PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 39-permen-kp-2017 Tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

PERMEN Nomor 39-permen-kp-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. 2. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir. 3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 4. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. 5. Pembudi Daya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan, baik di perairan air tawar, air payau, dan air laut. 6. Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pergaraman. 7. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pasca produksi, pengolahan dan pemasaran garam. 8. Pengolah Ikan adalah setiap orang yang melakukan rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia. 9. Pemasar Perikanan adalah setiap orang yang melakukan kegiatan pemasaran hasil usaha di bidang perikanan untuk diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan. 10. Penyedia Jasa Pengiriman Produk Kelautan dan Perikanan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan Pengiriman Produk Kelautan dan Perikanan. 11. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk INDONESIA. 12. Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Kartu KUSUKA adalah identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan Perikanan. 14. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. 15. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. 16. Badan adalah Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. 17. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 18. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan di provinsi atau kabupaten/kota. Bagian Kedua Fungsi

BAB Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Koreksi

Pasal 2

Kartu KUSUKA berfungsi sebagai: a. identitas profesi Pelaku Usaha kelautan dan perikanan; b. basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha kelautan dan perikanan; c. pelayanan dan pembinaan Pelaku Usaha kelautan dan perikanan; dan d. sarana untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian.

BAB II

PENYELENGGARA

Pasal 4

Koreksi

(1) Penyelenggara Kartu KUSUKA dilaksanakan oleh: a. Sekretariat Jenderal; b. Direktorat Jenderal; c. Badan; d. UPT; e. Dinas provinsi; dan f. Dinas kabupaten/kota. (2) Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk penyelenggaraan Kartu KUSUKA bagi Petambak Garam; b. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk penyelenggaraan Kartu KUSUKA bagi Nelayan; c. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk penyelenggaraan Kartu KUSUKA bagi Pembudi Daya Ikan; dan d. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan untuk penyelenggaraan Kartu KUSUKA bagi Pengolah Ikan dan Pemasar Perikanan.

Pasal 5

(1) Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai kewenangan sebagai berikut: a. membangun dan mengelola sistem basis data Kementerian; dan b. mengelola dan menyajikan data Pelaku Usaha kelautan dan perikanan. (2) Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai kewenangan sebagai berikut: a. mengadakan dan mendistribusikan perangkat keras dan blanko Kartu KUSUKA; dan b. melakukan pendataan, validasi dokumen, dan sosialisasi Kartu KUSUKA sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal. (3) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai kewenangan sebagai berikut: a. mengadakan dan mendistribusikan perangkat keras dan blanko Kartu KUSUKA; dan b. melakukan pendataan, validasi dokumen, dan sosialisasi Kartu KUSUKA sesuai dengan tugas dan fungsi Badan. (4) Dinas provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai kewenangan sebagai berikut: a. mengoordinasikan penyelenggaraan Kartu KUSUKA di provinsi; dan b. mengelola dan menyajikan data Kartu KUSUKA di provinsi. (5) UPT dan Dinas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan huruf f, mempunyai kewenangan sebagai berikut: a. mensosialisasikan fungsi Kartu KUSUKA; b. melakukan verifikasi kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan; c. melaksanakan pencetakan Kartu KUSUKA; dan d. mendistribusi Kartu KUSUKA.

BAB IV

PERSYARATAN DAN MEKANISME PENERBITAN

Pasal 7

Koreksi

(1) Setiap Pelaku Usaha untuk memiliki Kartu KUSUKA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan, melalui kepala Dinas kabupaten/kota atau kepala UPT, dengan melampirkan persyaratan: a. formulir permohonan penerbitan Kartu KUSUKA yang telah diisi; b. fotokopi kartu tanda penduduk orang perseorangan atau penanggung jawab korporasi; c. surat keterangan dari kepala desa/lurah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bekerja sebagai Pelaku Usaha untuk orang perseorangan; dan d. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk korporasi. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah lengkap dan sesuai, petugas Dinas kabupaten/kota atau UPT paling lama 2 (dua) hari kerja memasukan dan/atau mengunggah data Pelaku Usaha ke dalam aplikasi satu data. (3) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, kepala Dinas kabupaten/kota atau kepala UPT menyampaikan penolakan disertai alasan penolakan. (4) Direktorat Jenderal/Badan berdasarkan masukan dan/atau unggahan data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan validasi data Pelaku Usaha paling lama 5 (lima) hari kerja. (5) Dinas Kabupaten/Kota atau UPT melakukan pencetakan dan pendistribusian Kartu KUSUKA paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Bentuk dan format formulir permohonan penerbitan Kartu KUSUKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) Kartu KUSUKA dapat dilakukan perubahan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak Kartu KUSUKA diterbitkan. (2) Perubahan Kartu KUSUKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat perubahan alamat, penanggung jawab korporasi, dan/atau profesi utama Pelaku Usaha.

Pasal 9

(1) Setiap Pelaku Usaha untuk melakukan perubahan Kartu KUSUKA mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan melalui kepala Dinas kabupaten/kota atau kepala UPT, dengan melampirkan persyaratan: a. formulir permohonan perubahan Kartu KUSUKA yang telah diisi; b. fotokopi Kartu KUSUKA yang akan diubah; c. fotokopi kartu tanda penduduk untuk perubahan domisili bagi perorangan atau fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan untuk perubahan domisili bagi badan usaha; dan d. surat keterangan beralih profesi dari kepala desa/ lurah bagi perubahan karena alih profesi. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah lengkap dan sesuai, petugas Dinas kabupaten/kota atau UPT paling lama 2 (dua) hari kerja memasukan dan/atau mengunggah data Pelaku Usaha ke dalam aplikasi 1 (satu) data. (3) Dalam hal permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, kepala Dinas kabupaten/kota atau kepala UPT menyampaikan penolakan disertai alasan penolakan. (4) Direktorat Jenderal/Badan berdasarkan masukan dan/atau unggahan data pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan validasi data Pelaku Usaha paling lama 5 (lima) hari kerja. (5) Dinas kabupaten/kota atau UPT melakukan pencetakan dan pendistribusian Kartu KUSUKA paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Bentuk dan format formulir permohonan perubahan Kartu KUSUKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Perpanjangan Kartu KUSUKA dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Kartu KUSUKA berakhir. (2) Setiap Pelaku Usaha untuk melakukan perpanjangan Kartu KUSUKA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala UPT, dengan melampirkan persyaratan: a. formulir permohonan perpanjangan Kartu KUSUKA yang telah diisi; dan b. fotokopi/scan Kartu KUSUKA yang diperpanjang. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah lengkap dan sesuai, petugas Dinas kabupaten/kota atau UPT paling lama 2 (dua) hari kerja memasukan dan/atau mengunggah data Pelaku Usaha ke dalam aplikasi satu data. (4) Dalam hal permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, kepala Dinas kabupaten/kota atau kepala UPT menyampaikan penolakan disertai alasan penolakan. (5) Direktorat Jenderal/Badan berdasarkan masukan dan/atau unggahan data pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan validasi data Pelaku Usaha paling lama 2 (dua) hari kerja. (6) Dinas kabupaten/kota atau UPT melakukan pencetakan dan pendistribusian kartu KUSUKA paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (7) Bentuk dan format formulir permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Penggantian Kartu KUSUKA dapat dilakukan apabila Kartu KUSUKA rusak atau hilang. (2) Setiap Pelaku Usaha yang akan melakukan penggantian Kartu KUSUKA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan melalui kepala Dinas kabupaten/kota atau Kepala UPT, dengan melampirkan persyaratan: a. kartu dalam hal Kartu KUSUKA rusak; atau b. surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal Kartu KUSUKA hilang. (3) berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah lengkap dan sesuai, petugas Dinas kabupaten/kota atau UPT paling lama 1 (satu) hari kerja menginformasikan status pencetakan ke dalam aplikasi satu data. (4) dalam hal permohonan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, kepala Dinas kabupaten/kota atau kepala UPT menyampaikan penolakan disertai alasan penolakan. (5) Dinas kabupaten/kota atau UPT melakukan pencetakan dan pendistribusian kartu KUSUKA paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan status pencetakan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Bentuk dan format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Setiap Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan penerbitan, perubahan, perpanjangan, dan penggantian sampai dengan penerimaan Kartu KUSUKA tidak dikenai biaya.

BAB Kedua

Perubahan Kartu KUSUKA

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Koreksi

Peraturan Menteri Nomor 39-permen-kp-2017 Tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 1

Pasal 2

BAB Ketiga

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17

BAB IX

Pasal 18

BAB X

Pasal 19

Pasal 20