PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 56-permen-kp-2018 Tahun 2018 tentang Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara

PERMEN Nomor 56-permen-kp-2018 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission, yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 2. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran. 3. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. 4. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. 5. Calon Induk adalah Ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk dijadikan induk. 6. Induk Ikan adalah Ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan Benih Ikan. 7. Benih Ikan adalah Ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva, dan biakan murni algae. 8. Inti Mutiara adalah material genetik atau sintetis yang digunakan untuk pembentukan mutiara. 9. Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang akan melakukan pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara untuk kepentingan Pembudidayaan Ikan. 10. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan. 11. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. 12. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 14. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang perikanan budidaya. 15. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Koreksi

BAB II

PERSYARATAN DAN TEMPAT PEMASUKAN CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA

Pasal 3

Koreksi

(1) Setiap pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. jaminan mutu dan kesehatan Ikan; dan b. tidak termasuk jenis Ikan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap pemasukan Inti Mutiara, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berkualitas dan bermutu; dan b. belum dapat diproduksi di dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

Pasal 4

(1) Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan dengan mempertimbangkan: a. kebutuhan dalam negeri; b. kelestarian sumber daya Ikan dan lingkungannya; c. standar nasional INDONESIA (SNI) Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan atau apabila belum ada SNI menggunakan standar dari negara asal Ikan; dan d. hasil analisis risiko. (2) Pemasukan Inti Mutiara dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas produksi unit usaha budidaya. (3) Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari hasil: a. pemuliaan; atau b. penangkapan Ikan berupa jenis Ikan yang sudah dibudidayakan atau yang belum pernah dibudidayakan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (4) Pemasukan Calon Induk atau Induk Ikan hasil pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, hanya diperbolehkan untuk: a. Calon Induk atau Induk Ikan kelas induk dasar (grand parent stock/GPS) yang memiliki keragaman genetik yang lebih baik dari jenis Ikan yang sama yang ada di INDONESIA; atau b. Calon Induk atau Induk Ikan kelas induk pokok (parent stock/PS) yang memiliki keragaman genetik yang lebih baik dari jenis Ikan yang sama yang ada di INDONESIA. (5) Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan hasil penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, hanya diperbolehkan jika memiliki keragaman genetik yang lebih baik dari jenis Ikan yang sama yang ada di INDONESIA.

Pasal 5

Setiap pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA wajib dilakukan melalui tempat pemasukan sebagai berikut: a. seluruh pelabuhan udara internasional; atau b. pelabuhan utama yang terbuka untuk perdagangan internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III

LAYANAN REKOMENDASI

Pasal 6

Koreksi

(1) Pelaku Usaha yang melakukan pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA wajib memiliki persetujuan pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. (2) Persetujuan pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara.

Pasal 7

(1) Menteri berwenang untuk menerbitkan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). (2) Menteri mendelegasikan wewenang penerbitan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara kepada Direktur Jenderal. (3) Layanan penerbitan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memperoleh NIB.

Pasal 8

Pasal 10

(1) Permohonan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui laman akubisa.kkp.go.id. (2) Dalam hal permohonan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara tidak dapat disampaikan melalui laman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dapat disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.

Pasal 11

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Direktur Jenderal melakukan penilaian atas kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran persyaratan sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal melakukan penilaian teknis. (3) Direktur Jenderal dalam melakukan penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh tenaga ahli. (4) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2). (5) Hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara penilaian teknis yang hasilnya sesuai atau tidak sesuai. (6) Apabila hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan. (7) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak dan/atau hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan dan berkas permohonan dikembalikan. (8) Proses penerimaan permohonan sampai dengan penerbitan atau penolakan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari. (9) Bentuk dan format Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan Rekomendasi Pemasukan Inti Mutiara. (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan dan berkas permohonan dikembalikan. (4) Proses penerimaan permohonan sampai dengan penerbitan atau penolakan Rekomendasi Pemasukan Inti Mutiara dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari. (5) Bentuk dan format Rekomendasi Pemasukan Inti Mutiara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

(1) Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 12 ayat (2) dinotifikasi ke dalam sistem OSS. (2) Permohonan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) dan Pasal 12 ayat (3) dinotifikasi ke dalam sistem OSS.

Pasal 14

Pelaku Usaha harus mengajukan persetujuan impor kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Rekomendasi Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara diterbitkan.

(1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas: a. Pelaku Usaha perseorangan; dan b. Pelaku Usaha nonperseorangan. (2) Pelaku Usaha nonperseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. perseroan terbatas; b. perusahan umum; c. perusahan umum daerah; d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; e. badan layanan umum; f. badan usaha yang didirikan oleh yayasan; g. koperasi; h. persekutuan komanditer; i. persekutuan firma; dan j. persekutuan perdata. Pasal 9 (1) Pelaku Usaha untuk memiliki Rekomendasi Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal, yang paling sedikit memuat: a. nama jenis (species) dan nama dagang Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan; b. jumlah dan ukuran; c. nomor SIUP bidang Pembudidayaan Ikan; d. negara asal; e. tempat pemasukan; dan f. rencana pemanfaatan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan: a. NIB; b. hasil analisis risiko importasi berupa persetujuan pemasukan untuk Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan: 1) untuk pemasukan pertama kali bagi negara anggota The World Organization for Animal Health (OIE); atau 2) setiap kali pemasukan bagi negara bukan anggota The World Organization for Animal Health (OIE). c. Surat Keterangan Asal atau Certificate of Origin (CoO) dari instansi yang berwenang di negara asal; d. laporan surveilan dan monitoring pengendalian penyakit Ikan yang dilakukan 2 (dua) tahun terakhir oleh unit usaha dan instansi yang berwenang di negara asal, untuk pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan yang termasuk jenis Ikan baru, dari negara asal yang pertama kali memasukkan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan, dan/atau dari negara yang terindikasi wabah penyakit Ikan; dan e. hasil uji DNA Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan hasil pemuliaan dari instansi yang berwenang di negara asal untuk jenis Ikan baru dan/atau negara asal yang pertama kali memasukkan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan. (3) Pelaku Usaha untuk memiliki Rekomendasi Pemasukan Inti Mutiara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal yang paling sedikit memuat: a. jenis Inti Mutiara; b. jumlah dan ukuran; c. nomor SIUP bidang Pembudidayaan Ikan; d. kode HS; e. negara asal; f. tempat pemasukan; dan g. rencana pemanfaatan.

Peraturan Menteri Nomor 56-permen-kp-2018 Tahun 2018 tentang Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

Pasal 19