PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 65-permen-kp-2020 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN RUANG LAUT

PERMEN Nomor 65-permen-kp-2020 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN

Pasal 1

(1) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. (2) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 2

BAB II

UNIT PELAKSANA TEKNIS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL

Pasal 3

Koreksi

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemangkuan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pemangkuan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional; b. pelaksanaan pemangkuan, pemanfaatan, dan pemantauan kawasan konservasi perairan nasional; c. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi perairan nasional; d. pelaksanaan bimbingan pemangkuan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional; dan e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 5

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional; dan b. Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Pasal 6

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan pada analisis beban kerja.

Pasal 7

(1) Susunan organisasi Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas: a. Subbagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Susunan organisasi Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas: a. Urusan Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Struktur organisasi Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional dan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan Urusan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Pasal 9

(1) Pada Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dibentuk satuan kerja sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja. (2) Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi nonstruktural di bidang kawasan konservasi perairan nasional. (3) Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator satuan kerja. (4) Koordinator satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

Pasal 10

Lokasi, satuan kerja, dan wilayah kerja di Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT

Pasal 11

Koreksi

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya; b. pelaksanaan pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya; c. pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya; d. pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetika ikan; e. pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi; f. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; g. fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut; h. pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan i. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 13

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas: a. Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut; dan b. Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut.

Pasal 14

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didasarkan pada analisis beban kerja.

Pasal 15

(1) Susunan organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri atas: a. Subbagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Susunan organisasi Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri atas: a. Urusan Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Struktur organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut dan Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan Urusan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Pasal 17

(1) Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dibentuk satuan kerja sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja. (2) Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi nonstruktural di bidang pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. (3) Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator satuan kerja. (4) Koordinator satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

Pasal 18

Lokasi, satuan kerja, dan wilayah kerja di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 22

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi lingkup Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut.

Pasal 23

Koreksi

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan lingkup Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut.

Pasal 25

Setiap unsur di lingkup Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 26

Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 27

Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 28

Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan langsung dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 30

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Peraturan Menteri Nomor 65-permen-kp-2020 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN RUANG LAUT

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

Pasal 16

BAB Keempat

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB VI

Pasal 31

BAB VII

Pasal 32

BAB VIII

Pasal 33

BAB IX

Pasal 34

Pasal 35