PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 42-permen-kp-2015 Tahun 2015 tentang SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN

PERMEN Nomor 42-permen-kp-2015 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, yang selanjutnya disingkat SPKP, adalah salah satu sistem pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktifitas kapal perikanan. 2. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan. 3. Transmiter SPKP adalah alat yang dipasang dan diaktifkan pada kapal perikanan tertentu yang berfungsi untuk mengirimkan data posisi kapal dan data lainnya dari kapal perikanan secara langsung kepada Pusat Pemantauan Kapal Perikanan dengan bantuan jaringan satelit dalam rangka penyelenggaraan SPKP. 4. Penyedia SPKP adalah badan hukum penyedia transmiter SPKP dan jasa komunikasi satelit yang dapat memberikan layanan komunikasi data pemantauan kapal perikanan. 5. Pengguna SPKP adalah orang perseorangan, perusahaan perikanan, Pemerintah, pemerintah daerah, atau perguruan tinggi yang memiliki atau mengoperasikan kapal perikanan yang menggunakan transmiter SPKP. 6. Airtime fee adalah biaya penggunaan fasilitas satelit yang harus dibayar oleh pengguna SPKP kepada Penyedia SPKP. 7. Surat Keterangan Aktivasi Transmiter, yang selanjutnya disingkat SKAT, adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa transmiter SPKP pada kapal perikanan tertentu telah dipasang, diaktifkan dan dapat dipantau pada Pusat Pemantauan Kapal Perikanan. 8. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. 9. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha di bidang perikanan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 10. Pemilik kapal adalah orang perseorangan warga Negara Republik INDONESIA yang melakukan usaha perikanan. 11. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan. 12. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan. 13. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik INDONESIA, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan INDONESIA, zona ekonomi eksklusif INDONESIA, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Republik INDONESIA. 14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 16. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan SPKP sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan perikanan. (2) Menteri mendelegasikan kewenangan pengelolaan SPKP kepada Direktur Jenderal. (3) Direktur Jenderal dalam pengelolaan SPKP berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.

Pasal 5

Direktur Jenderal sebagai Pengelola SPKP mempunyai tugas: a. menyediakan dan mengoperasikan SPKP; b. menyusun prosedur operasional standar SPKP; c. MENETAPKAN penyedia SPKP; d. melakukan pemantauan terhadap kapal perikanan; e. melakukan pemeriksaan terhadap pengguna SPKP yang tidak mengaktifkan transmiter SPKP; f. memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya untuk pemberian sanksi administratif terhadap kapal perikanan yang melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf e; dan g. menyediakan layanan akses pemantauan kapal perikanan melalui website SPKP dan/atau melalui pesan singkat (Short Message Services Gateway).

Pasal 6

(1) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dalam penyelenggaraan SPKP mempunyai tugas menyampaikan kepada Direktur Jenderal tentang: a. data SIPI dan SIKPI untuk digunakan sebagai basis data SPKP; b. data perorangan atau perusahaan perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dalam satu kesatuan armada; c. data perorangan atau perusahaan perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan dalam satu perusahaan; dan d. data pembekuan atau pencabutan SIPI dan SIKPI paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pembekuan atau pencabutan izin. (2) Direktur Jenderal Perikanan Budidaya dalam penyelenggaraan SPKP mempunyai tugas menyampaikan kepada Direktur Jenderal tentang: a. data SIKPI untuk digunakan sebagai basis data SPKP; dan b. data pembekuan atau pencabutan SIKPI paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pembekuan atau pencabutan izin. (3) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dalam penyelenggaraan SPKP mempunyai tugas: a. melakukan pengembangan SPKP; dan b. memberikan pertimbangan kepada Direktur Jenderal mengenai aspek teknologi dalam rangka penyelenggaraan SPKP.

BAB IV

PENYEDIA SPKP

Pasal 9

Koreksi

(1) Direktur Jenderal menerbitkan surat persetujuan sebagai penyedia SPKP. (2) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan permohonan dari calon penyedia SPKP. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. fotokopi akte pendirian perusahaan; b. fotokopi izin penyelenggaraan jasa multimedia/sistem komunikasi data; c. fotokopi Surat Izin Hak Labuh/Landing Right; d. fotokopi Izin Stasiun Radio (ISR); e. fotokopi surat penunjukan sebagai distributor transmiter SPKP; f. surat keterangan yang menyatakan memiliki colocation server untuk back up database; g. fotokopi sertifikat International Standar Organization 9000; dan h. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan kesanggupan untuk: 1) menjamin ketersediaan transmiter SPKP; 2) memberikan layanan komunikasi data pemantauan kapal perikanan yang terintegrasi dengan sitem di PPKP; 3) melaksanakan pemasangan transmiter SPKP; 4) mempunyai pusat layanan pelanggan; 5) memberikan pelatihan instalasi transmiter SPKP kepada pengguna SPKP; dan 6) memperbaiki transmiter paling lama 2 (dua) hari kerja setelah transmiter diterima, dengan biaya dari pengguna. (4) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan calon penyedia SPKP dan melakukan uji teknis dan uji lapang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan. (5) Uji teknis dan uji lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan melibatkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, maka Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja memberikan surat persetujuan sebagai penyedia SPKP. (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditolak, maka Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja memberikan surat penolakan sebagai penyedia SPKP disertai alasan penolakan dan berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon. (8) Penyedia SPKP yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan surat persetujuan sebagai penyedia SPKP.

Pasal 10

Masa berlakusurat persetujuan penyedia SPKP selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.

Pasal 11

Direktur Jenderal bersama dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan melakukan evaluasi terhadap penyedia SPKP setiap tahun.

BAB V

PEMASANGAN DAN AKTIVASI TRANSMITER SPKP

Pasal 12

Koreksi

(1) Setiap kapal perikanan berukuran >30 GT yang beroperasi di WPPNRI dan di laut lepas wajib memasang transmiter SPKP. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum kapal perikanan melakukan kegiatan perikanan.

Pasal 13

Koreksi

(1) Pengguna SPKP memperoleh Transmiter SPKP dari Penyedia SPKP yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal. (2) Perolehan Transmiter SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembelian.

Pasal 14

(1) Pemasangan transmiter SPKP dilakukan oleh penyedia SPKP bersama pengguna SPKP/nakhoda kapal perikanan yang disaksikan oleh Pengawas Perikanan yang hasilnya dituangkan dalam lembar pemasangan transmiter SPKP. (2) Bentuk dan format lembar pemasangan transmiter SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

(1) Setiap kapal perikanan yang telah memasang transmiter SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib mengaktifkan transmiter SPKP dan dapat dipantau di PPKP. (2) Bagi kapal perikanan yang telah mengaktifkan transmiter SPKP dan terpantau di PPKP diterbitkan SKAT. (3) SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan bukti bahwa transmiter SPKP terpantau secara terus menerus.

Pasal 16

(1) SKAT diterbitkan oleh Direktur Jenderal yang dalam pelaksanaannya diterbitkan oleh Direktur Pemantauan dan Peningkatan Infrastruktur. (2) SKAT berlaku paling lama 1 (satu) tahun. (3) Masa berlaku SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan airtime fee SPKP yang telah dibayarkan.

Pasal 17

(1) Pengguna SPKP untuk memperoleh SKAT harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. fotokopi SIPI atau SIKPI; b. fotokopi bukti pembayaran airtime fee SPKP, selama 1 (satu) tahun; dan c. lembar pemasangan transmiter SPKP. (2) Dalam pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna SPKP wajib mencantumkan nomor telepon seluler dan alamat email. (3) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dan melakukan pemantauan terhadap keaktifan transmiter SPKP paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan. (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, paling lama 1 (satu) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan SKAT. (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, paling lama 1 (satu) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan dan berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon. (6) Bentuk dan format SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PERUBAHAN, PERPANJANGAN, DAN PENGGANTIAN SKAT

Pasal 18

Koreksi

(1) Perubahan SKAT dilakukan apabila: a. terjadi penggantian transmiter SPKP; dan/atau b. terjadi perubahan SIPI atau SIKPI. (2) Pengguna SPKP yang akan melakukan perubahan SKAT karena penggantian transmiter SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. SKAT yang akan dilakukan perubahan; dan b. surat keterangan dari penyedia SPKP tentang penggantian transmiter SPKP. (3) Pengguna SPKP yang akan melakukan perubahan SKAT karena perubahan SIPI atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. SKAT yang akan dilakukan perubahan; dan b. foto kopi SIPI atau SIKPI yang dilakukan perubahan. (4) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dan melakukan pemantauan terhadap keaktifan transmiter SPKP paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan. (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, paling lama 1 (satu) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan SKAT perubahan. (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditolak, paling lama 1 (satu) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan disertai alasan dan berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.

Pasal 19

(1) Perpanjangan SKAT dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SKAT habis. (2) Pengguna SPKP yang akan melakukan perpanjangan SKAT melaporkan kepada Pengawas untuk dilakukan pemeriksaan transmiter SPKP yang hasilnya dituangkan dalam Lembar Pemeriksaan Transmiter SPKP dan disaksikan oleh nakhoda. (3) Bentuk dan format lembar pemeriksaan transmiter SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

(1) Pengguna SPKP yang akan melakukan perpanjangan SKAT harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. fotokopi SKAT; b. fotokopi bukti pembayaran airtime fee untuk SPKP selama 1 (satu) tahun; c. lembar pemeriksaan transmiter SPKP; dan d. fotokopi SIPI atau SIKPI. (2) Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dan melakukan pemantauan terhadap keaktifan transmiter SPKP paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan. (3) Dalam hal permohonan perpanjangan SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, paling lama 1 (satu) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan SKAT. (4) Dalam hal permohonan perpanjangan SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, paling lama 1 (satu) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan disertai alasan dan berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon. (5) SKAT perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkan. (6) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa berlaku SKAT Pengguna SPKP tidak melakukan perpanjangan, maka ketentuan perpanjangan SKAT diberlakukan sama dengan ketentuan penerbitan SKAT baru.

Pasal 21

(1) Penggantian SKAT dilakukan apabila SKAT asli rusak atau hilang. (2) Pengguna SPKP yang akan melakukan penggantian SKAT harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. SKAT asli, untuk SKAT yang rusak; atau b. surat keterangan hilang dari kepolisian, untuk SKAT yang hilang. (3) Direktur Jenderal menerbitkan SKAT pengganti paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan penggantian SKAT diterima secara lengkap dan transmiter SPKP terpantau di PPKP.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN BAGI PENGGUNA SPKP

Pasal 22

Koreksi

(1) Pengguna SPKP berhak: a. memperoleh layanan akses pemantauan kapal perikanan miliknya dan/atau yang menjadi tanggung jawabnya melalui website SPKP dan/atau melalui pesan singkat (Short Message Services Gateway); dan b. memperoleh informasi atas keberadaan kapal perikanan miliknya dan/atau yang menjadi tanggung jawabnya. (2) Pengguna SPKP wajib: a. mengaktifkan transmiter SPKP secara terus menerus; dan b. membawa SKAT asli pada saat kapal perikanan melakukan kegiatan perikanan.

Pasal 23

(1) Pengguna SPKP yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan; b. pembekuan SKAT; dan c. pencabutan SKAT. (2) Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling lama 2 (dua) hari. (3) Sanksi administratif berupa pembekuan SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada Pengguna SKAT apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melaksanakan kewajibannya. (4) Sanksi administratif berupa pembekuan SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan selama 14 (empat belas) hari sejak sanksi dijatuhkan. (5) Sanksi administratif berupa pencabutan SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir dan pemegang SKAT tidak melaksanakan kewajibannya. (6) Pengguna SPKP yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SKAT.

Pasal 24

(1) Pengguna SPKP dilarang memindahkan transmiter SPKP ke kapal perikanan lain. (2) Pengguna SPKP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan saksi administrasi berupa pencabutan SKAT.

Pasal 25

Kewajiban mengaktifkan transmiter SPKP secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dikecualikan, dalam hal: a. transmiter rusak, dengan ketentuan Pengguna SPKP membuat catatan manual posisi kapal setiap 1 (satu) jam dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal pada saat kapal kembali ke pelabuhan; b. kapal docking, denganketentuan Pengguna SPKP memberikan laporan kepada Direktur Jenderal paling lama 1 (satu) bulan sebelum dilaksanakan docking; c. kapal tidak beroperasi, denganketentuan Pengguna SPKP memberikan laporan kepada Direktur Jenderal; dan/atau d. force majeure, denganketentuan Pengguna SPKP memberikan laporan kepada Direktur Jenderal paling lama 1 (satu) minggu sesudah kejadian force majeure.

Peraturan Menteri Nomor 42-permen-kp-2015 Tahun 2015 tentang SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB VIII

Pasal 26

BAB IX

Pasal 27

Pasal 28

BAB X

Pasal 29

BAB XI

Pasal 30

Pasal 31