PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 66-permen-kp-2020 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERIKANAN TANGKAP

PERMEN Nomor 66-permen-kp-2020 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN

Pasal 1

(1) Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. (2) Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 2

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN PERIKANAN

Pasal 8

Koreksi

Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan.

Pasal 9

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pelabuhan perikanan; b. pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan; c. pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan; d. pelaksanaan pemeriksaan logbook penangkapan ikan; e. pelaksanaan pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar; f. pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan; g. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar; h. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana; i. pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran, dan distribusi hasil perikanan; j. pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha; k. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi; l. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik; m. pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan; n. pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan; dan o. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 10

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas: a. Pelabuhan Perikanan Samudera; b. Pelabuhan Perikanan Nusantara; dan c. Pelabuhan Perikanan Pantai.

Pasal 11

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 didasarkan pada analisis beban kerja.

Pasal 12

(1) Susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas: a. Subbagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas: a. Subbagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas: a. Urusan Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Struktur organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, dan Pelabuhan Perikanan Pantai tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

(1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan. (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan Urusan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Pasal 14

Lokasi Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 18

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi lingkup Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap.

Pasal 19

Koreksi

Kepala Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan lingkup Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap.

Pasal 21

Setiap unsur di lingkup Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap dalam melaksanakan tugas harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 22

Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 23

Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 24

Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan langsung dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 26

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi pada Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Peraturan Menteri Nomor 66-permen-kp-2020 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERIKANAN TANGKAP

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

Pasal 13

BAB Keempat

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27

BAB VII

Pasal 28

BAB VIII

Pasal 29

BAB IX

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32