PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 36-permen-kp-2017 Tahun 2017 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan

PERMEN Nomor 36-permen-kp-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

KODE ETIK

Pasal 4

Kode Etik PPNS Perikanan meliputi: a. memperlakukan semua orang sama di hadapan hukum; b. tidak melakukan pertemuan di luar pemeriksaan dengan pihak-pihak yang terkait dengan perkara; c. tidak boleh menolak permintaan pertolongan/bantuan dari masyarakat dengan alasan bukan wilayah hukumnya; d. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi- saksi; e. tidak mempublikasikan tata cara, taktik, dan teknik penyidikan; f. mengamankan dan merawat barang bukti dan/atau awak kapal perikanan; g. dilarang mengambil dan/atau menghilangkan sebagian atau seluruhnya barang yang merupakan satu kesatuan dari barang bukti; h. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan hak asasi manusia; i. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau yang menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan; j. menghormati dan bekerja sama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; k. dilarang melampaui batas kewenangannya; l. wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugas dan perkembangan kasus yang ditanganinya kepada atasan; dan m. setiap keputusan yang diambil tidak diperbolehkan dipengaruhi dan/atau diintervensi oleh siapapun dan/atau apapun.

Pasal 5

(1) Penegakan Kode Etik PPNS Perikanan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta dinas yang membidangi urusan perikanan di provinsi atau kabupaten/kota dilakukan oleh Tim Penegak Kode Etik PPNS Perikanan. (2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unit kerja yang melaksanakan supervisi ketenagaan PPNS Perikanan, unit sumber daya manusia aparatur, dan unit kerja hukum di lingkungan Direktorat Jenderal. (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. satu orang ketua merangkap anggota; b. satu orang sekretaris merangkap anggota; dan c. paling sedikit tiga orang anggota. (4) Dalam hal anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari lima orang maka jumlahnya harus ganjil. (5) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

Tim Penegak Kode Etik PPNS Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas: a. memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh PPNS Perikanan; b. MENETAPKAN ada tidaknya pelanggaran Kode Etik PPNS Perikanan yang dilakukan oleh PPNS Perikanan; dan c. memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal, pimpinan Unit Sumber Daya Manusia Aparatur Sekretariat Jenderal, pimpinan unit kerja pembina kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah, dan menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, terkait bentuk sanksi terhadap PPNS Perikanan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.

Pasal 7

(1) Dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dapat diperoleh dari: a. pengaduan tertulis; b. Pengaduan Secara Elektronik; atau c. temuan atasan PPNS Perikanan. (2) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik PPNS Perikanan dapat menyampaikan pengaduan kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal. (3) Pengaduan terhadap pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jenis pelanggaran, identitas pelapor serta didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

(1) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yang menerima pengaduan dan/atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik PPNS Perikanan wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran tersebut paling lama 5 (lima) hari setelah menerima pengaduan. (2) Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik PPNS Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. (3) Hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik PPNS Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan pendahuluan. (4) Laporan hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Tim Penegak Kode Etik PPNS Perikanan dengan melampirkan berita acara pemeriksaan pendahuluan. (5) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengaduan, Pimpinan unit kerja tidak menindaklanjuti pengaduan tersebut, Direktur Jenderal menugaskan Tim Penegak Kode Etik PPNS Perikanan untuk memeriksa PPNS Perikanan terlapor. (6) Bentuk dan format laporan hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) Dalam hal hasil laporan hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) ditemukan dugaan pelanggaran kode etik, Tim Penegak Kode Etik PPNS Perikanan wajib menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan lanjutan. (2) Dalam hal hasil laporan hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) tidak ditemukan dugaan pelanggaran kode etik, Tim Penegak Kode Etik PPNS Perikanan tidak menindaklanjuti pemeriksaan lanjutan dan menyampaikan pemberitahuan kepada PPNS terlapor dengan tembusan pimpinan unit kerjanya.

Pasal 10

(1) Tim Penegak Kode Etik PPNS Perikanan memanggil PPNS Perikanan terlapor paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). (2) Surat panggilan oleh Tim Penegak Kode Etik PPNS Perikanan disampaikan kepada PPNS Perikanan terlapor paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat kediaman PPNS Perikanan terlapor. (3) Dalam hal PPNS Perikanan terlapor tidak memenuhi panggilan atau menolak panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa alasan yang patut dan wajar, maka Tim Penegak Kode Etik PPNS Perikanan dapat menerbitkan surat panggilan kedua. (4) Dalam hal PPNS Perikanan terlapor dipanggil untuk kedua kalinya, tetapi tidak memenuhi panggilan atau tetap menolak untuk hadir dalam pemeriksaan, Tim Penegak Kode Etik PPNS Perikanan dapat melakukan pemeriksaan lanjutan tanpa kehadiran PPNS Perikanan terlapor.

Pasal 11

(1) Pemeriksaan lanjutan terhadap PPNS Perikanan terlapor dilakukan secara tertutup. (2) Dalam melakukan pemeriksaan lanjutan, Tim Penegak Kode Etik PPNS dapat menghadirkan saksi atau pihak lain yang terkait untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan.

Pasal 12

(3) Hasil pemeriksaan lanjutan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan lanjutan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penegak Kode Etik PPNS Perikanan dan PPNS Perikanan terlapor yang diperiksa. (4) Bentuk dan format laporan hasil pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 13 (1) Laporan hasil pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dijadikan bahan pertimbangan Tim Penegak Kode Etik PPNS Perikanan untuk menyusun rekomendasi. (2) Dalam hal PPNS Perikanan terlapor terbukti melakukan pelanggaran, rekomendasi Tim Penegak Kode Etik PPNS Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada: a. Direktur Jenderal; b. Unit kerja pembina kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah, apabila status PPNS Perikanan tersebut merupakan PNS di lingkungan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota; c. Unit Sumber Daya Manusia Aparatur Sekretariat Jenderal, apabila status PPNS Perikanan tersebut merupakan PNS di lingkungan Kementerian; dan/atau d. Kementerian yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. (3) Dalam hal PPNS Perikanan terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran, Tim Penegak Kode Etik PPNS Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pimpinan unit kerja dengan tembusan kepada PPNS Perikanan terlapor. (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pimpinan unit kerja menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PPNS Perikanan terlapor. (5) Bentuk dan format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 36-permen-kp-2017 Tahun 2017 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB Ketiga

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15