PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2021 tentang KAJIAN PENGALIHFUNGSIAN BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT

PERMEN Nomor 55 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

KAJIAN PENGALIHFUNGSIAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Bangunan dan Instalasi di Laut yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dialihfungsikan untuk kepentingan lain. (2) Pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut untuk kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kajian.

Pasal 5

Koreksi

Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi: a. kajian pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut; b. kajian kesesuaian ruang; c. kajian pelindungan dan kelestarian sumber daya kelautan; d. kajian bencana di laut; e. kajian keselamatan pelayaran dan pelindungan lingkungan; f. kajian pelindungan masyarakat; dan g. kajian wilayah pertahanan negara.

Pasal 6

Kajian pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat memanfaatkan hasil kajian pada kementerian/lembaga terkait.

Pasal 7

Kajian kesesuaian ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b memperhatikan kesesuaian lokasi kegiatan untuk pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut terhadap rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi dalam hal Bangunan dan Instalasi di Laut dipindahkan.

Pasal 8

Kajian pelindungan dan kelestarian sumber daya kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c memperhatikan: a. analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan; b. wilayah penangkapan ikan; c. wilayah Pembudidayaan Ikan; d. keberadaan alur migrasi biota laut; e. keberadaan kawasan konservasi; f. keberadaan spesies sedenter; dan g. keberadaan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 9

Kajian bencana di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d memperhatikan: a. riwayat atau sejarah kejadian gempa di laut; b. keberadaan zona penunjaman dan tumbukan; c. keberadaan sesar di dasar laut; d. keberadaan gunung api dasar laut; dan e. risiko bencana dan pencemaran.

Pasal 10

Kajian keselamatan pelayaran dan pelindungan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e memperhatikan paling sedikit: a. alur pelayaran; b. ruang bebas; c. koridor pemasangan pipa dan/atau kabel bawah laut; d. jalur penangkapan ikan dan alur migrasi biota laut; e. perairan wajib pandu; f. sarana bantu navigasi pelayaran dan fasilitas telekomunikasi pelayaran; dan g. sisa bangunan di laut.

Pasal 11

Kajian pelindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f memperhatikan paling sedikit: a. keberadaan masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional; b. ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, dan petambak garam kecil; dan c. akses masyarakat dari dan/atau menuju ke laut.

Pasal 12

(1) Kajian wilayah pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g memperhatikan pelarangan penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut pada wilayah pertahanan negara. (2) Wilayah pertahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pangkalan militer; b. daerah latihan militer; c. daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer; d. daerah penyimpanan barang eksplosif dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya; e. daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya; dan/atau f. daerah ranjau laut.

Pasal 13

Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 dilakukan dengan menggunakan panduan penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

(1) Dalam hal pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut untuk kepentingan kelautan dan perikanan, selain kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diperlukan kajian teknis sesuai dengan fungsi baru. (2) Fungsi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Terumbu Buatan; b. Wisata Bahari; c. Pembudidayaan Ikan; d. pengolahan Hasil Perikanan; e. sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; atau f. stasiun penelitian dan pengembangan.

Pasal 15

Kajian untuk Terumbu Buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a memuat: a. kesesuaian lokasi kegiatan; dan b. dampak sosial, ekonomi, dan budaya dari pemanfaatan Terumbu Buatan.

Pasal 16

Kajian untuk Wisata Bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b memuat: a. kelayakan ekonomi dan finansial, termasuk perhitungan biaya untuk membongkar Bangunan dan Instalasi di Laut; dan b. teknis penguatan struktur dan perubahan desain untuk kegiatan Wisata Bahari.

Pasal 17

Kajian untuk Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c memuat: a. kelayakan ekonomi dan finansial, termasuk perhitungan biaya untuk membongkar Bangunan dan Instalasi di Laut; b. analisis kesesuaian perairan dan kelayakan lingkungan untuk Pembudidayaan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan; dan c. teknis penguatan struktur dan perubahan desain untuk aktivitas Pembudidayaan Ikan.

Pasal 18

Kajian untuk pengolahan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d memuat: a. kelayakan ekonomi dan finansial, termasuk perhitungan biaya untuk membongkar Bangunan dan Instalasi di Laut; b. kelayakan lingkungan untuk pengolahan Hasil Perikanan; dan c. teknis penguatan struktur dan perubahan desain untuk aktivitas pengolahan Hasil Perikanan.

Pasal 19

Kajian untuk sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e memuat: a. kelayakan ekonomi dan finansial, termasuk perhitungan biaya untuk membongkar Bangunan dan Instalasi di Laut; b. kelayakan lingkungan untuk sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan c. teknis penguatan struktur dan perubahan desain untuk sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 20

Kajian untuk stasiun penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f memuat: a. kelayakan ekonomi dan finansial, termasuk perhitungan biaya untuk membongkar Bangunan dan Instalasi di Laut; b. kelayakan lingkungan untuk stasiun penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan; dan c. teknis penguatan struktur dan perubahan desain untuk stasiun penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan.

Pasal 21

Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 dilakukan dengan menggunakan panduan penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Selain untuk kepentingan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi bagian dari kajian teknis yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait.

Pasal 23

(1) Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Kementerian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran, dan kementerian/lembaga terkait. (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pelaku Usaha/Pemrakarsa.

Pasal 24

(1) Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berupa rekomendasi: a. dapat dialihfungsikan; atau b. tidak dapat dialihfungsikan. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2021 tentang KAJIAN PENGALIHFUNGSIAN BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB III

Pasal 25

Pasal 26