Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2016 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUSI PUDJIASTUTI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA
No Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Target Anggaran (Rp.000) A.
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 9,299,605,431
1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP
a. Indeks Kesejahteraan Masyarakat kelautan dan perikanan 45
b. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Perikanan (%)
9.5
2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
a. Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (%) 76
b. Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri (pulau) 12
3. Terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif
a. Persentase pengelolaan wilayah kelautan dan perikanan yang berkelanjutan (%) 49
b. Persentase peningkatan ekonomi kelautan dan perikanan (%) 67
c. Produksi perikanan (ton)
29.466.481 1). Perikanan Tangkap :
6.671.481 2). Perikanan Budidaya :
22.795.000
d. Produksi garam rakyat (juta ton) 3,8
e. Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar) 7,62
f. Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)
47.12
g. Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor kelautan dan perikanan 10
4. Terwujudnya kebijakan pembangunan KP yang efektif Indeks efektivitas kebijakan pemerintah 7,5
5. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing, dan berkelanjutan Efektivitas tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan (%) 64
6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif
a. Persentase penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan secara akuntabel dan tepat waktu (%) 85
b. Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%) 74
7. Terwujudnya ASN KKP yang kompeten, profesional dan berkepribadian Indeks kompetensi dan integritas 78
8. Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah akses Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) 60
9. Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima Nilai kinerja Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan A (81)
10. Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel
a. Nilai kinerja anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Baik (83)
b. Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Wajar Tanpa Pengecualian (5) RENCANA KERJA KKP TAHUN 2017 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 55/PERMEN-KP/2016 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN
B.
Pengelolaan Perikanan Tangkap 2,024,271,696
1. Terwujudnya kesejahteraan
a. Pertumbuhan PDB Perikanan
9.5
b. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 109
c. Rata-Rata pendapatan:
1). Pendapatan RTP/bulan (Rp/RTP/bulan) 5846000 2). Pendapatan Nelayan/bulan (Rp/nelayan/bulan) 2199500
2. Terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang
a. Jumlah produksi perikanan tangkap 1) Volume produksi (ton)
6.671.481 2) Nilai Produksi (Rp Juta)
134.830.020
b. Nilai investasi usaha perikanan tangkap (Rp Trilyun) 25
c. Jumlah penyaluran akses pemodalan perikanan tangkap(Rp 950
d. Jumlah WPP yang dikelola sesuai Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) (WPP) 7
1. Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan
a. Kapal perikananyang memenuhi standar kelaikan Kapal perikanan yang memenuhi standar kelaikan (unit)
1.080
b. Alat penangkap ikandan alat bantu penangkapan ikanyang memenuhi ketentuan Alat penangkapikan dan alat bantu penangkapan ikanyangmemenuhi ketentuan(unit)
2.990
c. RancanganStandar Nasional INDONESIA (RSNI) dan sertifikasi sarana penangkapanikan yang dihasilkan Jumlah RancanganStandar Nasional INDONESIA (RSNI) dan sertifikasi dari inovasi kapal perikanan, alat penangkap ikandan alat bantu penangkap ikanyang dihasilkan(buah; kumulatif) 40
d. Kapal perikananyang terdaftar Jumlah kapal perikananyang terdaftar (unit; kumulatif)
22.500
e. Awak kapal perikanan yang tersertifikasi Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian danketerampilan (orang;
kumulatif)
3.379
f. Kapal yang menerapkan cara penanganan ikanyang baik di atas kapal Jumlah kapal yangmenerapkan cara penangananikan yang baik di atas kapal (unit; kumulatif)
3.990
g. Kapal perikananyang operasional dan dihitung produktivitasnya Jumlah kapal perikananyang operasional dan dihitung produktivitasnya (unit,kumulatif)
1.880
h. Kapal perikanan yang terbangun Jumlah kapal perikanan yang terbangun(unit)
1.060
i. Kapal perikanan> 30 GT yang terbangun di wilayah perbatasan Jumlah kapal perikanan> 30 GT yangterbangundi wilayah perbatasan (unit) 20
j. Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan dioperasionalkan Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapanikan yang terbangundandioperasionalkan (unit)
2.990
k. Fasilitasi konversi BBM ke BBG bagi kapal perikanan yang dilaksanakan fasilitasi konversi BBM ke BBG bagi kapal perikanan yang dilaksanakan (paket)
1.000
l. Ketatausahaan kegiatan PengelolaanKapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan Ketatausahaan kegiatan Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan (%) 100
2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
a. Pelabuhan perikanan yang melaksanakan kesyahbandaran Jumlah pelabuhan perikanan yang melaksanakan kesyahbandaran (lokasi; kumulatif) 120
b. Pelabuhan perikanan yang menerapkan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) Jumlah pelabuhan perikanan yang menerapkan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (lokasi;
kumulatif) 45
c. Pelabuhan perikanan yang memenuhi standar operasional Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi standar operasional (lokasi; kumulatif) 80
d. Pelabuhan perikanan yang dilakukan pengendalian pembangunan fasilitasnya Jumlah pelabuhan perikanan yang dilakukan pengendalian pembangunan fasilitasnya (lokasi) 12
e. Pelabuhan perikanan (termasuk dukungan untuk sentra perikanan terpadu) yangteridentifikasi dan disiapkan pembangunannya Jumlah identifikasi dan penyiapan pembangunan pelabuhan perikanan (termasuk dukungan untuk sentra kelautan perikanan terpadu (SKPT)) (lokasi; kumulatif) 45
f. pelabuhan perikanan yang memenuhi standar pelayanan ISO-9001 Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi standar pelayanan ISO- 9001 (lokasi; kumulatif) 15
g. pelabuhan perikanan daerah prioritas mendukungPengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (PSKPT) Jumlah penataan pelabuhan perikanan daerah prioritas mendukungSentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) (lokasi;
kumulatif) 5
h. Operasional pelabuhan perikanan UPT pusat Jumlah operasional pelabuhan perikanan UPT pusat (lokasi) 22
i. Pelabuhan perikanan yang ramah lingkungan / ecoport Jumlah pengembangan Pelabuhan perikanan yangramah lingkungan / ecoport (lokasi) 1
j. pelabuhan perikanan yang menerapkan sistem informasi dan keterpaduan Jumlah pelabuhan perikanan yang menerapkan sistem informasi dan keterpaduan (lokasi; kumulatif) 50
k. Ketatausahaan kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Persentase pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di Direktorat Pelabuhan Perikanan (%) 100
3. Pengendalian Penangkapan Ikan
a. Alokasi izin yangdiberikan terhadap peluangalokasi usaha penangkapan ikan yangtersedia Jumlah alokasi izin yangdiberikan terhadap peluangalokasi usaha penangkapan ikan yangtersedia (unit; kumulatif)
10.200
b. Realisasi kapal terhadap alokasi dalam SIUP Jumlah realisasi kapal terhadap alokasi dalam SIUP (unit;
kumulatif)
5.900
c. Waktu pelayanan izin usaha penangkapan ikan (SIUP) Jumlah Waktu pelayanan izin usaha penangkapan ikan (SIUP) 9
d. Waktu pelayanan izin kapal penangkap/pengangkut ikan (SIPI, SIKPI) Waktu pelayanan izin kapal penangkap/pengangkut ikan (SIPI, SIKPI) (hari kerja/dokumen permohonan) 6
e. kapal penangkap dan pengangkut ikan yang dilakukan pemeriksaan fisik Jumlah kapal penangkap dan pengangkut ikan yang dilakukan pemeriksaan fisik (unit; kumulatif)
2.300
f. Sistem perizinan pusat- daerah yangterintegrasi Jumlah pembinaan dan integrasi sistem perizinan pusat-daerah (Prov; kumulatif) 20
g. Basis data dan informasi usaha penangkapan ikan pusat-derah yangterkelola Jumlah basisdata dan informasi usaha penangkapan ikan pusat- derah yang terkelola (Prov;
kumulatif) 20
h. Ketatausahaan kegiatan Pengendalian Penangkapan Ikan Persentase pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan (%) 100
4. Pengelolaan Kenelayanan
a. Kelembagaan usaha nelayan yang meningkat kapasitasnya Jumlah kelembagaan usaha nelayan yang meningkat kapasitasnya (kelompok; kumulatif)
2.175
b. Kredit perikanan tangkap yang difasilitasi Jumlah akses pendanaan usaha nelayan yang difasilitasi (provinsi) 34
c. Kelompok nelayan yang mampu mengelola usahanya Jumlah kelompok nelayan yang mampu mengelola usahanya (kelompok; kumulatif)
2.200
d. rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (Rumah Tangga Perikanan/RTP) Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP; kumulatif)
1.200
e. sistem informasi kenelayanan yang termanfaatkan Jumlah pembinaan sistem informasi kenelayanan (lokasi; kumulatif) 32
f. kawasan sentra /kampung nelayan yang tertata dan terintegrasi Jumlah kawasan sentra /kampung nelayan yang tertata dan terintegrasi (lokasi; kumulatif) 101
g. nelayan yang terlindungi Jumlah nelayan yang terlindungi (orang)
500.000
h. fasilitasi sertifikasi tanah nelayan yang dilaksanakan (T-1) Jumlah fasilitasi sertifikasi tanah nelayan yang dilaksanakan (bidang tanah)
20.000
i. Ketatausahaan kegiatan Pengelolaan Kenelayanan Persentase pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di Direktorat Kenelayanan (%) 100
5. Pengelolaan Sumber Daya Ikan
a. perairan pedalaman yang terkelola sumber daya ikannya Jumlah perairan pedalaman yang terkelola sumber daya ikannya (provinsi; kumulatif) 9
b. laut teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya Jumlah laut teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya (WPP; kumulatif) 9
c. laut ZEEI yang terkelola sumber daya ikannya Jumlah laut ZEEI yang terkelola sumber daya ikannya (WPP;
kumulatif) 4
d. resolusi dan Conservation and Management Measure Regional Fisheries Management Organization (CMM RFMO) yang diimplementasikan Jumlah resolusi dan CMM RFMO yang diimplementasikan (buah) 3
e. perairan yang dipantau dan dievaluasi pengelolaan sumber daya ikannya Jumlah perairan yang dipantau dan dievaluasi pengelolaan sumber daya ikannya (WPP) 11
f. kelembagaan pengelolaan WPP yang terbentuk Jumlah inisiasi pembentukan kelembagaan pengelolaan WPP yang terbentuk (wilayah) 2
g. kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan (unit; kumulatif) 750
h. kapal perikanan yang dipantau oleh observer Jumlah kapal perikanan yang dipantau oleh observer (unit;
kumulatif) 160
i. data dan statistik perikanan tangkap yang dipublikasikan Jumlah ketersediaan data dan statistik perikanan tangkap (dokumen) 7
j. Ketatausahaan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Persentase pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (%) 100
6. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
a. ASN DJPT yang kompeten, profesional dan berkepribadian Indeks kompetensi dan integritas lingkup DJPT(%) 77
b. Sistem manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses Persentase unit kerja DJPT yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) 80
c. Birokrasi DJPT yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi lingkup DJPT A
d. Anggaran pembangunan secara efisien & akuntabel 1). Nilai kinerja anggaran lingkup DJPT (%) Baik (83) 2). Nilai SAKIP DJPT A
e. Gaji dan tunjangan kinerja pegawai DJPT 1). Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai DJPT (%) 100 2). Persentase pemenuhan layanan perkantoran DJPT(%) 100
f. Administrasi keuangan, pengelolaan BMN, Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien dan akuntabel Persentase layanan administrasi keuangan, pengelolaan BMN, Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah DJPT (%) 100
C.
ProgramPerikanan Budidaya 1,088,284,446
1. Produksi perikanan budidaya MeningkatnyaProduksi perikanan budidaya(Ton)
22.795.000
a. Ikan
9.405.000
b. Rumput Laut
13.390.000
2. Produksi IkanHias MeningkatnyaProduksi IkanHias (milyar ekor)
2.10
3. PDB Perikanan PertumbuhanPDB Perikanan(%)
9.5
4. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan(NTPi) Nilai Tukar PembudidayaIkan (NTPi)
102.5
1. KesehatanIkandan Lingkungan Pembudidayaan Ikan
a. Laboratoriumkesehatan ikandanlingkungan yang memenuhi standar teknis Jumlahlaboratoriumkesehatan ikandanlingkungan(penyakit ikan, kualitasair, mutuobat ikan, nutrisi danresidu) yangmemenuhi standar teknis(kumulatif) 63
b. Sampel yangdiuji dalam rangkapelayanan laboratoriumkesehatan ikandanlingkungan Jumlahsampel yangdiuji dalam rangkapelayananlaboratorium kesehatanikandanlingkungan
15.000
c. Kawasanbudidayayang disurvailandan/atau dimonitoringpenyakit ikannya Jumlahkawasanbudidaya yang dimonitoringdandisurvailan penyakit ikannya(kab./kota) 115
d. Kawasanbudidayayang mendapatkan penanganan mutulingkungannya Jumlahkawasanbudidaya yang mendapatkanpenangananmutu lingkungannya 115
e. Merek obat ikanyang terdaftar Jumlahmerek obat ikanyang terdaftar 284
f. Sampel produk perikanan budidayayangbebasresidu Jumlahampel produk perikanan budidayayang bebasresidu
7.115
g. Kegiatanketatausahaandi Dit. KesehatanIkandan Lingkungan Persentasekegiatanketatausahaan di Dit. KesehatanIkandan Lingkungan 100
2. PerbenihanIkan
a. Produksi induk unggul yang dihasilkan UPT/UPTD Jumlahproduksi induk unggul di UPT/UPTD (ekor)
1.200.000
b. Produksi benihyang dihasilkanUPT dan UPTD Jumlahproduksi benihdi UPT dan UPTD (jutabenih) 100
c. Unit pembenihanyang menggunakaninduk unggul Jumlahunit pembenihan yang menggunakaninduk unggul (kumulatif) 700
d. Unit pembenihanikanair tawar yangsiapsertifikasi Jumlahunit pembenihan ikanair tawar yangsiapsertifikasi 1
e. Unit pembenihanikanair laut yangsiap sertifikasi Jumlahunit pembenihan ikanair laut yangsiapsertifikasi 2
f. Unit pembenihanyang bersertifikat CPIB (Cara PembenihanIkan yang Baik) Jumlahunit pembenihan yang bersertifikat CPIB (Cara PembenihanIkanyangBaik) (kumulatif) 813
g. Kawasankebunbibit rumput laut yangdibangun Jumlahkawasankebunbibit rumput laut (unit) 75
h. Kegiatanketatausahaandi Dit. Perbenihan yang dilaksanakan 1). Persentasepelaksanaankegiatan ketatausahaandi Dit.Perbenihan 100 2). Jumlahlokasi sentra kelautandan perikananterpadu yangdibangun (Lokasi) 1
3. Kawasan PerikananBudidaya
a. Kawasan budidayayang prasarananyamampu dioperasionalkan secara tepat guna Jumlah kawasanbudidayayang prasarananyamampu dioperasionalkansecaratepat guna 4
b. Kab/kota yangmemenuhi syarat sebagai minapolitan berbasis perikanan budidaya Jumlah Kab/kotayangmemenuhi syarat sebagai minapolitanberbasis perikananbudidaya(kumulatif) 100
c. Penerimamanfaat peralatan danmesinperikanan budidaya yangmemenuhi kriteria Jumlah penerimamanfaat peralatan dan mesinperikanan budidaya yangmemenuhi kriteria 500
d. Kegiatan ketatausahaandi Dit. Kawasan yang dilaksanakan Persentasekegiatanketatausahaan di Dit. Kawasan 100
4. PakanIkan
a. Pelaku usahabahanbaku pakanyangmendukung produksi pakanmandiri Jumlah pelaku usahabahanbaku pakanyang mendukungproduksi pakanmandiri (kelompok) 25
b. Jenispakanikanyang terdaftar Jumlah jenis pakanikanyang terdaftar (kumulatif) 1100
c. Lokasi produsenpakan mandiri yangmendukung kawasan/sentraproduksi perikananbudidaya Jumlah lokasi produsenpakan mandiri yangmendukung kawasan/sentraproduksi perikananbudidaya(Provinsi) 20
d. Kelompok produsenpakan mandiri yangdibina Jumlah kelompok produsenpakan mandiri yangdibina 175
e. Kelompok pemakai pakan alami yangmemenuhi persyaratan Jumlah kelompok pelaku usaha pakanalami yangmemenuhi persyaratan (kumulatif) 40
f. Unit produsenpakanikan yang bersertifikat Cara PembuatanPakan Ikan yangBaik (CPPIB) Jumlah unit produsen pakanikan yang bersertifikat CaraPembuatan PakanIkanyangBaik (CPPIB) (kumulatif) 20
g. Kegiatan ketatausahaandi Dit.Pakanyang dilaksanakan 1). Persentasepelaksanaankegiatan ketatausahaandi Dit.Pakan 100 2). Jumlah lokasi sentrakelautandan perikananterpadu yangdibangun (Lokasi) 1 3). Jumlah pabrik pakan ikanyang dibangun(unit) 1
5. Produksi danUsaha PembudidayaanIkan
a. Teknologi perekayasaan pembesaranikanyang dihasilkan Jumlah teknologi perekayasaan perikananbudidayayang dihasilkan 15
b. Lokasi percontohan teknologi anjuran, termasuk biofloc Jumlah lokasi percontohanyang menerapkan teknologi anjuran, termasuk biofloK 242
c. Unit pembudidayaanikan skalakecil danbesar yang bersertifikat CBIB Jumlah unit pembudidayaanikan skalakecil danbesar yang bersertifikat CBIB (kumulatif)
12.000
d. Kelompok masyarakat yang ditingkatkanskala usahanya Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan skalausahanya 1000
e. Penyiapansertifikasi hak atastanah pembudidaya yangdilaksanakan Jumlah penyiapansertifikasi hak atastanah pembudidayayang dilaksanakan(bidang tanah)
11.000
f. Unit usahabudidayayang diterbitkanlayanan perizinannya Jumlah unit usahabudidayayang diterbitkanlayananperizinannya (kumulatif) 750
g. Kegiatan ketatausahaandi Dit.Produksi danUsaha yangdilaksanakan 1). Persentasekegiatanketatausahaan di Dit.Produksi danUsaha 100 2). Jumlah lokasi sentrakelautandan perikananterpadu yangdibangun (Lokasi) 1
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
a. ASN DJPB yang kompeten, profesional dan berkepribadian Indeks kompetensi dan integritas lingkup DitjenPerikanan Budidaya(%) 77
b. Sistem manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses Persentase unit kerja Ditjen Perikanan Budidaya yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) 80
c. Birokrasi DJPB yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layananprima Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi lingkup DitjenPerikanan Budidaya A
d. Anggaran pembangunan secara efisien& akuntabel Nilai kinerja anggaran lingkup Ditjen Perikanan Budidaya(%) Baik (83)
e. Nilai SAKIP Ditjen Perikanan Budidaya Nilai SAKIP Ditjen Perikanan Budidaya A
f. Gaji dan tunjangan kinerja pegawai DJPB Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai Ditjen Perikanan Budidaya (%) 100
g. Layanan perkantoran DJPB Persentase pemenuhan layanan perkantoran Ditjen Perikanan Budidaya(%) 100 D.
Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
1.088.284.446
1. Produk KP yang berdaya saing, bertanggungjawab dan berkelanjutan
a. Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)
7.62
b. Konsumsi Ikanper KapitaNasional (Kg/Kap)
47.12
c. Volume produk olahan hasil perikanan (Juta Ton)
6.2
d. Nilai Investasi Hasil Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)
17.5
e. Nilai pembiayaan usaha hasil kelautan dan perikanan dari lembaga keuangan bank dan bukan bank (Rp miliar) 100
2. Produk KP yang berdaya saing, bertanggungjawab dan berkelanjutan
a. Nilai produk kelautan dan perikanan (Rp. Triliun) 327
b. TerkendalinyaStabilitas Harga Bahan PanganPokok Ikan(% Inflasi) < 5
c. Tersedianya bahan baku ikan bagi Industri Perikanan (Ton)
4.051.392
d. Jumlah SKPT yang mandiri (SKPT) 2
3. Terwujudnyakesejahteraan pelaku usaha produk KP Nilai Tukar Pengolah 106
1. Penguatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan
a. Regulasi tentang logistik ikan (dokumen) Jumlah dokumen regulasi tentang logistik ikan (dokumen) 1
b. Dokumen rancangan harga referensi komoditas barang kebutuhan pokok (dokumen) Jumlah dokumen rancangan harga referensi komoditas barang kebutuhan pokok (dokumen) 1
c. Dokumen harga dan inflasi/deflasi ikan (dokumen) Jumlah dokumen harga dan inflasi/deflasi ikan (dokumen) 12
d. Nilai impor pada tahun berjalan yangdikendalikan Presentase nilai impor produk perikanan terhadap nilai ekspor pada tahun berjalan yang dikendalikan (%) < 20
e. Kerjasama operator logistik dengan industri/unit pengolahan ikan (jumlah kerjasama) Jumlah kerjasama operator logistik dengan industri/unit pengolahan ikan yang di terapkan (dokumen kerjasama) 10
f. Uji coba penerapan implementasi Sistem Resi Gudang/SRG (lokasi) Jumlah lokasi uji coba penerapan implementasi Sistem Resi Gudang/SRG (lokasi) 2
g. Sarana dan prasarana logistik yang dibangun dan dimanfaatkan Jumlah saranadan prasarana logistik yang dibangun dan dimanfaatkan(Lokasi) 13
h. Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Lokasi Pembangunan Sentra KelautandanPerikananTerpadu (lokasi) 1 i Ketatausahaan Direktorat SistemLogistik Penatausahaan Direktorat Sistem Logistik (dokumen) 1
2. Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautandan Perikanan
a. Akses pasar produk kelautan dan perikanan di negaratujuan ekspor yang ditingkatkan Jumlah dokumen kesepakatan yang dihasilkan dari perundinganakses pasar dan/atau penanganan hambatan ekspor (dokumen) 1
b. Promosi produk perikanan di luar negeri yang dilaksanakan Nilai potensi transaksi yang dihasilkan dari promosi di luar negeri (US$ Juta) 200
c. Paket promosi peningkatan konsumsi ikan dalamnegeri yang dilaksanakan Jumlah paket promosi dan kerjasama peningkatankonsumsi ikan dalam negeri 4
d. Menu inovasi masakan berbahan baku ikan yang dihasilkan Jumlah inovasi menu masakan berbahan baku ikan yang dihasilkan (paket) 1
e. Saranadan prasaranapasar yang disediakandan dimanfaatkan Jumlah sarana danprasaranapasar yang disediakan dan dimanfaatkan (unit) 288 1) Pasar ikanmodern 2 2) Ice flake machine skala kecil 270 3) Pembangunan dan revitalisasi pasar ikan 16
f. Sentrakuliner hasil perikanan yang disediakan dan dikelola Jumlah lokasi sentra kuliner hasil perikanan disediakan dan dikelola (lokasi) 10
g. Kebutuhan ikan berdasarkanpreferensi konsumen yang dipetakan Peta kebutuhan ikan menurut preferensi konsumen yang dihasilkan (Dokumen) 1
h. Ketatausahaan Direktorat Akses Pasar danPromosi Penatausahaan Direktorat Akses Pasar dan Promosi (dokumen) 1
3. BinaMutu danDiversifikasi Produk Perikanan
a. Rancangan Standar Nasional INDONESIA (RSNI) produk perikanan yang disusun Jumlah Rancangan-Standar Nasional INDONESIA (RSNI) produk perikanan yang disusun 10
b. Sertifikat Kelayakan Pengolahan(SKP) yang diterbitkanbagi Unit PengolahanIkan Jumlah sertifikat kelayakan pengolahan yang diterbitkanbagi unit pengolahan ikan (SKP) 825
c. UPI yang dibina dalam rangkamemenuhi persyaratanmutu dan keamanan pangan hasil perikanan (UPI) Jumlah UPI yang dibinadalam rangka memenuhi persyaratan mutu dan keamanan panganhasil perikanan (UPI) 200
d. UtilitasUnit Pengolahan Ikan yang meningkat Persentase UtilitasUnit Pengolahan Ikan yang meningkat (%) 60
e. Ragamproduk olahan bernilai tambah di lokasi yang dibina Jumlah Ragamproduk olahan bernilai tambah di lokasi yang dibina 60
f. Lokasi sarana dan prasarana pengolahanhasil perikanan yang dibangun dan dimanfaatkan Jumlah lokasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikananyang dibangun dandimanfaatkan 22 1). IntegratedColdStorage (ICS)/Unit PengolahanIkan Terpadu 11 2). Sarana dan Prasarana Pengolahan lainnya 11
g. Ketatausahaan Direktorat Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan Penatausahaan Direktorat Mutu danDiversifikasi Produk Perikanan (Dokumen) 1
4. BinaMutu dan Diversifikasi Produk Kelautan
a. UMKM dan Pelaku Usaha Besar Produk Kelautan yang dibina Jumlah UMKMdan PelakuUsaha Besar Produk Kelautan yangdibina (UMKM dan Usaha Besar;
Kumulatif) 27
b. Lokasi saranadan prasarana pengolahan hasil kelautan yangdibangundan dimanfaatkan Jumlah lokasi sarana dan prasarana pengolahan hasil kelautanyang dibangun dan dimanfaatkan 2 1). Pabrik TepungIkan 1 (carry over) 2). Pabrik Rumput Laut 1 (carry over)
c. Rancangan Standar Nasional INDONESIA (RSNI) produk kelautan yangdisusun dan Jumlah Standar Nasional INDONESIA Produk Kelautan yangditetapkan Jumlah Rancangan-Standar Nasional INDONESIA (RSNI) produk kelautan yangdisusun danJumlah Standar Nasional INDONESIA Produk Kelautan yangditerapkan 5
d. Diversifikasi ragamProduk Non Bioteknologi Kelautan dilokuskelautan yang dilaksanakan Jumlah lokasi diversifikasiragam Produk Non BioteknologiKelautan yangdilaksanakan (lokasi) 2
e. Diversifikasi ragamProduk Bioteknologi Kelautan di lokuskelautanyang dilaksanakan Jumlah ragamproduk bioteknologi yangdilaksanakan (lokasi) 1
f. Ketatausahaan Direktorat Bina Mutu danDiversifikasi Produk Kelautan PenatausahaanDirektorat Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan (dokumen) 1
5. Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan
a. Data Statistik dan Informasi hasil kelautandan perikanan Jumlah Publikasi Data Statistik dan Informasi hasil kelautan dan perikanan yangakurat (dokumen) 1
b. Usaha hasil kelautan dan perikanan yangbermitra dalamrangkamendorong investasi Jumlah usaha hasil kelautan dan perikanan yangmelakukan kemitraan dalamrangka mendoronginvestasi (unit usaha) 50
c. Unit Usaha hasil kelautan dan perikananyang mendapat pembiayaan Jumlah UMKMhasil kelautan dan perikanan yangmendapat pembiayaan (unit usaha) 500
d. Lembaga usaha hasil kelautan dan perikanan yangdibentuk dan dibina dalamrangkarealisasi investasi Jumlah lembaga usaha hasil kelautan dan perikanan yang dibentuk dan dibina dalamrangka realisasi investasi (lembaga usaha) 20
e. Pelaku usahahasil kelautan dan perikananyang mendapat layanan investasi Jumlah pelakuusaha hasil kelautan danperikananyangmendapat layanan investasi (pelaku usaha) 50
f. Unit usaha hasil kelautan dan perikananyang melakukan investasi Jumlah unit usaha hasil kelautan danperikananyangmelakukan investasi (unit usaha) 115
g. Lokasi usaha kelautan dan perikanan yangdibina tenaga kerjanya Jumlah usaha kelautan dan perikanan yangdibina tenaga kerjanya (orang) 50
h. PembangunanSentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Jumlah informasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yangtersedia (d k ) 1
i. PembangunanSentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Lokasi Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu 1
j. Ketatausahaan Direktorat Pengembangan Investasi PenatausahaanDirektorat PengembanganInvestasi (Dokumen) 1
6. Pengujian Penerapan Hasil Perikanan
a. Ragam inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang dihasilkan Jumlah paket uji terap inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang dilakukan 3
b. Bahan RSNI produk kelautan dan perikanan yang disiapkan Jumlah bahan RSNI produk kelautan dan perikanan yang disiapkan (bahan RSNI) 3
c. Produk perikanan yang mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI Jumlah produk perikanan yang mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI (Produk) 3
d. Data uji nutrisi dan mutu produk perikanan yang dihasilkan Jumlah data uji nutrisi dan mutu produk perikanan yang dihasilkan (Data) 150
e. Pelaku usaha yang dibina dalam inkubator bisnis Jumlah pelaku usaha yang dibina dalam inkubator bisnis 7
f. Ketatausahaan BBP2HP Penatausahaan BBP2HP 1
7. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DJPDSKP
a. Layanan kepegawaian yang profesional dan berbasis kompetensi Ditjen PDSPKP Indeks kompetensi dan integritas (%) 77
b. Layanan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat yang handal dan mudah diakses Ditjen PDSPKP Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) 80
c. Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima Nilai kinerja reformasi birokrasi lingkup DJPDSPKP A (82,5)
d. Perencanan Program dan Anggaran, Kerjasama Program dan Monitoring dan Evaluasi yang efisien dan akuntabel 1) Nilai Kinerja anggaran lingkup Ditjen PDSPKP Baik (83) 2) Nilai SAKIP Ditjen PDSPKP A
e. Layanan perkantoran yang efisien dan akuntabel 1) Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai Ditjen PDSPKP (%) 100 2) Persentase pemenuhan layanan perkantoran Ditjen PDSPKP 100
f. Administrasi keuangan, pengelolaan BMN, Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien dan akuntabel Persentase layanan administrasi keuangan, pengelolaan BMN, Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ditjen PDSPKP 100 D.
Pengelolaan Ruang Laut 1,006,994,473
1. a.
Nilai Tukar Petambak Garam
102.25
b. Persentase Kualitas Garam KP1 terhadap total keseluruhan (%) 65
c. Jumlah Produksi Garam Rakyat
3.8
2. Kedaulatan dalam pengelolaan SDKP Jumlah SKPT yang mandiri (SKPT) 3
3. a.
Jumlah kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat efektifitas pengelolaannya (kawasan) 30
b. Jumlah luas kawasan konservasi (juta Ha)
18.7
c. Jumlah keanekaragaman hayati laut yang dilindungi dan dilestarikan (jenis) 19
d. Jumlah kawasan pesisir rusak yang pulih kembali (Kawasan) 19
e. Jumlah perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ kawasan laut 2
f. Jumlah Jasa Kelautan yang dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam) 2
g. Jumlah lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi dan/atau masterplan dan bisnisplan yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan (kawasan) 20 h, Jumlah masyarakat adat, tradisional dan lokal di PPK yang direvitalisasi (komunitas) 2
i. Jumlah kawasan wisata bahari yang dikembangkan (kawasan) 1 Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sumberdaya Kelautan Perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan
1. Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut
a. Kawasankonservasi baru yang ditetapkan/dicadangkan di tingkat Nasional dan Daerah Penambahanluas kawasan konservasi (Juta Ha) 0,8
b. Kawasankonservasi yang ditata menuju pengelolaan efektif Jumlah kawasan konservasi Perairan yang meningkat kualitas lingkungannya melalui upaya pengelolaanefektif 30
c. KawasanKonservasi yang dimanfaatkan Jumlah kawasan konservasi perairan yang difasilitasi upaya pemanfaatannya untuk peningkatanpendapatan k 20
d. Keanekaragaman Hayati Laut yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan Jumlah keanekaragamanhayati laut yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfatkan (jenis) 19
e. Kemitraan yangmendukung pengelolaan efektif konservasi dan keanekaragaman hayati laut Jumlah kemitraankawasan konservasi yang mendukung pengelolaanefektif (kelompok/masyarakat) 10
f. Kedaulatan dalam pengelolaan SDKP Jumlah SKPT yangmandiri (SKPT) 1
g. PenatausahaanDirektorat KKHL Persentase penatausahaan Direktorat KKHL yang tepat waktu (%) 100
2. Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan
a. 1) Persentase Kualitas Garam KP1 terhadap total keseluruhan (%) 65 2) Luas lahan yang difasilitasi (ha) 10000
b. Sarana Niaga Garam Rakyat yang dibangun Jumlah sarana niaga garam rakyat yang dibangun (unit) 6
c. Kawasanyangdikelola untuk Pemanfaatan Air Laut Non Energi dan/ atau BMKT Jumlah kawasan yang dikelola untuk pemanfaatanAir Laut Non Energi dan/atau BMKT 1
d. Kawasanpemanfaatan umum yang dikelola untuk bangunan laut Jumlah Kawasan Pemanfaatan Umumyangdikelola untuk Bangunan Laut 1
e. Kawasanalur Laut yang ditata untuk pemasangan Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut Jumlah Kawasan alur Laut yang ditatauntuk pemasanganPipa dan/atau Kabel Bawah Laut (kawasan) 1
f. Kawasan yangdibangun/ dikembangkansarana prasarana untuk Wisata Bahari Jumlah Kawasan yang dibangun saranaprasarana untuk Wisata Bahari 1
g. Kedaulatan dalam pengelolaan SDKP Jumlah SKPT yangmandiri (SKPT) 1
h. PenatausahaanDirektorat Jasa Kelautan Persentase penatausahaan Direktorat Jasa Kelautanyang tepat waktu (%) 100
3. Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil
a. Pulau-Pulau Kecil yang tersediainfrastruktur kelautandan perikanan Jumlah Pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarananya (kumulatif) 25
b. Pulau-pulau kecil yang tertata lingkungannyadan tahan terhadapbencana dan perubahan iklim Jumlah pulau-pulau kecil termasuk PPKT yang tertatalingkungannya dan tahan terhadap bencana dan perubahan iklim (kumulatif) 2
c. Gugus pulau kecil yang difasilitasi investasi dalam menunjang pengembangan ekonominya Jumlah gugus pulau kecil yang diinvestasikan dalam menunjang pengembangan ekonominya (kumulatif) 4
d. Pulau kecil yang divalidasi pembakuan namanya Jumlah Pulau Kecil YangDivalidasi PembakuanNamanya 550
e. Masyarakat hukum adat, tradisional danlokal di PendayagunaanPulau- Pulau Kecil yang di it li i Jumlah komunitasmasyarakat hukumadat, tradisional dan lokal di Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil yang direvitalisasi (komunitas) 2
f. Kedaulatan dalam pengelolaan SDKP Jumlah SKPT yangmandiri (SKPT) 1
g. PenatausahaanDirektorat PendayagunaanPulau- Pulau Kecil Persentase penatausahaan Direktorat Pendayagunaan Pulau- Pulau Kecil yang tepat waktu (%) 100 Lahan garam yang difasilitasi
4. PendayagunaanPesisir
a. Kawasan pesisir yang direstorasi (kawasan) Jumlah kawasan pesisir yang direstorasi (kawasan) 1
b. Kawasan pesisir yang ditata secara terpadu Jumlah kawasan pesisir yang terfasilitasi pengelolaannya secara terpadu (kawasan) 4
c. Kawasan pesisir yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (kawasan) Jumlah Kawasan pesisir yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (kawasan) 12
e. 1). Jumlah kawasan di Pesisir/Pantura Jawa yang direhabilitasi:
2) Bakau (Batang)
900.000
f. Terselenggaranya penatausahaan Direktorat Pendayagunaan Pesisir yang tepat waktu Persentase penatausahaan Direktorat PendayagunaanPesisir yang tepat waktu (%) 100
5. Perencanaan Ruang Laut
a. Perairan laut antar wilayah yang memilikidokumen RZ kawasan laut Jumlah perairan laut antarwilayah yang memilikidokumen RZ kawasan laut 2
b. KSN dan KSNT yang memiliki rencana zonasi ditetapkan melalui peraturan perundangan Jumlah KSN dan KSNT yang memiliki rencana zonasi ditetapkan melalui peraturan perundangan (Kawasan) 3
c. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang memilikiDokumen masterplan Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar yang memilikidokumen masterplan 2
d. Provinsi yangmemiliki rencana zonasi ditetapkan melalui peraturan perundangan Jumlah Provinsi yang memiliki rencana zonasi ditetapkanmelalui peraturan perundangan 6
e. Data dan sisteminformasi perencanaan ruang laut yang dihasilkan Tersedianya data dan sistem informasi perencanaan ruang laut 6
f. Penatausahaan Direktorat Pendayagunaan Ruang Laut Persentase penatausahaan Direktorat PendayagunaanRuang Laut yang tepat waktu (%) 100
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
a. Layanan kepegawaian yang profesional dan berbasis kompetensi Indekskompetensi dan integritas (%) 77
b. Layanan hukum, organisasi dan hubunganmasyarakat yang handal dan mudah diakses 1). Jumlah unit kerja yang menerapkan sistemmanajemen pengetahuan yang terstandar (%) 80 2). Nilai Kinerja RB lingkup Ditjen PRL A (82,5)
c. Perencanan Programdan Anggaran, Kerjasama Programdan Monitoring dan Evaluasi yang efisien dan akuntabel 1). Nilai Kinerja anggaran lingkup Ditjen PRL Baik (83) 2). Nilai SAKIP Ditjen Pengelolaan Ruang Laut A
d. Administrasi keuangan, pengelolaan BMN, Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien dan akuntabel Persentase layanan administrasi keuangan, pengelolaan BMN, Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 100
e. Layanan Perkantoran 1). Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawaiDitjen Pengelolaan Ruang Laut (%) 100 2). Persentase pemenuhan layanan perkantoran Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (%) 100 Kawasan di Pesisir/Pantura Jawa yang direhabilitasi
E.
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya KP 855,375,357
1. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan danperikanan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku 76 -
2. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional danpartisipatif
a. Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan danperikanan 59,86 -
b. Persentase penyelesaianTindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkansesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 87 -
1. PengoperasianKapal Pengawas
a. Operasional kapal pengawas Jumlah hari operasi kapal pengawas dalam rangka pengawasankegiatan IUUfishing dan merusak SDKP di WPP – NRI 136
b. Operasional pesawat patroli Jumlah hari operasi pesawat patroli dalamrangka pengawasan kegiatan IUU fishing dan merusak SDKP di WPP - NRI 140
c. Kapal pengawas yangsiap operasi Jumlah kapal pengawas yang siap operasi 35
d. LayananPenatausahaan Persentase Pemenuhan Layanan Penatausahaan Direktorat Pengoperasian Kapal Pengawas 1
2. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan
a. Operasi Pemberantasan IUU Fishing Terpadu Jumlah hari operasi kapal pengawas dalam rangka kerjasama operasi pengawasan kegiatan IUU fishing dan merusak SDKP di WPP 50
b. PerkaraTindak Pidana Kelautandan Perikanan yang diselesaikan secara terintegrasi Persentase perkaratindak pidana kelautan danperikanan yang diselesaikan sampai dengan Penuntutan 100
c. Perkaratindak pidana kelautandan perikanan yang disidik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang- undangan yangberlaku Jumlah perkara tindak pidana kelautan danperikanan yang disidik dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 95
d. Barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautandan perikanan yang ditangani dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang- undangan yangberlaku Jumlah barang bukti danawak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani dan dapat dipertanggung jawabkansesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 95
e. Nelayanyang diadvokasi/difasilitasi pemulangan dan diberi pemahaman untuk tidak melintasbataske perairan negara lain Jumlah nelayan yang diadvokasi/difasilitasi pemulangan dan diberi pemahaman untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain 100
f. Forum kerjasama penanganan pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan Jumlah forumkerjasama penangananpelanggarantindak pidanakelautan dan perikanan (forum) 2
g. Data daninformasi TPKP yang akuntabel Jumlah datadan Informasi TPKP yang akuntabel (data dan informasi) 12
h. LayananPenatausahaan Persentase Pemenuhan Layanan Penatausahaan Direktorat PenangananPelanggarandan Satgas115 100
3. PengawasanPengelolaan Sumber DayaKelautan
a. Kawasankonservasi yang diawasi sesuai ketentuan peraturanperundang- undanganyangberlaku Jumlahkawasankonservasi perairanyangdiawasi sesuai peraturanperundang-undangan yangberlaku (kawasan) 10
b. Jenisikanyangdilindungi yangdiawasisesuai ketentuanperaturan perundang-undanganyang berlaku Jumlahjenisikanyangdilindungi yangdiawasisesuaiperaturan perundang-undanganyangberlaku (jenisikan) 8
c. Pelakuusahapengelolaan jasakelautanyangtaat terhadap ketentuan peraturanperundang- undangan Jumlahpelakuusahapengelolaan jasakelautanyangtaatterhadap ketentuanperaturanperundang- undanganyangberlaku(pelaku usaha) 39
d. Pelakuusahapengelolaan wilayahpesisir danpulau- pulau kecil yangtaat terhadap ketentuan peraturanperundang- undanganyangberlaku Jumlahpelakuusahapengelolaan wilayahpesisir danpulau-pulau kecil yangtaat terhadapketentuan peraturanperundang-undangan yangberlaku(pelaku usaha) 308
e. Pelakuusahapemanfaat ruanglautnasionalyang taatterhadapperaturan perundang-undangan Jumlahpelakuusahapemanfaat ruanglautnasional yangtaat terhadap peraturanperundang- undangan(pelaku usaha) 18
f. LayananPenatausahaan PersentasePemenuhanLayanan PenatausahaanDirektorat PengawasanSumber DayaKelautan (persen) 100
4. PengawasanPengelolaan Sumber DayaPerikanan
a. Kapal perikananyanglaik operasional Jumlahkapalperikananyanglaik operasional (unit) 22171
b. Unitusahapengolahanhasil perikananyangtaat terhadap peraturan perundang-undangan Jumlahunit usaha pengolahanhasil perikananyangtaatterhadap peraturanperundang-undangan (unit) 442
c. Unitusahabudidayaikan yangtaat terhadap peraturanperundang- undangan Jumlahunit usaha budidaya ikan yangtaat terhadap peraturan perundang-undangan (unit) 335
d. Usaha distribusihasil perikananyangtaat terhadap peraturan perundang-undangan Jumlahusahadistribusihasil perikaanyangtaat terhadap peraturanperundang-undangan (unit) 227
e. Kelompok Masyarakat Pengawasyangberperan aktif dalammembantu pengawasanSDKP JumlahKelompok Masyarakat pengawasyangaktif dalam pengawasanSDKP (kelompok) 982
f. LayananPenatausahaan PersentasePemenuhanLayanan PenatausahaanDirektorat PengawasanPengelolaanSumber Daya Perikanan 100
5. Pemantauan Sumber Daya KelautandanPerikanandan PeningkatanInfrastruktur Pengawasan
a. Perangkat sistem pemantauanSDKP yang operasional danterintegrasi Jumlah sistempemantauanSDKP berbasisteknologi dankomunikasi yangmemadai, operasional dan terintegrasi (Sistem) 1 1). PengembanganVMSonline (sistem) 1 2). Operasional sistem(bulan) 12
b. Kapal Pengawasyang dibangun Jumlah kapal pengawasyang dibangun Tipe C, panjang> 30 s.d 40 meter 3
c. Speedboat Pengawasyang dibangun Jumlah speedboat pengawasan yangdibangun 18
d. Bangunan/PosPengawasan yangdibangun Jumlah bangunan/Pospengawasan yangtersedia:
1) BangunanOperator 6 2) GudangLogistik Kapal Pengawas 1 3) Rumah PenampunganABKNon Yustisia 2 4) PosPengawasan 5 5) Shelter (Komplek Hunian) ABK Kapal Pengawas 1
e. Kawasankonservasi dan pulau-pulau kecil yang dipantau Jumlah kawasankonservasi dan pesisir danpulau-pulau kecil yang dapat dipantau dandianalisis 12 1). KawasanKonservasi 3 2). KawasanPesisir danPulau- pulauKecil 9
f. Unit usaha perikananyang dipantau Jumlah usaha perikananyang dipantau
3.200
g. LayananPenatausahaan Persentase PemenuhanLayanan PenatausahaanDirektorat PemantauandanPeningkatan Infrastruktur 100
6. PeningkatanDukungan ManajemendanPelaksanaan TugasTeknisLainnya Direktorat Jenderal PSDKP
a. Layanankepegawaianyang profesional danberbasis kompetensi Indekskompetensi danintegritas (%) 77
b. Layananhukum, organisasi danhubunganmasyarakat yanghandal danmudah diakses 1) Persentase unit kerja yang menerapkansistemmanajemen pengetahuanyangterstandar (%) 80 2) Nilai Kinerja RB lingkup Ditjen PSDKP A(82,5)
c. PerencananProgramdan Anggaran, Monitoringdan Evaluasi, danPengelolaan Kinerja yangefisiendan akuntabel 1) Nilai Kinerja anggaranlingkup DitjenPSDKP Baik (83) 2) Nilai SAKIP PSDKP A
d. Administrasi keuangan, pengelolaanBMN, Layanan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah yangefisiendan akuntabel Persentase layananadministrasi keuangan, pengelolaanBMN, LayananPengadaanBarang/Jasa Pemerintah 1
e. Kerjasama nasional dan Internasional bidang pengawasanSDKP yang disepakati Jumlah Kerjasama nasional dan Internasional bidangpengawasan SDKP yangdisepakati 100
f. Layananperkantoran yang efisiendanakuntabel 1) Persentase pembayarangaji dan tunjangankinerja pegawai Ditjen PSDKP 100 2) Persentase pemenuhanlayanan perkantoran DitjenPSDKP 100
F.
Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat KP 1,116,965,993
1. Terwujudkesejahteraan masyarakat KP melalui penyediaanSDM KP yang kompeten
a. Jumlah pelaku utama yang meningkat kelasnya(kelompok)
7.000 -
b. Jumlah pelaku utama/pelaku usaha yangdididik,dilatih dandisuluh meningkat pendapatannya (orang)
13.415 -
1. PelatihanKelautandan Perikanan
a. Masyarakat kelautandan perikananyangdilatih Jumlah masyarakat kelautandan perikananlulusanpelatihanyang kompeten(orang)
10.320
b. Aparatur kelautandan perikananyangdilatih Jumlah Aparatur kelautandan perikananlulusanpelatihanyang kompeten(orang)
1.750
c. Masyarakat kelautandan perikananyang bersertifikat kompetensi Jumlah masyarakat kelautandan perikananyangbersertifikat kompetensi (orang)
6.000
d. Instalasi BalaiDiklat PerikananPerairanUmum yangTerbangun Jumlah instalasi BalaiDiklat PerikananPerairanUmumyang terbangun 1
e. Lembagapelatihankelautan danperikanansesuai standar penyelenggaraan pelatihan KP Jumlah LembagaPelatihanKP yang terstandar (unit) 6
f. LayananPenatausahaan ProsentasePemenuhanLayanan PenatausahaanPelatihanKelautan danPerikanan 1
2. PendidikanKelautandan Perikanan
a. Pesertapendidikanvokasi kelautandanperikanan yangkompeten Jumlah pesertadidik padasatuan pendidikanvokasi kelautandan perikananyangkompeten(orang)
7.568
b. Satuanpendidikankelautan danperikananyang terstandar Jumlah saranadanprasarana pendidikanKP yangsesuai standar (unitpertahun) 5
c. PendidikanAparatur KKP danmasyarakat Jumlah Aparatur KKP dan masyarakat yangmendapatkan pendidikan(orang) 283
d. Layananperkantorandan penatusahaanlingkup PendidikanKelautandan Perikanan ProsentasePemenuhanLayanan PenatausahaanPendidikan KelautandanPerikanan 100
3. Penyuluhandan PemberdayaanMasyarakat KP
a. Kelompok pelaku utama/usahayang mendapatkanpenyuluhan Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yangdisuluh (kelompok)
37.000
b. Tenagapenyuluh yang melakukanpenyuluhan 1) Jumlah tenagapenyuluh yang melakukanpenyuluhankelautan danperikanan(orang)
5.824 2) Jumlah TenagaEnumerator (orang) yangmelakukanpendataan kelautandanPerikanan(orang)
2.800
c. Percontohanpenyuluhan Jumlah percontohanpenyuluhan (unit) 3
d. Pelaku usahamikro dan kecilyangmendapatkan kemudahandalam memanfaatkanakses pembiayaan JumlahPelakuUsahaMikro dan Kecil yangmendapatkan kemudahandalammendapatkan aksespermodalan
2.000
e. LayananPenatausahaan PersentasePemenuhanLayanan PenatausahaanPendidikan KelautandanPerikanan 100
3. PeningkatanDukungan ManajemendanPelaksanaan TugasTeknisLainnyaBadan PengembanganSumberdaya ManusiadanPemberdayaan Masyarakat Kelautandan Perikanan
a. Produk hukum, administrasi kepegawaian, organisasi dantatalaksana berdasarkanreformasi birokrasi 1). IndeksKompetensi danIntegritas lingkupBPSDMKP 79 2). PeningkatanNilai Kinerja ReformasiBirokrasiBPSDMKP A
b. Humas, PelayananPublik danKerjasamayang difasilitasi Persentaseunit kerjayang menerapkansistemmanajemen pengetahuanyangterstandar (%) '60
c. Perencanaan, programdan anggaransertamonitoring danevaluasi berdasarkan dataterkinidanakurat Nilai SAKIP BPSDM KP A
d. Administrasi keuangan, pengelolaanBMN, Layanan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, sertaTata UsahadanRumah Tangga lingkupBPSDMKP 1). Nilai kinerjaanggaranBPSDMMKP Baik (83) 2). Opini atasLaporanKeuangan BPSDMKP WTP
e. LayananPerkantoranyang efisiendanakuntabel 1). Persentasepembayarangajidan tunjangankinerjapegawai di BPSDMKP 100 2). Persentasepemenuhanlayanan perkantoranBPSDMKP 100 G.
Penelitian dan PengembanganIptek Kelautandan Perikanan
736.544.957
a. Terwujudnyapengelolaan SDKP yangpartisipatif, bertanggungjawab,dan berkelanjutan JumlahWilayah Pengelolaan Perikanan(WPP) yangTerpetakan Potensi SumberdayaKelautandan Perikanansecara terintegrasi dan KawasanPengelolaanPerikanan PerairanUmumDaratan(KPP PUD) yangteridentifikasi untuk PengembanganEkonomi Kelautan yangBerkelanjutan(akumulasi) 5WPP,3KPP-PUD,
b. MeningkatnyaHasil dan LayananRiset yang MendukungKesejahteraan MasyarakatKP JumlahRekomendasi dan/atau inovasi hasil Riset yangdiusulkan atau direkomendasikanuntuk DijadikanBahanKebijakan 20
1. PenelitiandanPengembangan Iptek DayaSiangProduk dan Bioteknologi KP
a. Rekomendasi Riset PengolahanProduk yang dihasilkan JumlahRisetRekomendasi KebijakanPengolahanProduk 5
b. Datadan/atauInformasi Riset PengolahanProduk yangdihasilkan JumlahRisetDatadan/atau Informasi PengolahanProduk 1
c. KomponenInovasi Teknologi Pengolahan Produk yangdihasilkan JumlahRisetKomponenInovasi Teknologi PengolahanProduk 3
d. Inovasi Teknologi PengolahanProduk yang diusulkanuntuk direkomendasikan JumlahRisetInovasi Teknologi PengolahanProduk Yang Terekomendasikanuntuk Masyarakat dan/atauIndustri 2
e. LayananPenatausahaan ProsentasePemenuhanLayanan PenatausahaanLitbangDayaSaing Produk danBioteknologi KP (%) 100
2. PenelitianSosial Ekonomi dan AnalisisKebijakanKelautan danPerikanan
a. Rekomendasi Kebijakan PembangunanKP yang dihasilkan JumlahRisetRekomendasi KebijakanPembangunanKP 12
b. Model Sosial Ekonomi SektorKP yangdihasilkan JumlahRisetModel Sosial Ekonomi SektorKP 2
c. LayananPenatausahaan ProsentasePemenuhanLayanan PenatausahaanPenelitianSosial Ekonomi KP (%) 100
3. PenelitiandanPengembangan Iptek Perikanan
a. Rekomendasi danmasukan KebijakanLitbang Perikanan JumlahRekomendasi danMasukan KebijakanRiset Perikanan(paket) 10
b. KajianStok SumberDaya Perikanandi WPP NRI yang Dihasilkan JumlahRisetWilayahPengelolaan Perikanan(WPP) Laut yang Terindentifikasi Karakteristiknya 5
c. KajianStok SumberDaya Perikanandi KPP PUD yang Dihasilkan JumlahRisetKawasanPengelolaan PerikananPerairanUmumDaratan (KPP PUD) yangteridentifikasi Karakteristiknya 3
d. Datadan/atauInformasi Riset Perikananyang Dihasilkan JumlahRisetDatadan/atau Informasi Riset Perikanan 5
e. BahanUsulanHak KekayaanIntelektual (HKI)/RilisHasil Perikanan JumlahBahanUsulanHak KekayaanIntelektual (HKI)/Rilis Hasil Riset Perikanan 1
f. KomponenInovasi PerikananyangDihasilkan JumlahKomponenInovasi Perikanan 3
g. Inovasi Teknologi PerikananyangDiusulkan untuk Direkomendasikan Riset InovasiTeknologi Perikanan yangterekomendasikanuntuk Masyarakat dan/atauIndustri 1
h. LayananPenatausahaan PersentasePemenuhanLayanan PenatausahaanLitbangPerikanan (%) 100
4. PenelitiandanPengembangan Iptek SumberDayaLautdan Pesisir
a. RekomendasiKebijakan RisetKelautanyang dihasilkan JumlahRekomendasi Riset Kelautan 11
b. Datadan/atauInformasi RisetKelautanyang dihasilkan JumlahDatadan/atauInformasi RisetKelautan(paket) 9
c. WPP yangterpetakan karakteristik dandinamika laut JumlahRisetWPP yangterpetakan karakteristikdandinamikalaut 1
d. KawasanPesisiryang terpetakansumberdayanya JumlahRisetKawasanPesisiryang terpetakansumberdayanya 1
e. KomponenInovasi Kelautanyangdihasilkan JumlahKomponenInovasiKelautan (paket) 3
f. SentraNelayanyang terbangunSistemInformasi KP JumlahSentraNelayanyang TerbangunSistemInformasi Nelayan (akumulasi) 67
g. Saranaprasaranariset kelautan JumlahSaranaPrasaranaRiset Kelautanyangtersedia(Paket) 7
h. LayananPenatausahaan ProsentasePemenuhanLayanan PenatausahaanLitbang SumberdayaLautdanPesisir(%) 100
5. DukunganManajemendan PelaksanaanTugasTeknis LainnyaBadanPenelitiandan PengembanganKelautandan Perikanan
a. kebijakanpembangunan kelautandanperikanan yangefektif Fasilitasianalisiskebijakandan dukunganstrategisBalitbangKP 5
b. IndeksKompetensidanIntegritas lingkupBalitbangKP 78 PeningkatanNilaiKinerja ReformasiBirokrasiBalitbangKP A(81)
c. Humas, PelayananPublik danKerjasamayang difasilitasi Presentaseunitkerjayang menerapkansistemmanajemen pengetahuanyangterstandar(%) 60
d. Perencanaan, programdan anggaransertamonitoring danevaluasiberdasarkan dataterkinidanakurat NilaiSAKIP BalitbangKP A
e. Administrasikeuangan, pengelolaanBMN, Layanan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, sertaTata UsahadanRumahTangga lingkupBalitbangKP NilaikinerjaanggaranBalitbangKP Baik (83)
f. 1) Persentasepembayarangajidan tunjanganpegawai BalitbangKP (%) 100 2) Persentasepemenuhanlayanan perkantoran lingkupBalitbangKP (%) 100 Produk hukum, administrasikepegawaian, organisasidantatalaksana berdasarkanreformasi LayananPerkantorandan Penatausahaanlingkup BalitbangKP
H.
Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 521,200,250
1. Terwujudnyakesejahteraan masyarakat KP PertumbuhanPDB Perikanan(%) 9,5
2. Terwujudnyakepatuhan pelakuusahakelautandan perikanandalamekspor, impor danantar area
a. Persentasekepatuhan (compliance) pelakuusahaKP terhadapketentuanperaturan perundangundangankelautandan perikanan (%) 76
b. Tingkat keberhasilanpengawasan di exit danentry point wilayah perbatasan(%) 74
c. Penolakanekspor hasil perikanan per negaramitra ≤10
3. Terwujudnyapencegahan penyebaranHPIK, pengendalianmutudan keamananhayati ikanyang partisipatif, bertanggungjawabdan berkelanjutan
a. Unit Pengolahanikanyang memenuhi persyaratanekspor (unit) 675
b. Persentasejumlahjenispenyakit ikankarantinayangdicegah penyebarannyaantar zona(%) 88
1. SistemPerkarantinaandan KeamananHatyati Ikan
a. Penyakit ikaneksotik yang dicegahmasuk kedalam wilayahRI Persentasi penyakit ikaneksotik yangdicegahmasuk kedalam wilayahRI (%) 80
b. Penanganankasus pelanggaranperkarantinaan dankeamananhayati ikan Persentasepenanganankasus pelanggaranPerkarantinaandan keamananhayati Ikanyang diselesesaikan(%) 95
c. Sebaranjenisikanyang dilindungi, dilarangdan bersifat invasif yang teridentifikasi Lokasi yangteridentifikasi jenis ikanyangdilindungi, dilarang dan/ataubersifat invasif 56
d. Sebaranpenyakit ikan karantinayang teridentifikasi Lokasi yangdiidentifikasi dari penyebaranpenyakit ikan karantina(lokasi) 220
e. Sertifikat kesehatanikan yangditerbitkan 1) Jumlahsertifikasi kesehatanikan ekspor yangmemenuhi standar (sertifikat)
33.500 2) Jumlahsertifikasi kesehatanikan domestik yangmemenuhi standar (sertifikat)
155.000
f. Instalasi karantinaikan yangditetapkan Jumlahinstalasi karantinaikan milik pihak ketigayanglayak untuk ditetapkan(unit) 240
g. Unit UsahaPembudidayaan Ikan(UUPI) yang menerapkan CKIB JumlahUnit UsahaPembudidayaan Ikan(UUPI) yangmenerapkan CaraKarantinaIkanyangBaik (CKIB) (unit) 175
h. LayananPenatausahaan karantinadankeamanan hayati ikan PersentasepenatausahaanPusat KrantinaIkandanKeamanan Hayati Ikan yangtepat waktu(%) 100
2. Sistem JaminanMutu dan Keamanan Hasil Perikanan
a. Produk perikanan yang masuk ke dalam wilayah RI yang sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan Persentase produk perikanan yang masuk ke dalamwilayah RI yang sesuai denganpersyaratanmutu dankeamananhasil perikanan (%) 77
b. Peta perairanlaut dari cemaran marine biotoxin dan logam berat Lokasi Perairan Laut yang teridentifikasi dari cemaran Marine Biotoxin dan Logam Berat (lokasi) 3
c. Lokasi yang terkendali kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya Lokasi yang terpantau kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya (lokasi) 20
d. UPI yang memenuhi persyaratan ekspor Jumlah Unit Pengolahan Ikan yang teregistrasi negara mitra (unit) 160
e. Sertifikat mutu produk perikanan yang diterbitkan Jumlah sertifikasi mutu produk ekspor
78.000
f. UPI yang menerapkan sistem traceability Jumlah pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability (UPI) 120
g. Sertifikat penerapan sistem jaminan mutu (HACCP) yang diterbitkan Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan
1.325
h. Kasus penahanan dan penolakan ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan Persentase penanganan kasus pelanggaran sistem mutu dan keamanan hasil perikananyang diselesesaikan(%) 95
i. Layanan Penatausahaan Sertifikasi Mutu dan Hasil Perikanan Persentase penatausahaanPusat Sertifikasi Mutu dan Kemanan Hasil Perikanan yang tepat waktu (%) 100
3. Pengendalian Sistem PerkarantinaanIkan dan Sistem JaminanMutu
a. Penerapan sistem manajemem mutu pada laboratoriumpenguji 1). Jumlah Unit Kerja lingkup otoritas kompeten yang menerapkan Sistem Pengendalian Mutu (unit kerja) 26 2). Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen inspeksi ISO 17020 (unit) 6 3). Jumlah laboratorium yang memenuhi persyaratan laboratorium penguji 19
b. Lokasi exit dan entry point wilayah perbatasan yang terlayani danterawasi Tingkat keberhasilan pengawasan di exit dan entry point wilayah perbatasan (%) 74
c. LaboratoriumAcuan HPIK dan MKHP 1). Jumlah RSNI metode pengujian 5 2). Jumlah metode uji yang divalidasi 4 3). Jumlah jenis parameter uji yang di profisiensi 4
d. Kerjasama perkarantinaan ikan dan mutu hasil perikanan 1). Jumlah negara yang harmonis/kerjasama dalam sistem perkarantinaanikan, mutu dan keamanan hasil perikananserta keamanan hayati ikan (MoU/MRA/Approval) 38 2). Jumlah perjanjian kerja sama antar lembaga di bidang perkarantinaan ikan, mutu dankeamananhasil perikanan, serta keamananhayati ikan 3 3). Jumlah kerjasama bilateral, regional, multilateral di bidang perkarantinaanikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan 4
e. Kebijakan publik perkarantinaan, keamanan hayati, mutu dan keamanan hasil perikanan 1). Jumlah kebijakan publik bidang perkarantinaanikan, yang diselesaikan (dokumen) 2 2). Jumlah kebijakan publik bidang mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan (kebijakan) 2
f. Layanan Penatausahaan Pusat Standarisasi, Kepatuhan dan Kerjasama Persentase penatausahaanPusat Standarisasi, Kepatuhan dan Kerjasama yang tepat waktu (%) 100
4. DukunganManajemendan PelaksanaanTugasTeknis LainnyaBKIPM
a. Layananfungsional, organisasi dan kepegawaianyang profesional danberbasis kompetensi 1) Indekskompetensidanintegritas (%) 77 2) TenagaFungsionalPengendali HamaPenyakitIkan(PHPI) dan PengawasMutu(Wastu) yang mengikutiujikompetensi(orang) 100
b. Layananhukum,organisasi danhubunganmasyarakat yanghandaldanmudah diakses 1) Jumlahunitkerjayangmenerapkan sistemmanajemenpengetahuan yangterstandar(%) 80 2) NilaiKinerjaRBlingkupBKIPM A (82,5)
c. PerencananProgramdan Anggaran,Monitoringdan Evaluasiyangefisiendan akuntabel 1) NilaiKinerjaanggaranlingkup BKIPM Baik (83) 2) NilaiSAKIP BKIPM A
d. Layananperkantoran yang efisiendanakuntabel 1) Persentasepembayarangajidan tunjangankinerjapegawaiBKIPM 100 2) Persentasepemenuhanlayanan perkantoranBKIPM 100
e. Administrasikeuangan, pengelolaanBMN,Layanan PengadaanBarang/Jasa Pemerintahyangefisiendan akuntabel Persentaselayananadministrasi keuangan,pengelolaanBMN, LayananPengadaanBarang/Jasa Pemerintah 100 I.
Pengawasandan PeningkatanAkuntabilitas Aparatur KKP 78,855,369 TerwujudnyabirokrasiKKP yangefektif,efisien,dan berorientasipadalayanan prima Batastoleransimaterialitastemuan PengawasEksternaldaritotal anggaranKKP (%) <1 NilaiIntegrityAssessment KKP
8.5 NilaiEvaluasiAkuntabilitasKinerja KKP A NilaiEvaluasiatasimplementasi ReformasiBirokrasiKKP A JumlahUnitKerjaBerstatusWBK (Kumulatif) 7 LevelKapabilitasItjen(IACM) 3 LevelMaturitasImplementasi SistemPengendalianInteren(SPI) KKP 2
1. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat I dan Pelaksana Pembangunan KP
a. Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat I 1). Persentase perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup Mitra Inspektorat I 100 2). Level MaturitasImplementasi SPI KKP 2 3). Batastoleransi materialitastemuan PengawasEksternal pada mitra Inspektorat I terhadap total anggaran KKP (%) < 1 4). Nilai Evaluasi Pelayanan Publik mitra Inspektorat I
8.5 5). Evaluasi AkuntabilitasKinerja mitra Inspektorat I A 6). Nilai Evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi mitra Inspektorat I A 7). Level MaturitasSPI mitra Inspektorat I 2 8). Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Mitra Inspektorat I 75 9). Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup mitra Inspektorat I (per tahun) 4 10). Persentase cakupan lokasi Pengawasan pelaksanaan Program Prioritaspada mitra Inspektorat I 60 11). Jumlah Unit Kerja mitra Inspektorat I yang dipersiapkan menjadi WBK(Wilayah Bebas 3 12). Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup Mitra Inspektorat I 83 13). Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) lingkup Inspektorat I 83 14). Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran & pengukuran kinerja lingkup Inspektorat I (%) 95
2. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat II dan Pelaksana Pembangunan KP
a. Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat II 1). Persentase perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup Mitra Inspektorat II 100 2). Nilai Evaluasi Pelayanan Publik KKP
8.5 3). Batastoleransi materialitastemuan PengawasEksternal pada mitra Inspektorat II terhadap total anggaran KKP < 1 4). Nilai Evaluasi Pelayanan Publik mitra Inspektorat II
8.5 5). Evaluasi AkuntabilitasKinerja mitra Inspektorat II A 6). Nilai Evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi mitra Inspektorat II A 7). Level MaturitasSistem Pengendalian Intern (SPI) mitra Inspektorat II 2
8). Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Mitra Inspektorat II 75 9). Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup mitra Inspektorat II (per tahun) 4 10). Persentase cakupan lokasi Pengawasan pelaksanaan Program Prioritaspada mitra Inspektorat II 60 11). Jumlah Unit Kerja mitra Inspektorat II yang dipersiapkan menjadi WBK 3 12). Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup Mitra Inspektorat II 83 13). Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) lingkup Inspektorat II 83 14). Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran & pengukuran kinerja lingkup Inspektorat II (%) 95
3. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat III dan Pelaksana Pembangunan KP Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat III 1). Persentase perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup Mitra Inspektorat III 100 2). Evaluasi AkuntabilitasKinerja KKP A 3). Batastoleransi materialitastemuan PengawasEksternal pada mitra Inspektorat III terhadap total anggaran KKP < 1 4). Nilai Evaluasi Pelayanan Publik mitra Inspektorat III
8.5 5). Evaluasi AkuntabilitasKinerja mitra Inspektorat III A 6). Nilai Evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi mitra Inspektorat III A 7). Level MaturitasSPI mitra Inspektorat III 2 8). Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Mitra Inspektorat III 75 9). Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup mitra Inspektorat III (per tahun) 4 10). Persentase cakupan lokasi Pengawasan pelaksanaan Program Prioritaspada mitra Inspektorat III (%) 60 11). Jumlah Unit Kerja mitra Inspektorat III yang dipersiapkan menjadi WBK(Wilayah Bebas Korupsi) 3 12). Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup Mitra Inspektorat III 83
13). Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) lingkup Inspektorat III 83 14). Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran& pengukuran kinerja lingkupInspektorat III (%) 95
4. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat IV dan Pelaksana Pembangunan KP
a. Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat IV 1). Persentase perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkupMitra Inspektorat IV 100 2). Nilai Evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi KKP A 3). Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal padamitra Inspektorat IV terhadap total anggaran KKP < 1 4). Nilai Evaluasi Pelayanan Publik mitra Inspektorat IV
8.5 5). Evaluasi Akuntabilitas Kinerja mitra Inspektorat IV A 6). Nilai Evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi mitra Inspektorat IV A 7). Level Maturitas SPI mitra Inspektorat IV 2 8). Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkanuntuk perbaikan kinerja lingkupmitra Inspektorat 75 9). Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup mitra Inspektorat IV (per tahun) 4 10). Persentase cakupan lokasi Pengawasan pelaksanaan Program Prioritas padamitra Inspektorat IV 60 11). Jumlah Unit Kerja mitra Inspektorat IV yang dipersiapkan menjadi WBK 3 12). Persentase pelaksanaan penugasan danpelaporanpengawasanyang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup Mitra Inspektorat IV 83 13). Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat IV (Program Kerja Pengawasan Tahunan) 83 14). Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran& pengukuran kinerja lingkupInspektorat IV (%) 95
5. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat V dan Pelaksana Pembangunan KP
a. Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat V dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Lingkup KKP 1). Persentase perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkupMitra Inspektorat V 100 2). Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dari total anggaran KKP (%) < 1 3). Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal padamitra Inspektorat V terhadap total anggaran KKP (%) < 1 4). Evaluasi Akuntabilitas Kinerja mitra Inspektorat V A 5). Nilai Evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi mitra Inspektorat V A 6). Level Maturitas SPI mitra Inspektorat V 2
7). Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup mitra Inspektorat V 75 8). Persentase jumlah rekomendasi pengawasan dengan tujuan tertentu yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja KKP 60 9). Jumlah Unit Kerja Berstatus WBK (Kumulatif) 7 10). Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup KKP dan mitra Inspektorat V (per tahun) 2 11). Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup Mitra Inspektorat V 83 12). Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat V 83 13). Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran & pengukuran kinerja lingkup Inspektorat V (%) 95
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Kelautan dan Perikanan Laporan Peningkatan Kapabilitas Pengawasan 1). Indeks Efektivitas Kebijakan Pemerintah 7 2). Nilai Penerapan RB Itjen A 3). Nilai SAKIP Itjen A 4). Indeks persepsi pegawai KKP terhadap Itjen
3.8 5). Level Kapabilitas Itjen (IACM) 3 6). Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Itjen (%) 60 7). Persentase penggunaan informasi pengawasan berbasis IT Lingkup Itjen (%) 70 8). Indeks kompetensi dan integritas 75 9). Persentase pegawai Itjen yang memenuhi standar diklat (%) 60 10). Nilai kinerja anggaran Itjen (%) 88 11). Tingkat kepatuhan terhadap SAP (%) 100 12). Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai Itjen (%) 100 13) Persentase pemenuhan layanan perkantoran Itjen(%) 100 J.
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP 547,788,952
1. ASN KKP yang kompeten, profesional dan berintegritas Indek kompetensi dan integritas KKP (%) 79
2. Manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) 60
3. Birokrasi KKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
a. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KKP (nilai) A (81)
b. Nilai AKIP KKP (nilai) A (84)
4. Anggaran pembangunan KP yang efisien dan akuntabel
a. Nilai Kinerja anggaran KKP (%) 83
b. Opini atas Laporan Keuangan KKP WTP(5)
5. Kerjasama implementatif dan hubungan masyarakat yang efektif
a. Jumlah Dokumen Kerjasama yang telah diimplementasikan (dokumen) 32
b. Rasio jumlah pemberitaan yang negatif dibandingkan total pemberitaan tentang KKP(%) <8
1. Pengelolaan Keuangan KKP
a. Layanan Manajemen Keuangan 1). Tingkat Kepatuhan terhadap SPI 100 2). Tingkat Ketaatan terhadapStandar Akuntansi Pemerintah (SAP) 100 3). Kecukupan Informasi Pelaksanaan Anggaran KKP 100 4). Kecukupan pengungkapandalam Laporan Keuangan KKP 100
b. Layanan Perkantoran Persentase pemenuhan layanan perkantoran (%) 12
c. Layanan internal (Overhead) Persentase pemenuhan layanan internal (%) 12
2. Pengelolaan Administrasi dan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan TugasKKP
a. Layanan Rumah Tangga Persentase pencapaian standar pelayanan dalampengelolaan rumah tangga kantor pusat KKP sesuai SOP (%) 87
b. Layanan Pimpinan Pesentase pencapaian standar pelayanan ketatausahaan pimpinan sesuai SOP (%) 89
c. Layanan Persuratan dan Arsip Persentase pencapaian standar pelayanan administrasi persuratan administrasi persuratan dan kearsipan KKP serta ketatausahaan Biro sesuai SOP (%) 89
d. Layanan Pengadaan, Perizinan Terpadu dan Pengelolaan BMN Setjen Persentase pencapaian standar pelayanan dalampengelolaan BMN Setjen sesuai SOP (%) dan persentase pemenuhan layanan pengadaan danperizinan terpadu 75
e. Layanan Pengadaan Sarana dan Prasarana Persentase Pemenuhan Kebutuhan Prasarana Kantor 80
f. Layanan Perkantoran Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai SETjen danpersentasepemenuhanlayanan perkantoran Setjen 100
3. Pengelolaan Kerjasama KP dan Hubungan Masyarakat
a. Laporan Hasil Analisis Kerjasama Bilateral Jumlah Dokumen Kerjasama yang telah diimplementasikan (dokumen) 6
b. Laporan Hasil Analisis Kerjasama Regional dan Multilateral Jumlah Dokumen Kerjasama yang telah diimplementasikan (dokumen) 7
c. Laporan Hasil AnalisisKerja Sama Antar Lembaga Jumlah dokumen kerjasama yang telah diimplementasikan (dokumen) 19
d. Layanan Kehumasan Rasio jumlah pemberitaanyang negatif dibandingkan total pemberitaan tentang KKP(%) <8
e. Layanan Perkantoran Layanan perkantoran (bulan) 16
4. Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Pelaporan KKP
a. Layanan Perncanaan Umum Jumlah layananperencanaan umum yang dihasilkan (dokumen) 3
b. Layanan Perencanaan Programdan Anggaran Jumlah layananperencanaan programdan anggaran yang dihasilkan (dokumen) 3
c. Layanan Pengelolaan Kinerja Jumlah layananpengelolaan kinerja yang dihasilkan (dokumen) 3
d. Layanan Monitoring, Evaluasi, danPelaporan Jumlah layananmonitoring, evaluasi dan pelaporan yang dihasilkan (dokumen) 3
e. Layanan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggarandan Monev PembangunanKP di Provinsi Jumlah layananpembinaandan koordinasi perencanaan, penganggarandan monev pembangunanKP di provinsi (dokumen) 34
5. Penyiapan Produk Hukumdan Penataan Organisasi KKP
a. Peraturan Perundangan Bidang PT, PB, BPSDM KP, PDSPKP dan KIPM Jumlah Peraturan Perundangan Bidang PT, PB, BPSDM KP, PDSPKP dan KIPM (dokumen) 21
b. Jumlah peraturan perundangan bidang Kesekretariatan, Litbang, PRL, Datin, SDKP dan Pengawasan Internal Jumlah pertauran perundangan bidang Kesekretariatan, Litbang, PRL, Datin, SDKP dan Pengawasan Internal (dokumen) 25
c. Naskah perjanjian dan advokasi hukum 1) Jumlah rancangan naskah perjanjinan di bidang KP (dokumen) 25 2) Advokasi hukumdi bidang KP 30
d. Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana 1) Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata kerja pusat 1 2) Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata kerja UPT 1 3) Jumlah dokumen analisisjabatan di lingkungan kkp 1 4) Jumlah laporan Evaluasi Analisis BebanKerja Unit Organisasi di Lingkungan KKP 1 5) Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Organisasi KKP 1 6) Jumlah laporan Penghargaan Adibakti Mina Bahari 1
e. Layanan Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
f. Layanan perkantoran Terlaksananya layanan perkantoran Biro Hukum(bulan) 12
6. Pengelolaan Kepegawaian KKP
a. Layanan usulan perencanaan pengembangan dan pembinaan kediplinan pegawai 1). Pelayanan Usulan Perencanaan 3 2). Pelayanan Usulan Pengembangan 8 3). Pelayanan Disiplin dan Etika Pegawai 3
b. Pelayanan Pengangkatan, Kepangkatan, Pemberhentian, Pensiun dan mutasi pegawai lainnya yang tepat waktu 1). Pelayanan pengangkatan, kepangkatan struktural dan fungsional umum 3 2). Pelayanan pengankatan, kepangkatan struktural dan fungsional umum 4 3). Pelayanan Kepangkatan fungsional dan mutasi lainnya 2 4). Pelayanan pemberhentian, pensiun dan pemindahan pegawai 1
c. Layanan Administrasi dan Pengembangan jabatan Fungsional 1). Pelayanan Pengembangan Jabatan Fungsional 3 2). Pelayanan Pengelolaan Jabatan Fungsional 3 3). Pelayanan Pembinaan Jabatan Fungsional 3
d. Jumlah Pelayanan Ketataushaan dan Informasi Data Kepegawaian 1). Layanan data dan informasi kepegawaian KKP 5
2). Layanankelengkapankepegawaian KKP 4 3). Layananketatusahaandan pimpinansatker 21 4). Kebutuhanperkantoran 12 5). Layananperkantoran(%) 100
6. PengelolaanDataStatistik dan Informasi KP
a. Layanandatadaninformasi 1). Pesentasepartisipasi aktif unit eselonI lingkupKKP dalam menggunakanlayananSIDATIK (%) 100 2). Persentaseunit kerjayang menerapkansistemmanajemen pengetahuanyangterstandar (%) 60 3). IndekspemanfaataninformasiKP berbasisIT >81
b. Layananinternal LayananOperasional dan Koordinasi kegiatan(%) 100
c. Layananperkantoran persentasepemenuhanlayanan perkantoranpusdatin(%) 100
7. PengelolaanModal Usaha KelautandanPerikanan
a. LayananPengelolaan PenyaluranModal Usaha TerwujudnyalayananPengelolaan PenyaluranModalUsaha 11
b. LayananPerkantoran LayananperkantoranLPMUKP (bulan) 12 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, SUSI PUDJIASTUTI