PERMEN

Peraturan Menteri Nomor per-13-men-2012 Tahun 2012 tentang SERTIFIKASI HASIL TANGKAPAN IKAN

PERMEN Nomor per-13-men-2012 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SHTI, adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa hasil perikanan yang diekspor bukan dari kegiatan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. 2. SHTI-Lembar Awal adalah surat keterangan yang memuat informasi hasil tangkapan ikan yang didaratkan dari kapal penangkap ikan untuk tujuan pencatatan. 3. SHTI-Lembar Turunan adalah surat keterangan yang memuat informasi sebagian atau seluruh hasil tangkapan ikan sesuai dengan lembar awal sebagai dokumen yang menyertai hasil perikanan yang dipasarkan ke Uni Eropa. 4. SHTI-Lembar Turunan Yang Disederhanakan adalah surat keterangan yang memuat informasi seluruh atau sebagian hasil tangkapan ikan yang didaratkan dari kapal penangkap ikan sebagai dokumen yang menyertai hasil perikanan yang dipasarkan ke Uni Eropa. 5. SHTI-Impor adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa hasil perikanan yang diekspor ke Uni Eropa menggunakan sebagian atau seluruh bahan baku ikannya berasal dari negara lain yang sudah menotifikasi Catch Certificate ke Uni Eropa. 6. Surat Keterangan Pendaratan Ikan, yang selanjutnya disingkat SKPI, adalah surat yang menyatakan bahwa hasil tangkapan ikan yang didaratkan bukan berasal dari kegiatan IUU Fishing. 7. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. 8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

BAB III

KEWENANGAN PENERBITAN SHTI

Pasal 6

Koreksi

(1) Menteri memberikan kewenangan pelaksanaan SHTI kepada Direktur Jenderal selaku Otoritas Kompeten. (2) Direktur Jenderal selaku Otoritas Kompoten dalam pelaksanaan penerbitan SHTI mendelegasikan kepada Otoritas Kompeten Lokal. (3) Otoritas Kompeten Lokal terdiri dari: a. Kepala Pelabuhan Perikanan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian; dan b. Kepala Pelabuhan Perikanan yang merupakan UPT Daerah. (4) Otoritas Kompeten Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Pasal 7

Penetapan Otoritas Kompeten Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) berdasarkan kriteria: a. Pelabuhan Perikanan yang merupakan UPT Kementerian: 1) ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor; 2) terdapat UPI; 3) mempunyai sarana komunikasi yang memadai; 4) mempunyai Sumber Daya Manusia yang telah memiliki Sertifikat Bimbingan Teknis Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan; dan 5) terdapat Pengawas Perikanan. b. Pelabuhan Perikanan yang merupakan UPT Daerah: 1) lokasinya relatif jauh dari Pelabuhan Perikanan yang merupakan UPT Kementerian; 2) mempunyai sarana komunikasi yang memadai; 3) mempunyai Sumber Daya Manusia yang telah memiliki sertifikat Bimbingan Teknis Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan; 4) lokasinya relatif dekat dengan UPI/eksportir; dan 5) telah terdapat Pengawas Perikanan.

Pasal 8

(1) Apabila Otoritas Kompeten Lokal berhalangan, maka penerbitan SHTI dilaksanakan oleh Pejabat Alternate. (2) Pejabat Alternate sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Kompeten bersamaan dengan penetapan Otoritas Kompeten Lokal. (3) Untuk dapat ditetapkan sebagai Pejabat Alternate harus memiliki Sertifikat Bimbingan Teknis Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan.

Pasal 9

(1) Dalam pelaksanaan sertifikasi hasil tangkapan ikan, Otoritas Kompeten berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. (2) Dalam pelaksanaan koordinasi Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai kewenangan: a. melakukan komunikasi dengan otoritas terkait di luar negeri/otoritas kompeten negara importir/komisi Eropa yang berkaitan dengan SHTI; b. melakukan notifikasi, antara lain: nama, specimen, Otoritas Kompeten dan Otoritas Kompeten Lokal penerbit SHTI dan perubahannya, Pejabat Alternate, dan perubahan SHTI; dan/atau c. menyampaikan informasi berbagai perkembangan, peraturan dan informasi dari otoritas terkait di luar negeri/otoritas kompeten negara importir/komisi Eropa yang berkaitan dengan SHTI. (3) Dalam pelaksanaan koordinasi Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap kapal penangkap ikan dan menyampaikan hasilnya kepada Otoritas Kompeten.

BAB IV

SYARAT DAN TATA CARA PENERBITAN SHTI

Pasal 10

Koreksi

Nakhoda, pemilik kapal, atau yang ditunjuk oleh pemilik kapal untuk mendapatkan SHTI-Lembar Awal, mengajukan permohonan kepada Otoritas Kompeten Lokal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. draft SHTI-Lembar Awal; b. fotokopi Identitas Pemohon; c. fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal; d. fotokopi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); e. laporan hasil verifikasi pendaratan ikan; dan f. SKPI bagi kapal penangkap ikan yang mendaratkan ikan hasil tangkapan pada pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum yang tidak ditetapkan sebagai Otoritas Kompeten Lokal.

Pasal 11

(1) Laporan hasil verifikasi pendaratan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e diterbitkan oleh Pengawas Perikanan paling lama 2 (dua) hari setelah dilakukan verifikasi terhadap: a. nama kapal; b. nomor dan masa berlaku SIPI; c. jenis alat penangkapan ikan; d. tanggal dan daerah penangkapan; e. pelabuhan pangkalan; dan f. jenis dan berat ikan. (2) Bentuk dan format laporan hasil verifikasi pendaratan ikan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f diterbitkan oleh Kepala pelabuhan perikanan/pelabuhan umum atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari setelah dilakukan verifikasi terhadap: a. fotokopi identitas Nakhoda, pemilik kapal, atau yang ditunjuk oleh pemilik kapal; b. SIPI/surat pendaftaran kapal bagi kapal yang dioperasikan oleh nelayan kecil; c. Log book penangkapan ikan; dan d. Surat Persetujuan Berlayar (SPB). (2) Bentuk dan format SKPI sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Otoritas Kompeten Lokal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian persyaratan paling lama 2 (dua) hari sejak permohonan diterima secara lengkap, dengan memperhatikan: a. hasil pengawasan kapal penangkap ikan; dan b. daftar kapal pada RFMOs bagi kapal yang beroperasi di laut lepas. (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa persetujuan atau penolakan penerbitan SHTI-Lembar Awal. (3) Bentuk dan format SHTI-Lembar Awal sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

(1) Penanggung jawab UPI, eksportir atau yang ditunjuk untuk mendapatkan SHTI-Lembar Turunan, mengajukan permohonan kepada Otoritas Kompeten Lokal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. fotokopi SHTI-Lembar Awal; b. draft SHTI-Lembar Turunan; c. fotokopi Identitas Pemohon; d. bukti pembelian ikan; e. packing list invoice dari perusahaan; dan f. surat jalan pengiriman barang dari perusahaan. (2) Otoritas Kompeten Lokal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian persyaratan paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan penerbitan SHTI-Lembar Turunan. (3) Bentuk dan format SHTI-Lembar Turunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

(1) Penanggung jawab UPI, eksportir atau yang ditunjuk untuk mendapatkan SHTI-Lembar Turunan Yang Disederhanakan, mengajukan permohonan kepada Otoritas Kompeten Lokal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. draft SHTI-Lembar Turunan Yang Disederhanakan; b. fotokopi Identitas Pemohon; c. bukti pembelian ikan; d. packing list invoice dari perusahaan; e. surat jalan pengiriman barang dari perusahaan; f. laporan hasil verifikasi pendaratan ikan; dan g. SKPI bagi kapal penangkap ikan yang mendaratkan ikan hasil tangkapan pada pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum yang tidak ditetapkan sebagai Otoritas Kompeten Lokal. (2) Ketentuan mengenai laporan hasil verifikasi pendaratan ikan dan SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g berlaku mutatis mutandis ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Kompeten Lokal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian persyaratan, paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan penerbitan SHTI-Lembar Turunan Yang Disederhanakan. (4) Bentuk dan format SHTI-Lembar Turunan Yang Disederhanakan sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

(1) Penanggung jawab UPI, eksportir atau yang ditunjuk untuk mendapatkan SHTI-Impor, mengajukan permohonan kepada Otoritas Kompeten Lokal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. draft SHTI- Impor; b. sertifikat hasil tangkapan Negara asal ikan; c. sertifikat kesehatan ikan untuk konsumsi; d. sertifikat kesehatan di bidang karantina ikan; dan e. fotokopi Identitas Pemohon. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Kompeten Lokal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian persyaratan, paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan penerbitan SHTI-Impor. (3) Bentuk dan format SHTI-Impor sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

(1) Dalam rangka memastikan penelusuran hasil perikanan yang akan di ekspor ke Uni Eropa, Otoritas Kompeten Lokal dapat melakukan pengecekan asal bahan baku hasil perikanan pada UPI terkait. (2) Pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan Pengawas Perikanan dan petugas yang menangani pengolahan dan pemasaran ikan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengisian SHTI-Lembar Awal, SHTI-Lembar Turunan, SHTI-Lembar Turunan Yang Disederhanakan, dan SHTI-Impor ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Peraturan Menteri Nomor per-13-men-2012 Tahun 2012 tentang SERTIFIKASI HASIL TANGKAPAN IKAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

Pasal 23