PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 45-permen-kp-2017 Tahun 2017 tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

PERMEN Nomor 45-permen-kp-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi, karena pejabat yang bersangkutan berhalangan tetap. 2. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi, karena pejabat yang bersangkutan berhalangan sementara. 3. Berhalangan tetap adalah keadaan tidak melaksanakan tugas dan jabatan disebabkan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, dibebaskan dari jabatan, atau diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil. 4. Berhalangan sementara adalah keadaan tidak dapat melaksanakan tugas dan jabatan karena sedang melakukan pendidikan dan pelatihan/kursus, kunjungan kerja ke daerah atau ke luar negeri, sakit, cuti, menunaikan ibadah haji, atau alasan lain yang serupa dengan itu. 5. Pejabat adalah Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, dan Pejabat Fungsional. 6. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan pimpinan tinggi pada Kementerian. 7. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. 8. Sekretaris Unit Kerja Eselon I adalah pimpinan unit Sumber Daya Manusia Aparatur di Sekretariat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal, atau Sekretariat Badan di lingkungan Kementerian. 9. Unit Sumber Daya Manusia Aparatur Sekretariat Jenderal adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal yang melaksanakan penyusunan perencanaan, pengembangan, pembinaan, mutasi, dan administrasi jabatan fungsional sumber daya manusia aparatur. 10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 11. Pejabat Administrasi adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan administrasi pada Kementerian. 12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 13. Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Kementerian. 14. Pejabat Definitif adalah pegawai aparatur sipil negara/ pejabat pemerintahan yang menduduki jabatan pimpinan tinggi dan administrasi yang telah secara resmi dilantik dan diambil sumpah jabatan untuk menduduki jabatan negeri. 15. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. 16. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENUNJUKAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi yang kosong karena pejabatnya berhalangan tetap harus ditunjuk Pejabat sebagai Plt. (2) Pejabat sebagai Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. untuk jabatan: 1) Pimpinan Tinggi Madya, setara atau menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau menduduki jabatan fungsional paling rendah jenjang Ahli Utama. 2) Pimpinan Tinggi Pratama, setara atau menduduki Jabatan Administrator atau menduduki jabatan fungsional paling rendah jenjang Ahli Madya. 3) Administrator, setara atau menduduki Jabatan Pengawas atau menduduki jabatan fungsional paling rendah jenjang Ahli Muda dan/atau Penyelia. 4) Pengawas, setara atau menduduki jabatan pelaksana atau menduduki Jabatan Fungsional paling rendah jenjang Ahli Pertama dan/atau Mahir. 5) Pelaksana, setara atau menduduki Jabatan Fungsional paling rendah jenjang Terampil. b. cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas; c. memiliki penilaian prestasi kerja selama 1 (satu) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik; dan d. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin.

Pasal 7

(1) Pejabat yang akan ditunjuk sebagai Plt. diusulkan oleh: a. Sekretaris Jenderal untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk Jabatan Administrator; d. Pejabat Administrator untuk Jabatan Pengawas; dan e. Pejabat Pengawas untuk Jabatan Pelaksana. (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pejabat definitif dinyatakan berhalangan tetap dengan mempertimbangkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). (3) Pejabat yang diusulkan sebagai Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat perintah oleh: a. Menteri untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk Jabatan Administrator; d. Pejabat Administrator untuk Jabatan Pengawas; dan e. Pejabat Pengawas untuk Jabatan Pelaksana. (4) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diusulkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penunjukan Plt. dilakukan oleh: a. Sekretaris Jenderal untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama; b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk Jabatan Administrator, Pengawas, dan Pelaksana.

Pasal 8

Pejabat yang ditunjuk sebagai Plt. wajib menandatangani Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pejabat yang ditunjuk sebagai Plt.: a. tidak dilantik; b. tidak diambil sumpah jabatan; dan c. tidak dibebaskan dari jabatan definitifnya.

Pasal 10

(1) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Administrasi yang kosong karena pejabatnya berhalangan sementara harus ditunjuk Pejabat sebagai Plh. (2) Pejabat sebagai Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. untuk jabatan: 1) Pimpinan Tinggi Madya, setara atau menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau menduduki jabatan fungsional paling rendah jenjang Ahli Utama. 2) Pimpinan Tinggi Pratama, setara atau menduduki Jabatan Administrator atau menduduki jabatan fungsional paling rendah jenjang Ahli Madya. 3) Administrator, setara atau menduduki Jabatan Pengawas atau menduduki jabatan fungsional paling rendah jenjang Ahli Muda dan/atau Penyelia. 4) Pengawas, setara atau menduduki jabatan pelaksana atau menduduki Jabatan Fungsional paling rendah jenjang Ahli Pertama dan/atau Mahir. 5) Pelaksana, setara atau menduduki Jabatan Fungsional paling rendah jenjang Terampil. b. cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas; c. memiliki penilaian prestasi kerja selama 1 (satu) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik; dan d. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin.

Pasal 11

(1) Pejabat yang akan ditunjuk sebagai Plh. diusulkan oleh: a. Sekretaris Jenderal untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk Jabatan Administrator; d. Pejabat Administrator untuk Jabatan Pengawas; dan e. Pejabat Pengawas untuk Jabatan Pelaksana. (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pejabat definitif dinyatakan berhalangan sementara. (3) Dalam hal berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mendadak/tidak direncanakan, atasan langsung dapat menunjuk Plh. pejabat secara langsung. (4) Pejabat yang diusulkan sebagai Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat perintah oleh: a. Menteri untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk Jabatan Administrator; d. Pejabat Administrator untuk Jabatan Pengawas; dan e. Pejabat Pengawas untuk Jabatan Pelaksana.

Pasal 12

Pejabat yang ditunjuk sebagai Plh.: a. tidak dilantik; b. tidak diambil sumpah jabatan; dan c. tidak dibebaskan dari jabatan definitifnya.

BAB Kesatu

Pejabat Plt.

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Pasal 8

Pejabat yang ditunjuk sebagai Plt. wajib menandatangani Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pejabat yang ditunjuk sebagai Plt.: a. tidak dilantik; b. tidak diambil sumpah jabatan; dan c. tidak dibebaskan dari jabatan definitifnya.

BAB Kedua

Pejabat Plh.

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Pasal 12

Pejabat yang ditunjuk sebagai Plh.: a. tidak dilantik; b. tidak diambil sumpah jabatan; dan c. tidak dibebaskan dari jabatan definitifnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2013 tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Pejabat Struktural di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1139), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2017 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUSI PUDJIASTUTI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45/PERMEN-KP/2017 TENTANG PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN FORMAT PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : …………………….. Pangkat/Golongan : …………………….. Jabatan : …………………….. Dalam rangka menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.)/Pelaksana Harian (Plh.) ………………….. (nama jabatan dan unit organisasi Eselon I), dengan ini menyatakan bahwa saya: 1. tetap melaksanakan tugas dan kewajiban saya pada jabatan definitif sebagai ……………………………. (nama jabatan dan unit organisasi Eselon I) 2. dalam melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.)/Pelaksana Harian (Plh.): a. berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; b. bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas; c. menjaga kerahasiaan jabatan dan organisasi; d. menghindari benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas; dan e. memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dan melaksanakan tugas secara konsisten. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. …………..,…………………………. Mengetahui Yang Membuat Pernyataan, (pejabat yang menugaskan) (pejabat Pelaksana Tugas) …………………………………. ………………………………………. NIP. NIP. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUSI PUDJIASTUTI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45/PERMEN-KP/2017 TENTANG PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN A. FORMAT SURAT PERINTAH SEBAGAI PELAKSANA TUGAS YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN KOP GARUDA SURAT PERINTAH SEBAGAI PELAKSANA TUGAS NOMOR MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib administrasi kepegawaian yang disebabkan ….. (jabatan yang ditinggalkan) berhalangan tetap, maka perlu MENETAPKAN pejabat sebagai Pelaksana Tugas; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu MENETAPKAN Surat Perintah Sebagai Pelaksana Tugas ….. (jabatan yang ditinggalkan); Dasar : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ….. tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. …; MEMERINTAHKAN: Kepada: Nama : ….. (Pejabat yang ditunjuk) NIP. : ….. Pangkat, Golongan/ruang : ….. Jabatan : ..... (jabatan yang sedang dipangku) Untuk: 1. terhitung mulai tanggal ….. disamping Jabatannya sebagai ….. (Jabatan yang sedang dipangku) ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas ….. (jabatan yang sedang kosong) pada ….. (instansi/unit kerja jabatan 1yang sedang kosong). 2. sebagai Pelaksana Tugas ..... (diisi nama jabatan yang berhalangan) diberi kewenangan untuk: a. MENETAPKAN sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja; b. MENETAPKAN kenaikan gaji berkala; c. MENETAPKAN cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara; d. MENETAPKAN surat penugasan pegawai; e. menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi; f. memberikan izin belajar; g. memberikan izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrasi; h. memberikan izin tidak masuk kerja; dan i. ….. 3. sebagai Pelaksana Tugas ….. (diisi nama jabatan yang berhalangan), tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil atau MENETAPKAN keputusan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai dan mutasi lainnya. 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di ….. pada tanggal ….. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, NAMA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN B. FORMAT SURAT PERINTAH SEBAGAI PELAKSANA TUGAS YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT PIMPINAN TINGGI ATAU PEJABAT ADMINISTRASI KOP UNIT KERJA SURAT PERINTAH SEBAGAI PELAKSANA TUGAS NOMOR PEJABAT PIMPINAN TINGGI ATAU PEJABAT ADMINISTRASI,*) Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib administrasi kepegawaian yang disebabkan ….. (jabatan yang ditinggalkan) berhalangan tetap, maka perlu MENETAPKAN pejabat sebagai Pelaksana Tugas; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu MENETAPKAN Surat Perintah Sebagai Pelaksana Tugas ….. (jabatan yang ditinggalkan); Dasar : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ….. tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. ...; MEMERINTAHKAN: Kepada: Nama : ….. (Pejabat yang ditunjuk) NIP. : ….. Pangkat, Golongan/ruang : ….. Jabatan : ..... (jabatan yang sedang dipangku) Untuk: 1. terhitung mulai tanggal ….. disamping Jabatannya sebagai ….. (Jabatan yang sedang dipangku) ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas ….. (jabatan yang sedang kosong) pada ….. (instansi/unit kerja jabatan yang sedang kosong). 2. sebagai Pelaksana Tugas ..... (diisi nama jabatan yang berhalangan) diberi kewenangan untuk: a. MENETAPKAN sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja; b. MENETAPKAN kenaikan gaji berkala; c. MENETAPKAN cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara; d. MENETAPKAN surat penugasan pegawai; e. menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi; f. memberikan izin belajar; g. memberikan izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrasi; h. memberikan izin tidak masuk kerja; dan i. ….. 3. sebagai Pelaksana Tugas ….. (diisi nama jabatan yang berhalangan), tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil atau MENETAPKAN keputusan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai dan mutasi lainnya. 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di ….. pada tanggal ….. Nama Jabatan yang menunjuk Nama pejabat yang menunjuk NIP. ….. *) pilih yang sesuai MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUSI PUDJIASTUTI LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45/PERMEN-KP/2017 TENTANG PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN A. FORMAT SURAT PERINTAH SEBAGAI PELAKSANA HARIAN YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI KOP GARUDA SURAT PERINTAH SEBAGAI PELAKSANA HARIAN NOMOR MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib administrasi kepegawaian yang disebabkan ….. (jabatan yang ditinggalkan) berhalangan sementara, maka perlu MENETAPKAN pejabat sebagai Pelaksana Harian; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu MENETAPKAN Surat Perintah Sebagai Pelaksana Harian ….. (jabatan yang ditinggalkan); Dasar : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ….. tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. ...; MEMERINTAHKAN: Kepada: Nama : ….. (Pejabat yang ditunjuk) NIP. : ….. Pangkat, Golongan/ruang : ….. Jabatan : ..... (jabatan yang sedang dipangku) Untuk: 1. terhitung mulai tanggal ….. disamping Jabatannya sebagai ….. (Jabatan yang sedang dipangku) ditunjuk sebagai Pelaksana Harian ….. (jabatan yang sedang kosong) pada ….. (instansi/unit kerja jabatan yang sedang kosong). 2. sebagai Pelaksana Harian ..... (diisi nama jabatan yang berhalangan) diberi kewenangan untuk: a. MENETAPKAN sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja; b. MENETAPKAN kenaikan gaji berkala; c. MENETAPKAN cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara; d. MENETAPKAN surat penugasan pegawai; e. menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi; f. memberikan izin belajar; g. memberikan izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrasi; h. memberikan izin tidak masuk kerja; dan i. ….. 3. sebagai Pelaksana Harian ….. (diisi nama jabatan yang berhalangan), tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil atau MENETAPKAN keputusan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai dan mutasi lainnya. 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di ….. pada tanggal ….. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, NAMA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN B. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH SEBAGAI PELAKSANA HARIAN YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT PIMPINAN TINGGI ATAU PEJABAT ADMINISTRASI SURAT PERINTAH SEBAGAI PELAKSANA HARIAN NOMOR PEJABAT PIMPINAN TINGGI ATAU PEJABAT ADMINISTRASI, *) Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib administrasi kepegawaian yang disebabkan ….. (jabatan yang ditinggalkan) berhalangan sementara, maka perlu MENETAPKAN pejabat sebagai Pelaksana Harian; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu MENETAPKAN Surat Perintah Sebagai Pelaksana Harian ….. (jabatan yang ditinggalkan); Dasar : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ….. tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. ....; MEMERINTAHKAN: Kepada: Nama : ….. (Pejabat yang ditunjuk) NIP. : ….. Pangkat, Golongan/ruang : ….. Jabatan : ..... (jabatan yang sedang dipangku) Untuk: 1. terhitung mulai tanggal ….. disamping Jabatannya sebagai ….. (Jabatan yang sedang dipangku) ditunjuk sebagai Pelaksana Harian ….. (jabatan yang sedang kosong) pada ….. (instansi/unit kerja jabatan yang sedang kosong). 2. sebagai Pelaksana Harian ..... (diisi nama jabatan yang berhalangan) diberi kewenangan untuk: a. MENETAPKAN sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja; b. MENETAPKAN kenaikan gaji berkala; c. MENETAPKAN cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara; d. MENETAPKAN surat penugasan pegawai; e. menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi; f. memberikan izin belajar; g. memberikan izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrasi; h. memberikan izin tidak masuk kerja; dan i. ….. 3. sebagai Pelaksana Harian ….. (diisi nama jabatan yang berhalangan), tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil atau MENETAPKAN keputusan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai dan mutasi lainnya. 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di ….. pada tanggal ….. Nama Jabatan yang menunjuk Nama Pejabat yang menunjuk NIP. ….. *) pilih yang sesuai MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUSI PUDJIASTUTI

Peraturan Menteri Nomor 45-permen-kp-2017 Tahun 2017 tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

Pasal 19