PERMEN

Peraturan Menteri Nomor per-10-men-2011 Tahun 2011 tentang IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERMEN Nomor per-10-men-2011 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya sendiri dan tidak meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS. 2. Pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah pegawai negeri sipil pada Kementerian. 3. Pegawai izin belajar adalah PNS di lingkungan Kementerian dalam status mendapatkan izin belajar. 4. Jangka waktu adalah waktu yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan melalui izin belajar. 5. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. 6. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. 7. Badan adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. 8. Pimpinan unit kerja eselon I adalah Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan di lingkungan Kementerian. 9. Pimpinan unit kerja adalah pimpinan unit kerja eselon II atau Kepala UPT di lingkungan Kementerian. 10. Sekretariat unit kerja eselon I adalah Biro Kepegawaian, Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretariat Inspektorat Jenderal/Sekretariat Badan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 11. Lembaga pendidikan adalah perguruan tinggi sebagai tempat dilaksanakannya pendidikan.

BAB IX

PERUBAHAN DAN PERPANJANGAN

Pasal 14

Koreksi

(1) Pegawai izin belajar dapat mengajukan permohonan pindah jurusan/program pendidikan dan/atau lembaga pendidikan. (2) Permohonan pindah jurusan/program pendidikan dan/atau lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan unit kerja disertai alasannya dengan menggunakan Form 8. (3) Pimpinan unit kerja berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan evaluasi disesuaikan dengan rencana kebutuhan. (4) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan rencana kebutuhan, pimpinan unit kerja memberikan rekomendasi untuk pindah jurusan/program pendidikan dan/atau lembaga pendidikan. (5) Apabila telah diterima atau lulus seleksi pada jurusan/program pendidikan dan/atau lembaga pendidikan yang akan ditempuh, selanjutnya pegawai izin belajar menyampaikan permohonan izin belajar kepada pimpinan unit kerja, dengan menggunakan Form 9 dengan melampirkan: a. fotokopi surat keterangan telah diterima atau lulus seleksi dari jurusan/program pendidikan dan/atau lembaga pendidikan yang akan ditempuh yang telah dilegalisir; b. surat izin belajar yang lama; c. brosur atau surat keterangan dari lembaga pendidikan mengenai rencana kegiatan dan jadwal program pendidikan di luar jam kerja; d. fotokopi akreditasi program dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang telah dilegalisir. (6) Mekanisme penyampaian permohonan pindah jurusan/program pendidikan dan/atau lembaga pendidikan sampai dengan dikeluarkannya izin belajar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), ayat, (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11).

Pasal 15

Pegawai izin belajar yang pindah jurusan/program pendidikan dan/atau lembaga pendidikan tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang, maka ijazah yang diperolehnya tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan administrasi kepegawaian.

Pasal 16

(1) Pegawai izin belajar yang tidak dapat menyelesaikan izin belajar dalam jangka waktu yang telah ditentukan dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa izin belajar kepada pimpinan unit kerja. (2) Permohonan perpanjangan masa izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin belajar dengan menggunakan Form 10, disertai dengan: a. surat keterangan yang menyatakan bahwa keterlambatan melaksanakan izin belajar terjadi bukan atas kelalaiannya; dan b. rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat pegawai izin belajar melaksanakan tugas belajar. (3) Pimpinan unit kerja berdasarkan permohonan perpanjangan masa izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi. (4) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan persyaratan, pimpinan unit kerja memberikan rekomendasi persetujuan perpanjangan. (5) Pimpinan unit kerja menyampaikan permohonan perpanjangan masa izin belajar kepada pimpinan unit kerja eselon I disertai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rekomendasi persetujuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Pimpinan unit kerja eselon I meneruskan permohonan perpanjangan masa izin belajar sebagaimana dimaksud pada pada ayat (5) kepada Kepala Badan untuk dievaluasi. (7) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan persyaratan, Kepala Badan menyampaikan rekomendasi persetujuan perpanjangan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan. (8) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak sesuai dengan persyaratan, Kepala Badan menyampaikan penolakan disertai alasannya kepada pegawai izin belajar yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerja eselon I. (9) Pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) MENETAPKAN perpanjangan masa izin belajar paling lama 1 (satu) tahun dengan menggunakan Form 11.

Peraturan Menteri Nomor per-10-men-2011 Tahun 2011 tentang IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

BAB VI

Pasal 10

BAB VII

Pasal 11

Pasal 12

BAB VIII

Pasal 13

BAB IX

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

BAB X

Pasal 17

BAB XI

Pasal 18

BAB XII

Pasal 19

Pasal 20