PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 38-permen-kp-2015 Tahun 2015 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERASAL DARI PUNGUTAN PERIKANAN

PERMEN Nomor 38-permen-kp-2015 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

JENIS PUNGUTAN

Pasal 2

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berukuran diatas 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (GT) yang beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara dan/atau Laut Lepas dikenakan pungutan perikanan. (2) Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. PPP; dan b. PHP.

Pasal 3

Pasal 10

Koreksi

(1) Tata cara pembayaran PPP diatur sebagai berikut: a. Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Perintah Pembayaran PPP (SPP- PPP) berdasarkan persetujuan permohonan SIUP, SIKPI, atau SIPR dalam rangkap 2 (dua), masing- masing disampaikan: 1) lembar I untuk pemohon; dan 2) lembar II untuk pertinggal. b. Berdasarkan SPP-PPP sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemohon menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak On line untuk memperoleh kode billing; c. Berdasarkan kode billing sebagaimana dimaksud dalam huruf b, pemohon melaksanakan pembayaran PPP kepada Bank Persepsi dan menyampaikan bukti bayar kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; d. Pembayaran PPP dan penyampaian bukti bayar kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan; e. Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak SPP-PPP diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, pemohon tidak membayar PPP, permohonan SIUP, SIKPI, dan SIPR dinyatakan batal demi hukum; f. Direktur Jenderal menerbitkan SIUP atau SIKPI baru, perubahan, atau perpanjangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak bukti bayar sebagaimana dimaksud dalam huruf c, diterima; g. Direktur Jenderal menerbitkan SIPR baru atau perpanjangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak bukti bayar sebagaimana dimaksud dalam huruf c, diterima. (2) Tata cara pembayaran PHP diatur sebagai berikut: a. Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Perintah Pembayaran PHP (SPP- PHP) berdasarkan persetujuan permohonan SIPI, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing disampaikan: 1) lembar I untuk pemohon;dan 2) lembar II untuk pertinggal. b. Berdasarkan SPP-PHP sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemohon menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak On line untuk memperoleh kode billing; c. Berdasarkan kode billing sebagaimana dimaksud dalam huruf b, pemohon melaksanakan pembayaran PHP kepada Bank Persepsi dan menyampaikan bukti bayar kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; d. Pembayaran PHP dan penyampaian bukti bayar kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PHP diterbitkan; e. Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak SPP-PHP diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, pemohon tidak membayar PHP, permohonan SIPI dinyatakan batal demi hukum; f. Direktur Jenderal menerbitkan SIPI baru, perubahan, atau perpanjangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak bukti bayar sebagaimana dimaksud dalam huruf c, diterima.

Peraturan Menteri Nomor 38-permen-kp-2015 Tahun 2015 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERASAL DARI PUNGUTAN PERIKANAN

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12