PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 9-permen-kp-2019 Tahun 2019 tentang INSTALASI KARANTINA IKAN

PERMEN Nomor 9-permen-kp-2019 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Instalasi Karantina Ikan yang selanjutnya disebut Instalasi Karantina, adalah tempat beserta segala sarana dan fasilitas yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. 2. Sertifikat Instalasi Karantina Ikan adalah surat penetapan yang menyatakan Instalasi Karantina telah memenuhi standar sarana dan prasarana. 3. Tindakan Karantina Ikan yang selanjutnya disebut Tindakan Karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya hama dan penyakit ikan dari dalam wilayah Negara Republik INDONESIA. 4. Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah ikan dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit ikan karantina. 5. Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya. 6. Benda Lain adalah media pembawa selain ikan yang mempunyai potensi penyebaran hama dan penyakit ikan karantina. 7. Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya. 8. Cara Karantina Ikan yang Baik yang selanjutnya disingkat CKIB adalah sistem pengelolaan yang digunakan untuk memastikan bahwa semua tindakan dan penggunaan fasilitas Instalasi Karantina dilakukan secara efektif, konsisten, sistematis dan memenuhi standar biosekuriti serta ketertelusuran untuk menjamin kesehatan ikan. 9. Biosekuriti adalah suatu upaya atau langkah-langkah untuk mencegah dan/atau mengurangi risiko masuk dan tersebarnya agen penyakit ikan. 10. Ketertelusuran atau traceabillity adalah suatu keadaan/kemampuan untuk menelusuri keseluruhan proses produksi dan Biosecurity berdasarkan rekaman data. 11. Hama dan Penyakit Ikan Karantina, yang selanjutnya disingkat HPIK, adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Negara Republik INDONESIA yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. 12. Hama dan Penyakit Ikan Tertentu, yang selanjutnya disingkat HPI Tertentu, adalah semua HPI selain HPIK yang belum dan/atau tidak ditetapkan sebagai HPIK tetapi dicegah pemasukannya ke dalam dan/atau antar area di dalam wilayah Negara Republik INDONESIA atau dipersyaratkan oleh negara tujuan. 13. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission, yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diberikan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi 14. Nomor Induk Berusaha, yang selanjutnya disingkat NIB, adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. 15. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang karantina ikan. 16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang karantina ikan. 17. Badan adalah badan yang melaksanakan tugas teknis di bidang karantina ikan. 18. Kepala Badan adalah kepala Badan yang melaksanakan tugas teknis di bidang karantina ikan. 19. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 20. Tim Pusat adalah tim yang berkedudukan di Badan dan ditetapkan oleh Kepala Badan untuk melakukan kegiatan analisis dan evaluasi laporan hasil penilaian kelayakan Instalasi Karantina, surveilan HPIK/HPI tertentu dan inspeksi CKIB. 21. Inspektur Karantina Ikan adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Badan yang memiliki kompetensi untuk melakukan kegiatan inspeksi penerapan CKIB. 22. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian hama dan penyakit ikan serta lingkungan. 23. Pemilik Instalasi adalah pelaku usaha yang memiliki, menguasai dan/atau melakukan kegiatan pengelolaan Instalasi Karantina yang namanya tercantum di dalam Sertifikat Instalasi Karantina Ikan. 24. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 25. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB II

INSTALASI KARANTINA

Pasal 2

Koreksi

Instalasi Karantina sebagai tempat untuk: a. melakukan pengasingan dan pengamatan Media Pembawa; b. melakukan pemeriksaan kesesuaian jenis, jumlah, dan ukuran Media Pembawa/Hasil Perikanan; c. mendeteksi HPIK/HPI Tertentu; d. membebaskan/mensucihamakan Media Pembawa dari HPIK/HPI Tertentu; e. mencegah tersebarnya HPIK/HPI Tertentu ke atau dari lingkungan perairan sekitarnya; dan/atau f. mengendalikan mutu dan keamanan Hasil Perikanan.

Pasal 3

Instalasi Karantina berdasarkan peruntukkannya, terdiri dari: a. Instalasi Karantina untuk Ikan hidup; b. Instalasi Karantina untuk Ikan mati; dan c. Instalasi Karantina untuk Benda Lain.

Pasal 4

(1) Instalasi Karantina dibangun oleh Kementerian di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran Media Pembawa atau di tempat lain yang dipandang perlu. (2) Pembangunan Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan. (3) Instalasi Karantina yang dibangun oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan oleh UPT Badan. (4) Tempat pemasukan dan tempat pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelabuhan laut; b. pelabuhan sungai; c. pelabuhan penyeberangan; d. bandar udara; e. kantor pos; dan f. pos perbatasan dengan negara lain. (5) Tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tempat kegiatan perikanan.

Pasal 5

(1) Pelaku Usaha dapat mendirikan Instalasi Karantina di luar tempat pemasukan dan tempat pengeluaran Media Pembawa. (2) Untuk dapat digunakan sebagai tempat melakukan Tindakan Karantina, Instalasi Karantina milik Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan sebagai Instalasi Karantina. (3) Penetapan Instalasi Karantina milik Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal: a. di tempat tersebut Kementerian belum dapat membangun Instalasi Karantina; b. Instalasi Karantina milik Kementerian yang ada di tempat tersebut tidak mampu menampung Media Pembawa yang perlu dikenakan Tindakan Karantina; atau c. Pelaku Usaha telah memiliki tempat, sarana, dan pengelolaan yang memenuhi syarat. (4) Instalasi Karantina yang dibangun oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan oleh Pemilik Instalasi. (5) Penetapan instalasi sebagai Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri. (6) Menteri mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Badan untuk MENETAPKAN Instalasi Karantina.

BAB III

PERSYARATAN INSTALASI KARANTINA

Pasal 6

Koreksi

Untuk dapat digunakan sebagai tempat melakukan Tindakan Karantina, setiap instalasi harus memenuhi persyaratan: a. administratif; dan b. teknis.

Pasal 7

Koreksi

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berupa: a. NIB; dan b. dokumen mutu CKIB. (2) Dokumen mutu CKIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat: a. panduan mutu; b. prosedur kerja dan/atau instruksi kerja; dan c. formulir dan/atau rekaman kegiatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dokumen mutu CKIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala Badan.

Pasal 8

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, berupa: a. kelayakan lokasi instalasi; dan b. kelengkapan sarana instalasi.

Pasal 9

(1) Persyaratan kelayakan lokasi instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu: a. terisolasi; b. bebas dari banjir; c. memiliki sumber air yang cukup dan berkualitas baik; dan d. berada pada lingkungan yang tidak tercemar. (2) Persyaratan kelengkapan sarana instalasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b, untuk instalasi milik Kementerian berupa: a. sarana dan bahan pemeriksaan; b. sarana pengasingan dan pengamatan; c. sarana perlakuan; d. sarana penahanan; e. sarana pemusnahan; dan f. sarana pendukung lainnya. (3) Persyaratan kelengkapan sarana instalasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b, untuk instalasi milik Pelaku Usaha dilengkapi dengan sarana paling sedikit: a. untuk ikan hidup, berupa: 1) sarana pengasingan dan pengamatan; 2) sarana perlakuan; 3) sarana pemusnahan; dan 4) sarana pendukung lainnya. b. untuk ikan mati dan untuk benda lain, berupa: 1) sarana pengasingan; 2) sarana pemusnahan; dan 3) sarana pendukung lainnya. (4) Sarana instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) disesuaikan dengan peruntukan Instalasi Karantina dengan menerapkan prinsip biosekuriti.

Pasal 10

(1) Sarana dan bahan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, berupa a. ruang; dan b. bahan dan alat pemeriksaan parasit, bakteri, virus dan mikotik serta pengujian mutu dan keamanan Hasil Perikanan. (2) Sarana pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a angka 1) berupa: a. bak, akuarium, atau wadah; dan b. alat ukur kualitas air. (3) Sarana pengasingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b angka 1), untuk: a. ikan mati, berupa ruang berpendingin dan alat ukur suhu; atau b. benda lain, berupa ruang dan/atau wadah yang disesuaikan dengan karakteristik. (4) Sarana perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf a angka 2) berupa: a. bak, akuarium, atau wadah; b. alat; dan c. bahan/obat. (5) Sarana penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d berupa: a. bak, akuarium, atau wadah, dan alat ukur kualitas air untuk Ikan hidup; b. ruang berpendingin dan alat ukur suhu, untuk Ikan mati; atau c. ruang dan/atau wadah yang disesuaikan dengan karakteristik, untuk Benda Lain. (6) Sarana pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf a angka 3) serta huruf b angka 2) berupa: a. bahan sucihama (disinfektan) dan/atau tempat/lahan penimbunan, perendaman, atau pembakaran, untuk Ikan hidup; b. tempat/lahan penimbunan atau pembakaran, untuk Ikan mati; atau c. alat sterilisasi dan tempat/lahan penimbunan atau pembakaran, untuk Benda Lain. (7) Sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf a angka 4) serta huruf b angka 3) disesuaikan dengan karakteristik Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB IV

PENETAPAN INSTALASI KARANTINA

Pasal 11

Koreksi

(1) Untuk dapat ditetapkan sebagai Instalasi Karantina, Pelaku Usaha mengajukan permohonan secara tertulis atau secara elektronik kepada Kepala Badan dengan melampirkan persyaratan administratif berupa: a. NIB; dan b. dokumen mutu CKIB. (2) Apabila persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Kepala Badan menugaskan Kepala UPT Badan untuk melakukan verifikasi persyaratan administratif dan penilaian terhadap persyaratan teknis. (3) Kepala UPT Badan menyampaikan laporan hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Badan. (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan menugaskan Tim Pusat untuk melakukan evaluasi laporan hasil verifikasi dan penilaian. (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sesuai, Tim Pusat merekomendasikan kepada Kepala Badan untuk MENETAPKAN Instalasi Karantina. (6) Penetapan Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan menerbitkan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan secara elektronik. (7) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak sesuai, Tim Pusat merekomendasikan kepada Kepala Badan untuk menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan penolakan. (8) Sertifikat Instalasi Karantina Ikan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinotifikasi kedalam sistem OSS.

Pasal 12

Instalasi Karantina yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), diklasifikasikan menjadi: a. Instalasi Karantina kelas A; b. Instalasi Karantina kelas B; dan c. Instalasi Karantina kelas C.

Pasal 13

(1) Setiap Sertifikat Instalasi Karantina Ikan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), dibubuhkan pengaman atau identitas spesifik menggunakan QR Code. (2) Bentuk dan format Sertifikat Instalasi Karantina Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

(1) Sertifikat Instalasi Karantina Ikan berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan. (2) Masa berlaku Sertifikat Instalasi Karantina Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian kelayakan dan pengklasifikasian Instalasi Karantina ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 16

Proses penerimaan permohonan sampai dengan penerbitan atau penolakan penerbitan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, sejak persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diterima secara lengkap.

Pasal 17

Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi, proses permohonan sampai penetapan instalasi dilakukan secara manual.

BAB V

PERPANJANGAN SERTIFIKAT INSTALASI KARANTINA

Pasal 18

Koreksi

(1) Perpanjangan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan dapat diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir. (2) Untuk dapat melakukan perpanjangan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan, Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan secara elektronik kepada Kepala Badan dengan melampirkan dokumen Sertifikat Instalasi Karantina Ikan yang masih berlaku. (3) Berdasarkan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan menugaskan Kepala UPT Badan untuk melakukan verifikasi persyaratan. (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala UPT Badan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan dengan melampirkan hasil inspeksi dan hasil surveilan terakhir. (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan menugaskan Tim Pusat untuk melakukan evaluasi. (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dinyatakan sesuai, Tim Pusat merekomendasikan kepada Kepala Badan untuk menerbitkan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan perpanjangan. (7) Berdasarkan rekomendasi Tim Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala Badan menerbitkan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan perpanjangan. (8) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak sesuai, Tim Pusat merekomendasikan kepada Kepala Badan untuk menolak penerbitan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan perpanjangan. (9) Berdasarkan rekomendasi Tim Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Kepala Badan menerbitkan surat penolakan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan perpanjangan dengan disertai alasan penolakan. (10) Sertifikat Instalasi Karantina Ikan perpanjangan atau surat penolakan penerbitan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) dinotifikasi ke dalam sistem OSS.

Pasal 19

Proses penerimaan permohonan perpanjangan sampai dengan penerbitan atau penolakan perpanjangan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan dilakukan dalam jangka waktu paling lama (4 empat) hari kerja, sejak permohonan diterima secara lengkap.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Koreksi

(1) Agar Media Pembawa yang dikenakan Tindakan Karantina di Instalasi Karantina tidak menyebarkan HPIK/HPI Tertentu, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, pengelolaan Instalasi Karantina dilakukan dengan menerapkan CKIB secara konsisten. (2) Untuk menjaga konsistensi pengelolaan Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan wajib melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap Instalasi Karantina yang telah ditetapkan. (3) Pengendalian dan pengawasan dilakukan melalui kegiatan: a. inspeksi penerapan CKIB; dan b. surveilan penyakit Ikan di Instalasi Karantina.

Pasal 21

(1) Inspeksi penerapan CKIB di Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dilakukan untuk memastikan dan menilai CKIB telah diterapkan secara efektif dan konsisten oleh Pelaku Usaha. (2) Kegiatan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Inspektur Karantina yang bertugas di UPT Badan. (3) Dalam hal hasil inspeksi CKIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai, Inspektur Karantina menyampaikan laporan hasil inspeksi kepada Kepala UPT Badan. (4) Dalam hal hasil inspeksi CKIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian, Inspektur Karantina menerbitkan rekomendasi perbaikan kepada Pelaku Usaha dan menyampaikan laporan hasil inspeksi kepada Kepala UPT Badan. (5) Pelaku Usaha wajib menindaklanjuti rekomendasi perbaikan temuan dan melaporkan hasil perbaikan kepada Kepala UPT Badan. (6) Kepala UPT berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menugaskan Inspektur Karantina untuk melakukan verifikasi hasil tindakan perbaikan. (7) Inspektur Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan laporan verifikasi hasil tindakan perbaikan kepada Kepala UPT Badan. (8) Laporan hasil inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau laporan verifikasi hasil tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik.

Pasal 22

(1) Laporan hasil inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan/atau laporan verifikasi hasil tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7), dapat digunakan sebagai dasar untuk: a. penyesuaian klasifikasi Instalasi Karantina; b. perpanjangan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan; atau c. pemberian/pencabutan sanksi administratif; (2) Penyesuaian klasifikasi Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa menaikkan atau menurunkan klasifikasi yang telah ditetapkan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inspeksi penerapan CKIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) serta penyesuaian klasifikasi Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 23

Kegiatan inspeksi penerapan CKIB di Instalasi Karantina dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 24

Inspektur Karantina yang bertugas di Badan dapat melakukan kegiatan inspeksi penerapan CKIB, dalam hal berdasarkan evaluasi Tim Pusat: a. ditemukan ketidaksesuaian laporan hasil verifikasi dan penilaian kelayakan Instalasi Karantina; b. ditemukan ketidaksesuaian laporan hasil inspeksi CKIB; c. ditemukan positif HPIK/HPI Tertentu atau terjadi kematian massal; d. adanya kegiatan inspeksi dari negara tujuan; e. adanya indikasi ketidaktaatan penerapan CKIB; atau f. dalam rangka verifikasi terkait pemberian atau pencabutan sanksi adminsitratif.

Pasal 25

(1) Surveilan penyakit Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya HPIK/HPI Tertentu atau mengetahui status kesehatan Ikan pada Media Pembawa/Hasil Perikanan di Instalasi Karantina. (2) Kagiatan surveilan penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang bertugas di UPT Badan. (3) Kegiatan surveilan penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan: a. negara atau area tujuan pengeluaran Media Pembawa/Hasil Perikanan; b. jenis Media Pembawa/Hasil Perikanan yang akan dilalulintaskan; c. target HPIK/HPI Tertentu yang dipersyaratkan; dan d. tata cara pengambilan dan jumlah contoh uji. (4) Dalam hal hasil surveilan penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditemukan HPIK/HPI Tertentu, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan menyampaikan laporan hasil surveilan penyakit Ikan kepada Kepala UPT Badan. (5) Dalam hal hasil surveilan penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan HPIK/HPI Tertentu, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan menyampaikan laporan hasil surveilan dan menerbitkan rekomendasi penghentian pelayanan cepat sertifikasi kesehatan Ikan Media Pembawa milik Pelaku Usaha kepada Kepala UPT Badan. (6) Laporan hasil surveilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau laporan hasil surveilan dan rekomendasi penghentian pelayanan cepat sertifikasi kesehatan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik.

Pasal 26

Laporan hasil surveilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan/atau laporan hasil surveilan dan rekomendasi penghentian pelayanan cepat sertifikasi kesehatan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5), dapat digunakan sebagai dasar untuk: a. perpanjangan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan; atau b. pemberian/pencabutan sanksi administratif.

Pasal 27

(1) Kegiatan surveilan penyakit Ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan surveilan penyakit Ikan pada Instalasi Karantina yang digunakan untuk pemasukan impor, dilakukan pada saat Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan masuk ke Instalasi Karantina. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara surveilan penyakit Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 28

(1) Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan pengelolaan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. peringatan tertulis; b. pembekuan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan; atau c. pencabutan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan.

Pasal 29

(1) Peringatan tertulis sebagaimana di maksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dikenakan apabila Pelaku Usaha tidak melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) diterbitkan. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 30

(1) Pembekuan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) huruf b dikenakan dalam hal: a. Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan sampai jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) berakhir; atau b. berdasarkan hasil surveilan penyakit Ikan ditemukan HPIK/HPI Tertentu. (2) Pembekuan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan sebagaimana di maksud pada ayat (1), dikenakan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 31

Pencabutan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c dikenakan dalam hal: a. Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan sampai jangka waktu pembekuan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) berakhir; b. hasil surveilan penyakit Ikan masih ditemukan HPIK/HPI Tertentu setelah jangka waktu pembekuan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) berakhir; c. hasil inspeksi menyatakan CKIB tidak dilaksanakan; atau d. penggunaan Instalasi Karantina tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 32

(1) Selama Media Pembawa/Hasil Perikanan dikenakan Tindakan Karantina di Instalasi Karantina, Media Pembawa/Hasil Perikanan dilarang untuk: a. dipindahtempatkan dari Instalasi Karantina ke tempat lain tanpa persetujuan Petugas Karantina; b. dipindahtangankan kepada pihak lain; dan/atau c. ditukar dari jenis yang sama atau dari jenis yang lain. (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan.

Pasal 33

(1) Kepala Badan menyampaikan notifikasi pembekuan atau pencabutan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan secara elektronik kedalam sistem OSS. (2) Bentuk dan format sanksi berupa peringatan tertulis, pembekuan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan, dan Pencabutan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 34

(1) Sertifikat Instalasi Karantina Ikan yang dikenakan sanksi pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat diaktifkan kembali jika rekomendasi perbaikan telah ditindaklanjuti atau berdasarkan hasil surveilan tidak ditemukan HPIK/HPI Tertentu. (2) Pengaktifan kembali Sertifikat Instalasi Karantina Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penerbitan surat pengaktifan kembali Instalasi Karantina. (3) Surat pengaktifan kembali Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Badan.

BAB Kedua

Inspeksi Penerapan CKIB

Pasal 21

Koreksi

Pasal 22

Pasal 23

Kegiatan inspeksi penerapan CKIB di Instalasi Karantina dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Peraturan Menteri Nomor 9-permen-kp-2019 Tahun 2019 tentang INSTALASI KARANTINA IKAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB Kesatu

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Ketiga

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Keempat

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB VII

Pasal 35

BAB VIII

Pasal 36

BAB IX

Pasal 37

Pasal 38