PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 34-permen-kp-2020 Tahun 2020 tentang PAKAIAN KERJA DAN ATRIBUT PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERMEN Nomor 34-permen-kp-2020 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pakaian Kerja adalah pakaian yang digunakan oleh pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 4. Pegawai adalah PNS, PPPK, Pejabat Pimpinan Tinggi Non-PNS, Staf Khusus Non-PNS, Penasihat Menteri, Juru Bicara Menteri yang diserahi tugas dalam suatu jabatan, atau tenaga kontrak yang diserahi tugas pemerintahan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 5. Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan. 6. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari. 7. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pegawai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis. 8. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pegawai dalam upacara nasional dan/atau upacara acara lain yang ditentukan. 9. Pakaian Dinas Pelayanan yang selanjutnya disingkat PDP adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pegawai dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. 10. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pegawai pada acara resmi. 11. Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada Pakaian Kerja yang menunjukkan identitas pemakainya. 12. Pengawas Perikanan adalah PNS yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. 13. Awak Kapal Pengawas Perikanan adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal pengawas perikanan untuk melaksanakan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatan dan keterampilannya. 14. Petugas Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah PNS tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 15. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan adalah pejabat pemerintah yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran. 16. Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil yang selanjutnya disebut Polsus PWP3K adalah pejabat PNS tertentu yang diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan terselenggaranya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 18. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB II

PAKAIAN KERJA

Pasal 3

Koreksi

(1) Pakaian Kerja terdiri dari: a. Pakaian Dinas; b. pakaian batik; c. PSL; dan d. Pakaian Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara. (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. PDH; b. PDL; c. PDU; dan d. PDP. (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari: a. PDL Pegawai di Pelabuhan Perikanan; b. PDL Syahbandar di Pelabuhan Perikanan; c. PDL Pengawas Perikanan; d. PDL Polsus PWP3K; e. PDL Awak Kapal Pengawas Perikanan; f. PDL Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal; g. PDL Petugas Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. (4) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari: a. PDU yang digunakan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, Pengawas Perikanan, Polsus PWP3K, Awak Kapal Pengawas Perikanan, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan; dan b. PDU yang digunakan oleh selain Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, Pengawas Perikanan, Polsus PWP3K, Awak Kapal Pengawas Perikanan, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

Pasal 4

(1) PDH Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, menggunakan bentuk, warna, dan Atribut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) PDL dan PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf d, menggunakan bentuk, warna, dan Atribut sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, menggunakan bentuk, warna, dan Atribut sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, menggunakan bentuk, warna, dan Atribut sesuai ketentuan Panitia Peringatan Hari Besar Nasional dan upacara lainnya.

Pasal 5

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, wajib digunakan pada: a. hari Senin dan hari Kamis; b. saat mendampingi kunjungan kerja Menteri; dan c. saat rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Pemakaian PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap Pegawai Unit Pelaksana Teknis. (3) Pemakaian PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku ketika Pegawai melakukan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis. (4) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g, digunakan dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis. (5) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f digunakan dalam menjalankan tugas pengawasan intern. (6) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, digunakan dalam kegiatan: a. upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik INDONESIA; b. upacara pelantikan; c. upacara serah terima jabatan; d. upacara penganugerahan tanda kehormatan; e. upacara kenegaraan; f. upacara tabur bunga di laut; g. parade kapal pada kegiatan dan/atau hari besar nasional; h. apel kehormatan dan renungan suci; i. ziarah nasional; j. pertemuan kedinasan di lingkungan Kementerian yang dihadiri oleh pejabat setingkat menteri atau yang lebih tinggi; atau k. peresmian kapal atau unit kerja. (7) PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, digunakan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. (8) Pakaian batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, digunakan pada hari Jumat. (9) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, digunakan oleh Pegawai pada acara resmi. (10) Pakaian Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Peraturan Menteri Nomor 34-permen-kp-2020 Tahun 2020 tentang PAKAIAN KERJA DAN ATRIBUT PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10