PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2021 tentang SISTEM LOGISTIK IKAN NASIONAL

PERMEN Nomor 58 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. 2. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. 3. Sistem Logistik Ikan Nasional yang selanjutnya disingkat SLIN adalah sistem manajemen rantai pasokan hasil perikanan, serta informasi mulai dari pengadaan, penyimpanan, transportasi sampai dengan distribusi, sebagai suatu kesatuan dari kebijakan. 4. Hasil Perikanan adalah ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan hidup, Ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya. 5. Bahan Baku adalah Ikan termasuk bagian-bagiannya yang berasal dari hasil tangkapan maupun budi daya yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam pengolahan Hasil Perikanan. 6. Distribusi Ikan adalah kegiatan penyaluran Ikan mulai dari pengadaan, penyimpanan, transportasi hingga pemasaran. 7. Koridor Logistik adalah mata rantai logistik yang berperan dalam menggerakkan produk kelautan dan perikanan dari titik asal ke titik tujuan. 8. Pemasar Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan pemasaran Ikan. 9. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 10. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 14. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

BAB II

PELAKSANAAN SISTEM LOGISTIK IKAN NASIONAL

Pasal 2

Koreksi

(1) Dalam rangka ketersediaan Bahan Baku industri pengolahan Ikan dalam negeri, Menteri mengembangkan SLIN. (2) Selain untuk ketersediaan Bahan Baku industri pengolahan Ikan dalam negeri, SLIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga untuk memenuhi konsumsi Ikan dalam negeri. (3) SLIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: a. pengembangan jaringan Distribusi Ikan yang menjangkau seluruh wilayah secara efisien; b. pengelolaan sistem Distribusi Ikan yang dapat mempertahankan mutu dan keamanan Hasil Perikanan; c. pengembangan sarana dan prasarana Distribusi Ikan; d. pengembangan kelembagaan Distribusi Ikan; e. pengelolaan pasokan Ikan dan permintaan Ikan; f. pengembangan sistem informasi ketersediaan Ikan; dan g. peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam penyediaan dan penyaluran Bahan Baku. (4) SLIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui pendekatan Koridor Logistik.

Pasal 3

(1) Pendekatan Koridor Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) harus mempertimbangkan: a. komoditas penentu; b. wilayah atau kawasan; dan c. konektivitas. (2) Komoditas penentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. bahan pangan pokok; dan b. Bahan Baku industri pengolahan dalam negeri. (3) Wilayah atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang di dalamnya terdapat: a. pelabuhan perikanan; b. sentra nelayan; c. kawasan budidaya perikanan; d. sentra Perikanan budidaya; dan/atau e. sentra pengolahan Hasil Perikanan, dengan produksi utama komoditas penentu. (4) Konektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memperhatikan: a. kemudahan akses transportasi Ikan dan ketersediaan jasa logistik dari titik asal ke titik tujuan; dan b. kemudahan akses informasi dan komunikasi dari titik asal ke titik tujuan. (5) Berdasarkan pendekatan Koridor Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koridor Logistik. (6) Koridor Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 4

(1) Pengembangan jaringan Distribusi Ikan yang menjangkau seluruh wilayah secara efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui: a. perluasan penyediaan jasa logistik Perikanan; dan b. penguatan jaringan Pelaku Usaha dari rantai pasok hulu ke hilir. (2) Perluasan penyediaan jasa logistik Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. jasa transportasi; dan b. jasa pergudangan dan penampungan Ikan hidup. (3) Jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui: a. penambahan jumlah layanan penyedia jasa transportasi; b. penambahan armada, rute, dan jadwal layanan jasa transportasi; c. pengintegrasian moda transportasi; d. peningkatan investasi jasa transportasi; dan e. pengembangan informasi jasa transportasi. (4) Jasa pergudangan dan penampungan Ikan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui: a. penambahan jumlah layanan penyedia jasa pergudangan dan penampungan Ikan hidup; dan b. peningkatan investasi jasa pergudangan dan penampungan Ikan hidup. (5) Penguatan jaringan Pelaku Usaha dari rantai pasok hulu ke hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. temu Pelaku Usaha hulu ke hilir; b. kerja sama Pelaku Usaha dari hulu ke hilir; c. perluasan akses Distribusi Ikan bagi Pelaku Usaha Perikanan; d. peningkatan konektivitas pengangkutan Ikan; dan e. pemantauan Distribusi Ikan.

Pasal 5

(1) Pengelolaan sistem Distribusi Ikan yang dapat mempertahankan mutu dan keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui: a. penyusunan cara Distribusi Ikan yang baik; b. penerapan cara Distribusi Ikan yang baik; dan c. penilaian cara Distribusi Ikan yang baik. (2) Penyusunan cara Distribusi Ikan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. standar higienis; b. teknik penanganan; c. teknik pengemasan dan pelabelan; d. teknik Distribusi Ikan; dan e. standar prasarana, sarana, dan fasilitas. (3) Cara Distribusi Ikan yang baik yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam penerapan cara Distribusi Ikan yang baik. (4) Penerapan cara Distribusi Ikan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan: a. sosialisasi; b. bimbingan teknis; dan/atau c. pendampingan. (5) Penerapan cara Distribusi Ikan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap: a. Pelaku Usaha, yang meliputi: 1) pengadaan Ikan; 2) sortasi dan grading Ikan; dan/atau 3) penyimpanan Ikan. b. pelaku jasa logistik, yang meliputi: 1) pengangkutan Ikan segar; 2) pengangkutan Ikan beku; dan/atau 3) pengangkutan Ikan hidup. (6) Berdasarkan penerapan cara Distribusi Ikan yang baik selanjutnya dilakukan penilaian cara Distribusi Ikan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. (7) Penilaian cara Distribusi Ikan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan terhadap pemenuhan cara Distribusi Ikan yang baik. (8) Penilaian cara Distribusi Ikan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh pejabat fungsional pembina mutu dan dapat melibatkan pejabat fungsional tertentu sesuai ruang lingkup tugas. (9) Ketentuan mengenai pengelolaan sistem Distribusi Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

(1) Pengembangan sarana dan prasarana Distribusi Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui: a. penyusunan rencana pengembangan sarana dan prasarana Distribusi Ikan yang meliputi: 1) variasi; 2) kapasitas; 3) utilitas; 4) standar; dan 5) level produksi. b. penyusunan standar, jenis, dan klasifikasi sarana dan prasarana Distribusi Ikan; c. pendataan kondisi sarana dan prasarana Distribusi Ikan terkini; d. penyediaan atau fasilitasi sarana dan prasarana Distribusi Ikan bagi yang belum tersedia; dan e. rehabilitasi atau perbaikan sarana dan prasarana Distribusi Ikan. (2) Pengembangan sarana dan prasarana Distribusi Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah. (3) Sarana dan prasarana Distribusi Ikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. sarana dan prasarana penanganan; b. sarana dan prasarana penyimpanan; c. sarana dan prasarana transportasi; dan d. sarana dan prasarana pemasaran.

Pasal 7

(1) Pengembangan kelembagaan Distribusi Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dilaksanakan melalui: a. pembentukan kelompok kerja SLIN; dan b. penguatan peran Pelaku Usaha. (2) Pembentukan kelompok kerja SLIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. kelompok kerja SLIN pusat; dan b. kelompok kerja SLIN provinsi. (3) Kelompok kerja SLIN pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas perwakilan unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian. (4) Kelompok kerja SLIN pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri. (5) Kelompok kerja SLIN provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi dengan melibatkan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota. (6) Kelompok kerja SLIN provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh gubernur. (7) Kelompok kerja SLIN pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kelompok kerja SLIN provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melibatkan Pelaku Usaha. (8) Penguatan peran Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui: a. penguatan kelembagaan Pelaku Usaha di hulu yang meliputi: 1) nelayan; 2) pembudidaya Ikan; 3) Pemasar Ikan yang menjalankan usahanya di hulu; dan 4) penyedia jasa logistik yang menjalankan usahanya di hulu. b. penguatan kelembagaan Pelaku Usaha di hilir yang meliputi: 1) pengolah Ikan; 2) perusahaan pengolah Ikan; 3) distributor; 4) Pemasar Ikan yang menjalankan usahanya di hilir; dan 5) penyedia jasa logistik yang menghubungkan dari hulu ke hilir. c. konsolidasi ketersediaan Ikan; d. penggunaan teknologi produksi dan pemasaran yang lebih efisien dan efektif; e. pengoperasian sarana dan prasarana Distribusi Ikan; dan f. penyelenggaraan jasa pengangkutan secara reguler dan efisien.

Pasal 8

(1) Kelompok kerja SLIN pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a mempunyai tugas: a. merumuskan rekomendasi kebijakan dan langkah strategis yang diperlukan dalam implementasi SLIN di tingkat nasional; b. mengoordinasikan implementasi SLIN di tingkat nasional; c. merumuskan permasalahan dan hambatan dalam implementasi SLIN di tingkat nasional; d. memberikan rekomendasi terhadap rencana Distribusi Ikan dalam implementasi SLIN di tingkat nasional; e. mengoordinasikan penyusunan peta ketersediaan Ikan dan neraca Ikan nasional; dan f. mengoordinasikan hasil penghitungan inflasi yang disebabkan oleh Hasil Perikanan. (2) Kelompok kerja SLIN provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b mempunyai tugas: a. merumuskan rekomendasi kebijakan dan langkah strategis yang diperlukan dalam implementasi SLIN di tingkat provinsi; b. mengoordinasikan implementasi SLIN di tingkat provinsi dan implementasi SLIN antar kabupaten/kota; c. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam implementasi SLIN di tingkat provinsi; d. memberikan rekomendasi terhadap rencana Distribusi Ikan di tingkat provinsi; e. mengoordinasikan penyusunan peta ketersediaan Ikan dan neraca Ikan di tingkat provinsi; dan f. mengoordinasikan hasil penghitungan inflasi yang disebabkan oleh Hasil Perikanan yang terjadi di daerah. (3) Kelompok kerja SLIN pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri. (4) Kelompok kerja SLIN provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas kepada kelompok kerja SLIN pusat. (5) Kelompok kerja SLIN pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam implementasi SLIN berkoordinasi dengan kelompok kerja SLIN provinsi.

Pasal 9

(1) Pengelolaan pasokan Ikan dan permintaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e dilaksanakan melalui: a. penyusunan rencana pasokan Ikan; b. penyusunan rencana permintaan Ikan; c. pengembangan akses pasokan dan akses permintaan dari pengadaan, penyimpanan, transportasi, dan pemasaran; dan d. penyediaan cadangan penyangga. (2) Penyusunan rencana pasokan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat: a. perencanaan pasokan Perikanan tangkap yang memuat jenis Ikan, volume produksi, dan lokasi produksi; b. perencanaan pasokan Perikanan budidaya yang memuat jenis Ikan, volume produksi, dan lokasi produksi; dan c. penyusunan pola musim penangkapan Ikan dan waktu panen Ikan hasil budidaya. (3) Penyusunan rencana permintaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat: a. jenis Ikan; b. volume kebutuhan; c. lokasi Distribusi Ikan; dan d. spesifikasi permintaan. (4) Pengembangan akses pasokan dan akses permintaan dari pengadaan, penyimpanan, transportasi, dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyediaan fasilitas jasa logistik dan jasa pemasaran. (5) Penyediaan cadangan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui: a. menyerap pasokan Ikan dari Pelaku Usaha hulu saat musim puncak; dan/atau b. menyalurkan permintaan Ikan ke Pelaku Usaha hilir saat musim paceklik.

Pasal 10

(1) Perencanaan pasokan Perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang Perikanan tangkap. (2) Perencanaan pasokan Perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang Perikanan budidaya. (3) Penyusunan pola musim penangkapan Ikan dan waktu panen Ikan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh badan yang menyelenggarakan tugas di bidang riset dan sumber daya manusia kelautan dan perikanan atau lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan fungsi riset. (4) Penyusunan rencana permintaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 11

(1) Pengembangan sistem informasi ketersediaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f dilaksanakan melalui: a. penyediaan informasi ketersediaan Ikan secara waktu nyata; b. interkoneksi informasi antara ketersediaan Ikan dengan kebutuhan Ikan; dan c. perluasan akses informasi ketersediaan Ikan. (2) Penyediaan informasi ketersediaan Ikan secara waktu nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari produksi dan stok Ikan. (3) Produksi dan stok Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. jenis; b. volume; c. harga; d. lokasi; dan e. Pelaku Usaha. (4) Interkoneksi informasi antara ketersediaan Ikan dengan kebutuhan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. berbagi data dan informasi secara elektronik; dan/atau b. keterhubungan informasi antara ketersediaan dengan kebutuhan serta jasa pengangkutan. (5) Perluasan akses informasi ketersediaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui penggunaan sistem informasi ketersediaan Ikan untuk pemasaran. (6) Dalam rangka pengembangan sistem informasi ketersediaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktorat Jenderal melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian. (7) Dalam melakukan pengembangan sistem informasi ketersediaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melibatkan pejabat fungsional terkait dan dapat dibantu oleh tenaga ahli.

Pasal 12

(1) Peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam penyediaan dan penyaluran Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g dilaksanakan oleh: a. Pemerintah Daerah provinsi; dan b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota. (2) Peningkatan peran Pemerintah Daerah provinsi dalam penyediaan dan penyaluran Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui: a. Pembinaan kepada Pelaku Usaha dalam penyediaan dan penyaluran Bahan Baku; b. mengoordinasikan penyediaan dan penyaluran Bahan Baku; c. pemanfaatan sistem informasi ketersediaan Ikan; d. pendampingan kelompok kerja SLIN provinsi dan Pelaku Usaha dalam penyediaan dan penyaluran Bahan Baku; dan e. monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam penyediaan dan penyaluran Bahan Baku yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat. (3) Peningkatan peran Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam penyediaan dan penyaluran Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui: a. pembinaan Pelaku Usaha dalam penyediaan dan penyaluran Bahan Baku di kabupaten/kota; b. mengoordinasikan penyediaan dan penyaluran Bahan Baku; c. pemanfaatan sistem informasi ketersediaan Ikan; d. pendampingan Pelaku Usaha dalam penyediaan dan penyaluran Bahan Baku; dan e. monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana prasarana dalam penyediaan dan penyaluran Bahan Baku yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat.

Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2021 tentang SISTEM LOGISTIK IKAN NASIONAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15