PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 68-permen-kp-2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan

PERMEN Nomor 68-permen-kp-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup, fungsi dan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan bidang kelautan dan perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pemerintahan daerah. 2. Monitoring Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan adalah kegiatan memantau perkembangan kedudukan dan kewenangan Jabatan Fungsional Di Bidang Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin. 3. Evaluasi Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap kedudukan dan kewenangan Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. 4. Tim Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan pada setiap tingkatan. 5. Penyuluh Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk penyuluhan perikanan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. 6. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian hama dan penyakit ikan serta lingkungan. 7. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan perikanan. 8. Analis Pasar Hasil Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan analisis pasar hasil perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam lingkungan instansi pusat dan daerah. 10. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Menteri, gubernur, bupati/walikota yang diberi delegasi sebagian wewenang untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai di lingkungannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11. Instansi Pembina Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. 12. Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan adalah unit kerja eselon I Kementerian yang membidangi Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya. 13. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. 14. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB IV

TAHAPAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 7

Koreksi

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan melalui tahapan kegiatan: a. perencanaan program; b. metode; c. pelaksanaan kegiatan; d. pengolahan data; dan e. penyusunan laporan.

Pasal 8

Koreksi

(1) Perencanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a memuat: a. maksud dan tujuan; b. dasar pelaksanaan; c. sasaran; d. jadwal waktu pelaksanaan; e. tempat pelaksanaan; f. penyajian data awal; g. pengolahan data; dan h. sumber biaya. (2) Metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi: a. pemantauan langsung; b. kuesioner; dan c. wawancara. (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi: a. pemantauan langsung terhadap unit kerja di Kementerian dan unit kerja di provinsi, dan/atau kabupaten/kota dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya; b. penyebaran kuesioner terhadap pejabat fungsional di Bidang kelautan dan perikanan dan pejabat struktural sebagai atasan langsung; dan c. wawancara terhadap pejabat fungsional di Bidang kelautan dan perikanan dan pejabat struktural sebagai atasan langsung. (4) Pengolahan data sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf d meliputi: a. verifikasi data sesuai penyajian data awal, pemantauan langsung, hasil kuesioner dan hasil wawancara; dan b. validasi data. (5) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi: a. pendahuluan; b. pelaksanaan; c. hasil pelaksanaan; dan d. penutup yang berupa kesimpulan dan rekomendasi.

Pasal 9

(1) Tim Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan berkoordinasi dengan: a. Unit kerja pembina kepegawaian eselon I; dan b. Unit kerja pembina kepegawaian daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota. (2) Tim Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan bekerja berdasarkan surat perintah untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan secara periodik.

Peraturan Menteri Nomor 68-permen-kp-2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12