PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 53-permen-kp-2016 Tahun 2016 tentang Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan Dan Perikanan Tahun 2017 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi Dan Ditugaskan Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan

PERMEN Nomor 53-permen-kp-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. 2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. 4. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. 5. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 7. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. 8. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. 9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal lingkup Kementerian. 10. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian. 11. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bidang kelautan dan perikanan di daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 21

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2016 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUSI PUDJIASTUTI Diundangan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 53/PERMEN-KP/2016 TENTANG LINGKUP URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017 YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA DEKONSENTRASI DAN DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA TUGAS PEMBANTUAN PERSYARATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PENANDATANGAN SPM, DAN BENDAHARA PENGELUARAN 1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA): a. Pegawai Negeri Sipil; b. Kepala dinas provinsi yang membidangi kelautan dan perikanan untuk Dana Dekonsentrasi; dan Kepala dinas Provinsi atau Kepala dinas kabupaten/kota yang membidangi kelautan dan perikanan untuk Tugas Pembantuan; c. sehat jasmani dan rohani, mampu, jujur, tidak terlibat tindak kejahatan/pelanggaran dan kasus kerugian negara; dan d. tidak mempunyai hubungan keluarga dekat dengan Bendahara. 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): a. Pegawai Negeri Sipil; b. serendah-rendahnya menduduki Jabatan Administrator (setara Eselon III); c. memiliki integritas; d. memiliki disiplin tinggi; e. memiliki tanggung jawab atas kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas; f. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi, nepotisme; g. wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah; h. menguasai peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara dan perbendaharaan negara; i. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau bendahara; j. tidak mempunyai hubungan keluarga dekat dengan bendahara; dan k. tidak dalam status Masa Persiapan Pensiun (MPP). 3. Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM): a. Pegawai Negeri Sipil; b. serendah-rendahnya menduduki jabatan pengawas (setara Eselon IV) pada bagian yang membidangi keuangan, diutamakan Jabatan Administrator (setara Eselon III) yang membidangi keuangan; c. tidak menduduki jabatan sebagai KPA/PPK; d. menguasai peraturan perundang-undangan dibidang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara; e. mampu bersikap mandiri dalam mengambil keputusan di bidang keuangan dan bertanggung jawab secara pribadi atas segala keputusan sehubungan dengan pelaksanaan tugas; f. sehat jasmani dan rohani, mampu, jujur, tidak terlibat tindak kejahatan/pelanggaran dan kasus kerugian negara; dan g. tidak dalam status Masa Persiapan Pensiun (MPP). 4. Bendahara Pengeluaran: a. Pegawai Negeri Sipil; b. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk.I – II/d; c. pendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat; d. diutamakan mempunyai sertifikat bendahara; e. sehat jasmani dan rohani, mampu, jujur, tidak terlibat tindak kejahatan/pelanggaran dan kasus kerugian negara; f. mampu bersikap mandiri dalam mengambil keputusan di bidang keuangan dan bertanggung jawab secara pribadi atas segala keputusan sehubungan dengan pelaksanaan tugas; dan g. tidak dalam status Masa Persiapan Pensiun (MPP). MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUSI PUDJIASTUTI

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21