PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 43-permen-kp-2018 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

PERMEN Nomor 43-permen-kp-2018 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

NILAI-NILAI DASAR

Pasal 3

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap ASN di lingkungan Kementerian meliputi: a. cerdas (smart); b. akuntabel; c. integritas; d. loyalitas; e. inovatif; f. kerja sama; g. disiplin; h. profesional; dan i. pelayanan prima.

Pasal 4

Koreksi

(1) Cerdas (smart) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a untuk mewujudkan ASN di lingkungan Kementerian yang berpikir positif, optimis dan berwawasan luas serta mampu menyelesaikan tugas- tugas pekerjaan/ kedinasan yang diberikan, dan mampu mengambil keputusan dengan cepat dan akurat. (2) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b untuk mewujudkan ASN di lingkungan Kementerian yang jujur, tanggung jawab, dan dapat dipercaya. (3) Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c untuk mewujudkan ASN di lingkungan Kementerian yang patuh pada peraturan perundang-undangan dan moral yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (4) Loyalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d untuk mewujudkan ASN di lingkungan Kementerian yang setia dan taat kepada unit kerja, Kementerian, dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (5) Inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e untuk mewujudkan ASN di lingkungan Kementerian yang mampu berfikir kreatif dan berdaya guna demi kemajuan unit kerja, Kementerian, dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f untuk mewujudkan ASN di lingkungan Kementerian yang mampu bekerjasama dengan baik antara atasan, bawahan, dan sesama, mempunyai solidaritas, serta berorientasi pada kemanfaatan. (7) Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g merupakan perwujudan sikap mental dan perilaku ASN di lingkungan yang mencerminkan ketaatan dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan. (8) Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h merupakan keahlian di lingkungan Kementerian dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. (9) Pelayanan prima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i untuk memberikan pelayanan dengan sebaik- baiknya kepada pihak terkait yang membutuhkan pelayanan.

BAB IV

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 5

Koreksi

Setiap ASN di lingkungan Kementerian dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada kode etik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik PNS, wajib melaksanakan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di lingkungan Kementerian yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Koreksi

(1) Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa kewajiban dan larangan yang harus dilaksanakan oleh ASN di lingkungan Kementerian. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian; b. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif di lingkungan Kementerian; c. saling menghargai dan menghormati serta bersikap santun kepada sesama ASN di lingkungan Kementerian, bawahan, atasan, dan masyarakat; d. memberikan pelayanan secara profesional, responsif, tepat sasaran, terbuka, tepat waktu, taat aturan, adil, serta tidak diskriminatif terhadap pemangku kepentingan (stakeholder) Kementerian; e. menjaga dan meningkatkan nama baik serta martabat ASN di lingkungan Kementerian; f. menjaga dan menjalin rasa solidaritas dan soliditas sesama ASN di lingkungan Kementerian; g. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri; h. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja instansi Kementerian; i. menjalin kerja sama secara kooperatif baik internal Kementerian maupun dengan kementerian/lembaga lain; j. mematuhi standar operasional prosedur Kementerian yang telah ditetapkan; k. bertanggung jawab dalam menggunakan, memelihara, dan mengamankan semua barang milik negara yang dikelola oleh Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; l. berperan aktif dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Kementerian; m. inovasi terhadap pengembangan diri maupun Instansi; n. berani mengambil keputusan secara cepat dan tepat sesuai dengan kewenangannya; o. memiliki komitmen, dedikasi, perhatian, dan kepedulian yang tinggi dalam menjalankan tugas; p. membangkitkan kesadaran dan rasa memiliki (ownership) terhadap Kementerian dan sektor kelautan dan perikanan; dan q. merencanakan dan menggunakan anggaran Kementerian secara jelas, efisien, dan tepat sasaran. (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. memberikan keterangan/informasi dan/atau data bidang kelautan dan perikanan yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang; b. menyalahgunakan jabatan atau instansi Kementerian untuk kepentingan pribadi atau golongan; c. bertindak selaku perantara bagi seseorang, pengusaha di bidang kelautan dan perikanan dan barang/jasa lainnya, atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan dari Kementerian; d. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan ASN di lingkungan Kementerian, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan.

BAB VI

TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Dalam hal terdapat dugaan pelangaran Kode Etik dan Kode Perilaku dan/atau disiplin oleh ASN di lingkungan Kementerian, maka Pejabat yang Berwenang dapat membentuk Tim Pemeriksa. (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk berdasarkan Surat Pembentukan Tim Pemeriksa yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang. (3) Dalam hal anggota Tim Pemeriksa lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil. (4) Jabatan dan pangkat Anggota Tim Pemeriksa tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN di lingkungan Kementerian yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik dan/atau disiplin. (5) Dalam hal dugaan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin dilakukan oleh ASN di lingkungan Kementerian di unit pelaksana teknis (UPT) dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terpenuhi, keanggotaan Tim Pemeriksa dapat berasal dari pejabat di lingkungan Kementerian Pusat setelah berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal melalui kepala biro yang menangani bidang sumber daya manusia aparatur. (6) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan: a. memanggil ASN di lingkungan Kementerian yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dan/atau disiplin untuk diperiksa; b. memanggil orang lain atau pihak terkait untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan; dan c. melaporkan hasil pemeriksaan yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang untuk selanjutnya dilaporkan kepada Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di lingkungan Kementerian.

Pasal 9

(1) Pemanggilan kepada ASN di lingkungan Kementerian yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa atau Pejabat yang Berwenang. (2) Apabila pada tanggal yang seharusnya ASN di lingkungan Kementerian diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya diperiksa pada pemanggilan pertama. (3) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh ASN di lingkungan Kementerian yang diperiksa dan Tim Pemeriksa. (4) Berita Acara Pemeriksaan dibuat dan ditandatangani oleh anggota Tim Pemeriksa yang memeriksa dan ASN di lingkungan Kementerian yang diperiksa. (5) Dalam hal ASN di lingkungan Kementerian yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut cukup ditandatangani oleh Tim Pemeriksa yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam BAP, bahwa ASN di lingkungan Kementerian yang diperiksa tidak bersedia menandatangani BAP. (6) ASN di lingkungan Kementerian yang dipanggil oleh Tim Pemeriksa atau Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak hadir memenuhi panggilan pertama dan kedua, maka dianggap menyetujui BAP yang dibuat dan ditandatangani oleh semua anggota Tim Pemeriksa atau Pejabat yang Berwenang. (7) Bentuk dan format BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 10

Koreksi

(1) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dibentuk setiap 1 (satu) tahun sekali. (2) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota; b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap Anggota; c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan d. Seluruh pejabat eselon I sebagai Anggota. (3) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil. (4) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku bersidang apabila terdapat dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dan/atau disiplin yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Kementerian berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa atau Pejabat yang Berwenang. (5) Susunan dan keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 11

(1) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tanpa dihadiri ASN di lingkungan Kementerian yang diperiksa. (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui suara terbanyak. (3) Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan paling kurang 1 (satu) orang anggota. (4) Dalam hal Ketua dan Sekretaris berhalangan hadir dalam sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, maka sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dapat menunjuk Ketua dan Sekretaris sidang pengganti dari anggota Majelis Kode Etik yang hadir. (5) Keputusan Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku berupa Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku. (6) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku memberikan rekomendasi kepada Pejabat yang Berwenang untuk menjatuhkan sanksi moral dan/atau hukuman disiplin kepada ASN di lingkungan Kementerian yang terbukti melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku dan/atau disiplin PNS. (7) Bentuk dan format Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik kepada Pejabat yang Berwenang menjatuhkan sanksi moral dan/atau hukuman disiplin sebagai bahan dalam MENETAPKAN keputusan penjatuhan sanksi moral dan/atau disiplin.

Pasal 13

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2018 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUSI PUDJIASTUTI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA Lembar Persetujuan No Jabatan Paraf 1. Sekretaris Jenderal 2. Plt. Karo SDM Aparatur 3. Karo Hukum dan Organisasi LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43/PERMEN-KP/2018 TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RAHASIA SURAT PANGGILAN I/II NOMOR ............................................. 1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara: Nama : ......................................................... NIP : ......................................................... Pangkat/Gol. : ......................................................... Jabatan : ......................................................... Unit Kerja : ......................................................... Untuk menghadap kepada: Nama : ......................................................... NIP : ......................................................... Pangkat/Gol. : ......................................................... Jabatan : ......................................................... Unit Kerja : ......................................................... Pada: Hari : ......................................................... Tanggal : ......................................................... Jam : ......................................................... Tempat : ......................................................... Untuk diperiksa/diminta keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran ...............................................................................**) 2. Demikian untuk dilaksanakan. ........................................... Atasan langsung/Ketua/Wakil Ketua Majelis Kode Etik*) Nama.................................. NIP. ................................... Tembusan: 1. ...................................... 2. ...................................... 3. ...................................... *) Coret yang tidak perlu **) Tulis pelanggaran yang diduga dilakukan oleh ASN yang bersangkutan MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUSI PUDJIASTUTI Lembar Persetujuan No Jabatan Paraf 1. Sekretaris Jenderal 2. Plt. Karo SDM Aparatur 3. Karo Hukum dan Organisasi LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43/PERMEN-KP/2018 TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RAHASIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN NOMOR............................................. Pada hari ini ............ tanggal ............ bulan ............. tahun ............ saya/Tim Pemeriksa*) 1. Nama : ......................................................... NIP : ......................................................... Pangkat/Gol. : ......................................................... Jabatan : ......................................................... Unit Kerja : ......................................................... 2. Nama : ......................................................... NIP : ......................................................... Pangkat/Gol. : ......................................................... Jabatan : ......................................................... Unit Kerja : ......................................................... 3. dst.... berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*) ...................... telah melakukan pemeriksaan terhadap: Nama : ......................................................... NIP : ......................................................... Pangkat/Gol. : ......................................................... Jabatan : ......................................................... Unit Kerja : ......................................................... Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ......... angka ....... huruf ....... PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010. 1. Pertanyaan: ............................................................................................ Jawaban: ............................................................................................ 2. Pertanyaan: ............................................................................................ Jawaban: ............................................................................................ 3. dst..... Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang dimintai keterangan : Pejabat yang meminta keterangan : Nama 1. Nama NIP NIP Tanda tangan Tanda tangan 2. Nama NIP Tanda tangan 3. dst. *) Coret yang tidak perlu MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUSI PUDJIASTUTI Lembar Persetujuan No Jabatan Paraf 1. Sekretaris Jenderal 2. Plt. Karo SDM Aparatur 3. Karo Hukum dan Organisasi LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43/PERMEN-KP/2018 TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Kepada Yth. .......................... di ......................... RAHASIA REKOMENDASI SIDANG MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NOMOR .............................................. Dengan ini kami laporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ........ tanggal ........ bulan ...... tahun ......., saya/Majelis Kode Etik*) telah melakukan pemeriksaan terhadap: Nama : ......................................................... NIP : ......................................................... Pangkat/Gol. : ......................................................... Jabatan : .......................................................... Unit Kerja : ........................................................... Berdasarkan hasil pemeriksaan, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan …. **) berupa ….. Berdasarkan sidang Majelis Kode Etik hari ….. tanggal…, Majelis Kode Etik merekomendasikan pegawai yang bersangkutan untuk: i. Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) karena melanggar ketentuan …**) yaitu ... ii. Dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan karena melanggar ketentuan ... **) yaitu ... Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut diatas merupakan kewenangan .................***). Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan. Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang melaporkan (Ketua Majelis Kode Etik) (Nama) .................................. (NIP) ................................. Tembusan: 1. ........................ 2. ........................ 3. dst. *) coret yang tidak perlu. **) isilah sesuai dengan ketentuan yang dilanggar ***) isilah sesuai Pejabat yang Berwenang menjatuhkan hukuman disiplin. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUSI PUDJIASTUTI Lembar Persetujuan No Jabatan Paraf 1. Sekretaris Jenderal 2. Plt. Karo SDM Aparatur 3. Karo Hukum dan Organisasi LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43/PERMEN-KP/2018 TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN A. Surat Panggilan Untuk Menerima Surat Keputusan Pejabat yang Berwenang tentang Penjatuhan Sanksi Moral dan/atau Disiplin Surat Panggilan Untuk Menerima Surat Keputusan Sanksi Moral dan/atau Disiplin Kepada Yth. .................................... di .............................. 1. Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada: a. Nama ............................................................. b . NIP ............................................................. c. Pangkat, gol./ruang ............................................................. d . Jabatan ............................................................. e. Unit Organisasi ............................................................. Pada: a. Hari ............................................................. b . Tanggal ............................................................. c. Jam ............................................................. d . Tempat ............................................................. Untuk menerima Keputusan ... Nomor ... tanggal ... tentang .... 2. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan. ………………………..*) Pejabat yang memanggil Nama …………………. NIP …………………. Tembusan Yth 1. ……………………………………………………………. 2. Pejabat lain yang dianggap perlu. *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan Lembar Persetujuan No Jabatan Paraf 1. Sekretaris Jenderal 2. Karo SDM Aparatur 3. Karo Hukum dan Organisasi B. Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Pejabat yang Berwenang tentang Penjatuhan Sanksi Moral dan/atau Disiplin BERITA ACARA PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI MORAL DAN/ATAU DISIPLIN ------ Pada hari ini ........... tanggal ............. bulan ........... tahun dua ribu ............., bertempat di ........................................, saya .................. Pangkat, gol./ruang ............................ jabatan ............................... dengan disaksikan oleh: 1. Nama : ............................................................................ NIP. : ............................................................................ Pangkat, gol./ruang : ............................................................................ Jabatan : ............................................................................ Unit Kerja : ............................................................................ 2. Nama : ............................................................................ NIP. : ............................................................................ Pangkat, gol./ruang : ............................................................................ Jabatan : ............................................................................ Unit Kerja : ............................................................................ ............................................................................ telah menyampaikan 1 (satu) lembar Surat Keputusan .............. Nomor……tanggal...........................tahun…………………Tentang…… kepada: Nama : ................................................................. NIP. : ................................................................. Pangkat, Gol./ruang : ................................................................. Jabatan/pekerjaan : ................................................................. Unit Kerja : ................................................................. Demikian Berita Acara Penyerahan/Penyampaian Keputusan ini saya buat dengan sebenarnya Mengingat sumpah jabatan dan untuk menguatkannya ditandatangani bersama pada waktu dan tempat tersebut di atas. Yang menerima, Yang menyerahkan, ……………………………………… NIP. ...................... ……………………………………… NIP. ...................... SAKSI-SAKSI: Nama : Nama : Pangkat, Gol./ruang : Pangkat, Gol./ruang : NIP. : NIP. : Tanda tangan : Tanda tangan : MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUSI PUDJIASTUTI Lembar Persetujuan No Jabatan Paraf 1. Sekretaris Jenderal 2. Plt. Karo SDM Aparatur 3. Karo Hukum dan Organisasi LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43/PERMEN-KP/2018 TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RAHASIA KEPUTUSAN ……………………………..*) NOMOR ……………… DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ……………………………………………,*) Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan … Nomor … tanggal … telah dibentuk Tim Pemeriksa untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh saudara ………. NIP. ………. Jabatan ………. Unit kerja …………; b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal ….. Saudara ... terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ….**) dan MEMUTUSKAN untuk ….; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu MENETAPKAN Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara ….. yang berupa pernyataan tertutup/terbuka***); Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1974 Noor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3890); 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4450); 3. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5135); 4. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6037 ); 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5135); MEMUTUSKAN MENETAPKAN : KESATU : Menjatuhkan sanksi moral berupa …………***) melalui pernyataan secara terbuka/tertutup****) kepada Saudara Nama ………………………………………. NIP ………………………………………. Pangkat ………………………………………. Jabatan ………………………………………. Unit Kerja ………………………………………. karena terbukti melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku bagi ASN di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di ................... pada tanggal .................... (Pejabat yang Berwenang) NAMA ……………………….. NIP …………………………… Tembusan Yth : 1. ………………………………; 2. Kepala Biro SDM Aparatur; 3. dst. *) Pejabat yang Berwenang menjatuhkan sanksi moral **) Ketentuan yang dilanggar ***) Sanksi moral yang diberikan ****) Coret yang tidak perlu MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUSI PUDJIASTUTI

(1) Pejabat yang Berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari: a. Menteri, bagi ASN di lingkungan Kementerian yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya atau setara pejabat struktural eselon I; b. pejabat pimpinan tinggi madya atau setara pejabat struktural eselon I, bagi ASN di lingkungan Kementerian yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara pejabat struktural eselon II di lingkungannya; c. pejabat pimpinan tinggi pratama atau setara pejabat struktural eselon II, bagi ASN di lingkungan Kementerian yang menduduki jabatan administrator atau setara pejabat struktural eselon III dan pejabat fungsional tertentu di lingkungannya; d. pejabat administrator atau setara pejabat struktural eselon III, bagi ASN di lingkungan Kementerian yang menduduki jabatan pengawas atau setara pejabat struktural eselon IV di lingkungannya; e. pejabat pengawas atau setara pejabat struktural eselon IV, bagi ASN di lingkungan Kementerian yang menduduki jabatan pelaksana atau setara pejabat struktural eselon V, fungsional umum dan Calon PNS di lingkungannya; dan f. pejabat pelaksana atau setara pejabat struktural eselon V, bagi ASN di lingkungan Kementerian yang menduduki jabatan fungsional umum dan Calon PNS di lingkungannya. (2) Pejabat yang Berwenang menjatuhkan hukuman disiplin merupakan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin PNS. (3) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang secara berjenjang. (4) Penjatuhan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang secara berjenjang, dibuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin PNS. (5) Dalam keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis Pelanggaran Kode Etik dan/atau disiplin yang dilakukan. (6) Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka mulai berlaku pada saat ditetapkan dan disampaikan dengan surat panggilan serta dibuat dalam berita acara penyerahan surat Keputusan Pejabat yang Berwenang tentang penjatuhan sanksi moral. (7) Bentuk dan format: a. surat panggilan dan berita acara penyerahan surat Keputusan Pejabat yang Berwenang tentang penjatuhan sanksi moral dan/atau disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran IV; dan b. Keputusan Pejabat yang Berwenang tentang Penjatuhan Sanksi Moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (8) Bentuk dan format Keputusan Pejabat yang Berwenang tentang penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 43-permen-kp-2018 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

BAB VI

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB VII

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VII

Pasal 14