Peraturan Menteri Nomor 9-permen-kp-2020 Tahun 2020 tenta...

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perairan Darat adalah perairan yang bukan milik perorangan dan/atau korporasi, yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan. 2. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik INDONESIA di Perairan Darat, yang selanjutnya disingkat WPPNRI PD adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan. 3. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. 4. Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara phisik, kimiawi, dan biologis. 5. Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan. 6. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) WPPNRI PD terdiri atas: a. Sungai; b. Danau; c. Waduk; d. Rawa; dan e. genangan air lainnya. (2) Genangan air lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi: a. kolong atau bekas galian; b. situ; dan c. embung.

Pasal 3

Koreksi

WPPNRI PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibagi menjadi 14 (empat belas), yaitu: 1. WPPNRI PD 411, meliputi sungai, danau, waduk, rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Papua bagian utara, Kepulauan Yapen, Pulau Numfor, Pulau Biak dan Pulau Yerui. 2. WPPNRI PD 412, meliputi sungai, danau, waduk, rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Papua bagian selatan, Kepulauan Romang, Kepulauan Letti, Kepulauan Damer, Kepulauan Babar, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Kur, Kepulauan Tayando, Kepulauan Kai, Kepulauan Aru, Pulau Kisar, Pulau Nuhuyut, Pulau Kolepom, dan Pulau Komolom. 3. WPPNRI PD 413, meliputi sungai, danau, waduk, rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Papua bagian barat, Kepulauan Sula, Kepulauan Raja Ampat, Kepulauan Banda, Kepulauan Gorom, Kepulauan Watubela, Kepulauan Obi, Pulau Morotai, Pulau Halmahera, Pulau Ternate, Pulau Tidore, Pulau Makian, Pulau Kayoa, Pulau Kasiruta, Pulau Bacan, Pulau Mandioli, Pulau Buru, Pulau Ambalau, Pulau Seram, dan Pulau Ambon. 4. WPPNRI PD 421, meliputi sungai, danau, waduk, rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Sulawesi, Kepulauan Talaud, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Sitaro, Kepulauan Banggai, Kepulauan Selayar, Kepulauan Wakatobi, Pulau Unauna, Pulau Togian, Pulau Batudaka, Pulau Walea Besar, Pulau Menui, Pulau Wawonni, Pulau Buton, Pulau Muna, dan Pulau Kabaena. 5. WPPNRI PD 422, meliputi sungai, danau, waduk, rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Timor (bagian wilayah INDONESIA), Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, Pulau Flores, Pulau Sumba, Kepulauan Solor, Kepulauan Alor, Pulau Sabu, Pulau Wetar, dan Pulau Rote. 6. WPPNRI PD 431, meliputi sungai, danau, waduk, rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Jawa bagian timur, Kepulauan Kangean, Pulau Madura, Pulau Giliraja, Pulau Puteran, Pulau Giligenting, Pulau Sapudi, Pulau Raas, Pulau Nusabarong, Pulau Bali, dan Pulau Nusapenida. 7. WPPNRI PD 432, meliputi sungai, danau, waduk, rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Jawa bagian selatan, Pulau Panaitan, dan Pulau Tinjil. 8. WPPNRI PD 433, meliputi sungai, danau, waduk, rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Jawa bagian barat-utara, Kepulauan Seribu, Pulau Sangiang, Pulau Panjang, dan Pulau Tunda. 9. WPPNRI PD 434, meliputi sungai, danau, waduk, rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Jawa bagian tengah-utara, Kepulauan Karimun Jawa, dan Pulau Bawean. 10. WPPNRI PD 435, meliputi sungai, danau, waduk, rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Kalimantan bagian barat-selatan, Kepulauan Karimata, Pulau Maya, Pulau Laut, dan Pulau Sebuku. 11. WPPNRI PD 436, meliputi sungai, danau, waduk, rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Kalimantan bagian timur dan Kepulauan Derawan. 12. WPPNRI PD 437, meliputi sungai, danau, waduk, rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Kalimantan bagian utara, Pulau Tarakan, Pulau Bunyu, Pulau Nunukan, dan Pulau Sebatik (bagian wilayah INDONESIA). 13. WPPNRI PD 438, meliputi sungai, danau, waduk, rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Sumatera bagian timur, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kepulauan Meranti, Kepulauan Anambas, Kepulauan Natuna, dan Pulau Rupat. 14. WPPNRI PD 439, meliputi sungai, danau, waduk, rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Sumatera bagian barat-utara, Kepulauan Banyak, Kepulauan Batu, Kepulauan Mentawai, Kepulauan Pagai, Pulau Weh, Pulau Bateeleblah, Pulau Simeuleu, Pulau Nias, dan Pulau Enggano.

Pasal 4

Koreksi

WPPNRI PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan oleh Menteri.

Pasal 5

Koreksi

WPPNRI PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam bentuk peta dan deskripsi WPPNRI PD sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2020 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd EDHY PRABOWO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 9-permen-kp-2020 Tahun 2020 tentang WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIADI PERAIRAN DARAT

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6