PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 69-permen-kp-2020 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERMEN Nomor 69-permen-kp-2020 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI

Pasal 1

(1) Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. (2) Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 2

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi lingkup Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 12

Koreksi

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan lingkup Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 14

Setiap unsur di lingkup Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 15

Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 16

Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 17

Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan langsung dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi pada Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Peraturan Menteri Nomor 69-permen-kp-2020 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23

BAB IX

Pasal 24

BAB X

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27