Peraturan Menteri Nomor 9-permen-kp-2018 Tahun 2018 tenta…

Pasal 2

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK. (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Kementerian terdiri atas: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; c. Auditor; d. Pejabat yang menandatangani perizinan, baik yang berada di pusat maupun di daerah; e. Pejabat Struktural Penyusun Peraturan Perundang-undangan; f. Penyidik Pegawai Negeri Sipil; g. Kepala Unit Pelaksana Teknis; h. Pejabat Pengelola Anggaran; dan i. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa. (3) Rincian nama jabatan Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Koreksi

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dalam waktu: a. tertentu; dan b. periodik. (2) Penyampaian LHKPN dalam waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada saat: a. pengangkatan pertama kali menjabat sebagai Penyelenggara Negara; b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa Jabatan atau Pensiun; dan c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara. (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/ berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara. (4) Penyampaian LHKPN dalam waktu periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. (5) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 4

(1) Pengisian dan Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan: a. melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; atau b. mengisi formulir LHKPN format excel yang dapat diunduh pada alamat www.kpk.go.id/layanan- publik/lhkpn, disampaikan melalui email elhkpn@kpk.go.id. (2) Isian Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama; b. jabatan; c. instansi; d. tempat dan tanggal lahir; e. alamat; f. identitas istri atau suami; g. identitas anak; h. jenis, nilai, dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki; dan i. besarnya penghasilan dan pengeluaran.

Pasal 5

(1) Selain isian formulir LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib lapor LHKPN melampirkan: a. surat kuasa mengumumkan seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang ditandatangani dan bermaterai; b. surat kuasa untuk mengetahui, memperoleh, memeriksa, dan mengklarifikasi termasuk keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Penyelenggara Negara, pasangan, dan anak dalam tanggungan yang ditandatangani dan bermaterai; c. ringkasan LHKPN yang berasal dari aplikasi e-LHKPN atau isian formulir LHKPN format excel, ditandatangani tanpa materai; dan d. salinan dokumen yang menerangkan kepemilikan harta kekayaan pada lembaga keuangan. (2) Penyampaian lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan: a. diserahkan langsung atau melalui pos kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN, KPK; atau b. diserahkan langsung atau melalui pos kepada Sekretariat unit kerja Eselon I untuk disampaikan kepada unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang menangani Sumber Daya Manusia Aparatur. (3) Bentuk dan format surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan isian formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Koreksi

(1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN, dibentuk Unit Pengelola LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Koordinator: Sekretaris Jenderal; b. Wakil Koordinator: Inspektur Jenderal; c. Sekretaris: Kepala Biro SDM Aparatur; d. Admin Kementerian; dan e. Admin Unit Kerja: Pengelola Aplikasi e-LHKPN di setiap Unit Kerja Eselon I. (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. Koordinator: berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id; b. Wakil Koordinator: melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN di lingkungan Kementerian; c. Sekretaris: 1) menyampaikan lampiran isian formulir LHKPN di lingkungan Kementerian kepada KPK; dan 2) mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Kementerian; d. Admin Kementerian: 1) menyampaikan data kepegawaian dan data wajib lapor dalam hal terdapat perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun; 2) melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke dalam Aplikasi e-LHKPN; 3) mengingatkan Wajib LHKPN dilingkungan Kementerian untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; 4) membuat akun admin unit kerja, verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan update perubahan data wajib lapor; dan 5) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelaporan LHKPN; e. Admin Unit Kerja: 1) membuat akun Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN; 2) membuat/update daftar wajib lapor; 3) melakukan pendampingan pengisian/e-filling; dan 4) memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing unit kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Kementerian.

Pasal 7

Koreksi

(1) Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling berat dikenakan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Koreksi

Tata cara penjatuhan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. diberikan peringatan secara tertulis oleh atasan langsung sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 10 (sepuluh) hari kerja; dan b. jika sampai peringatan tertulis ketiga belum menyampaikan LHKPN maka penjatuhan sanksi kepada Penyelenggara Negara tersebut diputuskan dalam rapat tim etika.

Pasal 9

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22/PERMEN- KP/2013 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 970), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Koreksi

Peraturan Menteri mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2018 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUSI PUDJIASTUTI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PERMEN-KP/2018 TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN NAMA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG WAJIB MELAPORKAN HARTA KEKAYAAN YANG DIMILIKINYA A. PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA 1. Sekretaris Jenderal; 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut; 3. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap; 4. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya; 5. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; 6. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; 7. Inspektur Jenderal; 8. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; 9. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan; 10. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya; 11. Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga; dan 12. Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut. B. PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA 1. Kepala Biro Perencanaan; 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur; 3. Kepala Biro Hukum dan Organisasi; 4. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat; 5. Kepala Biro Keuangan 6. Kepala Biro Umum; 7. Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi; 8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut; 9. Direktur Perencana Ruang Laut; 10. Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 11. Direktur Jasa Kelautan; 12. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut; 13. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; 14. Direktur Pengelolaan Sumberdaya Ikan; 15. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan; 16. Direktur Pelabuhan Perikanan; 17. Direktur Perizinan dan Kenelayanan; 18. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya; 19. Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan; 20. Direktur Perbenihan; 21. Direktur Pakan dan Obat Ikan; 22. Direktur Produksi dan Usaha Budidaya; 23. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; 24. Direktur Sistem Logistik; 25. Direktur Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan; 26. Direktur Pemasaran; 27. Direktur Usaha dan Investasi; 28. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; 29. Direktur Pemantauan dan Operasi Armada; 30. Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan; 31. Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; 32. Direktur Penanganan Pelanggaran; 33. Sekretaris Inspektorat Jenderal; 34. Inspektur I; 35. Inspektur II; 36. Inspektur III; 37. Inspektur IV; 38. Inspektur V; 39. Sekretaris Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; 40. Kepala Pusat Riset Kelautan; 41. Kepala Pusat Riset Perikanan; 42. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan; 43. Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan; 44. Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan; 45. Kepala Pusat Karantina Ikan; 46. Kepala Pusat Pengendalian Mutu; dan 47. Kepala Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan. C. AUDITOR D. PEJABAT YANG MENGELUARKAN PERIZINAN, BAIK YANG BERADA DI PUSAT MAUPUN DI DAERAH E. PEJABAT STRUKTURAL PENYUSUN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN F. PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL G. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN H. PENGELOLA ANGGARAN 1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 3. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM); 4. Bendahara Penerimaan; dan 5. Bendahara Pengeluaran. I. PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA 1. Anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan; dan 2. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUSI PUDJIASTUTI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 9/PERMEN-KP/2018 TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN A. Bentuk dan Format Surat Kuasa Mengumumkan Seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara B. Bentuk dan Format Surat Kuasa untuk Mengetahui, Memperoleh, Memeriksa, dan Mengklarifikasi Termasuk Keberadaan dan Kebenaran Data dan/atau Informasi Keuangan Penyelenggara Negara, Pasangan, dan Anak dalam Tanggungan C. Ringkasan LHKPN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUSI PUDJIASTUTI

Peraturan Menteri Nomor 9-permen-kp-2018 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

Pasal 10