PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8-permen-kp-2013 Tahun 2013 tentang PENGENDALIAN MUTU MUTIARA YANG MASUK KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERMEN Nomor 8-permen-kp-2013 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Mutiara adalah produk hasil perikanan berupa butiran permata yang dihasilkan oleh kerang mutiara laut atau air tawar. 2. Pengendalian mutu mutiara adalah kegiatan yang dilakukan untuk melakukan verifikasi terhadap kesesuaian mutiara yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA dengan standar mutu mutiara dalam Standar Nasional INDONESIA. 3. Petugas Karantina Ikan adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi tugas untuk melakukan pengujian mutu mutiara. 4. Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan. 5. Rekomendasi Persetujuan Impor Mutiara yang selanjutnya disingkat RPIM adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Direktur Jenderal kepada importir atau instansi/lembaga yang akan melakukan pemasukan mutiara ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA. 6. Instansi/lembaga adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau perwakilan negara sahabat. 7. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. 8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. 9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

BAB III

REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR MUTIARA

Pasal 6

Koreksi

(1) Pemasukan mutiara ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan impor mutiara dari Kementerian Perdagangan. (2) Persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan berdasarkan RPIM dari Direktur Jenderal.

Pasal 7

Koreksi

(1) RPIM dapat diajukan oleh: a. importir yang memiliki API; dan b. instansi/lembaga. (2) RPIM yang diajukan oleh instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk kepentingan: a. pendidikan; b. penelitian; atau c. pameran. (3) RPIM untuk kepentingan pendidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diberikan dengan jumlah paling banyak 100 (seratus) gram. (4) RPIM untuk kepentingan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diberikan dengan jumlah paling banyak 1000 (seribu) gram untuk setiap peserta pameran dari luar negeri.

Pasal 8

Untuk memperoleh RPIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), importir yang memiliki API atau instansi/lembaga harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal, yang memuat: a. keterangan administrasi: 1) nama pemohon; www.djpp.kemenkumham.go.id 2) alamat pemohon; 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 4) tujuan pemasukan; 5) negara asal; 6) tempat pemasukan; dan 7) jadwal pemasukan. b. keterangan teknis: 1) jenis (kode HS 10 digit); 2) jumlah/berat; 3) spesifikasi warna, bentuk, ukuran; dan 4) tingkatan mutu.

Pasal 9

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap keterangan administrasi dan keterangan teknis. (2) Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak menerima permohonan, harus menerbitkan: a. RPIM; atau b. Surat penolakan RPIM, disertai dengan alasan penolakan. (3) RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat: a. nama importir atau instansi/lembaga; b. alamat importir atau instansi/lembaga; c. NPWP; d. tujuan pemasukan; e. jenis (kode HS 10 digit); f. jumlah/berat; g. spesifikasi warna, bentuk, ukuran; h. tingkatan mutu; i. negara asal; j. tempat pemasukan; dan k. jadwal pemasukan. (4) RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku paling lama 6 (enam) bulan. www.djpp.kemenkumham.go.id (5) RPIM disampaikan kepada pemohon dengan tembusan Kepala Badan. (6) Bentuk dan format RPIM sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Untuk memperoleh RPIM, importir atau instansi/lembaga tidak dikenakan biaya.

BAB IV

PEMERIKSAAN MUTU MUTIARA

Pasal 11

Koreksi

(1) Importir atau instansi/lembaga yang telah mendapat Persetujuan Impor Mutiara dan akan melakukan pemasukan mutiara ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA harus melaporkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kedatangan kepada Petugas Karantina Ikan, dan menyerahkan dokumen persyaratan pada saat tiba di tempat pemasukan. (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. fotokopi RPIM; b. Persetujuan Impor Mutiara; c. Surat Keterangan Asal/Certificate of Origin (CoO) dari instansi yang berwenang di negara asal, yang memuat nama dagang, jenis (kode HS 10 digit), jumlah/berat, spesifikasi warna, bentuk, dan ukuran.

Pasal 12

(1) Mutiara yang akan masuk ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA dilakukan tindakan pemeriksaan dokumen oleh Petugas Karantina Ikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja. (2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kelengkapan dan keabsahan dokumen. (3) Dokumen dinyatakan lengkap apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2). (4) Dokumen dinyatakan sah apabila dokumen diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 13

Pasal 14

Mutiara yang telah mendapatkan Surat Persetujuan Pemasukan Mutiara Ke Dalam Wilayah Negara Republik INDONESIA dapat diedarkan di dalam wilayah Negara Republik INDONESIA.

Pasal 15

(1) Apabila mutiara dikenakan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), maka importir atau instansi/lembaga wajib mengirim kembali mutiara ke negara asal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat penolakan. (2) Pengiriman kembali ke negara asal dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai ekspor. (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) importir atau instansi/lembaga tidak melakukan pengiriman kembali ke negara asal, maka terhadap mutiara tersebut dilakukan pemusnahan oleh Petugas Karantina Ikan dan diterbitkan Berita Acara Pemusnahan. (4) Petugas Karantina Ikan menyampaikan laporan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Badan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal. (5) Bentuk dan format Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

PEMASUKAN KEMBALI MUTIARA

Pasal 18

Koreksi

(1) Setiap orang yang akan melakukan pemasukan kembali mutiara ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA karena mengikuti pameran, harus melaporkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kedatangan kepada Petugas Karantina Ikan dan menyerahkan dokumen persyaratan pada saat tiba di tempat pemasukan, yang meliputi: a. Surat Keterangan Mengikuti Pameran Internasional Mutiara; dan b. Surat Pemberitahuan Ekspor Barang. (2) Dalam hal jumlah mutiara berkurang karena terjual pada waktu mengikuti pameran, pemasukan kembali mutiara ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA selain dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan surat bukti penjualan.

Pasal 19

Setiap orang yang akan melakukan pemasukan kembali mutiara ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA karena ditolak oleh pembeli di luar negeri, harus melaporkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kedatangan kepada Petugas Karantina Ikan dan menyerahkan dokumen persyaratan pada saat tiba di tempat pemasukan, yang meliputi: a. Surat Keterangan Penolakan Dari Negara Tujuan; dan b. Surat Pemberitahuan Ekspor Barang. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 20

(1) Mutiara yang akan dimasukkan kembali ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA dilakukan tindakan pemeriksaan dokumen oleh Petugas Karantina Ikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja. (2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kelengkapan dan keabsahan dokumen. (3) Dokumen dinyatakan lengkap apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 atau Pasal 19. (4) Dokumen dinyatakan sah apabila dokumen diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 21

(1) Hasil pemeriksaan dokumen Petugas Karantina Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berupa: a. dokumen lengkap dan sah; atau b. dokumen tidak lengkap dan/atau tidak sah. (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen lengkap dan sah, Petugas Karantina Ikan menerbitkan Surat Persetujuan Pemasukan Kembali Mutiara Ke Dalam Wilayah Negara Republik INDONESIA dengan tembusan kepada Direktur Jenderal. (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen tidak lengkap dan/atau tidak sah, Petugas Karantina Ikan menerbitkan Surat Penolakan Pemasukan Kembali Mutiara Ke Dalam Wilayah Negara Republik INDONESIA dengan tembusan kepada Direktur Jenderal. (4) Bentuk dan format Surat Persetujuan Pemasukan Kembali Mutiara Ke Dalam Wilayah Negara Republik INDONESIA sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

(1) Apabila mutiara dikenakan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), maka terhadap mutiara tersebut dilakukan pemusnahan oleh Petugas Karantina Ikan dan diterbitkan Berita Acara Pemusnahan. (2) Petugas Karantina Ikan menyampaikan laporan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Bentuk dan format Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Hasil pemeriksaan dokumen Petugas Karantina Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berupa: a. dokumen lengkap dan sah; atau b. dokumen tidak lengkap dan/atau tidak sah. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lengkap dan sah, selanjutnya dilakukan pengujian mutu mutiara paling lama 1 (satu) hari sejak mutiara diterima oleh Petugas Karantina Ikan. (3) Pengujian mutu mutiara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mengacu pada kriteria tingkatan mutu mutiara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7). (4) Apabila hasil pengujian mutu mutiara telah memenuhi persyaratan mutu mutiara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Petugas Karantina menerbitkan Surat Persetujuan Pemasukan Mutiara ke Dalam Wilayah Negara Republik INDONESIA dengan tembusan kepada Direktur Jenderal. (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen tidak lengkap dan/atau tidak sah atau hasil pengujian mutu mutiara tidak memenuhi persyaratan mutu mutiara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Petugas Karantina menerbitkan Surat Penolakan Pemasukan Mutiara Ke Dalam Wilayah Negara Republik INDONESIA dengan tembusan kepada Direktur Jenderal. (6) Surat Persetujuan Pemasukan Mutiara ke Dalam Wilayah Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat: a. nama importir atau instansi/lembaga; b. alamat importir atau instansi/lembaga; c. NPWP; d. tujuan pemasukan; e. tanggal kedatangan; f. dokumen yang menyertai; g. nomor dokumen; h. jenis (kode HS 10 digit); i. jumlah/berat; j. spesifikasi warna, bentuk, ukuran; k. tingkatan mutu; l. negara asal; dan m. tempat pemasukan. www.djpp.kemenkumham.go.id (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian mutu mutiara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan. (8) Bentuk dan format Surat Persetujuan Pemasukan Mutiara ke Dalam Wilayah Negara Republik INDONESIA sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 8-permen-kp-2013 Tahun 2013 tentang PENGENDALIAN MUTU MUTIARA YANG MASUK KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23