PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAMJABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTANMELALUI PENYESUAIAN

PERMEN Nomor 40 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disebut PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional APJK adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis pengusahaan jasa kelautan. 5. Pejabat Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan yang selanjutnya disingkat APJK adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh PyB untuk melaksanakan analisis pengusahaan jasa kelautan. 6. Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan adalah melaksanakan Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan, dan/atau yurisdiksi yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. 7. Penyesuaian adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional APJK dengan persyaratan tertentu bagi PNS yang telah dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Kebutuhan Jabatan Fungsional APJK adalah jumlah dan susunan Jabatan Fungsional APJK dalam jenjang jabatan tertentu yang diperlukan oleh suatu instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu. 9. Instansi Pembina Jabatan Fungsional APJK yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. 10. Instansi Pengguna adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan instansi daerah. 11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari butir uraian kegiatan yang yang harus dicapai oleh APJK dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh APJK sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

BAB III

TATA CARA PENYESUAIAN

Pasal 6

Koreksi

Tata cara Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK terdiri atas: a. pengusulan; dan b. seleksi administrasi dan portofolio.

Pasal 7

Koreksi

(1) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat mengajukan permohonan usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK melalui Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK kepada PPK Instansi Pembina melalui PyB secara hirarki. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dtembuskan kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut. (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi dokumen: a. salinan sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; b. salinan sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir; c. surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat; d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter; e. salinan sah ijazah pendidikan terakhir sesuai kualifikasi; f. salinan sah penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir; g. daftar riwayat hidup; h. dokumen portofolio yang memuat hasil kerja, tulisan, publikasi, atau hasil kerja lain yang menunjukan kinerja berdasarkan kompetensi sesuai dengan jenjang; i. surat keterangan yang memuat pengalaman mengenai pelaksanaan tugas di bidang pengusahaan jasa kelautan paling singkat 2 (dua) tahun dan ditandatangani oleh PyB; j. surat pernyataan yang menyatakan: 1) bersedia diangkat menjadi Jabatan Fungsional APJK; 2) bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan 3) bersedia untuk melaksanakan kegiatan di bidang Jabatan Fungsional APJK secara aktif. (4) Bentuk dan format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Bentuk dan format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Bentuk dan format daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Bentuk dan format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (8) Bentuk dan format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) PNS yang telah mengajukan permohonan usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK selanjutnya dilakukan seleksi administrasi dan portofolio. (2) Seleksi administrasi dan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Seleksi. (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh direktur jenderal yang menyelenggarkan tugas teknis di bidang pengelolaan ruang laut. (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan susunan keanggotaan: a. ketua; b. sekretaris; dan c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota dengan jumlah ganjil. (5) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur kepegawaian dan paling sedikit 2 (dua) orang dari Jabatan Fungsional APJK atau pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian kinerja Jabatan Fungsional APJK. (6) Dalam hal diperlukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengikutsertakan pihak di luar Instansi Pembina. (7) Proses seleksi administrasi dan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya masa permohonan usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK melalui Penyesuaian.

Pasal 9

Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) bertugas: a. melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional APJK melalui Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK yang diajukan oleh Instansi Pengguna; b. melakukan penelaahan portofolio terhadap PNS yang akan dilakukan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK melalui Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK; c. memberikan penilaian dengan melakukan pemeringkatan terhadap kualifikasi kompetensi dan kinerja berdasarkan persyaratan dokumen dan portofolio; dan d. melaporkan seluruh proses tahapan seleksi administrasi dan portofolio terhadap PNS yang mengikuti Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK kepada direktur jenderal yang menyelenggarkan tugas teknis di bidang pengelolaan ruang laut.

Pasal 10

(1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) menyampaikan hasil seleksi kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi Jabatan Fungsional APJK. (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada direktur jenderal yang menyelenggarkan tugas teknis di bidang pengelolaan ruang laut. (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Instansi Pembina kepada Instansi Pengguna yang memuat informasi: a. PNS dinyatakan lolos seleksi apabila memenuhi persyaratan dokumen dan portofolio; atau b. PNS dinyatakan tidak lolos seleksi apabila tidak memenuhi persyaratan dokumen dan/atau portofolio. (4) Terhadap PNS yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan rekomendasi pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional APJK melalui Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK. (5) Terhadap PNS yang tidak lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b maka Instansi Pembina menyampaikan kembali persyaratan dokumen dan portofolio kepada Instansi Pengguna.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Koreksi

(1) Dalam hal PNS yang dinyatakan lolos seleksi sampai dengan periode pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional APJK melalui Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK, mengalami: a. kenaikan pangkat; b. penyesuaian pendidikan; dan/atau c. penambahan masa kerja, yang tidak mempengaruhi kenaikan jenjang jabatan namun mempengaruhi kenaikan Angka Kredit maka PNS dapat melakukan permohonan penyesuaian rekomendasi pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) sampai dengan batas waktu pelaksanaan Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK. (2) Dalam hal PNS yang dinyatakan lolos seleksi sampai dengan periode pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional APJK melalui Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK mengalami kenaikan pangkat yang mempengaruhi kenaikan jenjang jabatan maka PNS tidak dapat melakukan permohonan penyesuaian rekomendasi pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan wajib mengikuti seleksi ulang Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK. (3) Dalam hal PNS melakukan permohonan penyesuaian rekomendasi pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional APJK dan telah mengikuti seleksi ulang Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka diterbitkan rekomendasi pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional APJK sesuai dengan jenjang jabatannya. (4) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengikuti seleksi ulang Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK dan tetap ingin diangkat ke dalam Jabatan Fungsional APJK melalui Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK maka rekomendasi yang diberikan menggunakan kepangkatan, pendidikan, atau masa kerja yang ditetapkan berdasarkan hasil seleksi penyesuaian yang pertama tetap berlaku dengan syarat kenaikan pangkat terbarunya dibatalkan terlebih dahulu dan dikembalikan ke pangkat sebelumnya. (5) Permohonan penyesuaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Instansi Pengguna kepada Instansi Pembina.

Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAMJABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTANMELALUI PENYESUAIAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

Pasal 16