PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 35-permen-kp-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Melalui Penyesuaian/Inpassing

PERMEN Nomor 35-permen-kp-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan guna memenuhi kebutuhan -- 4 -- organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu. 2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 4. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. 5. Analis Pasar Hasil Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan analisis pasar hasil perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan analisis pasar hasil perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS. 7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 8. Pejabat Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan adalah Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. -- 5 -- 9. Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan adalah Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. 10. Unit Kerja adalah unit kerja eselon II atau unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau unit kerja eselon II atau unit pelaksana teknis daerah pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. 11. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB III

TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 6

Koreksi

(1) Pimpinan Unit Kerja mengidentifikasi PNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan untuk selanjutnya diusulkan kepada: a. pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian di Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan untuk PNS di lingkungan Kementerian; atau b. Sekretaris Daerah untuk selanjutnya diusulkan kepada pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian di Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan untuk PNS di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. -- 9 -- (2) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan: a. salinan ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; b. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; c. salinan penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; d. surat pernyataan dari atasan langsung dan/atau pimpinan Unit Kerja yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih dan telah menjalankan tugas di bidang Analis Pasar Hasil Perikanan paling singkat 2 (dua) tahun; e. surat pernyataan yang menyatakan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan; f. surat keterangan dari atasan langsung yang menyatakan bahwa PNS: 1. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat; 2. tidak sedang menjalankan tugas belajar; dan 3. tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara. (3) Pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian di Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan melakukan verifikasi terhadap: a. kebenaran dan keabsahan usulan beserta berkas yang dilampirkan sesuai dengan yang dipersyaratkan; b. tingkat kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan; dan -- 10 -- c. tingkat pendidikan, pangkat dan golongan ruang, masa kerja kepangkatan terakhir untuk menentukan jenjang jabatan, dan jumlah angka kredit dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan. (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lengkap atau tidak sesuai dengan persyaratan, pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian di Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan mengembalikan usulan Penyesuaian/ Inpassing tersebut kepada pimpinan Unit Kerja di lingkungan Kementerian atau Sekretaris Daerah di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota disertai dengan alasan. (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah lengkap atau sesuai dengan persyaratan, pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian di Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan harus menyampaikan usulan untuk dilakukan uji kompetensi kepada Pejabat Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan. (6) Penyampaian usulan untuk dilakukan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dengan melampirkan: a. formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan; dan b. data dan hasil verifikasi administrasi PNS yang akan mengikuti Penyesuaian/Inpassing. (7) Bentuk dan format surat pernyataan dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. -- 11 --

Pasal 7

(1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Pejabat Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan melaksanakan uji kompetensi kepada PNS yang diusulkan mengikuti Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan. (2) Pejabat Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan dalam melaksanakan uji kompetensi membentuk tim penguji kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan. (3) Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pejabat Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan disampaikan kepada: a. pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian di Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan untuk PNS di lingkungan Kementerian; atau b. Sekretaris Daerah untuk PNS di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 8

Bagi PNS yang tidak lulus uji kompetensi dapat mengulang hingga berakhirnya masa Penyesuaian/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

UJI KOMPETENSI

Pasal 12

Koreksi

(1) Uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan. (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode: a. wawancara; dan/atau b. ujian tertulis. (3) Hasil uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan berupa sertifikat hasil uji kompetensi yang diterbitkan oleh Pejabat Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan.

Pasal 13

(1) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan pada tiap jenjang jabatan untuk kategori keterampilan atau keahlian. (2) Uji kompetensi kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana Pemula, meliputi pemahaman tentang: 1. pengumpulan dan penyajian data harga di tingkat produsen dan pedagang eceran; 2. data biaya di tingkat pedagang eceran; dan 3. data penawaran di pelabuhan perikanan, pembudi daya ikan, dan pedagang eceran. b. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana, meliputi pemahaman tentang: 1. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data harga di tingkat pedagang grosir dan supplier; 2. data biaya di tingkat pedagang grosir; 3. data penawaran di pengolah dan pedagang grosir; dan -- 14 -- 4. data volume kebutuhan ikan di pasar konvensional dan pengolah. c. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana Lanjutan, meliputi pemahaman tentang: 1. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data biaya usaha pengolahan; 2. data biaya pemasaran dan data penawaran di tingkat supplier; 3. data stok di unit pengolahan; 4. data volume kebutuhan ikan; dan 5. data sekunder. d. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Penyelia, meliputi pemahaman tentang: 1. pengumpulan dan pengolahan, analisis deskriptif, dan penyajian data ketersediaan ikan budidaya; 2. volume kebutuhan ikan di pasar institusional; 3. neraca bahan makanan; dan 4. informasi dinamika perilaku pasar dan sarana prasarana pasar. (3) Uji kompetensi kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Pertama, meliputi pemahaman tentang: 1. pengumpulan data dan informasi sekunder tentang struktur pasar dan kelembagaan pasar; 2. pengolahan data (biaya usaha, stok, volume kebutuhan ikan, dan konsumsi ikan); 3. analisis deskriptif (stok, data harga, dan data penawaran); 4. analisis secara analitik (data biaya pemasaran, penawaran dan permintaan, struktur pasar, dinamika pelaku pasar, peluang pasar, pangsa pasar, dan strategi promosi); dan -- 15 -- 5. penyajian data. b. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Muda, meliputi pemahaman tentang: 1. pengumpulan data pengolahan/pemasaran di tingkat eksportir/importir; 2. data preferensi konsumen; 3. volume kebutuhan ikan; 4. analisis secara deskriptif dan analitik; dan 5. penyajian data. c. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Madya, meliputi pemahaman tentang: 1. analisis data secara deskriptif/analitik data (biaya, konsumsi ikan, harga, ekspor/impor, penawaran/permintaan, struktur pasar, dinamika perilaku pasar, peluang pasar, pangsa pasar, dan strategi promosi) di tingkat nasional; 2. keunggulan komparatif dan kompetitif; dan 3. penyajian data.

(1) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan kategori keterampilan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berijazah paling rendah SLTA atau sederajat /Diploma I/Diploma II/Diploma III sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki; b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki; c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan paling singkat 2 (dua) tahun; d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan; e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan -- 7 -- f. usia paling tinggi: 1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana; atau 2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas. (2) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan kategori keahlian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berijazah paling rendah strata satu (S-1)/Diploma IV (D-IV) atau yang sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki; b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki; c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan paling singkat 2 (dua) tahun; d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan; e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan f. usia paling tinggi: 1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana; 2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas; 3. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan ahli madya; atau -- 8 -- 4. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi.

Peraturan Menteri Nomor 35-permen-kp-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Melalui Penyesuaian/Inpassing

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

Pasal 16