PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2021 tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2022

PERMEN Nomor 41 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. 2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. 4. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. 5. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 9. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di lingkungan Kementerian. 10. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian. 11. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan di provinsi. 12. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan di kabupaten/kota.

Pasal 14

Koreksi

(1) Kuasa pengguna anggaran satuan kerja Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dijabat oleh kepala Dinas Provinsi. (2) Kuasa pengguna anggaran satuan kerja Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1): a. dijabat oleh kepala Dinas Provinsi, untuk penugasan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah provinsi; dan b. dijabat oleh kepala Dinas Kabupaten/Kota, untuk penugasan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota. (3) Pejabat pembuat komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a harus memenuhi syarat: a. pegawai negeri sipil; b. paling rendah menduduki jabatan administrator/ setara eselon III atau pejabat fungsional; c. memiliki integritas; d. memiliki disiplin tinggi; e. memiliki tanggung jawab atas kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas; f. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas, dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku, serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme; g. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa pemerintah; h. menguasai ketentuan peraturan perundang- undangan bidang keuangan negara dan perbendaharaan negara; i. tidak menjabat sebagai pejabat penanda tangan surat perintah membayar dan/atau bendahara pengeluaran; j. tidak mempunyai hubungan keluarga dekat dengan bendahara pengeluaran; dan k. tidak dalam status masa persiapan pensiun. (4) Pejabat penanda tangan surat perintah membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b harus memenuhi syarat: a. pegawai negeri sipil; b. paling rendah menduduki jabatan pengawas/ setara eselon IV pada bagian yang membidangi keuangan atau pejabat fungsional; c. menguasai ketentuan peraturan perundang- undangan bidang keuangan negara dan perbendaharaan negara; d. mampu bersikap mandiri dalam mengambil keputusan di bidang keuangan dan bertanggung jawab secara pribadi atas segala keputusan sehubungan dengan pelaksanaan tugas; e. sehat jasmani dan rohani, mampu, jujur, tidak terlibat tindak pidana kejahatan/pelanggaran dan kasus kerugian negara; f. tidak menjabat sebagai sebagai pejabat pembuat komitmen dan/atau bendahara pengeluaran; dan g. tidak dalam status masa persiapan pensiun. (5) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c harus memenuhi syarat: a. pegawai negeri sipil; b. pangkat paling rendah pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/d; c. pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat; d. memiliki sertifikat bendahara negara tersertifikasi; e. sehat jasmani dan rohani, mampu, jujur, tidak terlibat tindak pidana kejahatan/pelanggaran dan kasus kerugian negara; f. mampu bersikap mandiri dalam mengambil keputusan di bidang keuangan dan bertanggung jawab secara pribadi atas segala keputusan sehubungan dengan pelaksanaan tugas; g. tidak menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, dan/atau pejabat penanda tangan surat perintah membayar; dan h. tidak dalam status masa persiapan pensiun.

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25