PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 58-permen-kp-2018 Tahun 2018 tentang Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri

PERMEN Nomor 58-permen-kp-2018 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PERSYARATAN, JENIS, VOLUME, WAKTU, DAN TEMPAT PEMASUKAN HASIL PERIKANAN SELAIN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI

Pasal 3

Koreksi

Pemasukan Hasil Perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri harus memenuhi persyaratan: a. kesehatan ikan, mutu, dan keamanan Hasil Perikanan; b. diberikan label dan/atau disertai dokumen (invoice/packing list) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. tidak berasal dari kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing).

Pasal 4

(1) Pemasukan Hasil Perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri digunakan untuk: a. pemindangan; b. umpan; c. konsumsi hotel, restoran, dan katering; d. Pasar Modern; e. bahan pengayaan makanan; atau f. bahan produk olahan berbasis daging lumatan. (2) Pemindangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bahan produk olahan berbasis daging lumatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diperuntukan bagi Pelaku Usaha yang tidak memiliki izin usaha industri. (3) Pemasukan Hasil Perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri yang digunakan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi untuk jenis Hasil Perikanan tertentu. (4) Jenis Hasil Perikanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1) Penetapan jenis, volume, dan waktu pemasukan Hasil Perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri untuk pemindangan dan bahan produk olahan berbasis daging lumatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf f harus memperhatikan: a. kebutuhan dan ketersediaan pasokan atau produksi ikan, baik dari hasil penangkapan maupun hasil budidaya; b. musim tangkap untuk Hasil Perikanan dari usaha perikanan tangkap dan/atau musim panen untuk Hasil Perikanan dari usaha perikanan budidaya; c. pasokan dari sentra produksi lainnya di INDONESIA; d. tingkat konsumsi ikan; dan e. lokasi tujuan distribusi. (2) Penetapan jenis, volume, dan waktu pemasukan Hasil Perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri untuk umpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b harus memperhatikan: a. kebutuhan dan ketersediaan pasokan atau produksi ikan, baik dari hasil penangkapan maupun hasil budidaya; dan b. musim tangkap untuk Hasil Perikanan dari usaha perikanan tangkap dan/atau musim panen untuk Hasil Perikanan dari usaha perikanan budidaya. (3) Penetapan jenis, volume, dan waktu pemasukan Hasil Perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri untuk konsumsi hotel, restoran, dan katering, Pasar Modern, dan bahan pengayaan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e harus memperhatikan: a. kebutuhan dan ketersediaan pasokan atau produksi ikan, baik dari hasil penangkapan maupun hasil budidaya; b. musim tangkap untuk Hasil Perikanan dari usaha perikanan tangkap dan/atau musim panen untuk Hasil Perikanan dari usaha perikanan budidaya; c. Hasil Perikanan yang tidak ada di perairan INDONESIA; dan d. lokasi tujuan distribusi.

Pasal 6

Setiap pemasukan Hasil Perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri dilakukan melalui tempat pemasukan sebagai berikut: a. seluruh pelabuhan udara internasional; dan/atau b. pelabuhan laut, meliputi: 1. Belawan di Medan; 2. Batu Ampar di Batam; 3. Tanjung Priok di Jakarta; 4. Tanjung Emas di Semarang; 5. Tanjung Perak di Surabaya; 6. Tanjungwangi di Banyuwangi; 7. Soekarno Hatta di Makassar; dan 8. Bitung di Bitung.

BAB III

TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PEMASUKAN HASIL PERIKANAN SELAIN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI

Pasal 7

Koreksi

(1) Pelaku Usaha yang melakukan pemasukan Hasil Perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri harus memiliki Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan penerbitan persetujuan impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 8

(1) Menteri berwenang untuk menerbitkan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). (2) Menteri mendelegasikan wewenang penerbitan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri kepada Direktur Jenderal. (3) Layanan penerbitan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memperoleh NIB.

Pasal 9

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) merupakan Pelaku Usaha nonperseorangan yang terdiri dari: a. perseroan terbatas; b. perusahan umum; c. perusahan umum daerah; d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; e. badan layanan umum; f. badan usaha yang didirikan oleh yayasan; g. koperasi; h. persekutuan komanditer; i. persekutuan firma; dan j. persekutuan perdata.

Pasal 10

(1) Pelaku Usaha untuk memiliki Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal yang paling sedikit memuat: a. maksud dan tujuan; b. nama jenis Hasil Perikanan (nama umum, nama dagang, dan/atau nama ilmiah); c. pos tarif/kode HS; d. volume; e. negara asal; f. sarana pengangkutan; g. tempat pemasukan; dan h. waktu pemasukan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan: a. NIB; b. rencana usaha selama 1 (satu) tahun, yang memuat paling sedikit kapasitas gudang penyimpanan, ketersediaan sarana pengangkutan, kapasitas terpasang, kebutuhan ikan, target produksi, dan pemasaran, serta lokasi rencana distribusi pemasukan Hasil Perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri; c. surat hasil analisis risiko berupa persetujuan pemasukan Hasil Perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri: 1) untuk pemasukan pertama kali bagi negara anggota The World Organization for Animal Health (OIE); atau 2) setiap kali pemasukan bagi negara bukan anggota The World Organization for Animal Health (OIE). d. fotokopi sertifikat kelayakan pengolahan; dan e. laporan stok bahan baku ikan. (3) Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pelaku Usaha yang mengajukan surat permohonan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan untuk umpan harus melampirkan: a. daftar nama dan jumlah kapal penangkap ikan yang dimiliki oleh pemohon atau yang menjadi mitranya, disertai fotokopi perjanjian kemitraan, dengan memperlihatkan aslinya; dan b. fotokopi surat izin penangkapan ikan kapal penangkap ikan yang dimiliki oleh pemohon atau yang menjadi mitranya.

Pasal 11

(1) Permohonan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui laman www.rphp-online.kkp.go.id. (2) Dalam hal permohonan tidak dapat disampaikan melalui laman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dapat disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.

Pasal 12

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direktur Jenderal melakukan: a. pemeriksaan administrasi; dan b. penilaian teknis. (2) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (3) Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi lengkap dan sah Direktur Jenderal melakukan penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. (4) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan terhadap kebenaran dan kesesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan mempertimbangkan penetapan jenis, volume, dan waktu pemasukan Hasil Perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (5) Direktur Jenderal dapat dibantu oleh Tenaga Ahli dalam melakukan penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam berita acara penilaian teknis yang hasilnya sesuai atau tidak sesuai. (7) Apabila hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri. (8) Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan dalam hal: a. hasil pemeriksaan administrasi tidak lengkap, tidak sah, dan/atau tidak benar; atau b. hasil penilaian teknis tidak sesuai. (9) Proses penerimaan permohonan sampai dengan penerbitan atau penolakan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari. (10) Bentuk dan format Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

(1) Pelaku Usaha wajib menggunakan Hasil Perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri. (2) Pelaku Usaha yang terbukti melakukan pelanggaran peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa tidak diterbitkan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri untuk permohonan berikutnya.

Pasal 14

Perubahan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri dapat dilakukan dalam hal terdapat perubahan negara asal Hasil Perikanan.

Pasal 15

(1) Pelaku Usaha untuk melakukan perubahan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan/atau persetujuan impor yang akan dilakukan perubahan. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap keabsahan dan kebenaran Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan/atau persetujuan impor yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan. (3) Apabila hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri. (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan dan berkas permohonan menjadi milik Direktorat Jenderal. (5) Proses penerimaan permohonan sampai dengan penerbitan atau penolakan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari.

Pasal 16

Penerbitan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan tidak dipungut biaya.

Pasal 17

(1) Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri diterbitkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap Pelaku Usaha. (2) Dalam kondisi tertentu Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dapat diterbitkan sewaktu-waktu. (3) Setiap Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk 1 (satu) kali pengajuan persetujuan impor.

Pasal 18

(1) Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) dinotifikasi ke dalam sistem OSS. (2) Permohonan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) dinotifikasi ke dalam sistem OSS.

Pasal 19

Direktur Jenderal berkoordinasi dengan dinas provinsi yang membidangi urusan kelautan dan perikanan untuk: a. menyediakan data produksi dan kebutuhan Hasil Perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri; dan b. melakukan pembinaan mutu Hasil Perikanan yang masuk ke wilayah Negara Republik INDONESIA.

Peraturan Menteri Nomor 58-permen-kp-2018 Tahun 2018 tentang Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

Pasal 25