PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 58-permen-kp-2016 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna Dalam Kemasan Kaleng Dan Standar Nasional Indonesia Sarden Dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib

PERMEN Nomor 58-permen-kp-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Tuna dalam Kemasan Kaleng adalah produk yang terdiri dari daging yang diolah dari jenis tuna (Thunnus spp), tongkol (Euthynnus spp., Auxis spp), cakalang (Katsuwonnus spp), dan bonito (Sarda spp) yang dikemas dalam kaleng secara hermetis serta telah melalui perlakuan proses yang cukup untuk menjamin sterilitas komersial. 2. Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng adalah sarden dan makerel dalam kemasan kaleng diolah dari ikan segar atau beku dari genus Sardinella spp., Clupea spp., Scomber spp., dan Decapterus spp., yang dikemas dalam kaleng dan ditutup secara hermetis, serta telah menerima perlakuan proses yang cukup untuk menjamin sterilitas komersial. 3. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 4. Standar Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 5. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disingkat SPPT-SNI, adalah sertifikat yang diberikan oleh lembaga sertifikasi produk yang mempunyai ruang lingkup hasil kelautan dan perikanan kepada Pelaku Usaha yang mampu menerapkan persyaratan SNI. 6. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI. 7. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah Lembaga yang mengeluarkan SPPT-SNI dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. 8. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan pengujian terhadap contoh produk perikanan sesuai dengan persyaratan SNI dan metode uji SNI. 9. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN, adalah suatu lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian. 10. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional, yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan penilaian kesesuaian. 11. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. 12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Pasal 4

Koreksi

(1) SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, diterbitkan oleh LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup sesuai SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng serta SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng, dan ditunjuk oleh Menteri. (2) Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan SNI ISO/IEC 17067:2013 Penilaian Kesesuaian Fundamental Sertifikasi Produk dan Panduan Skema Sertifikasi Produk, yang terdiri dari: a. pengujian kesesuaian mutu dan keamanan produk Tuna dalam Kemasan Kaleng serta produk Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan b. audit penerapan sistem manajemen mutu SNI ISO 9001:2008 atau revisinya, atau sistem manajemen mutu lainnya yang diakui. (3) Pengujian kesesuaian mutu dan keamanan produk Tuna dalam Kemasan Kaleng serta produk Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan oleh: a. Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup sesuai dengan SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng serta SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng, dan ditunjuk oleh Menteri; atau b. Laboratorium Penguji di luar negeri yang ditunjuk oleh Menteri sepanjang telah mempunyai perjanjian saling pengakuan atau Mutual Recognition of Arrangement (MRA) antara KAN dengan badan akreditasi negara yang bersangkutan, serta perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis antara Pemerintah Republik INDONESIA dengan negara yang bersangkutan. (4) Audit penerapan sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan jaminan yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi sistem mutu yang telah diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi negara pengekspor di luar negeri yang memiliki perjanjian saling pengakuan dengan KAN. (5) Apabila belum tersedia LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng serta SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh Direktur Jenderal. (6) LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 2 (dua) tahun sejak penunjukkan harus telah diakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng serta SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukkan LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri Nomor 58-permen-kp-2016 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna Dalam Kemasan Kaleng Dan Standar Nasional Indonesia Sarden Dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7