understanding (MoU) atau sejenisnya, dan belum mempunyai equivalensi mutu dengan INDONESIA, pengambilan contoh dilakukan secara acak 10% (sepuluh persen) dari lot produk.

Pasal 14

(1) Hasil perikanan yang dilakukan tindakan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) huruf b atau Pasal 12 ayat (5) huruf b, importir atau instansi/lembaga wajib mengirim kembali hasil perikanan ke negara asal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak dilakukan penolakan. (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari tidak dilakukan pengiriman kembali ke negara asal, maka terhadap hasil perikanan tersebut dilakukan pemusnahan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PEMASUKAN KEMBALI HASIL PERIKANAN

Pasal 17

Koreksi

(1) Pemasukan kembali hasil perikanan yang berasal dari INDONESIA yang sebagian atau seluruhnya ditolak oleh negara pengimpor/negara tujuan karena tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan negara tujuan, wajib dilakukan pemeriksaan dokumen oleh Petugas Karantina dalam jangka paling lama 1 (satu) hari yang meliputi: a. Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) di Bidang Karantina Ikan dan/atau Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) di Bidang Mutu dari instansi yang berwenang; dan b. surat penolakan dari negara tujuan. (2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui kebenaran dokumen dengan jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran hasil perikanan yang dimasukkan kembali ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA (3) Dalam pemeriksaan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas Karantina melakukan pemeriksaan fisik terhadap hasil perikanan di kawasan pabean. (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Petugas Karantina melakukan: a. penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan apabila dokumen dan hasil pemeriksaan fisik dinyatakan lengkap, sah, dan benar; b. tindakan pemusnahan hasil perikanan apabila dokumen dan hasil pemeriksaan fisik dinyatakan tidak lengkap, tidak sah, dan/atau tidak benar. (5) Pemasukan kembali hasil perikanan yang berasal dari INDONESIA yang sebagian atau seluruhnya ditolak oleh negara pengimpor/negara tujuan karena tidak memenuhi persyaratan pada saat pengeluaran, antara lain tidak dilaporkan, tidak melalui pemeriksaan, tidak melalui tempat-tempat pengeluaran, dan/atau tidak dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan, maka hasil perikanan tersebut dikenakan tindakan pemusnahan. (6) Pemasukan kembali hasil perikanan harus melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan. (7) Biaya pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi tanggung jawab pemilik hasil perikanan.

(1) Importir atau instansi/lembaga yang akan melakukan pemasukan hasil perikanan ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA wajib memiliki Izin Pemasukan Hasil Perikanan dari Direktur Jenderal. (2) Untuk memiliki Izin Pemasukan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir atau instansi/lembaga wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, yang sekurang-kurangnya memuat: a. maksud dan tujuan; b. nama ilmiah dan nama dagang; c. jenis (Kode HS 10 digit); d. jumlah/volume dan spesifikasi; e. negara asal; f. sarana pengangkutan; g. tempat pemasukan/tempat peruntukan; h. jadwal pemasukan; dan i. sumber bahan baku hasil perikanan. (3) Importir yang memiliki API-P dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. fotokopi SKP dan fotokopi Sertifikat Penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) atas UPI yang dimiliki; dan b. surat rekomendasi dari dinas provinsi. (4) Importir yang memiliki API-U dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. fotokopi SKP; dan b. surat rekomendasi dari dinas provinsi. (5) Importir selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), wajib melampirkan dokumen analisis risiko importasi ikan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya apabila: a. akan melakukan pemasukan hasil perikanan yang berasal dari negara-negara bukan anggota OIE; b. akan melakukan pemasukan hasil perikanan yang berasal dari negara-negara anggota OIE berupa introduksi jenis ikan baru dan/atau yang pertama kali masuk. (6) Instansi/lembaga yang akan melakukan pemasukan hasil perikanan berupa introduksi jenis ikan baru dan/atau yang pertama kali masuk, dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan dokumen analisis risiko importasi ikan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. (7) Untuk memperoleh Izin Pemasukan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir atau instansi/lembaga tidak dikenakan biaya.

(1) Pemasukan hasil perikanan yang telah mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan, dikeluarkan dari kawasan pabean untuk dilakukan tindakan karantina ikan di instalasi karantina dalam rangka mendeteksi hama dan penyakit ikan karantina dan pengujian mutu di laboratorium yang terakreditasi dalam rangka jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. (2) Tindakan karantina ikan dan pengujian mutu dilakukan dengan pengambilan contoh oleh Petugas Karantina dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, sejak masuk ke instalasi karantina ikan. (3) Tindakan karantina ikan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja dan pengujian mutu dilakukan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (4) Selama tindakan karantina ikan dan pengujian mutu, hasil perikanan dilarang untuk: a. dipindahtempatkan dari instalasi karantina ikan ke tempat lain; b. dipindahtangankan dari pemilik hasil perikanan kepada pihak lain; dan/atau c. ditukar dengan hasil perikanan dari jenis yang sama atau dari jenis yang lain. (5) Berdasarkan tindakan karantina ikan dan pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Petugas Karantina menerbitkan: a. Sertifikat Pelepasan, apabila hasil perikanan dinyatakan memenuhi persyaratan bebas hama dan penyakit ikan karantina dan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; atau b. Surat Penolakan, apabila hasil perikanan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan bebas hama dan penyakit ikan karantina dan/atau jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Sertifikat Pelepasan atau Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, dan Dinas Provinsi terkait. (7) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tindakan karantina ikan dan pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh importir atau instansi/lembaga.

Peraturan Menteri Nomor per15-men-2011 Tahun 2011 tentang PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YANG MASUK KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

BAB IX

Pasal 21

BAB X

Pasal 22

BAB XI

Pasal 23

Pasal 24